Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Orangutan kalimantan yang sebelumnya dipelihara oleh manusia menunjukkan perilaku stereotipe dan tingkat agresivitas yang rendah sehingga mereka sulit untuk bertahan hidup ketika dilepasliarkan. Program rehabilitasi orangutan kalimantan bertujuan untuk mengurangi kemunculan perilaku stereotipe, pengurangan ketergantungan kepada manusia, dan mengembalikan perilaku alami orangutan kalimantan. Telah dilakukan penelitian yang bertujuan menganalisis pola perilaku stereotipe dan agonistik pada orangutan kalimantan kandidat rilis di Sintang Orangutan Center. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Hutan Jerora, Sintang Orangutan Center. Pengamatan orangutan dilakukan secara instantaneous sampling dengan metode focal animal sampling. Subjek penelitian ini adalah empat orangutan kandidat rilis, yaitu Kingkong, Mongki, Tom, dan Awin. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, keempat individu menunjukkan perilaku stereotipe dan tingkatan perilaku agonistik yang berbeda. Frekuensi kemunculam perilaku stereotipe dan frekuensi interaksi perilaku agonistik di kandang lebih tinggi di bandingkan di sekolah hutan. Perilaku stereotipe yang memiliki kemunculan tertinggi adalah memantul, configure lips, melipat tangan kebelakang, dan menghisap jari. Berdasarkan hasil pengamatan perilaku agonistik, orangutan kandidat rilis menampilkan tingkatan agresivitas yang berbeda. Awin merupakan orangutan yang memiliki angresivitas tertinggi dan Mongki merupakan orangutan dengan agresivitas terendah.

---

Bornean orangutans previously kept by humans exhibit stereotypic behaviors and low levels of aggression, making it difficult for them to survive when released into the wild. The bornean orangutan rehabilitation program aims to reduce the occurrence of stereotypic behaviors, decrease dependency on humans, and restore natural behaviors in Bornean orangutans. A study has been conducted to analyze the patterns of stereotypic and agonistic behaviors in release candidate bornean orangutans at the Sintang Orangutan Center. This research was carried out at the Jerora Forest School, Sintang Orangutan Center. Observations of the orangutans were conducted using instantaneous sampling with the focal animal sampling method. The subjects of this study were four release candidate orangutans, that is Kingkong, Mongki, Tom, and Awin. According to the research results, the four individuals showed different levels of stereotypic and agonistic behaviors. The frequency of stereotypic behavior and the frequency of agonistic interactions were higher in the cage compared to the forest school. The stereotypic behaviors with the highest occurrence were bouncing, configuring lips, folding arms behind the back, and sucking fingers. Based on observations of agonistic behavior, the release candidate orangutans displayed different levels of aggressiveness. Awin was the orangutan with the highest aggressiveness, while Mongki had the lowest aggressiveness."

"Konservasi lutung jawa (Trachypithecus auratus) yang merupakan primata endemik Indonesia berstatus vulnerable dilakukan di Gembira Loka Zoo. Pengamatan interaksi sosial dan reproduksi dapat menjadi faktor pendukung dari keberhasilan rehabilitasi di penangkaran. Telah dilakukan penelitian mengenai interaksi sosial dan reproduksi lutung jawa (Trachypithecus auratus E. Geoffroy, 1812) jantan dan betina di Gembira Loka Zoo, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi sosial dan reproduksi 2 kelompok lutung jawa jantan dan betina pada 2 kandang yang berbeda. Pengamatan dilakukan pada 4 pasangan, yang terdiri dari P1 (jantan A dan betina 1A), P2 (jantan A dan betina 2A), P3 (jantan 1B dan betina B), serta P4 (jantan 2B dan betina B). Metode yang digunakan yaitu metode scan sampling dan ad libitum dengan interval 10 menit. Berdasarkan hasil penelitian, interaksi sosial yang teramati adalah body contact, proximity, allogrooming, non-contact aggression, dan contact aggression. Interaksi sosial didominasi oleh interaksi sosial affiliative dibandingkan agonistik. Frekuensi interaksi sosial affiliative tertinggi teramati pada P3 (30,44%) dan interaksi sosial agonistik tertinggi teramati pada P1 (1,29%). Sementara itu, interaksi reproduksi yang teramati adalah atraktivitas, proseptivitas, dan reseptivitas, dengan frekuensi atraktivitas dan proseptivitas tertinggi teramati pada P3 (70,11%), sedangkan frekuensi reseptivitas tertinggi pada P2 (3,45%). Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan adanya perbedaan signifikan (Asymp. Sig < 0,05) pada perilaku proximity, allogrooming, atraktivitas dan proseptivitas, serta menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan (Asymp. Sig > 0,05) pada perilaku body contact, non contact aggression, contact aggression dan reseptivitas. Selama pengamatan, teramati adanya interaksi sosial dan reproduksi lutung jawa antarkandang yang berbeda.

---

Conservation of  Javan lutung (Trachypithecus auratus), an endemic primate of Indonesia classified as vulnerable, is conducted at Gembira Loka Zoo. Observations of social interactions and reproductive can be supportive factors for the success of rehabilitation in captivity. Research has been conducted on the social interactions and reproduction of male and female Javan langur (Trachypithecus auratus E. Geoffroy, 1812) at Gembira Loka Zoo, Yogyakarta. This study aims to analyze the social interactions and reproductive of two groups of male and female Javan langurs in two different enclosures. Observations were made on four pairs, consisting of P1 (male A and female 1A), P2 (male A and female 2A), P3 (male 1B and female B), and P4 (male 2B and female B). The methods used were scan sampling and ad libitum with a 10-minute interval. Based on the results of the study, observed social interactions included body contact, proximity, allogrooming, non-contact aggression, and contact aggression. Social interactions were dominated by affiliative social interactions compared to agonistic ones. The highest frequency of affiliative social interactions was observed in P3 (30.44%), while the highest frequency of agonistic social interactions was observed in P1 (1.29%). Meanwhile, observed reproductive interactions included attractivity, proceptivity, and receptivity, with the highest frequency of receptivity was observed in P2 (3.45%). Kruskal-Wallis test results showed significant differences (Asymp. Sig < 0.05) in proximity behavior, allogrooming, attractiveness, and proceptivity, while showing no significant differences (Asymp. Sig > 0.05) in body contact, non-contact aggression, contact aggression, and receptivity behaviors. During the observation, social and reproductive interactions between different enclosures of Javan langurs were observed."

"Skripsi ini mencoba membahas bagaimana memahami kontestasi wacana yang muncul dalam memahami substansi draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui pendekatan pluralisme agonistik Chantal Mouffe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan pluralisme agonistik menjadi pendekatan alternatif dalam memahami keberlangsungan demokrasi di tengah kondisi pluralitas masyarakat. Konsep ini merupakan alternatif dari pendekatan demokrasi liberal yang memusatkan demokrasi pada tujuan untuk mencapai konsensus yang rasional. Mouffe melalui konsep pluralisme agonistiknya mengkritik bahwa orientasi demokrasi liberal pada proses pencapaian konsensus yang rasional telah mengeliminasi “the Political” sehingga berpotensi menghambat terciptanya pluralisme publik dalam kehidupan demokrasi itu sendiri. Adapun kontestasi wacana antara pihak yang mendukung dan menolak pengesahan RUU P-KS menjadi relevan untuk dipahami menggunakan pendekatan pluralisme agonistik karena kontestasi yang terjadi melibatkan wacana dengan pendekatan yang masih belum bisa menemukan titik kesepakatan. Dengan menggunakan pendekatan pluralisme agonistik, kontestasi wacana dalam memahami RUU P-KS merupakan refleksi dari hidupnya proses demokrasi. Berlangsungnya kontestasi wacana ini merupakan wujud ‘konsensus konfliktual’ (conflictual consensus) di mana artinya adalah merayakan keberagaman melalui pluralisme yang sarat konflik.

---

his thesis discusses about how to understand discourse between supporters and opponents of the Sexual Violence Eradication Bill using the concept of agonistic pluralism by Chantal Mouffe through qualitative research methods. Agonistic pluralism is an alternative approach to understand the process of democracy in divided society like Indonesia. Through this concept, Mouffe criticizes about democracy concept in liberal paradigm that tends to eliminate “the Political” because of its orientation to achieve rational consensus. The orientation of liberal paradigm democracy in a rational consensus process can hinder the creation of public pluralism in democratic it self. Discourse between supporters and opponents of RUU P-KS is relevant to be understood in agonistic pluralism concept because this discourse involves irreconcilable thoughts. By using an agonistic pluralism concept, the discourse in understanding the Sexual Violence Eradication Bill is a reflection of the existence of democracy. The ongoing discourse is a form of “conflictual consensus”, which means celebrating diversity through pluralism which is full of conflicts."

"Umumnya pengukuran demokrasi bersifat global dan lintas negara, padahal demokrasi lokal tak kalah menarik diamati. Indonesia mengembangkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengukur dinamika demokrasi lokal berbasis provinsi. Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah provinsi dengan capaian demokrasi terburuk (2009-2014), ditandai oleh banyaknya kejadian yang melanggar kebebasan sipil, aksi kekerasan massa, tidak maksimalnya peran DPRD, serta macetnya kaderisasi partai politik. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok: Mengapa kondisi demokrasi  Provinsi NTB pada tahun 2009-2014 relatif buruk? Studi ini merupakan pendalaman IDI melalui pengumpulan dan analisis data sekunder serta wawancara mendalam, difokuskan di tiga kabupaten/kota dengan tingkat kasus kekerasan tertinggi: Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Mataram. Temuan penting studi ini, era otonomisasi memberi keleluasaan yang sangat luas kepada pemerintah daerah mewakili aktor negara dalam memunculkan berbagai pengaturan ekstensif yang mengatur kehidupan beragama sehingga mengancam kebebasan sipil. Banyaknya kasus kekerasan dan tindakan main hakim sendiri menunjukkan keadaban sipil dan budaya politik belum tumbuh baik di masyarakat. Padahal, keadaban sipil dan budaya politik adalah fondasi penting yang diperlukan dalam membangun demokrasi. DPRD sebagai lembaga demokrasi lokal tidak berperan maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi pokoknya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan, selain keterwakilan perempuan di DPRD yang rendah. Partai politik lokal tidak berhasil menjalankan kaderisasi sebagai fungsi tradisionalnya yang penting.

---

Usually, the measurement of democracy is conducted in a global context and involves cross-country comparisons. In fact, local democracy can also become an interesting object of study. This research examines the Indonesia Democracy Index (IDI) as a province-based local democracy measurement. West Nusa Tenggara (NTB) has been chosen a focus of this research because in the period of 2009-2014, it is the country’s province with poorest democratic achievements, which were marked by a high number of challenges to civil liberties, incidents of mass violence, weak of DPRD’s role, and the stalled regeneration of local political parties. This is an advance of the study of IDI through the collection and analysis of secondary data and in-depth interviews, focused on the three districts/cities with the highest levels case of violence, namely: Bima District, Dompu District, and Mataram City. The key finding of this study is: The regional autonomy era in Indonesia has pushed forward an extensive religious life control, which tends to be discriminatory and contradicts the principles of democracy. The number of cases of violence and vigilantism shows that civil virtues and political culture have not grown well in the society. In fact, these are important foundations needed in building democracy. DPRD does not play a maximum role in carrying out its main roles and functions in terms of legislation, budgeting, and supervision. In addition to the low representation of women in DPRD. Local political parties have not succeeded in carrying out regeneration as their important traditional function."