Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang strategi advokasi yang dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) dan faktor pendukung serta penghambat dalam kegiatan advokasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah dan strategi advokasi yang dilakukan oleh KPCDI serta menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses advokasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif melalui studi literatur dan wawancara. Sebagai CSO, KPCDI mempunyai kepentingan terhadap kebijakan sosial yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, karena anggotanya adalah pasien cuci darah yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Proses pengerjaan skripsi ini dilakukan dari rentang waktu bulan Januari 2021 sampai Juli 2021. Peneliti mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara terhadap lima informan dengan ketentuan yaitu : Ketua Umum KPCDI , Ketua KPCDI Cabang Bekasi, Ketua KPCDI Cabang Banyumas, anggota BPJS Kesehatan, dan kuasa hukum KPCDI. Kegiatan wawancara dilakukan secara daring menggunakan Google Meet dan WhatsApp dikarenakan situasi pandemi. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang sudah disebutkan, peneliti mendapatkan data, bahwa advokasi yang dilakukan oleh KPCDI dilatarbelakangi oleh perlindungan terhadap pasien darah, karena kebijakan Perpres No. 64 Tahun 2020 mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan dirasa belum tepat karena masih banyak ditemukan pelayanan yang belum optimal di lapangan. Latar belakang tersebut, membuat KPCDI melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan pembatalan kebijakan Perpres No. 64 Tahun 2020 melalui kegiatan uji materi ke Mahkamah Agung. Hasil wawancara juga menjelaskan strategi advokasi yang dilakukan oleh KPCDI dengan pendekatan retrospektif, dimana langkah advokasi dilakukan pasca kebijakan Perpres No. 64 Tahun 2020 keluar. Melalui pendekatan tersebut, KPCDI melakuakan langkah advokasi dengan identifikasi masalah terlebih dahulu, merumuskan solusi, membangun kesadaran masyarakat, menentukan tindakan kebijakan, serta evaluasi mengenai advokasi yang dilakukan. Selama kegiatan advokasi, KPCDI juga menerapkan prinsip advokasi berupa prinsip realistis, strategis, dan sistemaits. Pada akhir kegiatan advokasi, KPCDI juga terlihat menerapkan beberapa nilai advokasi. Dalam kegiatan advokasi yang dilakukan, terdapat faktor pendukung advokasi berupa dukungan internal organisasi serta faktor penghambat dimana terdapat respon negatif dari masyarakat terhadap KPCDI. Kegiatan advokasi yang dilakukan KPCDI menunjukan hubungan antara CSO dan negara untuk mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan.

---

This thesis discusses the advocacy strategy carried out by the Indonesian Dialysis Patient Community (KPCDI) and the supporting and inhibiting factors in advocacy activities. The purpose of this study is to describe the steps and strategies of advocacy carried out by KPCDI and to explain the supporting and inhibiting factors in the advocacy process. This research is a qualitative research with a descriptive study through literature studies and interviews. As a CSO, KPCDI has an interest in social policies related to BPJS Health, because its members are dialysis patients who use BPJS Health services. The process of working on this thesis was carried out from January 2021 to July 2021. Researchers collected data through interviews with five informants with the following conditions: General Chairperson of KPCDI, Chair of KPCDI Bekasi Branch, Chair of KPCDI Banyumas Branch, members of BPJS Health, and KPCDI attorneys . Interviews were conducted online using Google Meet and WhatsApp due to the pandemic situation. From the results of interviews conducted with the aforementioned informants, the researchers obtained data that the advocacy carried out by KPCDI was motivated by the protection of blood patients, because the policy of Presidential Decree No. 64 of 2020 regarding the increase in BPJS Health contributions is not considered appropriate because there are still many services that are not optimal in the field. This background has made KPCDI carry out policy advocacy with the aim of canceling the Presidential Regulation no. 64 of 2020 through material review activities to the Supreme Court. The results of the interview also explained the advocacy strategy carried out by KPCDI with a retrospective approach, where advocacy steps were carried out after the Presidential Decree no. 64 Year 2020 is out. Through this approach, KPCDI takes advocacy steps by identifying the problem first, formulating solutions, building public awareness, determining policy actions, and evaluating the advocacy carried out. During advocacy activities, KPCDI also applies advocacy principles in the form of realistic, strategic, and systematic principles. At the end of the advocacy activities, KPCDI was also seen implementing several advocacy values. In the advocacy activities carried out, there are advocacy supporting factors in the form of internal organizational support and inhibiting factors where there is a negative response from the community towards KPCDI. The advocacy activities carried out by KPCDI show the relationship between CSOs and the state to influence the resulting policies."

"Studi ini menjelaskan stagnasi advokasi yang dilakukan oleh kelompok disabilitas dalam mengarusutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas. Proses advokasi ini bertujuan untuk memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat inklusif di Provinsi Yogyakarta. Orang-orang dengan disabilitas mengalami eksklusi sosial selama beberapa dekade dan membuat mereka hidup dalam kemiskinan dan tereksklusikan dari berbagai layanan sosial. Eksklusi sosial yang dihadapi oleh para orang dengan disabilitas disebabkan oleh model medis, yang menempatkan mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya dan selalu membutuhkan dukungan. Akibatnya, orang dengan disabilitas selalu dipandang sebagai warga negara kelas dua. Proses advokasi menuju gerakan disabilitas yang dipimpin oleh organisasi orang dengan disabilitas dilakukan untuk mengatasi hambatan ini. Model sosial disabilitas yang menempatkan disabilitas, bukan sebagai masalah individu tetapi lebih ke masalah sosial menjadi ide besar organisasi orang dengan disabilitas. Menurut model ini, seseorang menjadi disabel karena masyarakat yang membuat mereka menjadi orang dengan disabilitas. Karena itu, rekonstruksi pandangan ini menjadi tujuan utama kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas. Strategi dan taktik advokasi terutama dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas hanya berfokus pada aspek struktural. Ada beberapa hasil kerja advokasi, namun, terdapat jalan panjang yang harus ditempuh. Organisasi orang dengan disabilitas masih berjuang untuk mengubah arti disabilitas. Pemerintah dan masyarakat masih menempatkan disabilitas sebagai warga negara yang kekurangan dan membuat orang dengan disabilitas belum mampu keluar dari hambatan budaya yang telah mengakar selama beberapa dekade. Oleh karena itu, model sosial yang direkomendasikan oleh penelitian ini adalah bekerja melalui pendekatan jalur ganda. Fokus jalur pertama untuk mengatasi hambatan pada struktur dan jalur kedua fokus untuk mengatasi hambatan di tingkat budaya.

---

This study explains the stagnation of advocacy conducted by disability groups in mainstreaming the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This advocacy process aims to fight for and realize an inclusive society in the Province of Yogyakarta. People with disabilities are experienced by social exclusion for decades and make them live in poverty and excluded from various social services. The social exclusion faced by people with disabilities is caused by the individual model, which put them as underpowered group and always need support. As a result, people with disabilities always seen as second-class citizen. Advocacy process toward disability movement which led by disabled people organisation is raised to overcome this barrier. A social model of disability that put disability, not an individual issue but more to the social issue become a big idea of the disabled organisation. According to this model, someone become disability because of society who make them disabled. Therefore, reconstruction of this view becomes the main objective of the advocacy works made by disabled people organisation. Advocacy strategies and tactics mainly conducted by disabled people organisation only focus on the structural. There are some results of the advocacy works, however, there still a long way to go. The disability organisation still struggle to change the meaning of disability. The government and society still put disability as a pitiful citizen and make people with disability have not been able to get out of the cultural barrier that has been rooted for decades. Therefore, a social model recommended by this research is to work through the twin tracks approach. The first track focus to overcome barriers at the structure and the second track focus to overcome barrier on the cultural level."

"This thesis concern about information how advocacy program by a midwife is well done in RS Hermina Depok. The information consist of how the obstetrician services by midwife, how provocation by a midwife to the characteristics of pregnant women, how service in the other units, how the relationship between midwife advocacy and the decision of a patients to give birth in RS Hermina Depok. The research of this thesis has done in better way and quantitative approach. An advocacy program has a tendency to decide on childbirth. An advocacy program of a midwife only asked about condition of pregnancy and a midwife rarely to explain the hospital facility to the pregnant mothers. The description of service image by obstetrician of the respondents (a mother who is advocated) by a midwife, the characteristics consist of the average of age of patient is 30 years, education level is university graduate, working, payment by out of pocket (herself), the give birth more than 1 times, family income average Rp.7.960.000, independent social influence, ease accessibility. In this case difference decesion of patient to give birth is good service and poor service of the hospital. Advocacy of midwives have a tendency to decide of childbirth in RS Hermina Depok o 3.4 times compared than the assumption of low advocacy by midwife.

---

Tesis ini membahas bagaimana program advokasi bidan di jalankan di RS Hermina Depok, bagaimana layanan dokter kebidanan oleh bidan, bagaimana karakteristik ibu hamil yang di advokasi oleh bidan, bagaimana pelayanan di unit lain, bagaimana hubungan advokasi bidan dengan keputusan pasien untuk melahirkan di RS Hermina Depok. Penelitian ini dilakukan secara krosceksional dan pendekatan kuantitatif. Program Advokasi bidan memiliki kecenderungan untuk memutuskan persalinan. Program Advokasi Bidan yang sering dijalankan adalah menanyakan usia kehamilan dan yang jarang dilakukan adalah menjelaskan fasilitas RS kepada Ibu Hamil. Gambaran persepsi layanan Dokter Kebidanan pada responden (ibu yang diadvokasi) oleh Bidan adalah Baik dengan Karakteristik umur rata-rata 30 tahun, Tingkat pendidikan diatas D3, bekerja, dengan Biaya sendiri, bersalinan Lebih dari 1 kali, penghasilan Rp 7.960.000, tidak mendapatkan pengaruh sosial, Aksesibiliti mudah. Terdapat perbedaan keputusan persalinan yang menganggap pelayanan RS Baik dan kurang baik. Advokasi bidan memiliki kecenderungan untuk memutuskan persalinan di RS Hermina Depok sebesar 3,4 kali dibanding yang mengganggap advokasi bidan rendah."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam demokrasi dan strategi advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dalam hal ini adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Penelitian ini menggunakan teori peran masyarakat sipil dalam demokrasi dari Larry Diamond, serta teori advokasi dari S. Gen dan A. C Wright. ICW telah mengawasi kekuasaan negara dengan meminta pemerintah dan DPR untuk bertanggungjawab pada hukum dan harapan-harapan publik, yaitu mendukung pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan institusi KPK, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu publik yang penting melalui advokasinya, dalam hal ini mengenai wacana revisi UU KPK oleh DPR. ICW melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2010 dan 2015. Strategi advokasi yang dilakukan ICW terhadap revisi UU KPK diantaranya adalah membangun koalisi, melobi dan membangun hubungan dengan pembuat kebijakan, melakukan penelitian atau kajian, melakukan framing dan labelling, studi atau liputan media, dan melibatkan dan memobilisasi publik.

---

ABSTRACTThis study aims at explain the role of civil society in democracy and advocacy strategies undertaken by civil society, in this case is Indonesia Corruption Watch (ICW). This research uses theory of civil society in the democracy from Larry Diamond, and the advocacy theory from Sheldon Gen and Amy Conley Wright. ICW controls state power by demanding the government and the People`s Legislative Assembly to be accountable to the law and public by supporting the Eradication of Corruption Commission KPK by not weakening the institution of the KPK, and raising public awareness of important public issues through its advocacy, in this case the revised discourse KPK law by Parliament. ICW conducts advocacy to prevent the revision of Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015. ICW`s adopts advocacy strategy through building coalitions, lobbying and building relationships with policy makers, conducting research or studies, and labeling, media coverage, and engaging and mobilizing the public. "

"Advocacy and protect human rights in relation with government health policy and service in Indonesia."

"Kompleksitas regulasi pemilu yang ada menghasilkan permasalahan serius diantaranya adanya tumpang tindih regulasi; pengulangan pengaturan; standar beda atas isu yang sama; dan tidak koheren dalam mengatur sistem pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Masalah-masalah tersebut menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum pemilu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kelompok masyarakat sipil membentuk koalisi yang bernama Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, mempunyai agenda menyatupadukan/kodifikasi regulasi pemilu demi menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Sebagaimana dijelaskan Reynolds (1997) penyusunan kerangka hukum pemilu merupakan salah satu aspek standar pemilu demokratis. Penelitian ini melihat bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang aspek-aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang merupakan proses pencarian dan pengungkapan, dilakukan dengan metode wawancara dengan aktor masyarakat sipil dan penentu kebijakan, mempelajari risalah-risalah pertemuan dan dokumen lainnya. Dalam mengadvokasi RUU Pemilu, pilihan strategi advokasi yang digunakan oleh koalisi masyarakat sipil berupa networking, lobbying dan media. Kesimpulan dari penelitian ini melihat kelompok masyarakat sipil bukanlah kelompok yang homogen, sehingga kelompok masyarakat sipil merupakan kekuatan yang terpecah/fragmentasi, sebagian kelompok tergabung dalam koalisi sekber, sebagian lainnya tergabung dalam tim perumus kebijakan yang mendorong perubahan dari dalam.

---

The complexity of the existing electoral regulations produces serious problems including overlapping regulations; repeat settings; different standards on the same issue; and incoherent in regulating the legislative and executive election systems. These problems cause uncertainty and unfairness of election law. To overcome these problems, civil society groups formed a coalition called the Joint Secretariat of the Election Law Codification, which had an agenda to integrate/codify election regulations in order to create legal certainty and justice. As Reynolds (1997) explained, the electoral legal framework is one aspect of standard democratic elections.

This research looks at how the advocacy strategy carried out by the coalition in the formation of Law No. 7 of 2017 concerning Elections. The research approach used is a qualitative approach, this approach is used to obtain a comprehensive picture of the aspects studied. The data collection technique, which is a process of searching and disclosing, is carried out by means of interviews with civil society actors and policy makers, studying the minutes of meetings and other documents. In advocating for the Election Bill, the choice of advocacy strategies used by the civil society coalition in the form of networking, lobbying and the media.

The conclusion of this study is that civil society groups are not homogeneous groups, so civil society groups are fragmented, some groups are part of the Joint Secretariat coalition, others are part of a policy-making team that encourages change from within."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami kekuatan NGO melalui strategiadvokasi kampanye yang dilakukan untuk mengubah perilaku ataukebijakan aktor-aktor lain. Dalam penelitian ini akan dianalisa strategiadvokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion dalam mengadvokasipolusi air di Tiongkok tahun 2011 hingga 2013. Strategi advokasi yangdigunakan oleh Greenpeace adalah kampanye?meliputi informationpolitics, leverage politics, symbolic politics serta accountability politics.Dalam penelitian ini juga dianalisa bagaimana hubungan antar aktor,terutama Greenpeace sebagai aktor NGO dengan aktor target kampanye,yaitu perusahaan fashion global, masyarakat global dan Tiongkok.Penelitian ini menemukan bahwa strategi advokasi berupa kampanyeberhasil mempengaruhi kebijakan aktor target kampanye terkait persoalanpolusi air di Tiongkok.

---

ABSTRACTThis study aims to understand the power of NGOs through advocacycampaign strategies to change the behavior or policies of other actors. Thisstudy analyzed Greenpeace advocacy on Detox Campaign on Fashion inChina, in the period of 2011 to 2013. The main advocacy strategies usedby Greenpeace is campaign?include information politics, leveragepolitics, symbolic politics and accountability politics. This research alsoanalyzed the relations between Greenpeace as NGO and targeted actors,namely global brand fashion, global society and state actors, China. Thisstudy found that the campaign strategy success in influencing targetedactors to change their behavior and policies regard to the issue of waterpollution in China., This study aims to understand the power of NGOs through advocacycampaign strategies to change the behavior or policies of other actors. Thisstudy analyzed Greenpeace advocacy on Detox Campaign on Fashion inChina, in the period of 2011 to 2013. The main advocacy strategies usedby Greenpeace is campaign—include information politics, leveragepolitics, symbolic politics and accountability politics. This research alsoanalyzed the relations between Greenpeace as NGO and targeted actors,namely global brand fashion, global society and state actors, China. Thisstudy found that the campaign strategy success in influencing targetedactors to change their behavior and policies regard to the issue of waterpollution in China.]"