Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan dunia bisnis di Indonesia berjalan dengan sangat pesat, termasuk bidang usaha, ekonomi, perdagangan dan usaha-usaha lainnya, perkembangan ini juga dibarengi dengan perkembangan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi adanya pelanggaran/wan prestasi, sengketa dan perselisihan dan juga untuk menjaga adanya keharmonisan suatu kerjasama antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengatur hak dan kewajibannya. Bagi Pelaku usaha yang tidak memahami hukum sacara mendalam akan sangat menyulitkan, karena dihadapan hukum siapapun tidak dapat menghindari sanksi hukum dengan berdalih tidak mengetahui dan tidak mengerti hukum. Oleh karena itu kehadiran dan keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum yang paham hukum akan sangat membantu agar usahanya berjalan secara legal sesuai dengan perijinan yang dimilikinya, agar tidak digugat atau didakwa oleh pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian peranan Notaris akan sangat menentukan khususnya bagi para pelaku usaha dan umumnya bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untuk itulah Notaris dalam membuat akta otentik bagi pihak yang memintanya haruslah hati-hati, cermat, tegas, terbuka dan tidak memihak, menjunjung tinggi moral agar tidak melanggar peraturan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga akta otentik yang dibuat olehnya dapat melindungi kepentingan hukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik. Walaupun Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan Kode Etik Jabatan Notaris sudah menjadi dasar hukum dan acuan serta pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban jabatannya, namun dalam prakteknya ternyata terdapat Notaris yang melanggarnya dengan mengeluarkan akta-akta otentik yang isinya saling bertentangan antara satu akta dengan akta lainnya. Melalui penyusunan tesis ini penulis menganalisa secara yuridis menggunakan data sekunder berupa buku, artikel, peraturan perundangan dan kamus serta mewawancarai beberapa Notaris, sehingga dapat disimpulkan, bahwa akta otentik yang tidak memenuhi syarat objektif adalah batal demi hukum, dan harus dimintakan melalui Hakim pengadilan Negeri oleh pihak yang dirugikan, dan selanjutnya Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri.

---

ABSTRACT
Indonesia business affairs has been developing rapidly these days, including development in the entrepreneurship sector, economic, trade and other business sector. This rapid development is also accompanied by the forming of various government regulations in order to anticipate business violations, disputes and disagreement, to maintain harmony of cooperation among the parties involved and to ensure the parties shall execute their rights and obligations properly. To business practitioners who do not have good knowledge regarding laws and regulations, things can be troublesome because in front of the law anyone is considered knowledgeable and an excuse of not knowing the law is not acceptable.Therefore,the presence of notaries as public servants who are knowledgeable regarding laws will be a great help for business practitioners to seek advice so that the business can be performed in accordance with laws, regulations and licenses, and therefore the possibility of being sued by other party can be avoided. Consequently, public notaries will have a very significant role especially to business owners and to Indonesian economic growth in general.Therefore, notaries must, in making authentic deeds for those who require, be very cautious, thorough, stern, open, not taking side, take heed to moral standards, not to act against the laws, social norms and public order, so that the authentic deed being made can preserve the legal interest of the parties who have good intentions. Even though the Law of Notaries Number 30 of year 2004 and Ethical Code of Notaries have been the legality base, reference and guidance in executing professional tasks and duty, nonetheless, in day to day practice we can still find certain notaries who breach the rules, that is a Notary who issued authentic deeds that contradictory to each other in its content. Through this thesis, writer is making analytical legal reviews using secondary data from books, articles, laws and regulations, and also by making some interviews with several notaries, from which can be concluded that an authentic deed which is not in compliance with the objective requirement of the laws and regulations shall be void, and must be solicited to the Judge of the District Court by the injured party, and further, the Notary shall be deemed responsible for the damage done in accordance to the decision of the

Abstrak :
Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna si pengadilan bagi beberapa perjanjian maupun perbuatan hukum, seperti perbuatan hukum melepaskan ataupun menguasai tanah. Tesis ini membahas kekuatan hukum akta otentik dalam penguasaan hak atas sebidang tanah bekas eigendom verponding, dan peran Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Kesimpulan penelitian adalah akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis di pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena terdapat cacad hukum dalam pembuatannya. Akta otentik yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk menguasai tanah. Hal seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari kelalaian Notaris. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris dapat lebih teliti dan disiplin dalam pembuatan akta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sepurna di pengadilan.

---

Authentic deed is a perfect evidence in court for multiple agreements and legal acts, such as legal actions remove or control the land. This thesis discusses the force of law in the authentic deed of a parcel of land tenure rights of the former eigendom verponding, and the role of the Notary in the manufacture of such deed. This research is normative explanatory. Research conclusions are authentic documents which serve as written evidence in court can be declared invalid and null and void, because there are legal defect in the making. Authentic documents that have been declared invalid and null and void can not be used as the basis for a person to control the land. Things like this can happen as a result of negligence Notary. The results suggest that deed can be more rigorous and disciplined in the manufacture of deed, in accordance with laws and regulations, so that the deed can be used as the perfect evidence in scourt.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perlunya perjanjian keagenan yang biasanya dibuat dengan menggunakan akta dibawah tangan untuk dibuat dengan menggunakan akta otentik dihadapan notaris. Walaupun untuk mendaftarkan usaha keagenan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, hanya menuntut dilampirkannya suatu perjanjian keagenan antara prinsipal dan agen yang dilegalisir saja oleh notaris. Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahui sejauhmana manfaat pembuatan perjanjian keagenan dengan akta otentik dibandingkan dengan akta di bawah tangan, dan juga untuk mengetahui apakah perjanjian baku dari prinsipal dalam perjanjian keagenan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary. Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the principal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue in this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research by using the juridical normative approach.;This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary. Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the principal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue in this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research by using the juridical normative approach., This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary. Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the principal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue in this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research by using the juridical normative approach.]

Abstrak :
Akta Notaris sebagai otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Merupakan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi.Akan tetapi, dalam kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007 terjadi pembuatan akta otentik yang dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut. Dikatakan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut, karena aktanya dibacakan sebagian saja dan tidak ditandatangani oleh Notaris dan saksi-saksi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undangundang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Akibat hukum terhadap pembuatan akta yang dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut, aktanya dapat menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak berharga. Dikatakan aktanya dapat menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak berharga berarti aktanya telah kehilangan otentisitasnya, bukan akta otentik lagi. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dikeluarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPW-JABAR/2007 yang memutuskan Notaris yang bersangkutan diusulkan sanksi pemberhentian sementara. Prosedur Pemberhentian Sementara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sudah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

---

Notarial deed is an authentic deed made by a Notary according to the form and procedure set by the Act. Notary have duties to reading and signing the notarial deed in the presence of the parties and witnesses. However, in the Case Study of Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007, a Notary made an authentic deed without reading and signing with inappropriate. It said inappropriate, because the reading of the deed just in some part, not in the whole part of the deed and the Notary did not signing the deed. This is a violation between the act 30 years 2004 about Notary and ethic code of Notary.The legal consequences of making the deed without reading and signing inappropriate is the deed being under hand deed or unworthy deed. It said under hand deed or unworthy deed because the deed losing it`s authenticity.So it`s not an authentic deed anymore. Based on the investigation by Majelis Pengawas Notaris, that give a decision that make those Notary get a punishment, thats the temporary stoppage of his notary duties. The procedur of Temporary stoppage of notary is been done according to the Regulation by Ministry of Law and Rights No..M.02.PR.08.10 years 2004.

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum kewarisan adalah serangkaian peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan manusia dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Untuk menentukan siapa saja ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris, maka perlu dibuktikan melalui pembuatan keterangan waris. Pembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keterangan waris adalah merupakan Hak Perdata setiap warga Negara di Indonesia, dan bukan atas pemberian dari Notaris ataupun dari Negara dan juga dari Pemerintah. Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiri adanya distingsi dan tindakan diskriminasi dengan membeda-bedakan aturan hukum yang berlaku bagi segenap rakyat Indonesia, terutama terkait dengan pembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keterangan waris yang masih menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis yang merupakan tindakan diskriminasi sebagai landasan hukumnya untuk membeda-bedakan pejabat atau institusi yang membuatnya kedalam bentuk yang bermacam-macam. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah apakah diskriminasi penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis terkait pembuatan keterangan waris dapat dihapuskan dan tidak diberlakukan lagi di Indonesia, dan apakah dimungkinkan membuat suatu unifikasi hukum, dengan menunjuk Notaris sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang membuatnya, dalam bentuk Akta Otentik, Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis pada pejabat dan instansi yang terkait Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif (yuridis sosiologis), yang mengutamakan penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan data sekunder (secondary data), namun untuk menambah informasi atas penelitian ini, akan digunakan juga data primer (primary data), yang diperoleh melalui wawancara (

Abstrak :
Pembatalan akta notaris dalam sengketa perdata di Surabaya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842/K/PDT/2003). Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan akta notariil dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan tanggung jawabNotaris terhadap akta yang dibatalkan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini cenderung menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundangan. Uraian hasil analisis dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi dan logika hukum sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada untuk menjawab permasalahan dan membuat kesimpulan serta saran yang bermanfaat. Faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan adalah dengan tidak dipenuhinya syarat materil maupun syarat formil dalam suatu akta yaitu syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ...... Cancellation of notaries certificate within civil suit at Surabaya district court (case study of RI Supreme Court Verdict number 1842/K/PDT/2003), In article 1 verse (1) Acts number 30, 2004 about notary position, mentioned that Notary was the competent authority to made authentic certificate and other authorities, as mentioned in this law. Certificate will have a power as authentic certificate if meet 3 requirements mentioned in Article 1868 KUHPerdata. If Article 1868 KUHPerdata was unfulfilled, therefore that certificate place as under hand certificate only, as long as that certificate signed among the party. The type of the research was a normative study with judicial normative method. It meant that this research tended to use the primary and secondary legal materials. The nature of this research was descriptive analytic. The data were obtained by collecting the primary and secondary data and evaluated and analyzed qualitatively. The problems discussed were based on legal provisions. The results of the analysis were described qualitatively by using legal interpretation and logic so that a new description was obtained or strengthened in order to answer and to draw the conclusions and worthwhile suggestions. Some factors which cause a deed to be canceled or abrogated by the Court?s ruling are the absence of legal materials or formal requirements in a deed; namely the subjective and the objective requirements of an agreement as it is stipulated in Article 1320 of the Civil Code.

Abstrak :
Akta Otentik merupakan akta yang diterbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang,memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas mengutamakan sebuah permasalahan yaitu kekuatan pembuktian akta otentik, akibat hukum dari suatu Akta yang sengaja dipalsukan, dan perlindungan yang diberikan kepada notaris yang menjadi korban pemalsuan akta. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian hukum normatif empiris, tipologi penelitian yang digunakan sifat nya penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan solusi atau saran dalam mengatasi masalah pembuktian akta, akibat hukum Akta Notaris, serta  perlindungan hukum bagi Notaris yang menjadi korban tindak pidana pemalsuan akta otentik serta untuk kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan terkait, jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif, menggunakan prosedur pengumpul data studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara serta analisa bahan hukum penulis menganalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan uraian dalam pembahasan dari bab ke bab, akta yang tidak memenuhi syarat pembuatan akta yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan akibat nya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Serta pengaturan mengenai perlindungan untuk notaris yang menjadi korban pemalsuan akta belum diatur di dalam undang-undang sehingga satu-satu nya cara perlindungan hukum untuk notaris yaitu notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu notaris juga harus menerapkan suatu prinsip kehati-hatian dengan tidak percaya begitu saja terhadap pihak-pihak yang ingin membuat akta otentik. ......Authentic Deed is a deed issued whose form has been regulated in the law, contains events or legal acts and is used as proof. Based on the background of the above issue prioritizes a problem that is the power of proof of an authentic deed, the legal consequences of a deed that is deliberately falsified, and the protection given to notaries who are victims of falsification of deed. Research methods used empirical normative legal research types, research typology used the nature of prescriptive research that aims to provide solutions or suggestions in addressing the problem of proof of deed, the result of notarial deed law, as well as legal protection for Notaries who are victims of criminal acts of authentic deed forgery and to be later associated with theories and regulations related to legislation, the type of data used is primary and secondary data, the method of data analysis used is qualitative method, using the procedure of collecting data study documents or library materials and interviews and analysis of legal materials the author analyzes descriptively analytically. Based on the description in the discussion from chapter to chapter, deed that does not meet the requirements of the making of the deed listed in the legislation does not have a perfect evidentiary force value and consequently the deed does not have binding legal force. As well as the protection of notaries who are victims of deed forgery has not been regulated in the law so that the only way of legal protection for notaries is notary in making the deed must be in accordance with the provisions in the legislation. In addition, notaries must also apply a principle of prudence by not believing in parties who want to make an authentic deed

Abstrak :
Pengalihan piutang sebaiknya diimplementasikan dengan wujud akta otentik, yaitu dibuat dihadapan Notaris dan tidak dibuat dalam wujud akta dibawah tangan. Penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukum dari pengalihan piutang terhadap debitur dan pemindahan perjanjian cessie dibawah tangan menjadi akta otentik terjadi apabila kreditur lama sedang dalam proses pailit. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dengan mendapatkan penalaran ini diharapkan mahir menjawab persoalan-persoalan yang tercantum dalam penelitian ini. Keberadaan perjanjian piutang secara cessie tidak akan mengikat ataupun memberikan dampak hukum kepada debitur apabila tidak diumumkan kepada debitur, secara tertulis tidak diakui atau disetujui oleh debitur. Dalam hal akan melakukan pemindahan perjanjian cessie (pengalihan piutang) yang dibuat dibawah tangan menjadi sebuah akta otentik, Notaris hendaklah memastikan secara langsung bahwa tidak ada pihak yang sedang bermasalah. Perjanjian cessie ini harus ditekankan kembali bahwa agar sah maka harus diketahui oleh pihak yang berutang (debitur). Peran Notaris dalam menunjukkan ketetapan hukum untuk membuat akta cessie di masyarakat wajib dimaksimalkan. Bagi para pihak yang hendak membuat Akta Cessie sebaiknya dimuat dalam akta otentik untuk mendapatkan kepastian hukum. ......The transfer of receivables should be implemented in the form of an authentic deed, which is made before a Notary and is not made in the form of a deed under the hand. This study will discuss the legal consequences of the transfer of receivables to the debtor and the transfer of an underhand cessie agreement into an authentic deed occurs when the old creditor is in the bankruptcy process. The form of research used in this research is normative juridical research which is a research that specifically examines the law and conducts systematization of written legal materials. By getting this reasoning, it is hoped that they will be proficient in answering the questions listed in this study. The existence of a cessie receivables agreement will not bind or give legal impact to the debtor if it is not announced to the debtor, in writing it is not recognized or approved by the debtor. In the case of transferring the cessie agreement (transfer of receivables) made under the hand into an authentic deed, the Notary must ensure directly that no party is in trouble. This cessie agreement must be emphasized again that in order to be valid it must be known by the debtor. The role of the Notary in showing legal provisions to make a cessie deed in the community must be maximized. For parties who want to make a Cessie Deed, it should be contained in an authentic deed to obtain legal certainty.

Abstrak :
Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 44 UUJN mengatur bahwa Notaris, penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi harus menandatangani akta segera setelah akta dibacakan. Namun bagaimana status keabsahan akta Notaris serta pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang penandatanganannya tidak dilakukan bersama oleh para pihak dihadapan Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengamati dan menganalisa dengan seksama bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa UUJN dan peraturan lain (KUHPerdata, KUHPidana) telah mengatur baik secara tersirat maupun tersurat tentang penandatanganan akta yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan hilangnya otentisitas akta Notaris dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan bagi pihak yang menderita kerugian dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN, Notaris juga bisa dijatuhi sanki administratif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dituntut secara pidana berkenaan dengan keterangan palsu dalam akta tentang proses penandatanganan akta. Kemudian untuk meningkatkan kinerja Notaris dalam melaksanakan jabatannya agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya Notaris secara personal dapat menjaga integritasnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Publik serta untuk menjamin agar Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan peraturan yang berlaku, seharusnya Notaris aktif memberikan penyuluhan kepada semua klien tanpa terkecuali tentang aturan standar mengenai pembuatan akta agar akta yang dibuat terjamin otentisitasnya, terakhir, Notaris juga sepatutnya memperhatikan dan mengamalkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. ......Notary deed is an authentic deed, which is made by or passed before a Notary based on the format and procedures stipulated under Law No. 30 of 2004 regarding Notary (Notary Law). Article 44 of the Notary Law regulates that Notary, appearer and minimum 2 (two) witnesses must execute the deed after such deed has been read to the parties. What about the authentically of the Notary deed as well as the responsibility of the Notary towards a deed which execution is not being conducted by the parties before a Notary. By using the literature research method with juridical- normative approach, this research observing and thoroughly analyzing the primary and secondary legal materials in order to obtain a conclusion towards the main issue which is being raised. The result of the research concluded that the Notary Law and other regulations (Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Code) have regulated, whether expressly or un-expressly, that the parties must jointly sign the deed. Therefore, as regulated under Article 84 of the Notary Law, a violation towards such provision has causing the lost to the authentically of the Notary deed and such deed only has the authentication power as a private deed, and for the party who suffers loss may demand for a compensation to the said Notary. The Notary can also be imposed with an administrative sanction by the Minister of Law and Human Rights and the said Notary can also be charged under criminal law in relation to the forged information regarding the execution process of the deed. In order to enhance the work performance of the Notary to be in line with ihe laws and regulations, the Notary then personally must maintain its integrity in conducting its function and duty as a Public Officer; and to guarantee that the Notary must, in conducting its function and duties in accordance with the prevailing laws and regulations, actively provide information to all of its client regarding the Standard rules on the incorporation of the deed so the authentically of such deed is guaranteed. Finally, the Notary must also observing and conducting the General Good Corporate Governance.