Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan akta pelepasan hak yang terbukti memenuhi unsur cacat hukum dikarenakan adanya pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan dan dibuat tidak sesuai prosedur dalam menjalankan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta pelepasan hak yang menjadi dasar terbitnya suatu objek hak atas tanah menguatkan lagi akan bukti kepemilikan yang telah terbit berdasarkan akta pelepasan hak yang cacat hukum, penelitian jenis doktrinal inipun dikuatkan dengan wawancara terhadap narasumber maupun informan yang dijalankan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik atas pembelian suatu objek hak atas tanah yang terbit berdasarkan akta autentik yang cacat hukum sehingga menimbulkan cacat prosedural serta meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan Nomor 835 PK/PDT/2020 dalam kaitannya dengan perlindungan pembeli yang beritikad baik dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa adanya Akta yang cacat hukum namun tetap dianggap sah oleh Pengadilan. ......The focus of this research is related to the deed of release of rights which is proven to meet the elements of legal defects due to falsification of documents, forgery of signatures and made not in accordance with procedures in carrying out the Notary Position regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. The deed of relinquishment which is the basis for the issuance of an object of land rights reinforces the evidence of ownership that has been issued based on a deed of release of legal defects, this doctrinal type of research is also strengthened by interviews with sources and informants carried out to examine how legal protection for buyers in good faith for the purchase of an object of land rights issued based on an authentic deed that is legally defective so as to cause defects procedural and examines how the judge's legal considerations in a decision Number 835 PK / PDT / 2020 in relation to the protection of buyers in good faith are related to existing laws and regulations. From this research, it can be stated that there is a legally defective Deed but is still considered valid by the Court

Abstrak :
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh dalam pengadaan tanah adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain cara tersebut adalah dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Substansi ketentuan ini bersifat keperdataan yang meliputi ketentuan pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, yang berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnya kesepakatan dan persetujuan dan dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Pengadaan tanah ini biasanya diperuntukan bagi proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan pengadaan tanah diperuntukan bagi proyek pembangunan untuk kepentingan umum oleh pihak swasta dikenal dengan perolehan tanah. Perolehan tanah dapat dilakukan dengan cara pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak-hak atas tanah. Pemerintah melaksanakan pembebasan, untuk proyek pemerintah atau proyek fasilitas umum seperti kantor pemerintah, jalan raya, pelabuhan laut/udara dan sebagainya. Sedangkan tujuan pembebasan dilakukan oleh pihak swasta dipergunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum yang bersifat komersil misalnya, pembangunan perumahan/real estate, pusat-pusat perbelanjaan/shoping center, pembangunan jalan bebas hambatan dan lain-lain. Proses pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah selalu menimbulkan masalah hukum. Jika terjadi sengketa biasanya antara rakyat dan pemerintah atau rakyat dan pihak swasta adalah berkisar tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau terjadinya manipulasi harga tanah serta proses musyawarah yang dilakukan perubahan menjadi intimidasi baik secara fisik dan psikis terhadap pemilik tanah. Ketentuan-ketentuan mengenai pelepasan hak-hak atas tanah masyarakat harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Pembangunan Daerah serta disinkronisasikan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perumahan dan Pemukiman, dan lain-lain. Proses pelepasan atau peyerahan hak atas tanah memang dirasa sulit pelaksanaannya, dan akan menjadi lebih kacau lagi apabila ditangani secara sembrono dan tidak dialasi dengan etika pertanggung-jawaban yang semestinya. Maka, diharapkan dalam hal ini semua pihak menyadari, bahwa lembaga hukum penyerahan atau pelepasan hak atas tanah adalah diciptakan untuk mendukung pemerintah dalam usahanya menyelenggarakan pembangunan Negara dan bangsa.

---

Procurement of land is any activity to gain ground by way compensation to those entitle to the land. Procedures to be followed in the procurement of land is by way of of release or transfer of land rights. Other than land acquisition is by way of sale, exchange, or otherwise voluntary agreed by the parties concerned. The substance of this provision is covering the civil provisions of article 1320 jo. 1338 Civil Code, which means it must meet the terms of legitimacy and consent agreement and execute by the parties in good faith. This land acquisition for development projects are usually intended for public use, while the procurement of land intended for development projects in public interest by the private parties with the acquisition of land know. Land acquisition can be done by way of revocation, redemption and release of rights to land. For government projects or public facilities project such as government offices, road, sea/airport and so on. While the goal of liberation conducted by private parties are used for for the construction of public facilities of a commercial character, for example, housing construction/real estate, shopping malls/shopping centers, highway construction and others. The process of release or transfer of land rights is an activity of releasing the legal relationship between the holders of land rights to the land under his rule, by providing indemnification on the basis of deliberation. It is inevitable that in practice the implementation of the release or transfer of land rights laws are always causing trouble. If a dispute is usually between people and their government or the people and private parties are ranged about the form and amount of indemnification or manipulation of land prices and deliberative process that was change into intimidation both physical and psychic to the landowner. The provisions regarding the release of rights of public land shall be in accordance with the Spatial Plan or Local Development Plan and is synchronized with the Environmental Law, Law of Housing and Settlements, and others. The process of release or transfer of land rights are considered difficult implementation, and will become more chaotic again when handle carelessly and not covered by ethics proper accountability. Thus, it is expected in this case all parties recognize, that the legal institutions surrender or waiver of land was created to support the government in an attempt to hold the state and nation building.

Abstrak :
Pelepasan hak atas objek tanah yang dimiliki oleh anak dibawah umur harus diwakili oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali yang ditunjuk dengan menjalankan perwalian, yang harus didasari oleh adanya penetapan pengadilan untuk membuktikan bahwa orang tua atau wali itu berwenang untuk mewaikili dan hal itu dilakukan atas dasar kepentingan si anak. Hal ini dikarenakan anak dibawah umur dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili dirinya sendiri. Selanjutnya maka penelitian ini berfokus pada kasus pelepasan hak di Jakarta Timur yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1211 K/PDT/2021, bahwa telah dilakukan pelepasan hak yang juga dianggap sebagai jual beli terhadap objek tanah dengan sertipikat hak milik atas nama si anak dibawah umur oleh ayah dari si anak dibawah umur tersebut atas dasar kekuasaan orang tua tanpa adanya penetapan pengadilan, yang kemudian hal ini mengakibatkan adanya sengketa terhadap objek tanah hak milik itu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam putusan untuk menganalisis konstruksi hukum dan kesahan akta pelepasan hak yang dibuat oleh orang tua dari subjek pemegang hak yang adalah anak dibawah umur tanpa didasari penetapan pengadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian doktrinal. Data-data yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk menghimpun data dari sumber-sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelepasan hak yang dibuat oleh orang tua dari subjek pemegang hak yang adalah anak dibawah umur tanpa didasari penetapan pengadilan menyebabkan perbuatan hukum pelepasan hak tersebut seharusnya tidak sah dan mengakibatkan akta pelepasan hak tersebut dapat dibatalkan. ......The release of rights to land objects owned by minors must be represented by parents who exercise parental authority or guardians appointed by exercising guardianship, which must be based on a court decision to prove that the parent or guardian is authorized to represent and it is done based on the interests of the child. This is because minors are considered incapable of performing legal acts to represent themselves. Furthermore, this research focuses on a case of relinquishment of rights in East Jakarta in Supreme Court Decision Number 1211 K/PDT/2021, where a relinquishment of rights, which is also considered a sale and purchase of a land object with a certificate of ownership in the name of the minor, was carried out by the father of the minor based on parental authority without a court order, which then resulted in a dispute over the land object. Based on this, this research is based on the facts contained in the decision to analyze the legal construction and validity of the deed of release of rights made by the parents of the right holder subject who is a minor without being based on a court decision. This research was conducted using doctrinal research. The data were analyzed using a qualitative approach. The data collection tool used is a document study to collect data from sources of applicable laws and regulations. The results of the study illustrate that the release of rights made by the parents of the right-holder subject who is a minor without being based on a court decision causes the legal act of releasing the right to be invalid and results in the deed of release of the right to be canceled.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris tidak hanya sering terjerat dengan tindak pidana biasa, namun juga tindak pidana korupsi. Terjeratnya Notaris dengan tindak pidana korupsi, seringkali terjadi dalam kedudukan Notaris sebagai pejabat umum maupun sebagai orang pribadi. Persoalan ini terjadi dikarenakan Notaris sendiri tidak paham dengan batasan-batasan kewenangan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai kedudukan Notaris sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam pembuatan akta autentik yang difokuskan pada pembuatan akta pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Adapun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, kewenangan, dan perannya dalam rangka pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum, serta tanggung jawab dan dampak hukum terhadap Notaris yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini antara lain terjeratnya Notaris dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, akan tetapi juga dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi. Hal ini dibuktikan bahwa banyak Notaris yang tidak hanya melaksanakan kewenangannya saja, yaitu membuat akta autentik, namun juga pengurusan-pengurusan di luar kewenangannya tersebut. Oleh karena itu, seringkali Notaris terjerat tindak pidana bukan hanya dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi.Kata Kunci: Kedudukan Notaris, Korupsi, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah.

---

ABSTRACT
Notaries are not only often caught with ordinary crimes, but also with criminal act of corruption. This criminal act of corruption, often occurs in notary 39 s standing as a public official or as an individual. This problem exists because the Notary himself herself does not understand the limits of authority given to him her. Therefore, this research discusses the standing of Notary as a subject of corruption act regarding the authentic deed drawing which is focused on the deed of relinquishment of right on land for public interest. As for the study in this research is related to the standing of Public Notary as the general official, their authority and role in the framework of the deed of relinquishment of right on land for public interest, as well as the legal liability and legal impact on Notary which is related to corruption crime. The research method used is normative juridical with literature study. The results of this study include the acquisition of a Notary in a criminal act of corruption not only in his capacity as a public official, but also in his capacity as an individual. It has been proven that many notaries who do not only carry out its authority, namely to make an authentic deed, but also other the arrangements outside of its authority. Therefore, the Notary is often entangled in a criminal act not only in his her capacity as a public official, but in his her capacity as an individual.Keywords Notary standing, Corruption, Deed of Release of Land Rights.

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan zaman maka dalam pembuatan dokumen tersebut dapat dibantu dengan dibuatkan oleh notaris. Kewenangan yang diberikan kepada seseorang notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan memperhatikan kewajiban notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN. Kewenangan notaris salah satunya pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APH). Salah satu peristiwa yang terjadi dalam pembuatan APH ditemukan ketidaktelitian atas penghadap yang dituangkan dalam akta. Terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu akibat hukum terhadap akta pelepasan hak atas tanah berdasarkan putusan nomor 1249 K/PID.SUS/2018 dan tanggung jawab hukum notaris terhadap akta pelepasan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, surat kuasa dan AJB cacat hukum. APH tidak dapat dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata serta mengajukan pembatalan akta. Kewenangan notaris membuat APH berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f. Penghadap bukan pemilik yang sah atas tanah dalam APH cakap berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b namun tidak berwenang. Dengan demikian, notaris R. Ahmad Ramali melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, bertanggung jawab dengan sanksi administratif berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN dan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris...... Along with the times, the drafting of document as a verification could be drafted by a Notary. The authority that has been given to a notary is stated in Article 15 of the Law of Notary Title and it is considering notary’s responsibility on Article 16 of the Law of Notary Title. One of the drafting of authentic deed is Deed of Relinquishment of Land Rights. The found of inaccuracy made by the appearers is one of the incidents that occur on drafting the authentic deed by the Notary. Therefore there are two issues, legal effect of the Deed of Relinquishment of Land Rights according to Decree Number 1249 K/PID.SUS/2018 and Notary’s legal responsibility of the Deed of Relinquishment of Rights on Land. This research is using juridical normative research methods, descriptive analytical research typologies, secondary data types, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, and data collection tools in the form of document studies, with qualitative data analytical methods and descriptive analytical research results. Research result, power of attorney and Deed of Sale and Purchase has a legal defect. The Deed of Relinquishment of Rights on Land cannot be enforced to the detriment of the Environmental Protection Agency (BLH) and the injured party can claim compensation under Article 1365 and 1366 of the Civil Code and for the cancellation of the deed. The notary authority makes the Deed of Relinquishment of Rights on Land 15 paragraph (2) letter f. Defendant is not the rightful owner of land in the Deed of Relinquishment of Rights on Land under Article 39 paragraph (1) letter b but is not authorized. Accordingly, notary R. Ahmad Ramali contravened Article 16 paragraph (1) letter a Law of Notary Title and Article 3 paragraph (4) Code of the Notary Ethics, responsible for administrative sanctions under Article 16 paragraph (11) Law of Notary Title and Article 6 paragraph (1) Code of the Notary Ethics.