Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada umumnya dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bank akan mensyaratkan pengikatan agunan. Agunan dapat berupa agunan perorangan maupun agunan kebendaan. Pada perkembangan terkini, muncul jenis hak jaminan lain, yang bukan merupakan jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Misalnya jaminan dalam wujud ijazah, surat pensiun, dan Sertifikat Pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik yang tidak memiliki nilai ekonomis bagi orang lain bila dijadikan sebagai agunan tambahan tentu akan mengalami sebuah kesulitan jika debitur wanprestasi, mengingat terhadap sertifikat pendidik tidak dapat dilakukan ekseskusi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh PT BPRS Dana Mulia jika perjanjian pembiayaan dengan agunan sertifikat pendidik mengalami kemacetan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian diagnostik. Hasil penelitian adalah (1) Pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah sampai saat ini belum diatur secara khusus, sehingga pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum konvensional. Sertifikat Pendidik yang diaggap sebagai agunan dalam perjanjian pembiayaan di PT BPRS Dana Mulia tidak memenuhi unsur sebagai agunan, karena tidak dapat dialihkan, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak memiliki nilai ekonomis bagi pihak lain, dan tidak dapat dilakukan eksekusi jika debitur wanprestasi. (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh PT BPRS Dana Mulia jika perjanjian pembiayaan dengan agunan sertifikat pendidik mengalami kemacetan adalah dengan penyelesaian secara damai atau persuasif. ......In general, credit agreement or financing agreement are often required a collateral. Types of collateral can be material guarantee nor personal guarantee. Recent developments, there is other guarantee which are neither material guarantee nor personal guarantee. For example, diploma certificate, pension letters, and certificates of educators. Educator certificate is formal evidence as an acknowledgment given to teachers and lecturers as professionals. Educator certificates are not easy to value and turn into cash, if accepted as a collateral will be unsecured loans that don’t give bank any form of assurance or protection that the money will be returned. Considering that bank can not seize the certificates of educator and sell it to recoup its losses. Therefore Educator certificates cannot regarded as a secondary source of repayment if the borrower defaults. The research conducted in this thesis is to analyze (1) the arrangements of guarantee institutions in financing agreements in syariah bank according to Indonesia’s regulations. and (2) find out about the settlement process will be taken by PT BPRS Dana Mulia in case of funding with Educator Certificate as a collateral having default. To answer this problem, a normative juridical legal research method is used, with a research typology of diagnostic research. The results of the research are (1) The arrangements of guarantee institutions in financing agreements in syariah bank according to Indonesia’s regulations is have not yet been specifically regulated, therefore accordance with the applicable (law and) regulation. Educator certificate do not qualify as an eligible collateral, because cannot be assessed with money, have no economic value for others, and cannot be executed if the debtor defaults. (2) The settlement process will be taken by PT BPRS Dana Mulia in case of funding with Educator Certificate as a collateral having default is by discussion or compromising.

Abstrak :
ABSTRAK
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitor adalah ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tetang Perbankan. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikan persetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C's, yaitu: Character (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of economy ( kondisi ekonomi). Agunan adalah salah satu unsur pemberian kredit. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan kebutuhan dari masyarakat akan kredit muncul suatu produk pelayanan dari Bank Mandiri yang disebut dengan Mandiri Kredit Tanpa Agunan (KTA), adalah kredit perorangan tanpa agunan dari Bank Mandiri untuk berbagai keperluan, yang diberikan kepada calon debitor yang memenuhi persyaratan. Adannya permasalah penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit tanpa agunan dan penyelesaian sengketa KTA bermasalah.

---

Abstract
Loan is the provision of money or bills that can be equated with it, based on an agreement to the interbank borrowing another party that requires the borrower to repay the debt after a certain period of time with interest. The basis or foundation for the bank in extending credit to debtor is the provision in Article 8 paragraph (1) and (2) of Law No. 10 of 1998. To prevent a credit crunch in the future, banks should conduct an assessment to grant approval for a loan application. To analyze a credit application is generally used criterion 5 C or The Five C?s, Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of economy. Collateral is one element of the credit crunch. The primary function of insurance is to convince a bank or creditor that the debtor has the ability to repay loans granted to it in accordance with the credit agreement has been agreed. Along with the development time and demanding needs of society will emerge a product of service credit from Bank Mandiri called Mandiri Kredit Tanpa Agunan (KTA) or Mandiri Personal Loans is the unsecured personal loans from Bank Mandiri for various purposes, which is given to prospective borrowers who meet the requirements. Adannya problems applying the precautionary principle that a bank run, the implementation of the principle of freedom of contract in unsecured credit agreement and dispute settlement KTA problematic.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas prosedur audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Bank B. Bank B merupakan perusahaan yang bergerak di industri perbankan. Tim audit KAP OBSE melakukan prosedur audit dimulai dari tahap penerimaan dan kelanjutan hubungan klien, dilanjutkan dengan perencanaan audit, pendesainan audit, pekerjaan lapangan, dan terakhir penyelesaian dan pelaporan. Temuan dari audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah banyak AYDA yang tidak jelas upaya penyelesaiannya dan dokumentasi upaya penyelesaian hanya mencakup sebagian dari total AYDA. Selain itu banyak AYDA yang dinilai tidak menggunakan KJPP Independen dan laporan penilai intern kurang dapat diandalkan. ...... This report is discussing about audit procedure of foreclosed collateral on PT Bank B. Bank B is a company which provides services on financial industry especially banking. KAP OBSE audit team perform audit procedures starting from the stage acceptance and continuance of client relationship, followed by audit planning, audit design, fieldwork, and the last is completion and reporting. Audit team found there is some asset that isn?t clear about its settlement effort. Besides there is only half of foreclosed collateral which documentation is completed. Another founding is some foreclosed collateral are assessed without independent appraisal and internal appraisal found less reliable.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas Tinjauan Yuridis Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X. PT. Bank X mengeluarkan suatu produk pelayanan yang disebut dengan PT. Bank X Kredit Tanpa Agunan sejalan dengan perkembangan pasar consumer finance dan semakin ketatnya persaingan dalam memperebutan pasar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang terjadi adalah mengenai pengaturan dan upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Skripsi ini menemukan bahwa dalam upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X masih terdapat masalah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Juridical Review of Loan Without Collateral on PT. Bank X. PT. Bank X issued a service product called PT. Bank X Loan Without Collateral in accordance with consumer finance market progress and the more stringent of competition in market contest. Issues that has arisen in relation to the foregoing are about the regulation and the effort to settle Loan Without Collateral on PT. Bank X. This research uses the judicial normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as secondary data. This thesis has found that in the effort to settle the Loan Without Collateral on PT. Bank X still has problem.

Abstrak :
Eksistensi penggunaan merek sebagai agunan kredit pada praktik perbankan masih belum diakui di Indonesia. Pada kenyataannya, merek yang memiliki nilai ekonomi dapat memberikan manfaat kepada para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperoleh pendanaan dari bank. Namun, berbagai peraturan yang terdapat di Indonesia belum mengatur secara komprehensif terkait penggunaan merek untuk dijadikan agunan kredit bank. Selain itu, penggunaan merek sebagai agunan kredit bank juga tidak diakomodir oleh mekanisme yang jelas. Berbeda halnya dengan Indonesia, negara Malaysia telah melaksanakan praktik penggunaan merek sebagai agunan kredit bank sejak tahun 2013 yang dikenal dengan Intellectual Property Financing Scheme dan telah diatur dalam peraturan tersendiri. Skripsi ini membahas mengenai rencana pengaturan mekanisme penggunaan merek untuk dijadikan agunan kredit bank di Indonesia serta perbandingan pengaturan penggunaan merek sebagai agunan kredit di Malaysia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan mekanisme penggunaan merek sebagai agunan kredit di Indonesia telah dirancang dalam rancangan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual serta Indonesia telah melakukan beberapa persiapan untuk melaksanakan skema tersebut. Sedangkan, Malaysia telah mengembangkan dan melaksanakan Intellectual Property Financing Scheme dengan berfokus pada tiga aspek, yaitu intellectual property valuation, intellectual property financing, dan intellectual property marketplace. Saran yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah adanya urgensi untuk menerbitkan peraturan pemerintah skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual serta mempersiapkan dan mewujudnyatakan berbagai elemen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual di Indonesia. ......The existence of trademark utilization as credit collateral in banking practice is still not recognized in Indonesia. In fact, the trademark that has economic value can provide benefits to business actors, especially small and medium-sized enterprises, to obtain funding from banks. However, various regulations in Indonesia do not explicitly regulate the using of trademark as collateral for bank credit. Other than that, utilization of trademark as bank collateral also not accommodated by a clear mechanism. Different from Indonesia, Malaysia has implemented the practice of using the trademark as collateral for bank credit since 2013, known as the Intellectual Property Financing Scheme, and has been regulated in a separate regulation. This thesis discusses the plan to regulate the mechanism for trademark utilization as bank credit collateral in Indonesia as well as a comparison of the regulation on the use of the trademark as credit collateral in Malaysia. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology that is supported by library study materials and interviews as a tool for collecting data. From this research, it can be concluded that the regulations and mechanisms for using the trademark as bank credit collateral in Indonesia have been designed in the draft government regulations regarding intellectual property rights-based financing schemes, and Indonesia has made several preparations to implement the scheme. Meanwhile, Malaysia has developed and implemented an Intellectual Property Financing Scheme by focusing on three aspects, that is intellectual property valuation, intellectual property financing, and intellectual property marketplace. Recommendations for Indonesia are the urgency to issue government regulations on intellectual property-based financing schemes and prepare and implement various elements needed in implementing intellectual property rights-based financing schemes in Indonesia.

Abstrak :
Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk. ......There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tiga permaslaahan yaitu mengenai: Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan sebagai jaminan? Bagaimana ketentuan dan prosedur dari pelaksanaan pemberian kredit Dewan Perwakilan Rakyat pada Bank BJB Kantor Wilayah II? Bagaimana bank BJB Kantor Wilayah II mengatasi dan menyelesaikan kredit macet akibat debitor wanprestasi? Berdasarkan metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di bank BJB Kantor Wilayah II, penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi kontruksi hukum SK Pengangkatan DPRD sebagai agunan di Bank. Kesimpulan: 1) SK Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk sebagai jaminan gadai karena tidak memilki nilai (tidak dapat dijual) dan nilai yuridis (tidak dapat di pindah tangankan) 2) Pengikatan kredit DPRD bukanlah SK Pengangkatan DPRD melaikan gaji DPRD yangbersangkutanlah yang menjadi jaminan pokok dalam proses kredit tersebut. 3) Bank BJB dalam menyalurkan kredit DPRD sampai saat ini tidak pernah mengalami macet, namun bank memiliki tindakan preventif untuk menghadapi kemungkinan adanya kredit macet yaitu dengan wajibkan debitor mengansuransikan kreditnya, jika terdapat kredit bermasalah maka bank akan menyelesaikan kredit macat tersebut merujuk Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 9 sepetember 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

---

This script will discuss three problems: Coulddecree of appointment of the Regional Parliament referred as a collateral? What are the terms and procedureof credit application for Regional Parliament at Bank BJB Regional Office II? How Bank BJBRegional Office II overcome and solve thenon performing loan caused by breach of contract? Based on literature research method, interview and case studyat Bank BJB Regional Office II, the purpose of this script is togive the law construction description of the usage of decree of appointment of the Regional Parliament as a bank collateral. Conclusions: 1) decree of appointment of the Regional Parliament is not accepted as a bank collateralbecause it has no selling value (can not be sold) and no juridical value (the ownership can not be transferred) 2) The credit binding factor for Regional Parliament is not the appointment decree,but it?s the Regional Parliament?s salary that become the main collateralon the loan process. 3) Bank BJB, in terms of providing loan for Regional Parliament, has never found any bad credit, however, bank has preventive actsto overcome bad credit possibilities,by requiring the debtor to put their loan under an insurance, if there is any bad credit, then bank will solve the problem by referring toBank Indonesia regulation No.14/26/DKBU 9 Sepetember 2012 regardingThe Guidelines for Policy and Procedure of credit for Rural Banks.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank terhadap pemberian kredit dengan agunan berupa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pemberian kredit kepada P.T. Z Internasional, Bank X sudah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan aturan yang berlaku, baik yang diatur dalam ketentuan perbankan maupun yang diatur internal oleh pihak Bank X. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dibahas mengenai keabsahan perjanjian kredit bagi para pihak yaitu Bank X, P.T. Z Internasional dan juga pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik salah satu sertipikat tanah yang dijadikan agunan. Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank X dan P.T. Z Internasional telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan syarat-syarat peralihan tanah sehingga perjanjian kredit ini juga mengikat pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik salah satu sertipikat tanah yang dijadikan agunan. ......This mini thesis discusses the implementation of the Prudential Banking Principal toward credit application with collateral such as land. Research method used was the method of research literature with the form of descriptive analytical research. This study found that in giving credit to the P.T. Z International, Bank X has been implementing the prudential banking principles in accordance with the provisions stipulated in the banking and the provisions managed internally by the Bank X. In addition, in this mini thesis also discussed the validity of the credit agreement for the parties, namely Bank of X, P.T. Z International and also the third party who claimed as the certified owner of one of the lands which are the collateral. Credit agreement made by the Bank of X, and P.T. Z International has met the requirements of legality and conditions of the rights to the land so that the credit agreement is also binding on a third party claim as owner of one of the title as collateral.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dalam pemberian kredit kepada debitur yang berkegiatan usaha di bidang jasa konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dalam penyediaan fasilitas kredit serta untuk memperoleh penjelasan mengenai latar belakang serta praktek penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi, bagaimanakah dapat menjamin pemenuhan kewajiban kontraktor sebagai debitur penerima kredit. Bentuk penelitian adalah studi pustaka dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dari debitur kepada pihak ketiga memudahkan debitur yang berkegiatan usaha di bidang jasa konstruksi untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank sebagai kreditur. Penggunaan agunan fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dapat menjamin dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur sepanjang kondisi pertumbuhan usaha debitur dalam keadaan yang baik. Merujuk kesimpulan yang dihasilkan, penulis memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas kredit yang menggunakan agunan fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi, kreditur disarankan untuk memperketat monitoring atau pengawasan terhadap perkembangan piutang debitur yang dijadikan sebagai agunan serta mencermati keadaan pertumbuhan usaha debitur. Disamping itu dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas kredit yang menggunakan agunan berupa tagihan pembayaran proyek konstruksi, perlu dipertimbangkan untuk melakukan penambahan agunan lain seperti Hak Tanggungan maupun jaminan kebendaan lainnya. ...... This thesis studies on the use of fiduciary collateral for construction project payment claims in extending credit to debtors engaging in and dealing with construction services. The purposes of the research are to find out the description of fiduciary collateral use for construction project payment claims in extending credit facility, and to obtain exposition on the background and practice of the use of fiduciary collateral for construction project payment claims, how far can it guarantee the fulfillment of contractor's obligations as a debtor. The form of research is literature study by applying the analytical descriptive research typology. The research comes to the conclusion that the use of fiduciary collateral for construction project payment claims by the debtor to third party(ies) will facilitate the debtor engaging in or dealing with construction services to get credit facility from banks. The use of fiduciary collateral for construction project payment claims will guarantee the fulfillment of debtor's obligation to the creditor so long as the debtor?s business growth is still in good condition. This research comes to the advises that the implementation of provision of credit facilities based on the fiduciary collateral for construction project payment claims, creditors are recommended to intensify the monitoring or supervision to the debtor's account receivable trend as the collateral, and scrutinize the debtor's business growth condition. In addition, the implementation of provision of credit facilities using collateral covering construction project payment claims, required to be considered to make another additional collaterals such as "Hak Tanggungan" or another assets guarantee.

Abstrak :
Tesis ini membahas ketentuan Perbankan maupun ketentuan KUHPerdata dalam ruang lingkup pemberian kredit. Namun prosedur pemberian kredit beserta jaminan atas tanah masih mengalami permasalahan dari segi hukum maupun perlindungan bagi pihak ketiga. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan Perbankan mengenai pemberian Kredit yang macet dihubungkan dengan pertimbangan hakim dan menganalisis secara mendalam urgensi amar putusan Hakim menafsirkan keberlakuan akta kuasa menjual pada pencairan agunan perjanjian kredit dihubungkan dengan ketentuan perjanjian kredit bank sehingga menemukan titik terang pada permasalahan Bank B dengan debiturnya ABS. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris dan penelitian mono disiplin, sumber data pada metode yuridis-normatif sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Pembahasan tesis ini akan dibatasi menjadi dua bagian besar. Pertama, mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw dikaitkan dengan ketentuan perjanjian kredit Bank. Kasus ini berawal pada adanya perjanjian kredit antara Bank B dengan nasabah ABS, yang kemudian mengalami kemacetan pembayaran oleh ABS macet sehingga timbul Akta Kuasa Menjual yang ditawarkan Oleh Bank B. Tindakan Bank B menjual agunan dengan Akta kuasa Menjual menjadi dasar gugatan kepada pengadilan oleh ABS kepada bank. Kedua, menganalisis kesesuaian Amar Putusan Hakim dengan ketentuan perjanjian kredit dalam menafsirkan Akta Kuasa Menjual pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw. Hasil penelitian ini adalah: 1 Terdapat ketidaksesuaian penerapan undang-undang dalam pertimbangan majelis hakim jika dikaitkan dengan ketentuan perbankan. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan bahwa dengan terlanggarnya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan maka Akta Kuasa Menjual dibatalkan, sehingga menimbulkan akbat-akibat yang timbul setelah putusan. 2 Adanya ketidak sesuaian Amar putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw.

---

This thesis discusses the provisions of the Banking as well as the provisions of the Civil Code in the scope of credit granting. However, the procedure of granting credit along with the guarantee of the land is still experiencing problems in terms of law and protection for the third party. This thesis aims to identify Banking provisions concerning granting of bad credit related to judges 39 consideration and to analyze in depth the urgency of judgmen.t The judge interpreted the validity of the power of sale deed on the collateral disbursement of credit agreement connected with the provisions of the bank credit agreement so as to find a bright spot on the problems of Bank B with the debtor ABS. This thesis research uses method of explanatory research and mono disciplinary research, the source of data on juridical normative method mostly derived from literature study. The focus of this thesis will be limited to two major sections. First, concerning Judge 39 s consideration of Decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw is attributed to the terms of the credit agreement of the Bank. This case originated in a credit agreement between Bank B and customer ABS, which then experienced a jam payment by ABS jammed so that the Deed of Sale Selling offered by Bank B. Action Bank B sells the collateral with the power of attorney Sell becomes the basis of lawsuit to the court by ABS to the bank. Second, analyze the conformity of the Decision of the Judge with the terms of the credit agreement in interpreting the Power of Attorney Selling at decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw. The results of this study are 1 There is a mismatch of the application of the law in consideration of the panel of judges when associated with banking regulations. In this case the panel of judges declares that with the violation of the provisions of the Insurance Rights Act, the Power of Attorney of Selling is canceled, resulting in a consequence arising after the decision. 2 There is a mismatch of the existence of amar verdict judges in case of decision No. 17 Pdt.G 2013 PN.Skw.