Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan impeachment yang di dalam mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki wewenang atributif yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjalankan proses impeachment tersebut. Sebagai wujud dari pelaksanaan sistem checks and balances, dalam melaksanakan proses impeachment, ketiga lembaga negara ini memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan sebab Indonesia ialah negara hukum. Pengertian hukum tidak hanya terbatas pada adanya peraturan perundang-undangan saja, namun juga dipatuhinya putusan hakim yang bersifat memaksa dan mengikat. Dalam kasus impeachment, putusan MK yang bersifat final dan mengikat, pada akhirnya harus dipatuhi oleh DPR dan MPR dalam memutus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.

---

The thesis is about the discharging of the President and/or the Vice President in the Indonesian constitutional system as known as impeachment, which is the mechanism are involving three state organs, among others are, House of Representatives (DPR), Constitutional Court (MK), and People Representative Assembly (MPR). These three state organs have attributive authority, which is stated in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia year 1945 (UUD 1945), to role the impeachment's process. As a concrete implementation of checks and balances system, in order to role impeachment process, these three state organs have obligation to obey the law and the legislations because Indonesia is a state law. The definition of law is not restricted only into rules and legislation, but also by the obedient of the judge's verdict which is force and bound. In impeachment cases, Constitutional Court's verdict is final and bound, and had to be obeyed by DPR dan MPR when they resolving the discharging of the President and/or the Vice President from their function."

"Kepastian hukum yang diberikan oleh akta Notaris tersebut karena akta Notaris merupakan salah satu akta otentik yang dijamin oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memiliki kekuatan eksekutorial bagi akta yang terkait dengan kewajiban pembayaran hutang Kekuatan itu bisa memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan tetapi juga dapat merugikan pihak lain apabila di dalamnya mengandung unsur perbuatan melawan hukum seperti halnya dalam kasus yang dianalisis. Permasalahan pokok adalah pertanyaan tentang bagaimana kekuatan pembuktian sempurna yang melekat pada akta otentik dapat dibatalkan atau batal demi hukum, landasan hukum yang menjadi penyebab dibatalkannya akta hipotik oleh MA dalam kasus hukum pada putusan MA Nomor 919/K/PDT/2002-2007, serta akibat hukum dari batalnya akta hipotik terhadap hubungan hukum para pihak yang terjadi sebelum putusan MA tersebut.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji data sekunder dalam bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuatan eksekutorial akta hipotek dengan data sekunder berupa literatur sebagai pembanding. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mengarah pada hasil penelitian secara evaluatif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; kekuatan eksekutorial yang melekat pada akta dapat batal atau dibatalkan apabila melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf k UUJN, Pasal 41 juncto Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN. serta Pasal 48, 49, 50 dan 51 UUJN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 UUJN. Gugurnya keotentikan akta Notaris mengakibatkan hilangnya kekuatan eksekutorial (chrachts executorial) yang melekat pada akta hipotik dan akta yang mengandung kewajiban membayar sejumlah hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dengan tetap memperhatikan asas pra duga sah terhadap akta Notaris; Akta hipotik dibatalkan oleh Putusan MA karena dalam proses pembuatannya telah terjadi perbuatan melawan hukum, tidak terpenuhinya unsur subjektif bagi akta hipotik, dan Notaris pembuatnya melalaikan kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf dan Pasal 43 ayat (2) UUJN; serta akibat hukum yang timbul dari dibatalkannya akta hipotik dalam kasus ini adalah, tanah milik terperkara adalah milik sah dari pengugat, pihak-pihak yang sebelumnya meminjam sertifikat harus mengembalikan tanah dan sertifikatnya kepada Penggugat dan bukan BPD Jawa Tengah atau Kantor P3N yang saat itu menguasai sertifikat tersebut, penggugat dalam kedudukannya sebagai pemilik jaminan kredit, dinyatakan bebas dari segala hutang-piutang yang timbul atas perbuatan para Tergugat serta bank kreditor diwajibkan untuk menangguhkan surat pemberitahuan hutang kepadanya.

---

Legal certainty provided by a notarial deed is because it is one of the authentic documents which are guaranteed by law and has the perfect proving the strength and enforceable deed related to debt service obligations that force can provide a high legal certainty to the creditors because it has equal power with the decision of the court but also can harm the other party if in it contain elements of tort as well as in the cases analyzed. The main problem is the question of how perfectly the inherent strength of evidence on authentic documents may be canceled or annulled by law, the legal basis of the cause cancellation of deed of mortgages by the Supreme Court in the case law on the Supreme Court decision No. 919/K/PDT/2002-2007, and the consequences notarial law from the cancellation of mortgages on the legal relationship of the parties that occurred prior to the decision of the Supreme Court.Research method used is reviewing the research literature on secondary data in primary legal materials such as court rulings and legislation relating to enforceable deed of mortgage with secondary data from literature for comparison. Data analysis was performed with qualitative approach that leads to results analytical evaluative research.The results showed that; enforceable can be attached to the deed void or canceled if the violation of Article 16 paragraph (1) item i and item k UUJN, Article 41 as amended by Article 39 and Article 40 UUJN and also Article 48, 49, 50 and 51 UUJN as mentioned in Article 84 UUJN. Censelation resulting loss of authenticity of notarial deed enforceable (chrachts executorial) attached to mortgages and notarial deed containing the obligation to pay an amount payable under Article 224 HIR with due regard to the principle of legitimate pre suspected of notarial deed, deed of mortgages terminated by the decision of the Supreme Court because the the process of making unlawful act has occurred, the subjective element can not be fulfilled for the deed mortgages, and deed maker neglects obligations set out in Article 16 paragraph (1) item and also Article 43 paragraph (2) UUJN; as well as legal consequences arising from the cancellation of deed of mortgages in this case, land is owned by legitimate of the plaintiff, the parties previously borrowed must return the land certificates and certificates to the plaintiff and not the Java BPD Central Office or P3N that ruled the certificate, the plaintiff in his capacity as owner of the credit guarantee, otherwise free from any debt-related receivables arising from the acts of the defendant and the creditor banks are required to suspend debt notification letter to him."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perkawinan yang telah memenuhi rukun dansyarat menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan di Kantor UrusanAgama beserta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Obyekyang akan diteliti dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor:468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalahapakah jual beli yang dilakukan oleh seorang istri dalam ikatan perkawinan siriharus mendapat persetujuan suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 92Kompilasi Hukum Islam. Apakah Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel sudah tepat bila ditinjau berdasarkan hukum Islam.Metode Penelitian dalam Tesis ini menggunakan metode analisis-preskriptifdengan menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer dan sekunder.Pendekatan Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan prespektifberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebutsah menurut hukum agama karena telah memenuhi rukun dan syaratsyaratnyasesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1, sehingga hakimmenganggap bahwa pencatatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 tersebuthanya merupakan syarat administratif saja, bukan merupakan syarat sahperkawinan. Dengan demikian hakim menganggap bahwa ketentuan Pasal 2ayat 1 dan 2 nya merupakan ketentuan sesuai yang berdiri sendiri. Dalamhal perkawinan tidak memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 2ayat 1 dan 2, maka berdasarkan hukum negara, perkawinan tersebutdianggap tidak sah, karenanya negara tidak melindungi terhadap akibathukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Sehingga jual beli yangdilakukan oleh suami isteri yang terikat perkawinan siri tidak memerlukanpersetujuan dari salah satu pihak.ABSTRACTThis thesis discusses the marriage that have met the requirements andconditions according to the islmaic law but not yet registered in theregistry office and its consequences. The object to be studied in this thesisis a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in thisthesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriagemust be approved by her husband as provided for in Article 92Compilation of Islamic Law. The court verdict number468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method inthis thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primaryand secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using aperspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religionbecause it has met along and sets of requirements in accordance with theprovisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listingset forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not acondition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions ofArticle 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the eventthat the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2,paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and thereforethe state does not protect against legal consequences arising from the marriage. Sobuying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does notrequire the consent of one party.;This thesis discusses the marriage that have met the requirements andconditions according to the islmaic law but not yet registered in theregistry office and its consequences. The object to be studied in this thesisis a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in thisthesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriagemust be approved by her husband as provided for in Article 92Compilation of Islamic Law. The court verdict number468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method inthis thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primaryand secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using aperspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religionbecause it has met along and sets of requirements in accordance with theprovisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listingset forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not acondition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions ofArticle 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the eventthat the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2,paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and thereforethe state does not protect against legal consequences arising from the marriage. Sobuying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does notrequire the consent of one party., This thesis discusses the marriage that have met the requirements andconditions according to the islmaic law but not yet registered in theregistry office and its consequences. The object to be studied in this thesisis a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in thisthesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriagemust be approved by her husband as provided for in Article 92Compilation of Islamic Law. The court verdict number468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method inthis thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primaryand secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using aperspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religionbecause it has met along and sets of requirements in accordance with theprovisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listingset forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not acondition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions ofArticle 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the eventthat the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2,paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and thereforethe state does not protect against legal consequences arising from the marriage. Sobuying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does notrequire the consent of one party.]"

"ABSTRAKAkibat hukum dari adanya pernyataan pailit, menyebabkan si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Bagi orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, putusan pailit tersebut tidak hanya menyebabkan ia kehilangan hak untuk berbuat dan mengurus kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, adanya ketentuan sanksi yang mengatur tentang pemberhentian notaris secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, menimbulkan ketidak- jelasan mengenai kedudukan notaris sebagai debitor atau wakil dari jabatannya.

---

ABSTRACT

The legal consequences of the existence of a bankrupt statement, causes the person experiencing bankruptcy, for the sake of law losing his/her rights to act freely upon his/her wealth which included in bankruptcy, and also the right to maintain them, since the date of bankruptcy verdict is established. For an individual person whose profession as a notary, that bankrupt statement not only causes him/her losing his/her right to maintain his/her wealth which included in the inheritance of bankruptcy , but more than that may cause him/her to be dismissed from his/her position as a notary. The writer has objectives in conducting this research, which are to find out and analyze how the legal consequences of bankruptcy concerning an individual person having profession as a notary. The existence of sanctions provisions governing notary dishonorable discharge if declared bankrupt by a court decision that has obtained legal force remains as stipulated in Article 12 letter a Law of Notary Position, causing uncertainty about the capacity of a notary whether as a debtor or a representative from his position."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan pembuatan akta setelah menerima pembayaran dari penghadap. Tanggung jawab tersebut timbul karena dalam kasus ini Notaris telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah yang dikehendaki oleh penghadap untuk dibuatkan akta autentik ternyata tidak memiliki kelengkapan dokumen sehingga atas tanah tersebut tidak dapat dibuatkan akta autentik, namun Notaris tetap menerima pembayaran atas pembuatan akta autentik. Pokok permasalahan penelitian adalah bagaimana bentuk penyalahgunaan jabatan Notaris yang tidak melakukan pembuatan akta autentik setelah menerima pembayaran dari penghadap serta bagaimana akibat hukum Notaris yang tidak melakukan pembuatan akta setelah menerima pembayaran dari penghadap. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang diperoleh dari data sekunder.Hasil penelitian adalah Notaris menjalankan jabatan dengan jujur dan amanah yaitu Notaris menerima pembayaran dari penghadap namun tidak dilakukan pembuatan akta autentik, sehingga menimbulkan kerugian kepada penghadap. Oleh karena itu, Notaris dinyatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Tangerang Nomor 1786/PID.B/2017/PN.TNG tanggal 4 Desember 2017. Selain itu, Notaris dapat menerima akibat hukum secara perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan akibat hukum secara administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Tahun 2015.

---

This thesis is discussed regarding the responsibilities of Notary who did not make a deed after getting paid from the client. The responsibilities itself occurred because in this case the Notary knew beforehand that the lands, which the client wanted to make property deeds for, got no supporting documents so the property deeds basically can't be processed or made, but the Notary still accepted the job because she wanted to get paid for the property deeds she made. The main problems of this research are what was the Notary fault that she didn't make a deed after getting paid from the client and what are the responsibilities of Notary who didn't make a deed after getting paid from the client. This research is an analytical descriptive which based on secondary data.The result of this research are the Notary didn't do her job properly because she accepted the pay from client even though she knew beforehand that she couldn't make the property deeds like clients wanted to, so it caused some damages to the client that she has to take the responsibilities for, and because of that the Notary is charged guilty for doing a fraud criminal act as it said on article 378 Criminal Procedure Code of Republic Indonesia based on District Court of Tangerang's Decision No. 1786/PID.B/2017/PN.TNG) on December 4th, 2017. However, the Notary has to face the sentence which based on Indonesia Civil Code and administrative punishment based on Notary Profession Act No. 2 Rules 2014, Notary Profession Act No. 30 Rules 2004 and Notary Ethic Code Rules 2015."

"Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur harta benda milik suami istri. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersamaan dengan pendaftaran akta nikah. Namun dalam praktiknya para pihak yang membuat akad nikah tidak melampirkan akad nikah pada saat pencatatan nikah. Pentingnya pencatatan berdampak pada status aset dan hutang pihak ketiga. Berdasarkan aturan, akad nikah yang tidak tercatat membuat akad nikah tidak sah, karena tidak memenuhi asas publisitas. Dengan menggunakan metode penulisan normatif, makalah ini akan membahas tentang perjanjian nikah yang tidak tercatat dalam akta nikah dengan menganalisis Putusan Nomor 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn. Dapat disimpulkan bahwa akad nikah siri akan membatalkan akad nikah yang tidak mengikat pihak ketiga. Namun keberadaan akad nikah tetap berlaku bagi pihak yang membuatnya. Penulis menyarankan kepada hakim untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembuatan dan pencatatan akad nikah serta mempertimbangkan pula untuk menentukan perpanjangan atau pembaharuan akad nikah.

---

The marriage agreement is made to regulate the property belonging to the husband and wife. Marriage agreements that have been made must be registered at the Population and Civil Registry Service together with the registration of a marriage certificate. However, in practice, the parties making the marriage contract do not attach the marriage contract at the time of registration of marriage. The importance of record-keeping has an impact on the asset and debt status of third parties. Based on the regulations, an unregistered marriage contract invalidates the marriage contract, because it does not fulfill the principle of publicity. By using the normative writing method, this paper will discuss about marriage agreements that are not recorded in the marriage certificate by analyzing Decision Number 25 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn. It can be concluded that the siri nikah contract will cancel the marriage contract that is not binding on a third party. However, the existence of the marriage contract still applies to the party who made it. The author suggests the judge to provide socialization to the public regarding the procedures for making and recording marriage contracts and also considering determining the extension or renewal of the marriage contract."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada saja notaris yang sengaja atau lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut notaris yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Permasalahan yang penulis bahas adalah perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik atas kelalaian notaris yang memberikan sertifikat kepada pihak yang tidak berkepentingan dan akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada notaris yang membuat akta kuasa menjual tanpa didukung bukti kepemilikan yang sah. Metode penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif, metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kelalaian notaris dalam putusan nomor 196/Pid.B/2019/PN.Dps. Notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf i. Notaris tidak melakukan pengecekan legalitas dokumen, memberikan keterangan palsu dengan tidak memberitahukan keberadaan sertipikat, memberikan sertipikat kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak memberikan penyuluhan hukum, maka menimbulkan akibat hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana.

---

ABSTRACT

Notary in carrying out its duties and obligations, there is a deliberate or negligent notary that resulted in the loss of the concerned trust. The interested persons who suffer from such losses can prosecute the notary intentionally or because of their negligence in carrying out their duties and obligations under the prevailing regulations. The issue that the author discusses is legal protection against buyers who are in good faith for notary negligence that gives the certificate to the unconcerned and the consequences of the law or sanctions given to the notary who makes the deed of the Sfera sell without the supported evidence of legitimate work. The Pura method of writing this thesis utilizes normative juridical legal research forms, qualitative data analysis methods and types of analytical descriptive research. From this study can be concluded that the negligence of notary in the decision number 196/PID. B/2019/PN. Dps. Notary in violation of article 15 clause (2) Reduce E, Article 16 paragraph (1) reduce A and article 17 paragraph (1) reduce I. Notary does not conduct SVLK checking of documents, giving false information by not informing the existence of a Sertipikat, giving a Sertipikat to the disinterested and not providing legal counseling, hence the legal consequences that can be imposed by administrative, civil and criminal sanctions."

"Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum atas peralihan  perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Fakta dilapangan menggambarkan sering terjadinya ketidakpastian hukum bagi pekerja karena pengusaha tidak melakukan peralihan status. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa untuk tidak ada kejelasan prosedur peralihan status pekerja, untuk mendapatkan kepastian hukum pekerja harus meminta penetapan melalui pengadilan.

---

The thesis discusses the legal certainty of the transition of an employment agreement for a definite period of time (PKWT) to an employment agreement for an indefinite period of time (PKWTT). There are many findings in the field that illustrate mistakes in the practice of work agreement but cause legal uncertainty for employee because the employer does not want to make the status change. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The results of this study that for the lack of clarity in procedures for transitioning workers status, to obtain legal certainty, the workers must request a determination through the court."

"Perkawinan pada dasarnya merupakan persatuan antara dua orang yang saling menyepakati untuk mengikatkan dirinya sebagai pasangan suami istri. Indonesia sebagai negara multikultural yang menjunjung tinggi adanya persatuan dalam perbedaan sebagaimana diartikan dalam “Bhinneka Tunggal Ika” merefleksikan makna tersebut salah satunya melalui pluralitas agama yang ada di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya keberadaan enam agama yang diakui dan tersebar di Indonesia. Pluralitas agama tersebut tentu saja merupakan hal yang positif dan sudah sepatutnya dibanggakan oleh Indonesia sebagai negara. Meski begitu, tak jarang hal ini menimbulkan adanya permasalahan sosial, salah satunya adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda. Melalui penulisan ini, Penulis akan menjelaskan bagaimana pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, berdasarkan agama Islam dan Kristen, juga kesesuaian peraturan perundang-undangan tersebut dengan implementasinya dalam Penetapan Nomor 71/PDT.P/2017/PN.BLA. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang juga bersifat yuridis-normatif dengan data sekunder dan bahan hukum primer. Penulis melihat masih terdapatnya permasalahan hukum dalam penerapan hukumnya dikarenakan pengaturan yang kurang jelas dan spesifik mengenai perkawinan beda agama khususnya antara agama Islam dengan agama Kristen. Sehingga melalui penelitian ini Penulis menyampaikan analisisnya terkait penerapan yang sudah seharusnya diterapkan dan saran Penulis sebagai jalan keluar dari permasalahan hukum yang timbul yaitu dengan pengadaan pengaturan yang khusus dan spesifik mengenai mekanisme dan akibat hukum yang terang dan jelas berdasarkan Penetapan Nomor 71/PDT.P/2017/PN.BLA. Hal tersebut bertujuan sebagai tindakan preventif dari lahirnya permasalahan hukum yang timbul dari praktik perkawinan beda agama dan sebagai saran upaya yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim yang menetapkan perkara yang menjadi pembahasan Penulis untuk memeriksa dan mengadili kembali dengan mempertimbangkan pengaturan yang ada sebaik-baiknya.

---

Marriage is a union between two people who mutually agree to bind themselves as husband and wife. Indonesia as a multicultural country that upholds unity in diversity as defined in "Unity in Diversity" reflects this meaning, one of which is through the plurality of religions in Indonesia. This is proven by the existence of six religions that are recognized and spread across Indonesia. The plurality of religions is certainly a positive thing and Indonesia as a country should be proud of. Even so, not infrequently this creates social problems, one of which is interfaith marriage. Interfaith marriage is a marriage bond between a man and a woman with a different religious or belief background. Through this writing, the author will explain how interfaith marriages are regulated in Indonesia, based on Islam and Christianity, as well as the compatibility of these laws and regulations with their implementation in Determination Number 71/PDT.P/2017/PN.BLA. The research method used by the author in compiling this research is a normative legal research method with a qualitative approach which is also juridical-normative with secondary data and primary legal materials. The author sees that there are still legal problems in the application of the law due to unclear and specific arrangements regarding interfaith marriages, especially between Islam and Christianity. So that through this research the author conveys his analysis regarding the application that should have been implemented and the author's suggestion as a way out of the legal problems that arise, namely by procuring special and specific arrangements regarding mechanisms and legal consequences that are clear and clear based on Stipulation Number 71/PDT.P/ 2017/PN. BLA. This is intended as a preventive measure against the birth of legal issues arising from the practice of interfaith marriages and as a suggestion for efforts that can be made by the Panel of Judges who determine the case being discussed by the Author to examine and re-trial by considering the existing arrangements as well as possible."

"Penelitian Tesis ini membahas akibat hukum Perjanjian Kredit apabila klausul jaminan tambahan atau agunan belum dikuasai. Agunan lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri.  Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank lazimnya menerapkan Prinsip “5C” yang terdiri dari beberapa faktor salah satunya agunan. Apabila cidera janji sehingga terjadi kredit macet maka dapat mengajukan eksekusi jaminan Hak Tanggungan apabila jaminan kebendaan berupa tanah atau bangunan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang belum dikuasai menurut Peraturan Perundang-undang yang berlaku bagi Perbankan dan keabsahan Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang belum dikuasai menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Metode penelitian tersebut untuk menjawab hasil dari analisa bahwa Perjanjian Kredit dalam menerapkan Prinsip kehati-hatian terhadap klausul agunan tanah dan bangunan dibuktikan dengan kepemilikan yang sah dan tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Kepemilikan tanah dan bangunan yang diperoleh dari pelaksanaan lelang hanya dibuktikan dengan Kutipan Risalah Lelang. Akibatnya jaminan tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum sedangkan Perjanjian Kredit tetap sah walaupun agunan dinyatakan tidak sah karena sifat dari jaminan itu sendiri merupakan assesoir atau tambahan.

---

This thesis research discusses the legal consequences of the Credit Agreement if the additional guarantee clause or collateral has not been mastered. Additional guarantees or collateral are born because of a main agreement, namely the Credit Agreement itself. Based on Article 8 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, in providing bank credit, banks usually apply the "5C" Principle which consists of several factors, one of which is collateral. If a breach of contract results in bad credit, then you can apply for the execution of the Mortgage guarantee if the material guarantee is in the form of land or buildings. The problems raised in this study are regarding the legal consequences of Credit Agreements with credit collateral that have not been mastered according to the laws and regulations applicable to Banking and the validity of Credit Agreements with credit collateral that have not been mastered according to Article 1320 of the Civil Code. To answer these problems used normative juridical research methods and in this study used secondary data and data collection tools in the form of document studies and interviews. The research method is to answer the results of the analysis that the Credit Agreement in applying the precautionary principle to the land and building collateral clause requires that it is not directly related to the object being financed and proven by legal ownership. Ownership of land and buildings obtained from the implementation of the auction is only evidenced by the Minutes of Auction Quotation. As a result, the guarantee becomes invalid or null and void while the Credit Agreement remains valid even though the collateral is declared invalid because the nature of the guarantee itself is an accessory or additional."