Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Cessie merupakan suatu perbuatan hukum untuk melakukan pengalihan piutang. Hukum Perdata mengatur cessie dilakukan dengan cara mengalihkan piutang yang dimiliki oleh kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris). Cessie dapat dibuat dengan membuat akta autentik oleh notaris, maupun akta di bawah tangan. Akta cessie yang dibuat oleh notaris tidak serta merta membuat cessie menjadi mengikat seluruh pihak dan sah. Setelah akta cessie dibuat, agar mengikat pihak debitur (cessus, maka harus diberitahukan, disetujui atau diakui oleh cessus. Namun pada prakteknya pelaksanaan cessie tidak selalu diberitahukan kepada cessus. Hal tesebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan cessie. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tulisan ini menganalisis mengenai kepastian hukum terhadap cessie yang tidak diberitahukan kepada cessus, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta cessie. Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris berperan untuk membuat akta cessie, dan bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan kepada kreditur dalam pembuatan akta cessie. Upaya meningkatkan pemahaman pelaksanaan cessie sesuai ketentuan perundang-undangan, dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan kepada para notaris, sehingga nantinya notaris dapat memberikan penyuluhan kepada para kreditur, bahwa setelah akta cessie dibuat mereka memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada cessus. ......Cessie is a legal act to transfer accounts receivable. Civil law regulates that cessie is carried out by transferring receivables owned by the previous creditor (cedent) to the new creditor (cessionaris). Cessie can be made by making an authentic deed by public notary as well as privately made deed. A cessie deed made by public notary does not make the cessie is legally binding to all parties. Following the cessie deed, in order to bind the debtor (cessus), it must be notified, approved or acknowledged by cessus. However, in practice, the implementation of cessie is not always notified to cessus. This is due to the lack of understanding regarding the implementation of cessie. By using doctrinal research method, this writing analyzes how the legal certainty of cessie without prior notification to cessus, as well as the roles and responsibilities of public notary in making a cessie deed. Based on the Act of the Public Notary, the role of a public notary is to  draw up a cessie deed and is responsible to provide counselling to creditors in the making of cessie deed. Increasing the understanding of the implementation of cessie in accordance with the regulations, can be done by organizing legal counseling. Legal counseling is carried out to Notaries, so that later the notary can provide a legal counseling to creditors, to inform that after the cessie deed is drawn up they have the obligation to notify the cessus.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan Akta Perjanjian Kredit. Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 471/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr untuk proses studi kasus terkait topik yang diangkat. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengalihan hak atas tagihan piutang terhadap Akta Perjanjian Kredit. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan Akta Perjanjian Kredit. Teori-teori yang dibahas dalam tesis ini antara lain teori-teori terkait Hukum Jaminan, Akta Perjanjian Kredit, wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan cessie. Pembahasan mengenai dasar hukum yang digunakan terkait Akta Perjanjian Kredit dan pengalihan hak atas tagihan yang berlaku juga dituliskan dalam tesis ini. Penulis juga mengidentifikasi aspek-aspek dalam Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan, seperti klausula-klausula yang merugikan para pihak maupun kesesuaian prosedur pengalihan hak atas tagihan dengan yang diperjanjikan. Selain itu, Akta-Akta yang sudah diperjanjikan berdasarkan putusan dan bagaimana akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga diteliti dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif dan berbentuk penelitian preskriptif. Penelitian ini juga bersifat eksplanatoris. ......This study discusses about unlawful actions against unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. This study uses Decision No. 471/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr for the case study process. This research discusses the legal consequences of unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. In addition, this study examines the analysis of unlawful actions against unilateral transfer of rights on receivables based on the Deed of Credit Agreement. The theories discussed in this thesis include theories related to the Guarantee Law, Deed of Credit Agreement, default, tort and Cessie. The Author also identifies aspects in the Deed of Credit Agreement and the Deed of Transfer of Rights on Receivables, such as clauses that are detrimental to the parties and suitability of procedure for transferring of rights on receivables between parties. The Deeds that have been agreed upon based on the decision and the legal consequences of the Deeds based on the applicable laws and regulations are examined in this thesis. The research method used in this study is the Normative Juridical method and is in the form of prescriptive research. This research also uses explanatory study.

Abstrak :
Dalam membuat akta otentik, notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Namun, notaris dalam kewajiban meyimpan minuta akta tidak memiliki prosedur baku dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Akibatnya, minuta akta yang dibuat olehnya rentan terhadap kerusakan dan kehilangan sehingga notaris harus bertanggungjawab atas kelalaian dalam penyimpanan minuta akta tersebut. Pada kasus dalam tesis ini, salah satu akta yang dibuat oleh notaris adalah akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie) yang termasuk akta autentik dan telah diketahui bahwa akta tersebut telah hilang. Padahal akta tersebut sebagai syarat untuk balik nama sertipikat tanah. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai notaris. Adapun permasalahan yang dapat dikaji dalam permasalahan ini adalah bagaimana proses balik nama sertipikat di BPN dengan dasar putusan dari pengadilan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris yang tidak ada ditempat kedudukannya terhadap hilangnya Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) yang dibuatnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pdt.G/2019/PN Sby. Sehingga sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. ......In making an authentic deed, a notary has an obligation to make a deed in the minutes of the deed and keep it as part of the notary protocol. However, the notary in the obligation to keep the minutes of the deed does not have a standard procedure in carrying out these obligations. As a result, the minutes of deed made by him are vulnerable to damage and loss so that the notary must be responsible for negligence in storing the minutes of the deed. In the case in this thesis, one of the deeds made by a notary is the deed of transfer and transfer of rights (cessie) which is an authentic deed and it is known that the deed has been lost. Even though the deed is a condition for the transfer of the name of the land certificate. This study discusses the notary's responsibility in carrying out his duties and authorities as a notary. The problems that can be studied in this problem are how the process of changing the name of the certificate at BPN on the basis of a decision from the court and how the notary is responsible for the loss of the Deed of Transfer and Assignment of Rights (Cessie) which he made based on the decision of the Surabaya District Court Number 943/ Pdt.G/2019/PN Sby. So that the sanctions imposed on the notary in the form of civil sanctions and administrative sanctions. This study uses the library method by collecting secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials.