Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang berdampak padafungsi kognitif jangka panjang dan dapat menyebabkan 20 kematian anak balita. Sanitasi menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan stunting. Provinsi Kalimantan Barat mempunyai capaian yang buruk untuk akses sanitasi dasar yaitu55,55. Tujuan penelitian: menganalisis faktor yang berkontribusi terhadap stunting pada baduta di wilayah PKGBM Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Desain penelitian: cross sectional menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel 375 baduta dan dianalisis dengan regresi logistik multivariat.Hasil penelitian didapatkan hubungan signifikan antara kasus stunting dengan akses sanitasi dasar 2,24; 1,39 ndash; 3,59 dan berat lahir anak 4,88; 2,51 ndash; 9,51. Faktor lain yang berhubungan yaitu Cuci Tangan Pakai Sabun CTPS 1,66; 0,90 ndash;3,06, infeksi cacing 1,38; 0,74 ndash; 2,58, diare 1,32; 0,83 ndash; 2,10, ISPA 1,44; 0,86 ndash;2,43, dan kunjungan ke Posyandu 1,40; 0,75 ndash; 2,59. Model akhir dari penelitian ini adalah akses sanitasi dasar, berat lahir anak, dan CTPS berkontribusi terhadap stunting.

---

Stunting is child growth and development disorder which has irreversible long termimpact and causing 20 of children mortality. Sanitation is one of many factorsassociated with stunting. West Kalimantan Province has poor achievement in basicsanitation access which is 55,55. The objective of the study was to analyze factors thatcontribute in stunting in children aged 6 23 months on community health based andnutrition program in West Kalimantan. The study design was cross sectional usingsecondary data of 375 toddler then analyzed in multivariate logistic regression.This study found the prevalence of stunting was 33,1. There was significant associationbetween stunting and basic sanitation access 2,24 1,39 ndash 3,59 and birth weight 4,88 2,51 ndash 9,51. Other factors associated with stunting were handwashing with soap 1,66 0,90 ndash 3,06, worm infections 1,38 0,74 ndash 2,58, diarrhea 1,32 0,83 ndash 2,10, acuterespiratory tract infection 1,44 0,86 ndash 2,43, and Posyandu visit 1,40 0,75 ndash 2,59. Our final model revealed that basic sanitation access, birth weight, and handwashingwith soap had contribution in stunting."

"Sanitasi merupakan salah satu target SDGs dan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi sanitasi di Indonesia, mengalami ancaman perubahan iklim, salah satunya kekeringan. Adanya potensi kekeringan ini pun belum dilengkapi dengan opsi sanitasi berketahanan iklim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sanitasi Lombok Timur dalam kekeringan dan merencanakan pengembangan opsi teknologi toilet minim air baik dari segi desain hingga rancangan anggaran biaya. Metode penelitian ini memanfaatkan data primer dari proses wawancara perwakilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa tenaga ahli serta data sekunder untuk memperkuat analisis yang terdiri atas diagram aliran tinja, pengambilan analytical hierarchy process, detail teknologi dan desain toilet minim air, serta rancangan anggaran biaya. Berdasarkan analisis yang ada, Kabupaten Lombok Timur masih memiliki 5% praktik BABS tertutup khususnya bagi daerah dengan kondisi infrastruktur sanitasi yang belum layak. Untuk  memberikan opsi infrastruktur layak pakai pada kondisi perubahan iklim kekeringan, terpilih teknologi composting chamber kapasitas 0,85L dengan pengembangan fitur proritas tertinggi kuesioner AHP yakni berdampak minim apabila terjadi kegagalan total. Melalui proses desain dan perhitungan RAB, diketahui pembangunan toilet minim air di Lombok Timur memerlukan luas lahan senilai 9,09 m2 untuk dua bilik dengan total biaya ±Rp. 64.731.897 untuk 1 bilik toilet.

---

Sanitasi merupakan salah satu target SDGs dan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi sanitasi di Indonesia, mengalami ancaman perubahan iklim, salah satunya kekeringan. Adanya potensi kekeringan ini pun belum dilengkapi dengan opsi sanitasi berketahanan iklim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sanitasi Lombok Timur dalam kekeringan dan merencanakan pengembangan opsi teknologi toilet minim air baik dari segi desain hingga rancangan anggaran biaya. Metode penelitian ini memanfaatkan data primer dari proses wawancara perwakilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa tenaga ahli serta data sekunder untuk memperkuat analisis yang terdiri atas diagram aliran tinja, pengambilan keputusan multi-kriteria dengan metode analytical hierarchy process, detail teknologi dan desain toilet minim air, serta rancangan anggaran biaya. Berdasarkan analisis yang ada, Kabupaten Lombok Timur masih memiliki 5% praktik BABS tertutup khususnya bagi daerah dengan kondisi infrastruktur sanitasi yang belum layak. Untuk  memberikan opsi infrastruktur layak pakai pada kondisi perubahan iklim kekeringan, terpilih teknologi composting chamber kapasitas 0,85L dengan pengembangan fitur proritas tertinggi kuesioner AHP yakni berdampak minim apabila terjadi kegagalan total. Melalui proses desain dan perhitungan RAB, diketahui pembangunan toilet minim air di Lombok Timur memerlukan luas lahan senilai 9,09 m2 untuk dua bilik dengan total biaya ±Rp. 64.731.897 untuk 1 bilik toilet."

"Sistem sanitasi setempat diartikan sebagai suatu sistem pengolahan air limbah domestik yang dilakukan langsung pada sumbernya (in-situ). Namun, pada penerapannya tidak semua rumah tangga memiliki sistem sanitasi yang aman ataupun layak. Penelitian in menggunakan alat inspeksi sanitasi yang disusun oleh peneliti Universitas Indonesia bekerja sama dengan UNICEF sebagai bentuk pengembangan form inspeksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan penggabungan dengan syarat-syarat teknis yang ditetapkan oleh SNI 2398:2017 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Pengolahan Lanjutan. Alat inspeksi sanitasi ini ditujukan pada rumah tangga di kota dan kabupaten yang telah berhasil memberhentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS) sesuai hasil survei STBM. Kota dan kabupaten tersebut adalah Kota Kupang, Kota Mataram, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem sanitasi setempat berdasarkan hasil form inspeksi sanitasi, menganalisis kesesuaian kondisi yang ada terhadap SNI 2398:2017, dan mencari tingkat pengaruh dari faktor non teknis (pekerjaan responden, status kepemilikan rumah, dan kepadatan penduduk) terhadap kondisi sistem sanitasi setempat suatu rumah tangga. Metode yang digunakan adalah metode statistik deskriptif dan metode regresi logistik biner untuk mengetahui besar pengaruh berdasarkan nilai Odds Ratio (OR). Hasil yang diperoleh adalah persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Kupang, Kota Mataram, dan Kabupaten Sumbawa Barat adalah 1%, 5%, dan 11%. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah 83%, 91%, 89%. Sementara rumah tangga dengan akses sanitasi belum layak adalah 16% di Kota Kupang dan 4% di Kota Mataram. Persentase rumah tangga dengan tempat penampungan tinja yang sesuai dengan SNI 2398:2017 adalah 2% di Kota Kupang dan 35% di Kabupaten Sumbawa Barat. Rumah tangga yang tidak sesuai berturut-turut 94%, 97%, dan 58%. Kemudian berdasarkan hasil regresi logistik biner kondisi sistem sanitasi setempat dipengaruhi secara signifikan oleh pekerjaan responden dan kepadatan penduduk dengan nilai OR 2,29 dan 2,3. Sehingga disimpulkan bahwa mayoritas rumah tangga di kota objek studi sudah memiliki akses sanitasi layak namun masih jauh dari kesesuaian dengan SNI 2398:2017. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi sistem sanitasi setempat adalah pekerjaan responden dan kepadatan penduduk. Saran yang dapat diberikan adalah peningkatan program edukasi dan penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan sistem sanitasi setempat seperti pengadaan sub-sistem pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja (IPLT).

---

On-site sanitation system is defined as a domestic wastewater treatment system that is carried out directly at its source (in-situ). However, in practice, not all households have a safe or improved sanitation system. This study uses a sanitation inspection tool that is a form of development of the Community Based Total Sanitation (CBTS) inspection form and incorporation with the technical requirements stipulated by SNI 2398:2017 about Procedures for Planning Septic Tanks with Advanced Treatment, compiled by researchers from Universitas Indonesia in collaboration with UNICEF. This sanitation inspection tool is aimed at households in cities and regencies that have succeeded in stopping the practice of open defecation (ODF) according to the CTBS survey. The cities and regencies are Kupang City, Mataram City, and West Sumbawa Regency. This study aims to analyze the existing condition of the on-site sanitation system based on the results of the sanitation inspection form, to analyze the compliancy of the existing condition with SNI 2398:2017, and to find out the influence of non-technical factors (respondent's occupation, home ownership status, and population density) on the existing on-site sanitation system conditions of a household. The method used are  descriptive statistical method and binary logistic regression method to determine the magnitude of the effect based on the Odds Ratio (OR) value. The results obtained are the percentage of households with safely managed sanitation system in Kupang City, Mataram City, and West Sumbawa Regency are 1%, 5%, and 11%. The percentage of households with access to basic sanitation is 83%, 91%, and 89%, respectively. Meanwhile, households with inadequate sanitation access were 16% in Kupang City and 4% in Mataram City. The percentage of households with a faecal containment that complies with SNI 2398:2017 is 2% in Kupang City and 35% in West Sumbawa Regency. The non-conforming households are 94%, 97%, and 58%, respectively. Subsequently, based on the results of binary logistic regression, on-site sanitation system conditions were significantly influenced by the respondent's occupation status and population density with OR values ​​of 2.29 and 2.3. It is concluded that the majority of households in these locations already have access to proper sanitation but are still far from conforming to SNI 2398:2017. One of the factors that influence the condition of the on-site sanitation system is the respondent's occupation and population density. Suggestions that can be given are improving education programs and providing facilities that support the implementation of the on-site sanitation system, such as the procurement of a sub-system of transportation and final treatment plant for sewage sludge."

"ABSTRAKStunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang berdampak pada fungsi kognitif jangka panjang dan dapat menyebabkan 20% kematian anak balita. Sanitasi menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan stunting. Provinsi Kalimantan Barat mempunyai capaian yang buruk untuk akses sanitasi dasar yaitu 55,55%. Tujuan penelitian: menganalisis faktor yang berkontribusi terhadap stunting pada baduta di wilayah PKGBM (Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat) Provinsi Kalimantan Barat. Desain penelitian: cross sectional menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel 375 baduta dan dianalisis dengan regresi logistik multivariat. Hasil penelitian didapatkan hubungan signifikan antara kasus stunting dengan akses sanitasi dasar (2,24; 1,39-3,59) dan berat lahir anak (4,88; 2,51-9,51). Faktor lain yang berhubungan yaitu Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) (1,66; 0,90-3,06), infeksi cacing (1,38; 0,74-2,58), diare (1,32; 0,83-2,10), ISPA (1,44; 0,86-2,43), dan kunjungan ke Posyandu (1,40; 0,75-2,59). Model akhir dari penelitian ini adalah akses sanitasi dasar, berat lahir anak, dan CTPS berkontribusi terhadap stunting.

---

ABSTRACTStunting is child growth and development disorder which has irreversible long-term impact and causing 20% of children mortality. Sanitation is one of many factors associated with stunting. West Kalimantan Province has poor achievement in basic sanitation access which is 55,55%. The objective of the study was to analyze factors that contribute in stunting in children aged 6-23 months on community health-based and nutrition program in West Kalimantan. The study design was cross sectional using secondary data of 375 toddler then analyzed in multivariate logistic regression. This study found the prevalence of stunting was 33,1%. There was significant association between stunting and basic sanitation access (2,24; 1,39-3,59) and birth weight (4,88; 2,51-9,51). Other factors associated with stunting were handwashing with soap (1,66; 0,90-3,06), worm infections (1,38; 0,74-2,58), diarrhea (1,32; 0,83-2,10), acute respiratory tract infection (1,44; 0,86-2,43), and Posyandu visit (1,40; 0,75-2,59). Our final model revealed that basic sanitation access, birth weight, and handwashing with soap had contribution in stunting."

"Akses sanitasi aman merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan dasar yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, cakupan pengelolaan air limbah domestik di Indonesia masih rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN. Butuh percepatan di sektor sanitasi untuk mencapai target SDGs dan RPJMN. Pemberian fasilitas PPN dapat menjadi instrumen pendorong capaian akses sanitasi karena dapat meringankan biaya layanan bagi penyedia layanan dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis justifikasi pemberian fasilitas PPN atas akses sanitasi di Indonesia dengan kriteria merit goods dan basic goods serta menganalisis perbandingan kebijakan pemungutan pajak berbasis konsumsi atas akses sanitasi di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Penelitian dilakukan dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan serta teknik analisis data kualitatif. Batasan penelitian ini adalah akses sanitasi yang mencakup penyediaan barang modal oleh penyedia layanan, pengelolaan layanan air limbah domestik, dan komparasi kebijakan pajak berbasis konsumsi atas akses sanitasi di Filipina dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses sanitasi memenuhi karakteristik sebagai merit goods dan basic goods sehingga layak diberikan fasilitas PPN untuk mendorong eksternalitas positif akses sanitasi dan mengurangi regresivitas PPN. Indonesia membatasi pemberian fasilitas PPN tidak dipungut hanya di wilayah IKN. Filipina dan Malaysia menjadi contoh negara yang telah menerapkan kebijakan perpajakan yang progresif pada sektor sanitasi melalui pembebasan PPN atau pajak pengganti yang lebih rendah serta insentif fiskal atas barang modal dan infrastruktur. Rekomendasi penelitian ini adalah perluasan fasilitas PPN dibebaskan secara nasional untuk seluruh rantai akses sanitasi dari hulu ke hilir, termasuk barang modal, serta pembentukan regulasi dan kelembagaan nasional yang kuat untuk mendukung keberlanjutan layanan pengelolaan air limbah domestik.

---

Safe sanitation access is a human right and basic necessity that contributes to the achievement of sustainable development goals. However, the coverage of domestic wastewater management in Indonesia remains low and has yet to meet the targets set in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Acceleration in the sanitation sector is needed to achieve both the SDGs and RPJMN targets. The provision of VAT facilities can serve as a policy instrument to improve sanitation access by reducing service costs for providers and consumers. This study aims to analyze the justification for granting VAT facilities for sanitation access in Indonesia using the criteria of merit goods and basic goods, and to compare consumption-based tax policies on sanitation access in Indonesia, Philippines, and Malaysia. The study adopts a post-positivist paradigm, using data collection techniques through literature review and field studies, and data analysis conducted using qualitative techniques. The scope of this research is limited to sanitation access, which includes the provision of capital goods by service providers, the management of domestic wastewater services, and a comparative analysis of consumption-based tax policies on sanitation access in Philippines and Malaysia. The analysis shows that sanitation access meets the characteristics of both merit goods and basic goods, thereby justifying the provision of VAT facilities to encourage the positive externalities of sanitation access and reduce the regressive nature of VAT. Indonesia limits the application of VAT exemptions only to the IKN area. Philippines and Malaysia serve as examples of countries that have implemented progressive tax policies in the sanitation sector through VAT exemptions or lower substitute taxes, as well as fiscal incentives for capital goods and infrastructure. This study recommends the nationwide expansion of VAT exemption for the entire sanitation access chain, from upstream to downstream including capital goods, as well as the establishment of strong national regulations and institutions to support the sustainability of domestic wastewater management services. "