Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Aksi-aksi gerilya dan anti-gerilya dari dua kekuatan yang bertarung merebut dominasi tidak bisa dilepaskan dari sebuah perang revolusioner. Fenomena demikian turut mewar_nai perjalanan sejarah Perang Kemerdekaan RI (1945-1949). Aksi-aksi gerilya RI, bagaimanapun, menampilkan suatu kecenderungan unik, yakni aspek pertempuran yang merupakan sisi yang tidak terlalu menonjol ketimbang aspek psikologis yang diwujudkan sebagai sebuah senjata nasional. Perbenturan senjata-senjata psikologis antara RI dan Belanda tampaknya menjadi dampak sampingan dari kegagalan--kegagalan di bidang strategi militer dan diplomasi. Perang urat-syaraf lantas menggeser dan menempatkan dirinya sebagai medium alternatif yang membelah perbedaan-perbedaan kepentingan antara penomorsatuan diplomasi atau, sebalik_nya, mengutamakan konflik bersenjata.

Abstrak :
ABSTRAK
Perbedaan pendapat dan prinsip dalam masalah politik dan strategi perjuangan menghadapi Belanda, telah menimbulkan krisis hubungan dikalangan pimpinan puncak RI pada masa revolusi kemerdekaan. Bahkan persoalan intern para pimpinan itu hamper menggoyahkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Data penulisannya di ambil melalui penelitian perpustakaan, dengan sumber yang berasal dari Arsip Nasional, buku-buku, surat kabar dan majalah. Hasilnya memperlihatkan bahwa pihak politisi sipil yang dipimpin sukarno-Hatta berpendapat bahwa untuk mendapatkan untuk mendapatkan dukungan internasional, maka diplomasi merupakan cara yang tepat dalam menghadapi Belanda. Sedangkan pihak militer (TNI) yang dipimpin Soedirman memilih perlawanan senjata. Perbedaan pendapat dan prinsip ini mencapai puncaknya pada saat disetujuinya persetujuan Roem-Roijen oleh Soekarno-Hatta yang statusnya pada waktu itu adalah tawanan Belanda. Akibatnya pihak militer atau TNI harus menghentikan peperangan atau melaksanakan genjatan senjata, sebagaimana yang telah disepakati dalam persetujuan Roem-Roijen. Sehingga akhirnya karena kecewa atas segala keputusan yang ditempuh, panglima besar Soedirman memilih mengundurkan diri dari ketentaraan. Namun karena keputusan sikap itu justru akan mnimbulkan perpecahan dikalangan pemimpin nasional, yang berarti akan mengancam persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, maka Jendral Soedirman menarik kembali keputusannya.

---

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini mengangkat topik pada bidang sejarah Jepang yang membahas mengenai militer Jepang, pada masa pendudukan Amerika antara tahun 1945- 1952. Khususnya mengenai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pendudukan Amerika di Jepang terhadap kelompok militer Jepang perihal pembersihan dan pemecatan orang-_orang yang dianggap terlibat dengan penyebaran pengaruh militerisme dan agresi militer Jepang pada kurun waktu antara tahun 1931- 1945. Kebijakan ini dituangkan kedalam dua instruksi Komandan Pasukan Negara Sekutu yaitu SCAPIN No. 548 dan 550 yang dikeluarkan pads tanggal 4 Januari 1946. Kedua instruksi itu berisi perintah penghapusan golongan militer dan menekan organisasi apapun yang mengabdi di militerisme serta. pembersihan beberapa personel dari lingkungan pelayanan masyarakat Jepang.

Keluarnya kedua instruksi tersebut sebelumnya telah didahului oleh suatu masa, yaitu setelah Perang Dunia I, yang memperlihatkan berkembang pesatnya kelompok militer di Jepang dalam menanamkan pengaruhnya pada peta politik, sosial dan ekonomi .domestik Jepang. Dalam kebangkitannya kelompok militer kemudian menjadi penentu yang terpenting bagi kebijakan dalam negeri dan luar negeri Jepang. Kondisi ini dijelaskan dalam bab II skripsi ini yang menerangkan tentang kekuatan militer Jepang setelah Perang Dunia I sampai dengan penyerahan diri Jepang tanggal 2 September 1945. Melalui kurun waktu tersebut diterangkan mengenai gerak invasi militer Jepang ke benua, timbulnya pemikiran dan tingkah laku berpolitik yang reaksioner dari kelompok militer dan para pendukungnya serta serangkaian peristiwa sejarah seperti; penyerbuan Manchuria sebagai aksi langsung keterlibatan kelompok militer, gerakan mobilisasi nasional, perang Jepang- Cina maupun keputusan Jepang untuk terjun dalam kancah perang Pasifik.

Selanjutnya pada bab III diterangkan mengenai pembersihan golongan militer dan para pendukungnya yang merupakan inti pembahasan skripsi ini. Didahului dengan tujuan kebijakan pembersihan terhadap golongan militer tersebut dilakukan. Kemudian dilanjutkan kepada isi dari instruksi No. 550 dan 548 yang menerangkan mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut disertai pula dengan data-data, tabel, serta fakta sejarah melalui serangkaian peristiwa seperti pengadilan militer yang menggambarkan langkah konkrit dari pelaksanaan kedua instruksi tersebut. Untuk menjelaskan isi dari skripsi ini disertakan pula lampiran berupa dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pendukungnya.

Masalah militer memang sangat menarik, memancing perhatian dan keingintahuan orang untuk dikaji lebih lanjut. Tak kurang dari beberapa pengamat militer, peneliti dan penulis. sendiri yang mengangkat topik militer ini. Topik ini dapat dikaji dari sudut institusinya atau melalui tokoh-tokoh militer yang kemudian dikaitkan dengan tugas dan peranannya dalam kancah politik. Kekuatan militer Jepang sendiri yang merupakan satu bagian sejarah yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah Jepang dari jaman feodal sampai dengan jaman modern saat ini dapat pula menjadi satu subjek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

---

Abstrak :
Jurnal ini membahas gambaran Indo dalam cerita bergambar (cergam) Rampokan Java (1998) karya Peter van Dongen. Cergam ini berlatar situasi pada tahun 1946 di Hindia-Belanda, yaitu ketika Belanda kembali untuk menguasai bekas wilayah jajahannya. Tokoh utama cergam ini adalah seorang Indo yang bernama Johan Knevel yang adalah seorang anggota militer Belanda. Analisis yang digunakan adalah teori struktural mecakup tokoh dan latar untuk melihat makna secara menyeluruh mengenai gambaran Indo. Fokalisasi dipakai untuk melihat dari berbagai perspektif keberadaan Indo dalam komunitas yang luas. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Indo digambarkan sebagai sosok yang lemah, sangat bergantung pada orang lain, serta inferior di bawah Belanda. Dalam kehidupan sosial, ia mempunyai pandangan yang cenderung bertolak belakang dengan Belanda lagipula ia tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan masyarakat pribumi karena sikapnya yang demikian. This journal discusses about the description of Indo in graphic novel Rampokan Java (1998) by Peter van Dongen. The setting of this graphic novel sets in 1946 at the Dutch East Indies, during civil war in 1947. The main character of this graphic novel is an Indo named Johan Knevel who is a member of the Dutch military. The theory used in this journal is structural theory that includes character and setting to see the meaning of Indo thoroughly. Focalization is used to see many perspectives Indo being in the community. From this study, it can be concluded that Indo is displayed as a person that weak, very dependent, and inferior under The Dutch. Socially, he tends to have a completely different perspectives with The Dutch, on the other hand, he is not quite accepted amongs Indonesian community.

Abstrak :
Tesis ini membahas peranan Tentara Pelajar Kompi 2 Detasemen III Brigade 17 di Yogyakarta pada tahun 1948 - 1951. Tujuannya adalah menggambarkan suatu rekonstruksi historis tentang bagaimana dinamika pelajar pejuang atau dikenal dengan nama Tentara Pelajar pada masa revolusi Indonesia. Pokok utama pembahasan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pembentukan, perkembangan dan pembubaran Tentara Pelajar, khususnya pasukan Kompi 2 Detasemen III Brigade 17. Penelitian ini menunjukan bahwa gerakan revolusi tidak hanya identik dengan tokoh-tokoh pemuda yang berlatar pendidikan tinggi dan dekat dengan birokrat Republik, tetapi juga menjalar ke para pelajar SMP hingga SMA. Para pelajar SMA yang tergabung dalam Tentara Pelajar Kompi 2 Detasemen III Brigade 17 dengan berani melawan pasukan Belanda yang dikenal menggunakan persenjataan yang lebih modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tentara Pelajar Kompi 2 Detasemen III Brigade 17 turut berperan penting dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda pada agresi militer Belanda kedua.

---

This thesis observes the role of Company 2 Detachment III of Students Army Brigade 17 in Yogyakarta during 1948-1951 period. The aim is to describe historical reconstruction of how the dynamics of Students Army during Indonesian revolution. The main point of historical reconstruction here are the formation, development and dissolution of the Students Army, especially Company 2 Detachment III of Students Army Brigade 17. This study shows that the revolution is not only related with youth leaders who have high education and have close relationship to the bureaucrats of the Republic of Indonesia, but also spread to the Junior High School students to Senior High School students. The members of Company 2 Detachment III of Students Army Brigade 17 bravely countered the Dutch soldiers who were known to use more modern weaponry. Thus, it can be concluded that Detachment III of Students Army Brigade 17 Company 2 played an important role in the counter attack against Dutch soldiers during the second Dutch military aggression.

Abstrak :
Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, begitu banyak masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan, diantaranya masalah diplomasi modern yang sama sekali baru bagi bangsa Indonesia. Meskipun menurut ukuran kondisi dan situasi waktu itu masalah mempertahankan kelangsungan hidup negara lebih banyak menyangkut bidang kesiap-siagaan fisik, namun unsur diplomasi sebagai salah Satu alat untuk mempertahankan negara menduduki tempat yang juga sangat menentukan. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan perjuangan diplomasi Indonesia di forum PBB. terutama setelah agresi militer II Belanda hingga pengakuan kedaulatan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, berupa buku-buku, dokumen, artikel majalah, Surat kabar, hasil-hasil sidang PBB, Serta wawancara. Masalah pertikaian Indonesia dengan Belanda telah masuk agenda PBB sejak: bulan Juli 1947 hingga bulan Desember 1949. Pengajuan masalah ini ke forum EBB, karena Pemerintah Indonesia beranggapan, bahwa masalah pertikaiannya dengan Belanda tenting siapa yang berdaulatan terhadap wilayah Indonesia, tidak dapat lagi diselesaikan melaui perundingan bilateral dengan Pemerintah Belanda. Dari hasil panelitian penulis, penulis melihat bahwa ada dua tahap perjuangan diplomasi Indonesia di PBB. Tahap pertama dari bulan Juli 1947 hingga Juli 1948, yang ternyata tidak berhasii. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan adanya Perang Dingan antara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya yang beraliran demokrasi berhadapan dengan Uni Soviet dan kelompoknya, yang berpahamkan komunis, yang melanda juga situasi persidangan di PBB. Akibatnya, usaha Indonesia untuk menggunakan PBB sebagai media panyelesaian pertikaiannya dengan Belanda dalam prakteknya selaluterbentur oleh kepentingan nasiona1 dari kedua negara adikuasa, tersebut, dan pada akhirnya juga mempengaruhi sikap yang harus diambil negara-negara anggota PBB 1ainnya. Dalam perkembangan kemudian, terutama setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua dan kemampuan Indonesia menumpas pemberontakan komunis di Madiun, Indonesia baru dapat menggunakan forum PBB secara efektif. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan delegasi Indonesia di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat (PBB) membentuk suatu pendapat masyarakat dunia yang mendukung perjuanggan Indonesia melawan Belanda. Serangan Umum 1 Maret 1949 yang mengejutkan dunia internasional. Dan tak kalah pentingnya adalah kemampuan Indonesia memanfaatkan situasi Penang Dingin yang mengakibatkan perubahan sikap Amerika Serikat dari pasif' menjadi lebih aktif mendukung Indonesia dan mendesak Belanda agar mau berunding kembali kesemua faktor di atas akhirnya memudahkan Indonesia menggunakan PBB sebagai media diplomasina, guna menyelesaik.an pertikaiannya dengan Belanda rea1isasinya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada bulan Desember 1949 melalui konperensi Meja Bundar yang diadakan di negeri Belanda.

Abstrak :
Tindakan militer yang dilakukan oleh sesuatu negara terhadap satu daerah tertentu seringkali dilakukan dalam rangka usaha mereka melemahkan kekuatan dari negara yang menjadi musuhnya. Dalam hal itu, penyerbuan Belanda atas kota Mojokerto tanggal 17 Maret 1947, merupakan suatu tindakan Belanda dalam rangka memperlemah kekuatan dari negara Republik Indonesia. Daerah Delta Brantas yang meliputi Kabupaten Sido_arjo dan sebagian Kabupaten Mojokerto, merupakan suatu wilayah yang terkenal akan kesuburan tanahnya, khusus_nya tanaman padi dan labu. Disamping itu, dam Lengkong dan Mlirip yang berada dekat kota Mojokerto memiliki fungsi yang sangat panting dalam mengatur pembagian air di daerah Surabaya serta Delta Brantas. Sehingga dengan berhasil dikuasainya daerah Mojokerto oleh Belanda, maka berarti Belanda telah memperoleh pancangan kaki dalam rangka usaha mereka menekan pihak Republik Indonesia.

Abstrak :
Sewaktu agresi militernya yang pertama pasukan Belanda tidak menyerang Banten namun pada tanggal 23 Desember 1948 Banten tidak luput dan serangan pasukan Belanda. Hanya dalam waktu kurang dan seminggu semua kota-kota besar di Karesidenan Banten telah dikuasai pasukan Belanda. Dikuasainya kota-kota itu memaksa para pamong praja dan tentara yang anti Belanda untuk pergi dari kota dan pergi mengungsi kepedalaman. Tempat yang telah disepakati antara pihak militer dengan sipil adalah suatu daerah di Pandeglang Selatan yaitu di Kawedanaan Cibaliung dan Munjul. Dari tempat itulah semua strategi diatur dan disusun baik oleh pihak sipil maupun pihak militer. Kerjasama antara kedua belah pihak berjalan sangat erat, pihak militer beserta seluruh unsur perjuangan melakukan pertempuran digaris depan dengan cara bergerilya sedangkan pihak sipil atau pamong praja yang banyak terdiri dari ulama berusaha untuk menenangkan hati rakyat dan menumbuhkan semangat juang rakyat dan tentara dan juga menyediakan perbekalan bagi kelangsungan perjuangan. Selama kurang lebih satu tahun pertempuran berkecamuk diseluruh Banten dengan Pandeglang Selatan sebagai pusat komando gerilyanya. Pada akhirnya gencatan dilakukan antara pihak RI dengan Belanda sesuai dengan persetujuan Konfrensi Meja Bundar.