Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Bidanq Usaha Pialang Asuransi setelah dikeluarkannya beberapa Deregulasi oleh Pemerintah. Adapun Deregulasi yang dibahas pada penulisan ini ialah : PakDes 1988, Undang-undang No.2 tahun 1992, Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992, Keputusan Menteri Keuangan No. 226 tahun 1993. Metode penelitian yang dlgunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari text book, artikel dsb sedangkan penelitian lapangan dilakukan majalah, dilakukan dengan PT X, mengadakan Wawancara terhadap pejabat-pejabat di perusahaan Asuransi, serta instansi dari penelitian tersebut yang menggunakan yang Model terkait. Porter, penulis menyimpulkan bahwa Deregulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah menimbulkan beberapa peluang baru bagi bidang usaha Pialang Asuransi. Namun deregulasi tersebut belum dapat menghilangkan/mengurangi berbagai hambatan yang ada dalam Industri Pialang Asuransi.

Abstrak :
Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa bekerja sebagai pengemudi bus kota berisiko tinggi terhadap gangguan kesehatan (Kompier, 1996). Berbagai faktor kondisi pekerjaan maupun lingkungan kerja yang dapat menimbulkan stres, menurut pengamatan penulis, ditemui pada pengemudi Bus Patas 9B jurusan Bekasi Barat-Cililitan/Kampung Rambutan. Belum ada penelitian mengenai tingkat stres pada pengemudi Bus Patas 9B tersebut, hal ini yang membuat perlunya dilakukan penelitian mengenai gambaran stres kerja serta faktor-faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada pengemudi Bus Patas 9B tersebut. Desain penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, sejak April hingga Juli 2008. Besar sampel diambil sama dengan jumlah populasi, yaitu 49 orang, dengan rumus kecukupan sampel hypotesis test for a population proportion (two-side test) didapatkan besar sampel 48 orang. Hasil dari telitian ini menunjukkan dari 49 pengemudi Bus Patas 9B tersebut, ada sebanyak 25 orang (51%) yang mengalami stres sedang, sisanya 24 orang (49%)y ang mengalami stres ringan dan tidak ada yang mengalami stres berat. Belum terbukti ada hubungan yang signifikan antara karakteristik individu (umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan masa kerja) dan stres kerja pada pengemudi Bus Patas 9B tersebut. Belum terbukti ada hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap faktor kondisi pekerjaan (jumlah jam kerja dalam satu hari, shift kerja, hubungan interpersonal dengan kondektur, hubungan interpersonal dengan pengemudi Bus Patas 9B lainnya, dan jumlah pendapatan) dan stres kerja pada pengemudi Bus Patas 9B tersebut. Hanya persepsi terhadap faktor kondisi bus yang terbukti mempunyai hubungan signifikan dengan stres kerja pada pengemudi Bus Patas 9B tersebut, sedangkan persepsi terhadap faktor lingkungan kerja lainnya (kemacetan, penumpang bermasalah, suhu panas, dan kebisingan) belum terbukti signifikan hubungannya dengan stres kerja. Penulis memberikan saran sebaiknya dapat disediakan bus yang kondisinya layak, dengan memperbaiki, merawat, atau jika diperlukan mengganti bus yang tidak layak dengan bus yang baru, dan perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai stres kerja pada pengemudi bus tersebut.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama beserta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Obyek yang akan diteliti dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah apakah jual beli yang dilakukan oleh seorang istri dalam ikatan perkawinan siri harus mendapat persetujuan suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Apakah Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel sudah tepat bila ditinjau berdasarkan hukum Islam. Metode Penelitian dalam Tesis ini menggunakan metode analisis-preskriptif dengan menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan prespektif berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum agama karena telah memenuhi rukun dan syaratsyaratnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1, sehingga hakim menganggap bahwa pencatatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 tersebut hanya merupakan syarat administratif saja, bukan merupakan syarat sah perkawinan. Dengan demikian hakim menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 nya merupakan ketentuan sesuai yang berdiri sendiri. Dalam hal perkawinan tidak memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2, maka berdasarkan hukum negara, perkawinan tersebut dianggap tidak sah, karenanya negara tidak melindungi terhadap akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Sehingga jual beli yang dilakukan oleh suami isteri yang terikat perkawinan siri tidak memerlukan persetujuan dari salah satu pihak. ABSTRACT
This thesis discusses the marriage that have met the requirements and conditions according to the islmaic law but not yet registered in the registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage must be approved by her husband as provided for in Article 92 Compilation of Islamic Law. The court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1 of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion because it has met along and sets of requirements in accordance with the provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2, paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not require the consent of one party.;This thesis discusses the marriage that have met the requirements and conditions according to the islmaic law but not yet registered in the registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage must be approved by her husband as provided for in Article 92 Compilation of Islamic Law. The court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1 of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion because it has met along and sets of requirements in accordance with the provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2, paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not require the consent of one party., This thesis discusses the marriage that have met the requirements and conditions according to the islmaic law but not yet registered in the registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage must be approved by her husband as provided for in Article 92 Compilation of Islamic Law. The court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1 of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion because it has met along and sets of requirements in accordance with the provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2, paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not require the consent of one party.]

Abstrak :
ABSTRAK Akibat hukum dari adanya pernyataan pailit, menyebabkan si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Bagi orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, putusan pailit tersebut tidak hanya menyebabkan ia kehilangan hak untuk berbuat dan mengurus kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, adanya ketentuan sanksi yang mengatur tentang pemberhentian notaris secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, menimbulkan ketidak- jelasan mengenai kedudukan notaris sebagai debitor atau wakil dari jabatannya.

---

ABSTRACT The legal consequences of the existence of a bankrupt statement, causes the person experiencing bankruptcy, for the sake of law losing his/her rights to act freely upon his/her wealth which included in bankruptcy, and also the right to maintain them, since the date of bankruptcy verdict is established. For an individual person whose profession as a notary, that bankrupt statement not only causes him/her losing his/her right to maintain his/her wealth which included in the inheritance of bankruptcy , but more than that may cause him/her to be dismissed from his/her position as a notary. The writer has objectives in conducting this research, which are to find out and analyze how the legal consequences of bankruptcy concerning an individual person having profession as a notary. The existence of sanctions provisions governing notary dishonorable discharge if declared bankrupt by a court decision that has obtained legal force remains as stipulated in Article 12 letter a Law of Notary Position, causing uncertainty about the capacity of a notary whether as a debtor or a representative from his position.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan impeachment yang di dalam mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki wewenang atributif yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjalankan proses impeachment tersebut. Sebagai wujud dari pelaksanaan sistem checks and balances, dalam melaksanakan proses impeachment, ketiga lembaga negara ini memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan sebab Indonesia ialah negara hukum. Pengertian hukum tidak hanya terbatas pada adanya peraturan perundang-undangan saja, namun juga dipatuhinya putusan hakim yang bersifat memaksa dan mengikat. Dalam kasus impeachment, putusan MK yang bersifat final dan mengikat, pada akhirnya harus dipatuhi oleh DPR dan MPR dalam memutus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. ......The thesis is about the discharging of the President and/or the Vice President in the Indonesian constitutional system as known as impeachment, which is the mechanism are involving three state organs, among others are, House of Representatives (DPR), Constitutional Court (MK), and People Representative Assembly (MPR). These three state organs have attributive authority, which is stated in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia year 1945 (UUD 1945), to role the impeachment's process. As a concrete implementation of checks and balances system, in order to role impeachment process, these three state organs have obligation to obey the law and the legislations because Indonesia is a state law. The definition of law is not restricted only into rules and legislation, but also by the obedient of the judge's verdict which is force and bound. In impeachment cases, Constitutional Court's verdict is final and bound, and had to be obeyed by DPR dan MPR when they resolving the discharging of the President and/or the Vice President from their function.

Abstrak :
Kepastian hukum yang diberikan oleh akta Notaris tersebut karena akta Notaris merupakan salah satu akta otentik yang dijamin oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memiliki kekuatan eksekutorial bagi akta yang terkait dengan kewajiban pembayaran hutang Kekuatan itu bisa memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan tetapi juga dapat merugikan pihak lain apabila di dalamnya mengandung unsur perbuatan melawan hukum seperti halnya dalam kasus yang dianalisis. Permasalahan pokok adalah pertanyaan tentang bagaimana kekuatan pembuktian sempurna yang melekat pada akta otentik dapat dibatalkan atau batal demi hukum, landasan hukum yang menjadi penyebab dibatalkannya akta hipotik oleh MA dalam kasus hukum pada putusan MA Nomor 919/K/PDT/2002-2007, serta akibat hukum dari batalnya akta hipotik terhadap hubungan hukum para pihak yang terjadi sebelum putusan MA tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji data sekunder dalam bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuatan eksekutorial akta hipotek dengan data sekunder berupa literatur sebagai pembanding. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mengarah pada hasil penelitian secara evaluatif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; kekuatan eksekutorial yang melekat pada akta dapat batal atau dibatalkan apabila melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf k UUJN, Pasal 41 juncto Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN. serta Pasal 48, 49, 50 dan 51 UUJN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 UUJN. Gugurnya keotentikan akta Notaris mengakibatkan hilangnya kekuatan eksekutorial (chrachts executorial) yang melekat pada akta hipotik dan akta yang mengandung kewajiban membayar sejumlah hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dengan tetap memperhatikan asas pra duga sah terhadap akta Notaris; Akta hipotik dibatalkan oleh Putusan MA karena dalam proses pembuatannya telah terjadi perbuatan melawan hukum, tidak terpenuhinya unsur subjektif bagi akta hipotik, dan Notaris pembuatnya melalaikan kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf dan Pasal 43 ayat (2) UUJN; serta akibat hukum yang timbul dari dibatalkannya akta hipotik dalam kasus ini adalah, tanah milik terperkara adalah milik sah dari pengugat, pihak-pihak yang sebelumnya meminjam sertifikat harus mengembalikan tanah dan sertifikatnya kepada Penggugat dan bukan BPD Jawa Tengah atau Kantor P3N yang saat itu menguasai sertifikat tersebut, penggugat dalam kedudukannya sebagai pemilik jaminan kredit, dinyatakan bebas dari segala hutang-piutang yang timbul atas perbuatan para Tergugat serta bank kreditor diwajibkan untuk menangguhkan surat pemberitahuan hutang kepadanya.

---

Legal certainty provided by a notarial deed is because it is one of the authentic documents which are guaranteed by law and has the perfect proving the strength and enforceable deed related to debt service obligations that force can provide a high legal certainty to the creditors because it has equal power with the decision of the court but also can harm the other party if in it contain elements of tort as well as in the cases analyzed. The main problem is the question of how perfectly the inherent strength of evidence on authentic documents may be canceled or annulled by law, the legal basis of the cause cancellation of deed of mortgages by the Supreme Court in the case law on the Supreme Court decision No. 919/K/PDT/2002-2007, and the consequences notarial law from the cancellation of mortgages on the legal relationship of the parties that occurred prior to the decision of the Supreme Court. Research method used is reviewing the research literature on secondary data in primary legal materials such as court rulings and legislation relating to enforceable deed of mortgage with secondary data from literature for comparison. Data analysis was performed with qualitative approach that leads to results analytical evaluative research. The results showed that; enforceable can be attached to the deed void or canceled if the violation of Article 16 paragraph (1) item i and item k UUJN, Article 41 as amended by Article 39 and Article 40 UUJN and also Article 48, 49, 50 and 51 UUJN as mentioned in Article 84 UUJN. Censelation resulting loss of authenticity of notarial deed enforceable (chrachts executorial) attached to mortgages and notarial deed containing the obligation to pay an amount payable under Article 224 HIR with due regard to the principle of legitimate pre suspected of notarial deed, deed of mortgages terminated by the decision of the Supreme Court because the the process of making unlawful act has occurred, the subjective element can not be fulfilled for the deed mortgages, and deed maker neglects obligations set out in Article 16 paragraph (1) item and also Article 43 paragraph (2) UUJN; as well as legal consequences arising from the cancellation of deed of mortgages in this case, land is owned by legitimate of the plaintiff, the parties previously borrowed must return the land certificates and certificates to the plaintiff and not the Java BPD Central Office or P3N that ruled the certificate, the plaintiff in his capacity as owner of the credit guarantee, otherwise free from any debt-related receivables arising from the acts of the defendant and the creditor banks are required to suspend debt notification letter to him.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi fenomena yang terjadi pada pasien kanker yang mengalami neutropenia akibat kemoterapi. Desain penelitian yang digunakan adalh studi kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Fenomenologi deskriptif digunakan karena peneliti ingin memperoleh makna dari pengalaman yang diungkapkan partisipan selama penelitian dilakukan. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien yang dirawat atau dalam pengobatan RS Kanker Dharmais Jakarta< berjumlah 5 partisipan. Metode pengumpulan data pada penelitian dengan menggunakan wawancara mendalam (incepth interview) dengan bantuan tape recorder/digital vices recorder dilengkapi dengan catatan (fiels notes). Hasil penelitian ditemukan enam buah tema yaitu: 1) Waktu pengobatan dan perawatan yang lama, 2) persepsi yang salah tentang neutropenia, 3) perasaan negatif dan koping saat neutropenia, 4) kesulitan perawatan diri, 5) dukungan kluarga dan teman, dan 6) harapan saat neutropenia implikasi untuk keperawatan dapat memberikan informasi pengalaman pasien saat mengalami neutropenia akibat kemoterapi, serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. ......The purpose of this study is to explore the phenomena that occur in cancer patients who experience chemotherapy-induced neutropenia. The design of this study is qualitative study using descriptive phenomenolgy. Descriptive phenomenology used because researcher wants to gain the meaning of the patients who were treated in Dharmais Cancer Hospital Jakarta, amounted to 5 participants. Data collection methods in this study using in-depth interviews with the help of a tape recorder/digital voices recorder and field notes. The research found six themes, namely: 1) the length of treatment and care 2) a wrong perception of neutropenia 3) the negative feelings and coping when neutropenia 4) the difficulty of self-care 5) support of family and friends and 6) expectations and hope when neutropenia. Implication for nursing practice are can give an information about experiences in cancer patients when having neutropenia also as a base fotr further research.

Abstrak :
Perang Jepang-Cina 1894-1895 merupakan satu perang yang direncanakan. Hal ini dapat kita lihat dari masalah Seikanron yang timbul dalam pemerintahan Hanbatsu Jepang. Ekor dari peristiwa ini membawa akibat yang kurang baik dalam negeri Jepang. mereka yang tidak setuju dengan keputusan Iwakara dan teman-temannya menginginkan suatu eks_pansi ke Korea. Mereka menentung pernbaharuan dalam.Pada tahun 1875 sebuah tim survey diberangkatkan ke Korea. Namun tim ini mendapat serangan sehingga terjadi konflik di antara kedua negara dan berakhir dengan ditetapkannya Perjanjian Kanghwa yang isinya memberi kelonggaran bagi Jepang untuk suatu ekspansi, dengon tidak melihat hubungan yang ada antara Cina dan Korea, yaitu negara pemberi upeti terhadap Cina. Pada tahun 1882 terjadi peristiwa Jinggo tahun 1882 dan disusul dengan peristiwa Koshin tahun 1884. Kedua pe_ristiwa ini mendorong Jepang untuk melakukan ekspansi ke Korea yang masih berada di bawah naungan Cina. Mengingat...