Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang upaya kontrol sosial oleh perusahaan asuransi kepada para agen asuransinya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia yang seiring dengan minimnya pemahaman calon nasabah terhadap pola kerja produk asuransi sehingga membuka celah bagi terjadinya pelanggaran kode etik misrepresentasi yang dilakukan oleh agen asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan akan asuransi terutama yang berkaitan dengan investasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi moderat dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol eksternal yang baik sebagai suatu upaya pencegahan tindak pelanggaran kode etik harus dibarengi dengan kontrol internal yang baik pula karena pada dasarnya setiap individu memiliki kehendak bebas yang merefleksikan konformitas dirinya dalam suatu tatanan sosial.

---

This thesis discusses the efforts of social control by insurance companies to their insurance agents. This is due to the still low penetration of insurance in Indonesia which is in line with the lack of understanding of prospective customers regarding the working pattern of insurance products so as to open a gap for misrepresentation of ethical codes committed by insurance agents. This research aims to broaden the insights of insurance, especially those relating to investment. This research was conducted with qualitative research methods in which researcher conducted data collection techniques through moderate participation observations and interviews. The results of the study indicate that good external controls as an effort to prevent violations of the code of ethics must be accompanied by good internal control as well because basically every individual has a free will that reflects their conformity in a social order."

"ABSTRAKTwisting merupakan tindakan terlarang yang di lakukan oleh agen asuransi jiwa dalam hal membujuk pemegang polis untuk memindahkan suatu polis dari satu perusahaan asuransi ke suatu perusahaan asuransi lainnya. Yang mana tindakan Twisting yang di lakukan agen asuransi tersebut merugikan bagi perusahaan asuransi dan juga pemegang polis asuransi. Dalam hal ini perlindungan yang ada yang di tujukan untuk melindungi pemegang polis dari praktek twisting yang di lakukan oleh agen asuransi bertumpu pada pengawasan yang ada di internal perusahaan asuransi dan juga pengawasan eksternal dari organisasi profesi dan pemerintah.

---

ABSTRACTTwisting the prohibited acts done by life insurance agents in terms of persuading policyholders to move a policy from one insurance company to an insurance company to another. Which acts of Twisting undertaken is detrimental to the insurance companies and policy holders . In this case the existing protection that aimed to protecting policyholders from twisting practices undertaken by insurance agents is rely on internal oversight in the insurance company and also external supervision from professional organizations and governments ."

"Sebagai ujung tombak dari pemasaran produk asuransi, agen sebagai tenaga pemasar kerap kali melakukan tindakan misrepresentasi berupa membuat perubahan terhadap ilustrasi produk asuransi, memaparkan pernyataan yang menyesatkan kepada nasabah, dan memberikan perbandingan yang tidak benar terkait dengan dengan polis asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi lain. Skripsi ini membahas mengenai sebab dan wujud tindakan misrepresentasi yang dilakukan oleh agen dalam memasarkan produk asuransi dengan manfaat proteksi dan investasi yang memiliki kompleksitas tinggi atau asuransi jiwa unit link. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang mengimplementasikan pendekatan pada ketentuan normatif berupa undang-undang dan peraturan terkait lainnya dengan menggabungkan unsur empiris berupa fakta-fakta yang dihimpun melalui melalui wawancara yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan asuransi, ex-agen asuransi, dan nasabah pengguna produk asuransi jiwa unit link. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Key Performance Indicator yang tidak menekankan unsur etik dan hanya mementingkan target penjualan yang berpengaruh pada besaran nilai komisi yang disebabkan oleh ketimpangan persentase penerimaan komisi, merupakan faktor utama tindakan misrepresentasi dilakukan. Dengan demikian, walaupun terdapat larangan dan ancaman penjatuhan pidana terhadap agen melalui Undang-Undang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya, tindakan misrepresentasi berpotensi untuk tetap dilakukan apabila perusahaan tidak meninjau kembali kebijakan dan mekanisme kinerja agen dalam memasarkan produk asuransi.

---

As the spearhead of insurance product marketing, agents as marketers often commit acts of misrepresentation in the form of making changes to insurance product illustrations, presenting misleading statements to customers, and providing untrue comparisons related to life insurance policies with other insurance companies. The purpose of this thesis is to discuss the causes and forms of misrepresentation committed by agents when they market insurance products with protection and investment benefits that are complex like unit-linked life insurance products. The research method used in this thesis is a normative-empirical legal research method that implements an approach to normative provisions in the form of laws and other related regulations by combining empirical elements in the form of facts collected through interviews conducted with insurance company management, ex-agent, and a customer who use unit-linked life insurance products. The results obtained from this research are that Key Performance Indicators that do not emphasize ethical elements and are only concerned with sales targets that affect the amount of commission value caused by inequality in the percentage of commission receipts is the main factor in misrepresentation actions carried out by agents. Thus, although there are prohibitions and threats of criminal sanctions against agents through the Insurance Law, Financial Services Authority Regulations, and other related regulations, acts of misrepresentation have the potential to continue if the company does not review the policies and mechanisms of agent performance in marketing the insurance products."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik twisting dengan judul perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang dirugikan akibat praktik twisting oleh agen asuransi dalam kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) latar belakang alasan praktik twisting oleh agen asuransi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di antara perusahaan asuransi, dan 2) jenis perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Undang-Undang bagi perusahaan asuransi yang dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, wawancara juga dilakukan. Pada akhirnya, diperoleh kesimpulan bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat muncul ketika praktik twisting dilakukan atas dasar perintah dari perusahaan asuransi tempat agen itu bekerja. Perusahaan asuransi yang menjadi korban praktik twisting dapat menuntut ganti kerugian dengan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU Persaingan Usaha. Namun demikian, perusahaan yang dirugikan menjadi tidak dapat memperoleh ganti kerugian apabila praktik twisting dilakukan tidak atas perintah. Hal ini karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mewajibkan agen untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Skripsi ini menyarankan pembentukan pengaturan khusus mengenai praktik twisting yang memuat perlindungan hukum kepada pelaku usaha di bidang industri asuransi yang kepentingannya dirugikan oleh kesalahan agen.

---

This thesis examines the practice of twisting with the title "Legal Protection for Insurance Companies Affected by Twisting Practices Conducted by Insurance Agents in Relation to Unfair Business Competition." The research problem addressed in this study is: 1) the underlying reasons why twisting practices by insurance agents can lead to unfair business competition among insurance companies, and 2) the types of legal protection offered by the law for affected insurance companies. The research methodology employed in this study is juridical-normative, utilizing secondary data in the form of primary and secondary legal materials, with interviews conducted as well. In conclusion, it is found that unfair business competition can arise when twisting practices are conducted based on instructions from the insurance company where the agent works. Insurance companies that fall victim to twisting practices can seek compensation under Article 47, paragraph (2), letter f of the Law on Business Competition. However, companies that are affected may not be able to obtain compensation if twisting practices are conducted without instruction. This is because there is currently no specific regulation that holds agents accountable for their own actions. This thesis suggests the establishment of specific regulations regarding twisting practices that include legal protection for business entities in the insurance industry who suffer damages due to the misconduct of agents."

"Secara praktik, tidak mustahil apabila seorang Agen Asuransi melakukan tindakan-tindakan terlarang demi mengejar komisi. Salah satu modus k ecurangan yang dilakukan oleh seorang Agen Asuransi demi mengejar komisi adalah dengan mengakali sebuah cara agar calon nasabah tidak menyatakan kondisi kesehatan yang sebenarnya ia miliki. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan misrepresentasi yang dilakukan oleh seorang Agen Asuransi selaku bagian dari pihak penanggung Asuransi. Apabila seorang calon nasabah dinyatakan memiliki kondisi kesehatan yang sehat, maka proses persetujuan polis Asuransi yang akan dilakukan oleh perusahaan Asuransi selaku pihak penanggung juga akan lebih mudah. Semakin cepat permohonan pendaftaran Asuransi yang diajukan oleh calon nasabah, maka akan semakin cepat pula komisi yang akan diterima oleh Agen Asuransi yang melayaninya untuk cair. Seorang Agen Asuransi akan mendapatkan komisi pada saat pihak tertanggung Asuransi membayarkan preminya. Seperti halnya dalam kasus pada Putusan No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr, dimana PT AIA Financial selaku penanggung asuransi tidak menerima klaim asuransi yang diajukan oleh Ny. A selaku istri dari pemegang polis Alm. Tuan B. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa pihak perusahaan asuransi tidak dapat menerima klaim asuransi dari Ny. A karena terdapat kecurangan yang dilakukan oleh agen asuransi yang saat itu melayani Alm. Tuan B. Dengan demikian, skripsi ini akan membahas mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi terhadap pihak tertanggung apabila penolakan klaim asuransi terjadi akibat kesalahan Agen Asuransi jiwa serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr terkait gugatan wanprestasi atas penolakan klaim asuransi dengan hukum perasuransian yang berlaku. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum asuransi yang mengatur mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan penolakan klaim asuransi jiwa, serta pertanggung jawaban perusahaan Asuransi dalam hal Agen Asuransi melakukan kesalahan yang menyebabkan klaim Asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung ditolak. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan informasi serta pemahaman yang terperinci mengenai hukum asuransi yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha asuransi jiwa. Landasan teori utama yang digunakan dalam skripsi ini adalah prinsip itikad paling baik atau utmost good faith yang mewajibkan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian Asuransi untuk memberikan itikad paling baik dalam memberikan informasi secara jelas dan yang berkaitan dengan objek Asuransi. Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini adalah dengan metode yuridis-normatif, yakni sebuah metode yang meneliti norma-norma hukum yang dijalankan dalam praktik dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In practice, it is not impossible for an Insurance Agent to take prohibited actions in order to pursue commissions. This action is a form of misrepresentation committed by an Insurance Agent as part of the insurer. If a prospective customer is declared to have a healthy health condition, the insurance policy approval process that will be carried out by the insurance company as the insurer will also be easier. The faster the application for insurance registration submitted by prospective customers, the faster the commission that will be received by the Insurance Agent who serves it to be disbursed. An Insurance Agent will get a commission when the insured party pays the premium. As in the case in Decision No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr, where PT AIA Financial as the insurer did not accept the insurance claim submitted by Mrs. A as the wife of the policy holder of the late Mr. B. After being traced, it was found that the insurance company could not accept the insurance claim from Mrs. A because there was fraud committed by the insurance agent who was serving the late Mr. B. Thus, this thesis will discuss the liability of the insurance company to the insured party if the rejection of the insurance claim occurs due to the fault of the life insurance agent and the suitability of the consideration of the Panel of Judges in the first level decision No. 60/Pdt.G/2019/PN Mtr related to the lawsuit for default on the rejection of insurance claims with the applicable insurance law. This research aims to analyze insurance law which regulates the factors that can cause the rejection of life insurance claims, as well as the liability of insurance companies in the event that the insurance agent makes a mistake that causes the insurance claim made by the insured party to be rejected. The author hopes that this thesis can provide detailed information and understanding of insurance law relating to the implementation of life insurance business. The main theoretical basis used in this thesis is the principle of utmost good faith which requires the parties bound in the Insurance agreement to provide the best faith in providing clear information and relating to the object of Insurance. The research method that will be used in writing this thesis is the juridical-normative method, which is a method that examines legal norms that are carried out in practice and their suitability with applicable laws and regulations."

"Prinsip itikad paling baik atau utmost good faith menitikberatkan pada adanya pengungkapan informasi material yang benar dan sejujur-jujurnya. Apabila prinsip ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Dengan demikian, prinsip ini pun harus dipenuhi oleh para pihak, baik oleh penanggung maupun tertanggung. Akan tetapi, nyatanya di dalam pelaksanaanya prinsip ini kerap kali mendapati berbagai pelanggaran. Dalam Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT. SEL, terdapat pembatalan sepihak perjanjian asuransi oleh PT Prudential Life Insurance selaku penanggung terhadap Alm. Waozaro Harefa selaku tertanggung atas dasar Alm. Waozaro Harefa telah menyembunyikan fakta material berupa penyakit yang dideritanya sebelum adanya penutupan asuransi. Akan tetapi, apabila dicermati lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa melalui agennya PT Prudential Life Insurance telah melakukan pemeriksaan medis setelah pembayaran premi pertama. Selain itu, agen asuransi juga memintakan biaya premi setelah Alm. Waozaro meninggal dunia dan biaya untuk pengurusan klaim yang nyatanya tidak sesuai dengan prosedur dari perusahaan PT Prudential Life Insurance. Melalui metode penulisan doktrinal, tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai pemenuhan prinsip utmost good faith dan bentuk pertanggungjawaban dari agen asuransi dalam pelanggaran prinsip utmost good faith. Dalam hal ini, ditemukan bahwa penanggung telah memenuhi prinsip utmost good faith dengan baik karena pembayaran premi pertama tidak serta merta mengartikan bahwa asuransi telah ditutup, tetapi biaya tersebut hanya merupakan “titipan” belaka. Kemudian, yang telah melakukan pelanggaran prinsip utmost good faith adalah tertanggung karena telah melakukan misrepresentasi ketika melakukan pengisian SPAJ. Kemudian, terkait pertanggungjawaban agen, agen dapat dimintakan pertanggungajawaban karena telah melakukan tindakan yang melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya.  Dalam tulisan ini, ditemukan juga kekeliruan hakim dalam memutuskan perkara karena hakim menghukum perusahaan asuransi, perusahaan keagenan, dan ahli waris agen asuransi untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pembayaran klaim.

---

The principle of utmost good faith emphasizes the disclosure of true and honest material information. This principle is one of the essences of insurance agreements because if this principle is not fulfilled, the contract will be null and void. Thus, this principle must be fulfilled by both parties, the insurer and the insured. However, in practice, this principle often encounters various violations. In Decision Number 240/Pdt.G/2020/PN JKT. SEL, there is an issue regarding the unilateral cancellation of the insurance agreement by PT Prudential Life Insurance as the insurer against the late Waozaro Harefa as the insured based on the late Waozaro Harefa concealing material facts, namely a pre-existing illness, before the insurance contract is concluded. However, it was found that through its agent PT Prudential Life Insurance had conducted a medical examination after the first premium payment. In addition, the insurance agent also asked for premium fees after the late Waozaro died and fees for managing claims which in fact were not in accordance with the procedures of the company PT Prudential Life Insurance. Through the doctrinal writing method, this paper will further discuss the fulfilment of the principle of utmost good faith and the form of liability of insurance agents in violation of the principle of utmost good faith. In this case, it is found that the insurer has fulfilled the principle of utmost good faith well because the payment of the first premium does not necessarily mean that the insurance has been closed, but the fee is only a mere "deposit". Then, the one who has violated the principle of utmost good faith is the insured because he has made a misrepresentation when filling out the SPAJ. Then, regarding the agent's liability, the agent can be held liable because he has taken actions that exceed the authority given to him.  In this paper, there was also a misjudgement by the judge in deciding the case because the judge punished the insurance company, the agency company, and the heirs of the insurance agent to be jointly and severally liable for the payment of the claim."

"Berbagai jenis kondisi lingkungan kerja dapat memengaruhi terjadinya insurance fraud atau tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh agen asuransi salah satunya sistem pengendalian internal atau pemantauan perusahaan yang kurang efektif. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengenaan pertanggungjawaban perusahaan asuransi selaku korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh agennya. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perasuransian, dalam hal terjadinya insurance fraud yang dilakukan oleh agen dari suatu perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) Pengaturan insurance fraud di Indonesia dituangkan di dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 381 dan 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan (2) Suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas insurance fraud yang dilakukan oleh agennya dengan mengacu pada Perma No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dari hasil penelitian skripsi ini, badan legislatif pembuat Undang-Undang hendaknya agar dapat benar-benar merumuskan cakupan dan substansi dari Undang-Undang tersebut dengan matang dan bagi para penegak hukum untuk dapat menjadikan Perma No. 13/2016 sebagai pedoman untuk menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi.

---

Various types of work environment conditions can affect the occurrence of insurance fraud carried out by insurance agents, one of which is an ineffective internal control system or company monitoring. Therefore, this thesis discusses the imposition of liability for insurance companies as corporations for criminal acts committed by their agents. The research form of this thesis is juridical-normative reviewing and analyzing legal provisions and other library materials related to insurance crimes, in the event of insurance fraud committed by an agent of an insurance company. The conclusions obtained from this thesis research are (1) The regulation of insurance fraud in Indonesia is stated in Articles 77 and 78 of Law Number 40 of 2014, Articles 381 and 382 of the Criminal Code, Article 1365 of the Civil Code , and Article 251 of the Commercial Code; and (2) A corporation may be subject to criminal liability for insurance fraud committed by its agent by referring to Perma No. 13/2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations. From the results of this thesis research, the legislature that makes laws should be able to thoroughly formulate the scope and substance of the law carefully and for law enforcers to be able to make Perma No. 13/2016 as a guideline for handling criminal cases involving corporations. "