Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kompetisi perbankan terhadap cost of credit dan akses kredit perusahaan. Penelitian terdahulu dengan sampel negara maju menunjukkan hasil bahwa kompetisi bank meningkatkan cost of credit, sejalan dengan information hypothesis, dan kompetisi bank meningkatkan akses perusahaan terhadap kredit yang sejalan degan market power hypothesis. Menggunakan data pada industri perbankan dan perusahaan di ASEAN-5 Country yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina pada periode 2005-2016, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetisi perbankan menyebabkan akses yang lebih mudah terhadap kredit bank dan menurunkan cost of credit. Hasil penelitian ini konsisten pada berbagai pengukuran kompetisi bank yang berbeda yaitu CR5, Herfindahl-hirschman Index, dan Lerner Index. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran dan tangibility perusahaan mempengaruhi besarnya pengaruh kompetisi bank terhadap cost of credit dan akses kredit.

---

ABSTRACT
This research investigates the effect of bank competition on firm rsquo s cost of and access to credit. Some previous studies in developed countries have found that bank competition increases the cost of credit, in line with the information hypothesis. The bank competition also increases firm rsquo s access to credit based on the market power hypothesis. However, banking industry in developing countries have different characteristics compared to developed counties and this leads to a different result from previous studies. Using data from ASEAN 5 Country from 2005 to 2016, this study found that the increase of banking competition leads to an easier access for firm to obtain credit and also decreases the cost of credit that should be paid by the firm. These results are consistent with a broad set of measure of bank competition, which is CR5, Herfindahl hirchman Index and Lerner Index. We also find that the effect of bank competition on cost of credit is generally influence by firm rsquo s size and tangibility.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku usaha mikro dalam menentukan keinginan dan partisipasi kredit pada lembaga keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta menggunakan model regresi probit untuk menganalisa 91 data sampel usaha mikro yang diambil pada bulan Mei 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lama usaha, rencana pengembangan usaha, dan status sebagai penduduk Jakarta memiliki pengaruh signifikan pada keinginan untuk meminjam. Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh signifikan pada partisipasi kredit adalah lama usaha, tingkat penghasilan, dan status miskin dari pelaku usaha mikro. ...... The objective of this study is to identify the factors that influence the decision of microenterprises in determining willingness to borrow and credit participation to financial institutions. The research was conducted by case study on the Pasar Minggu sub-district, in South Jakarta city. The method used in this research is descriptive qualitative as well as using a probit regression model to analyze 91 sample data microenterprises taken in May 2014. The results of this study indicate that length of business, business plans, and satus as Jakarta's resident have a significant influence on the willingness to borrow. While the variables that have a significant influence on credit participation is length of business, income level, and status as a poor.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan formal non bank Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) dimana keduanya mempunyai perbedaan karakteristik . Skripsi ini memberikan perbandingan dari lembaga-lembaga tersebut tentang penyediaan akses kredit dan perlindungan hukumnya kepada masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akses kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan terbuka luas bagi masyarakat serta perlindungan hukum yang tegas pengaturannya tetapi masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses kredit karena masalah prosedural dan obyek jaminan (agunan). Sedangkan akses kredit pada KSP/UUSPK lebih terbatas karena lebih mengutamakan kepentingan anggota sebelum kepada yang lainnya dan perlindungan hukumnya kurang tegas pengaturannya. Hasil penelitian menyarankan supaya pemerintah memperluas akses kredit dan meningkatkan upaya perlindungan hukumnya kepada masyarakat dalam memudahkan akses kredit. ......This thesis discusses about financial institutions in general and formal non-bank financial institutions Saving and Loans Cooperative / Savings and Loans Cooperative Business Unit (KSP / UUSPK) both of which have different characteristics. This thesis provides a comparison of these institutions on the provision of access to credit and legal protection to the public. Writing this using the normative legal research methods. The study concluded that access to credit provided by financial institutions is wide open to people and protection of the law firm public settings but have difficulty in accessing credit because of procedural and object security (collateral). While access to credit at KSP / UUSPK more limited because he prefers the interests of members before the others and the protection of the law is less strict settings. The results suggest that the government should expand access to credit and increase the legal safeguards to the public in facilitating access to credit.

Abstrak :
Dalam rangka pengembangan UMK melalui pemanfaatan asset UMK berupa tanah, Pemerintah melaksanakan Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui Kegiatan Sertipikasi Tanah. Dengan kegiatan sertipikasi tanah ini diharapkan dapat mewujudkan kemampuan penjaminan yang akan membuka akses ke lembaga keuangan, dan akan mendukung peningkatan usaha UMK dengan peningkatan modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan pendaftaran tanah mampu meningkatkan akses permodalan UMK di Kota Jakarta Selatan dengan cara memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan untuk memperoleh kredit oleh PMK Peserta Program. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dengan menggunakan kuisioner. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis regeresi logit untuk mengetahui faktor-faktor yang diprediksi mempengaruhi pemanfaatan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 13 responden telah memanfaatkan sertipikat tanahnya sebagai jaminan di lembaga keuangan, dan sisanya belum menjaminkan sertipikat tanahnya. Berdasarkan hasil analisis regresi binary logit maka diperoleh hasil bahwa peluang masyarakat untuk memanfaatkan sertipikat sebagai jaminan kredit perbankan pada saat persyaratan pengajuan kredit ke Bank (X1), pembayaran pinjaman kredit perbankan (X2), pertimbangan memperoleh modal di luar bank (X3), dan keperluan akan modal yang besar dalam rangka mengembangkan usaha (X4) = 1, adalah sebesar 68,20 %. Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMK melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah lebih meningkatkan akses permodalan UMK terhadap lembaga keuangan di Jakarta Selatan secara umum. Hal ini dicerminkan dari hasil wawancara dengan lembaga keuangan yang menunjukkan bahwa dengan penggunaan sertipikat tanah sebagai jaminan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam pemberian pinjaman. Untuk meningkatkan pemanfaatan sertipikat tanah oleh PMK sebagai jaminan kredit perbankan untuk memperoleh modal dalam rangka pengembangan usaha agar dilakukan kegiatan pasca sertipikasi secara intensif yaitu berupa pembinaan, pelatihan dan konsultansi terhadap UMK mengenai startegi-strategi pengembangan usaha dengan pemanfaatan teknologi dan asset yang dimiliki secara maksimal guna mengembangkan usahanya. ......In the framework of the development of SMEs through the use of assets such as land SMEs, the Government implement the Empowerment Program Policy for Small and Micro Enterprises (SMEs) through land certification activities. With a land certification activity is expected to realize the capability that will guarantee open access to financial institutions, and will support increased efforts to increase capital SMEs. The purpose of this study was to determine whether the policy of land registration can improve SMEs access to capital in South Jakarta City by way of utilizing land certificates as collateral to obtain credit by the FMD Program Participants. This study used a survey approach using a questionnaire. The analysis used is a qualitative descriptive analysis, regeresi logit analysis to determine the factors that influence the use of predictable title deed as collateral for bank credit. The results showed that as many as 13 respondents have made use of his land certificates as collateral in financial institutions, and the remainder has not pledged his land certificate. Based on the results of binary logit regression analysis of the obtained results that the public an opportunity to capitalize on the certificate as collateral for bank loans at the time of filing requirements of credit to the Bank (X1), loan payments bank credit (X2), considerations raise capital outside the bank (X3), and the need will be substantial capital in order to develop the business (X4) = 1, is equal to 68.20%. Empowerment Program Implementation SMEs through certification of land rights further improve SMEs access to capital to financial institutions in general in South Jakarta. This is reflected from the results of interviews with financial institutions indicate that the use of the title deed as collateral increase confidence in financial institutions in granting loans. To increase the utilization of land by the PMK certificates as collateral for bank loans to raise capital to expand the business to be conducted post-certification activities namely in the form of intensive coaching, training and consultancy to SMEs on strategy, business development strategy with the use of technology and assets owned by the maximum order develop their business.