Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahap sekarang ini, perdagangan di dunia telah memasuki era perdagangan bebas. Yaitu dimana produk-produk atau barang-barang dari berbagai negara dapat dengan mudah masuk ke suatu negara lainnya untuk dipasarkan. Kemudahan tersebut diharapkan dapat memberikan variasi pilihan bagi para konsumen. Dengan keadaan tersebut maka barang-barang dari luar negeri / barang-barang impor akan banyak masuk ke wilayah suatu negara. Barang-barang impor yang masuk, sesuai konsep dari perdagangan bebas harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan barang sejenis buatan dalam negeri / industri dalam negeri. Namun dengan kondisi demikian terkadang barang produksi industri dalam negeri tidak mampu bersaing dengan lonjakan barang impor yang masuk dengan harga yang relatif murah. Untuk mengatasi situasi ini, dimana barang impor melonjak masuk dan dipasarkan dengan harga yang lebih murah dari harga barang sejenis industri dalam negeri sehingga menimbulkan ancaman kerugian serius atau kerugian serius, maka suatu negara sesuai dengan aturan dalam WTO sebagai lembaga yang menjalankan sistem perdagangan internasional memberikan solusi dengan memperbolehkan melakukan suatu tindakan pengamanan / safeguards guna melindungi industri dalam negeri terhadap lonjakan barang impor. Safeguards dalam WTO termasuk kedalam fair trade karena merupakan suatu tindakan pengamanan bagi industri dalam negeri yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan-aturan perdagangan. Untuk dapat menerapkan safeguards terhadap barang impor harus dipenuhi terlebih dahulu syaratsyarat yang terdapat dalam Agreement Ort Safeguards dari WTO. Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negerinya serta untuk memberikan variasi pilihan barang bagi para konsumennya juga mengimpor barang-barang dari luar. Salah satu barang yang diimpor adalah ceramic tableware. Namun seiringnya waktu dengan telah dihapuskannya pajak pertambahan nilai barang mewah termasuk di dalamnya ceramic tableware telah menimbulkan ancaman kerugian serius serta kerugian serius bagi barang sejenis produksi industri dalam negeri di Indonesia. Oleh karena itu maka Indonesia berusaha untuk melindungi industri ceramic tableware dalam negerinya terhadap lonjakan ceramic tableware impor. Sebagai negara anggota WTO Indonesia dapat melakukan tindakan pengamanan / safeguards terhadap ceramic tableware tersebut. Pada tesis ini akan dilihat bagaimana safeguards sesuai aturan WTO dapat melindungi industri dalam negeri terhadap lonjakan ceramic tableware impor dan bagaimana Indonesia melindungi industri ceramic tablewarenya dengan mengimplementasikan Agreement on Safeguards sehingga tercapai suatu solusi yang adil (fair) bagi industri dalam negeri yang menproduksi ceramic tableware dengan ceramic tableware impor yang masuk ke Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Waralaba di PT. X ditinjau dari Peraturan di Bidang Waralaba dan Peraturan di Bidang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis normatif. Hasil penelitian menguraikan beberapa rekomendasi perubahan isi perjanjian waralaba di PT. X agar dapat sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan di bidang waralaba dan peraturan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika PT. X tidak melakukan perubahan atas isi perjanjian waralabanya, maka hal ini dapat menjadi celah bagi Penerima Waralaba dari PT. X tersebut untuk menuntut pembatalan isi perjanjian, karena perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat obyektif berupa sebab yang halal. ......This thesis will talk about the Franchise Agreement in PT X in the view of Franchise Regulations and Anti-trust Regulations. This research use the normative jurisdiction method. Result of this research will explain some recommendation of the content of Franchise Agreement in PT X in order to run it in harmony with the terms of franchise regulations and anti-trust regulations. If PT X do not conduct any change of the content of franchise agreement, this matter will become a tort for the franchisee of PT X to terminate the agreement, because the agreement deemed can not fulfill the objective conditions, halal causa.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik Tying Agreement dan Vertical Agreement on Discount yang dilakukan oleh PT. AHM terkait dengan perjanjian eksklusif antara PT. AHM dengan Main Dealer dan/atau bengkel AHASS. Dugaan bentuk pelanggaran berupa Tying Agreement terdiri atas dua bentuk pengikatan, yaitu kewajiban bagi calon pemilik bengkel AHASS untuk membeli strategic tools yang disediakan oleh PT. AHM pada saat pertama kali membuka bengkel AHASS dan kewajiban bagi pemilik bengkel AHASS untuk hanya menjual suku cadang (termasuk pelumas) asli PT. AHM. Sedangkan dugaan bentuk pelanggaran berupa Vertical Agreement on Discount yaitu kebijakan pemberian insentif berupa potongan harga bagi bengkel AHASS atas pembelian pelumas AHM Oil pada Main Dealer jika bengkel AHASS tersebut hanya menjual pelumas AHM Oil dan/atau tidak menjual pelumas merek lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli, dan terlapor, PT. AHM tidak terbukti melakukan Tying Agreement dan Vertical Agreement on Discount sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan Usaha. ......This thesis discusses about the alleged practice of Tying Agreement and Vertical Agreement on Discount conducted by PT. AHM regarding to the exclusive agreement between PT. AHM with the Main Dealer and/or the AHASS workshop. The alleged violation of a tying agreement consists of two forms of binding. First, the obligation for the prospective AHASS workshop owner to purchase strategic tools that provided by PT. AHM and the second form is the obligation for the AHASS workshop owner to only sell genuine spare parts (including lubricants) by PT. AHM. Meanwhile, the alleged violation of a Vertical Agreement on Discount is the provisions of providing incentives in the form of discounted prices for AHASS workshops for the purchase of AHM Oil lubricants at the Main Dealer if the AHASS workshops only sell AHM Oil lubricants and/or does not sell other brands of lubricants. This research uses a normative juridical method using a qualitative data analysis approach. The results showed that based on the statements of the witnesses, experts and reported parties, PT. AHM is not proven guilty of performing Tying Agreement and Vertical Agreement on Discount as regulated in Article 15 verse (2) and (3) of the Monopoly Law 5/1999

Abstrak :
Pelibatan mitra swasta dalam pengelolaan air bersih di DKI Jakarta menunjukkan bagaimana pengelolaan air bersih menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan ekonomis melalui pengaruh kekuatan politis. Sistem pembayaran Imbalan Air (Water Charge) yang diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini telah mengakibatkan masyarakat miskin terpinggirkan dan tidak mampu membeli air. Pasca adanya putusan MA tarif air yang dibebankan kepada masyarakat sejak tahun 2007 tidak pernah naik, namun imbalan yang diterima oleh mitra swasta terus mengalami kenaikan. Nilai tarif yang lebih kecil dari imbalan menimbulkan situasi kekurangan bayar atau yang biasa disebut shortfall. Mitra swasta juga membebankan biaya kekurangan bayar (short fall) ini kepada PAM Jaya yang pada akhirnya membebani keuangan negara. Perjanjian Kerjasama Mitra Swasta dan PAM Jaya ini juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai klausula sebab yang halal. Hal ini disebabkan karena klausula yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini, melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum.

---

Involving private partners on clean water management in DKI Jakarta show how clean water management used to get economical benefit from poilitical power influence.payment’s sistem of water charge which application on this cooperation agreement has been effected poor society can’t buy the water. After supreme court’s verdict, the price of water which must been bought by society, from 2007 is never increasing. The smaller price than water charge is raising shortfall. The private partners is charging shortfall to PAM Jaya which finally raising the APBN. This cooperation agreement has been break article 1320 on KUH Perdata, specially ‘sebab yang halal’ matter. This thing is caused article on this cooperation agreement, broken constitution and regulations which causing this cooperation agreement is null and void.

Abstrak :
Taylor & Francis Ltd, United Kingdom, 2017. Hardback. Condition: New. 4th New edition. Language: English. Brand new Book. Written by leading authors in the field, this clear and highly accessible volume provides full coverage of the topics commonly found in the contract law syllabus, alongside up-to-date illustrative case examples and stimulating posed of approximately one-quarter authors' commentaries and three-quarters cases and materials, including academics' articles and extracts from books and Law Commission papers, this book takes account of a variety of theoretical perspectives, including economic, relational and empirical conceptions of the law.This book facilitates the development of personal study skills and encourages readers to engage with the leading academic commentaries in the area. Features to support your learning include: chapter introductions to highlight the salient features under discussion and signpost topics to guide readers through this comprehensive text; additional reading listed at the end of each chapter to assist further study and independent research; clear and attractive text design that differentiates between the authors' commentaries and the materials; a companion website that provides skills materials and self-assessment tasks to help further your learning.The range of material covered, straightforward style and targeted updates to this fourth edition make Text, Cases and Materials on Contract Law a comprehensive and invaluable resource for all undergraduate and postgraduate students of contract law