Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik Notaris untuk melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam prakteknya Notaris dapat melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Dalam hal ini Notaris telah membuat akta pembatalan jual beli tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Akta pembatalan sepihak ini membuat pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan meminta akta dibatalkan. Mengacu pada persoalan diatas penulisan tesis ini menelaah beberapa hal yaitu bagaimana bentuk dan substansi akta yang cacat hukum karena Notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan implikasi hukumnya dan bagimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum karena Notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum ? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif serta menggungakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 895K/Pdt/2013. Adapun terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum dapat berimplikasi paenurunan status atau degradasi kekuatan alat bukti. Degradasi kekuatan bukti akta notaris dari otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris mengakibakan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau non existent. Terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif.

---

In doing the function as a Public Official who makes the authentic deed, a Notary required to perform his duty based on actual law. As for the practice, Notary may do some inappropriate action or against the law that by the court has been punished for Unlawful Acts and the deed stated as disable. In this case, Notary has made the cancellation deed of sell and purchase without any notification to other party. This cancellation deed made without notification has trigger the other party as a buyer to bring this case to the court where they sue the seller for the deed their made without notification and ask to cancel the deed. Based on the case above this thesis try to analyze several issues for instance how the form and substance from the disability of deed and its implication because Notary has done unlawful acts and how is Notary responsibility for his deed that has been declared as disabled because of unlawful acts This research using normative juridical methods and using secondary data namely primary law materials and secondary legal materials. In this regard, the case analysis taken from the decisions of the Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 895K Pdt 2013. Regarding to the disability of deed, its implication is the degradation of strength of evidence from the deed. Degradation the strength of evidence of deed cause an authentic deed become unauthentic and disability of deed cause Notary deed can be cancelled or null or non existent. Related to his action, several sanction may imposed to Notary which are civil sanction, administrative sanction and criminal sanction."

"Perkembangan masyarakat yang dinamis memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dan menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum pada kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang tertentu tugas ini dipercayakan kepada Notaris sebagai pembuat akta otentik yang diberi kewenangan berdasarkan UUJN. Apabila klien ingin dibuatkan akta otentik, ia datang ke kantor Notaris dan membawa syarat adminsitrasi yang diperukan. Masalah yang sering terjadi yaitu pemalsuan pada syarat administrasi yang menyebabkan cacat hukum pada akta. Apakah notaris bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Penelitian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat, aparat penegak hukum, bahkan pengacara terhadap posisi dan tugas Notaris. Menempatkan Notaris yang telah membuat akta sesuai aturan hukum sebagai saksi, turut tergugat bahkan tergugat di pengadilan melunturkan profesi Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat (nobel profession). Ketidakjujuran klien/pemalsuan syarat administratif bukan tanggung jawab Notaris. Hal yang menimbulkan ketidakpastian dalam dunia Notaris sebaiknya dihindari semua pihak dengan duduk bersama, diskusi, koordinasi, melakukan kesepakatan melalui kerja sama dimana semua pihak harus terbuka terhadap masukan pihak lain sehingga produk hukum antar Lembaga negara saling sinergi, tidak bertentangan satu dengan yang lain.

---

The development of a dynamic society requires certainty, order and protection of the law and insist on evidence that clearly define the rights and obligations of a person as a legal subject in the traffic law in social life. In certain areas of the task entrusted to the notary as a maker of authentic deed authorized by Undang-Undang Jabatan Notaris. When clients want to make an authentic deed, he comes to notary office and bring the administrative requirements. The problem is when the information contained in the administrative requirements such as ID/ceritiface is not true, is the notary can be sued for liability. Analyzed in a descriptive analytical study using a normative juridial approach.

The results show that there is still lack of knowledge to notary position, even lawyer or law enforcement officials. Placing a notary who has made a deed by its juridiction as a witness in court, defendant will fade notary profession as a position of trustand honor. Dishonesty clients in providing information is not notary?s responsibility. Notary is only responsible formally, not materially. This uncertainty in the world of notary should be avoided by all parties. Sit together, discussion, coordination, cooperation agreement through which all parties must be open to the input of other parties so there is synergy between Legal Product, not against one another."

"ABSTRAKTesis ini membahas sertipikat yang diterbitkan dengan dasar akta cacat hukum sehingga berpotensi untuk dimintakan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dirugikan. Namun, perlu diperhatikan juga kepentingan pembeli yang beritikad baik, yang harus dilindungi. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa akta cacat hukum yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena kesepakatan,tetap berlaku dan mengikat para pihak sepanjang akta yang cacat hukum tersebut tidak dimintakan pembatalannya. Untuk itu, sertipikat hak atas tanah yang terbit dengan dasar akta cacat hukum pun tetap merupakan alat bukti yang kuat bagi pemegangnya.

---

ABSTRACTThis study analyzes the certificate of land title which was issued based on the invalid deed so that it is potentially to be asked for its annulment by the suffered parties. However, it is also required to be paid attention for the interest of the good faith purchaser, who need to be protected. This research is analytic descriptive. The research result shows that the invalid deed which do not comply with the requirement for the valid agreement due to consencus, remind valid as long as such invalid deed is not asked for its annulment. So, the certificate of land title which was issued based on the invalid deed remain constituting a strong evidence for its holder."

"Akta autentik merupakan surat atau tulisan yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Akta notaris yang dinyatakan cacat hukum, dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan notaris tersebut. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum, serta pertanggungjawaban notaris atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli tanah, dapat diberikan kepada pembeli yang beriktikad baik. Pembeli dalam kasus ini merupakan pembeli beriktikad baik yang dapat diberikan perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, yaitu pembeli yang melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah, sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan pembeli yang melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan. Pertanggungjawaban notaris secara perdata dalam hal ini adalah mengganti kerugian, sejumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan menyatakan akta yang dibuat olehnya, merupakan akta yang batal demi hukum. Pertanggungjawaban notaris berdasarkan jabatannya, yaitu sanksi yang sebagaimana telah ditentukan oleh kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris, sanksi ini diberikan secara bertingkat, yaitu dimulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Untuk menghindari perbuatan yang merugikan, pembeli seharusnya menolak untuk melakukan penandatanganan akta apabila salah satu pihak dalam akta tidak hadir, maupun tidak memberikan surat kuasa kepada pihak lain.

---

An authentic deed is a letter or writing made by a notary as an official who has the authority to make deeds. A notarial deed that is declared legally defective can result in losses for interested parties, so that the injured party can ask for responsibility for the notary's actions. This research analyzes legal protection for buyers for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed, as well as the responsibility of notaries for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed. The form of research used in this research is doctrinal with a descriptive analytical research typology. The research results show that legal protection for buyers in land buying and selling transactions can be given to buyers who have good intentions. The buyer in this case is a buyer in good faith who can be given legal protection as stated in SEMA Number 4 of 2016, namely a buyer who carries out buying and selling of the land object using valid procedures/procedures and documents, as determined by statutory regulations and buyers who exercise caution by researching matters relating to the land object being contracted. The notary's civil liability in this case is to compensate the amount of loss suffered by the injured party and to declare that the deed made by him is a deed that is null and void by law. Notary accountability is based on their position, namely sanctions as determined by the notary code of ethics and the notary position law. These sanctions are given in stages, starting from a written warning, temporary dismissal and honorable or dishonorable dismissal. To avoid detrimental actions, the buyer should refuse to sign the deed if one of the parties to the deed is not present, or does not provide a power of attorney to the other party."