Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Herlina Suyati Bachtiar
Bandung: Mandar Maju, 2003
347.016 HER c III
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Herlina Suyati Bachtiar
Bandung: Mandar Maju, 2002
347.016 HER c V
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kevin Clara Dea
"Akta dibawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak. Pokok permaslahan yang ingin ditekankan dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah kekuatan akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris sebagai bukti tertulis dalam memberikan kekuatan pembuktian disidang pengadilan, (2) Bagaimanakah peranan dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dilegalisasi, (3) Bagaimanakah pembatalan akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris. Penulis melakukan penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Hasil penilitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan akta dibawah tangan yang dilegalisasi sama dengan kekuatan akta autentik dalam memberikan kekuatan pembuktian disidang pengadilan. Notaris memiliki kewenangan yang diatur undang-undang untuk melegalisasi akta dibawah tangan namun notaris tidaklah mempunyai tanggung jawab atas perjanjian tersebut. Akta dibawah tangan dapat dibatalkan oleh pengadilan, jika ada pihak yang memintakan pembatalan akta tersebut.

Un-notarized deed is a writing or deed which is signed privately, not made or signed before an authorized officer (general officer) but made by a person or parties themselves. The main issues of this thesis are: (1) How is the strength of an un-notarized deed which has been legalized by a Notary as a written evidence in the court?, (2) What is the role and responsibility of a Notary on un-notarized deed which legalized by him/her?, (3) How to nullify the unnotarized deed which has been legalized by a Notary. The methodology of research used by the writter is analytic-descriptive, with legal-normative approach.
This research concludes that legalized of un-notarized deed has the same strength as notarial deed if being used as evidence in the court. The Notary has an authority to legalized an un-notarial deed, however, the Notary shall not be responsible on the content. Un-notarial deed can be nullified by the court if there is a party who file a request of such nullification.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44664
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herlina Suyati Bachtiar
Bandung: Mandar Maju, 2003
347.016 HER c VIII
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jessica
"Tesis ini membahas tentang kedudukan akta hibah dan akta hibah wasiat yang dibuat dengan akta autentik maupun dibawah tangan untuk suatu objek yang sama. Ketentuan mengenai kekuatan pembuktian dari kedua akta tersebut dan syarat-syaratnya agar akta dapat berlaku dan sah menurut hukum. Jika penghibahan atau hibah wasiat dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat timbul masalah dan akta dapat diancam batal. Salah satu permasalahannya adalah pada satu objek tertentu dibuat akta hibah dibawah tangan dan akta hibah wasiat untuk orang yang berbeda, sehingga terdapat dua pihak yang merasa memiliki objek tersebut. Seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan No. 371/PDT.2017/PT.DKI dimana alm. Janda Augustha Alexandra Johanna Lumanauw pada masa hidupnya memiliki sebidang tanah, dan sebidang tanah tersebut ia berikan kepada keponakannya Charlotte Meity Wairisal Lumanauw pada tahun 1996 dengan akta hibah dibawah tangan. Kemudian pada tahun 1999 tanah yang sama diberikan juga kepada Johanna V. Lumanauw dan Novie Mandas yang merupakan keponakannya yang lain dengan akta hibah wasiat. Metode penulisan yang digunakan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menunjukan akta hibah yang dibuat dibawah tangan pada kasus ini batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan akta hibah wasiat yang dibuat pada tahun 1999 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga akta tersebut sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

This thesis aimed to review deed of grant and deed of testamentary grant that was made with authentic deed or privately made for the same object. The provision on the strength of proof from the two deeds and the requirements for the deed to be valid and lawful. If the grant or the testamentary grant was made not in accordance with the applicable provisions then it can cause problem and the deed can be threatened void. One of the problems is that on one particular object is created privately made deed of grant and deed of testamentary grant for different person, so there are two parties who feel that they own the object. As in the High Court rsquo s Verdict of South Jakarta Number 371 PDT.2017 PT.DKI where deceased widow Augustha Alexandra Johanna Lumanauw in her lifetime had a plot of land, and she gave that plot of land to her niece Charlotte Meity Wairisal Lumanauw on 1996 with privately made deed of grant. Then, on 1999 the same land also given to Johanna V. Lumanauw and Novie Mandas who is her other niece with the deed of testamentary grant. The writing method that was used by the author to discuss and review this writing more deeply is judicial normative approach method. The result of this research is based on Indonesian Civil Code, the privately made deed of grant on this case is void ab initio, because it doesn rsquo t meet the provision prescribed by the law. While the deed of testamentary estate that was made on 1999 is the authentic deed made by authorized official, so the deed is legitimate and has a strong evidentiary power."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51078
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melissa Lin
"Akta kesepakatan pra-perceraian yang dibuat dibawah tangan merupakan perjanjian dimana para pihak mengatur mengenai hak asuh anak ataupun pembagian harta bersama. Hal ini disebabkan agar para pihak mematuhi perjanjian yang mereka buat agartidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah Akta kesepakatan pra-perceraian yang dibuat dibawah tangan yang memuat hibah tanah dan bangunan. Penelitian ini membahas mengenai (i) Keabsahan hibah berdasarkan akta kesepakatan prapercaraian dibawah tangan tanpa disertai pembuatan akta secara autentik . (ii) Akibat hukum dari adanya putusan perceraian yang mengatur mengenaipemberian hibah melalui akta kesepatan pra-perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu: (i) Akta kesepakatan pra-perceraian yang dibuat dibawah tangan tetaplah sah bagi para pihak, perbuatan hukum yaitu hibah dapat dilakukan karena walaupun tidak menggunakan akta autentik tetapi perjanjian tersebut tetap sah bagi para pihak; (ii) Akibat hukum dari adanya putusan perceraian yang mengatur mengenai pemberian hibah melalui akta kesepatan pra-perceraian adalah penerima hibah dapat menerima dan menempati objek hibah tetapi untuk peralihan nama hak atas tanah masih belum dapat dilakukan karena tidak dibuatnya akta autentik terhadap objek hibah itu sendiri.

The pre-divorce agreement deed made under the hand is an agreement where the parties regulate child custody or the distribution of joint property. This is due to the parties complying with the agreement they made so as not to cause problems in the future. The problem that arises in this case is the pre-divorce agreement deed made below which contains land and building grants. This study discusses (i) the validity of the grant based on a private predivorce agreement deed without being accompanied by an authentic deed. (ii) The legal consequences of a divorce decision which regulates the provision of grants through a pre-divorce agreement deed. This research is a normative juridical research using secondary data accompanied by an explanatory research typology. The results of this study are: (i) the pre-divorce agreement deed made privately is still valid for the parties, legal action, namely a grant, can be carried out because even though it does not use an authentic deed, the agreement is still valid for the parties; (ii) The legal consequence of the divorce decision which regulates the provision of grants through a pre-divorce agreement deed is that the recipient of the grant can receive and occupy the object of the grant but the transfer of the name of the land right is still unable to be carried out because an authentic deed is not made of the object of the grant itself.

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herlina Suyati Bachtiar
Bandung: Mandar Maju, 2002
347.016 HER c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Herlina Suyati Bachtiar
Bandung: Mandar Maju, 2003
347.016 HER c II
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Herlina Suyati Bachtiar
Bandung: Mandar Maju, 2002
347.016 HER c VI
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Herlina Suyati Bachtiar
Bandung: Mandar Maju, 2003
347.016 HER c IX
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>