Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Liang, Ke
Beijing: Foreign Languages Press, 2009
SIN 306.874 51 LIA c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Liang, Ke
Beijing: Foreign languages Press, 2009
SIN 306.874 51 LIA c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hazirudin
"Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pemberian hibah biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Dalam penulisan tesis ini akan dibahas kasus hibah sebagian besar harta yang telah dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak-anak angkatnya. Kasus ini menarik perhatian penulis untuk diteliti karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) penghibahan dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta benda yang dimilikinya, kemudian timbullah sengketa antara anak angkat penerima hibah dengan ahli waris yang sah setelah penghibah telah tiada, dan para ahli waris yang sah, menuntut haknya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Cimahi, Bandung, Hakim memutuskan mengabulkan permohonan penggugat.
Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini : 1) Bagaimana hukum Islam mengatur hibah atas sebagian besar harta dari orang tua kepada anak angkatnya ? 2) Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam putusan yang diambil Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2001 Nomor : 342 K/AG/2000 ?.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, khususnya bahan hukum primer yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 K/AG/2000, tanggal 30 Januari 2000. Hukum Islam mengatur tentang Hibah, yaitu penghibah adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada prang lain atau lembaga dihadapan 2 (dua) orang saksi, sedangkan penerima hibah harus ada pada saat hibah dilangsungkan, obyek hibahnya harus punya pemberi hibah, sesuatu yang kepemilikannya dihalalkan dalam agama dan disertai ijab dan kabul untuk syarat sahnya hibah. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan hibah yang telah dilakukan dalam kasus di atas tetap sah untuk 1/3 (sepertiga) bagian dan 213 (duapertiga) batal demi hukum, sehingga konsekuensi yuridisnya penerima hibah harus mengembalikan 2/3 (duapertiga) bagian untuk dibagikan kepada para ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Hibah (bequest) is gift bestowed by a person to another party, carried out when the person is still living, and the implementation of hibah is usually done during the time the person making the bequest is still alive. In writing this thesis a bequest case will be investigated of the greater part of property by an adopting parent to his adopted children. This case has drawn the attention of the writer for study, because based on the Compilation of Islamic Law Article 210 paragraph (1), a bequest is limited to at the most 1/3 (one third) of the property owned. Afterwards a dispute arose between the adopted children, receivers of the bequest and the legal heirs after the person who had made the bequest had passed away, and the legal heirs claimed their rights by submitting a suit to the Religious Court of Cimahi, Bandung. The judge decided to grant the plaintiffs' request.
The main problems to be discussed in this thesis are: 1) How does Islamic law regulates hibah of the greatest part of the property of a parent to his I her adopted child? 2) Is the decision taken by the Supreme Court of the Republic of Indonesia of January 30, 2001, Number 342 K/AG/2000 in accord with Islamic law?
The research method applied is the juridical normative research method, focusing on literature research, in particular primary legal material, namely the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 342 /K/AG/2000, dated January 30, 2001. Islamic Law regulates on Hibah, that the person making the bequest should have reached the age of 21 years, has a sound mind, and without any pressure is allowed to bequest at the most 1/3 (one third) of his / her property to another person or institute in front of 2 (two) witnesses, while the bequest receiver should be present during the bequest; the object of bequest should have a person making the bequest, something which ownership is authorized by religion and the bequest should be accompanied by ijab kabul (consent) as a legal prerequisite of the bequest. That the Supreme Court of the Republic of Indonesia has decided that the bequest carried out in this case remains legal for 1/3 (one third) part, while 2/3 (two third) part is void according to law, so that as a juridical consequence the bequest receivers have to return 2/3 (two third) part for division to the legal heirs, is conform the stipulations of Islamic law."
2007
T19510
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isma Januarti
"Didalam lingkungan kita, biasanya kehidupan berkeluarga yang lengkap terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Hal ini merupakan dambaan dari setiap orang. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mempunyai anak atau sebaliknya tidak semua anak beruntung memiliki orang tua yang dapat memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi kehidupan seorang anak. Terhadap orang tua yang tidak mempunyai anak, maka dapat mengangkat atau memelihara anak yang dapat memberikan arti bagi kelangsungan hidup atau pemeliharaan orang tua tersebut di hari tuanya.
Dalam penelitian ini, istilah anak angkat yang dimaksud adalah anak yang dipelihara, dinafkahi, diberi pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri. Kemudian bila dihadapkan dengan norma hukum agama Islam yang tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, maka tentulah akan menimbulkan kesulitan bagi anak angkat tersebut, atau bisa mengakibatkan anak tersebut menjadi terlantar. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan dan akibat hukum pengangkatan anak dalam Islam, kedudukan dan hak mewaris dari anak angkat dan ahli waris lain yang merupakan keluarga dari pewaris, dan peranan Notaris dalam pembuatan akta wasiat bagi anak angkat.
Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang langsung didapatkan dari masyarakat dan data sekunder yang diperolah dari bahan kepustakaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat wajibah merupakan jawaban dari permasalahan dalam urusan warisan anak angkat. Lembaga wasiat wajibah dijadikan salah satu bagian dari hukum positif di Indonesia dan secara khusus ditegaskan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak istimewa pada anak angkat dan orang tua angkat, tapi Kompilasi Hukum Islam tetap mendudukkan anak angkat dan orang tua angkat di luar kelompok ahli waris sebagaimana diatur dalam fikih waris.
Penentuan bagian dari wasiat wajibah tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan dan pelaksanan wasiat wajibah harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan. Notaris dalam hal melaksanakan kewajibannya untuk memberikan penyuluhan dalam bidang hukum, merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan penerapan pasal tersebut. Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat lebih jauh peranan Notaris dalam hal pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat dan perlindungan hak-hak kewarisan bagi ahli waris lainnya
In our environment, usually, a complete family shall consist of father, mother and children. This is what every one is wishing for. Unfortunately, not all family is able to have children or, otherwise, not all children are lucky enough to have parents that can give wealth, both physically and spiritually for the child's life. For parents who do not have children, they may adopt or take care of children that can give a meaning for the persistence of life or take care of them in their old days.
In this research, the term 'adopted child' shall mean a child whom is taking care of, given money, educated until he/she is grown-up and independent. If we are faced by Islamic norm that prohibits right to inherit for adopted child, this, of course will cause a problem for the adopted child, or he/she becomes neglected. The problems discussed in this research are the rules and legal consequence of child adoption under Islamic Law, the position and right to inherit of adopted child and other heirs whom are family of the testator and role of Notary in making the deed of testament for adopted child.
This research uses the methodology of normative research and type of data used in the research is a primary data obtained directly from the society and secondary data obtained from literature. Therefore, it can be concluded that Wajibah testament is the answer of the problem of inheritance. The body of Wajibah testament becomes part of positive Law in Indonesia and specially addressed in Article 209 of Islamic Law Compilation, that gives a special right for adopted child and adopted parents. Nevertheless, Islamic Law Compilation still puts the position of adopted child and adopted parents outside the group of heirs as regulated in Mawarits Fiqh.
And determination of the portion of Wajibah testament shall not exceeds one third of the property and that the implementation of Wajibah testament shall be based on the principle of fairness and balance. A Notary, in carrying-out its duty to give legal information, becomes one of the facilities to socialize the implementation of such provision. This research also aims to see further role of Notary in sharing Wajibah testament for adopted child and protection of rights to inherit for other heirs.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Isma Januarti
"Didalam lingkungan kita, biasanya kehidupan berkeluarga yang lengkap terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Hal ini merupakan dambaan dari setiap orang. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mempunyai anak atau sebaliknya tidak semua anak beruntung memiliki orang tua yang dapat memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi kehidupan seorang anak. Terhadap orang tua yang tidak mempunyai anak, maka dapat mengangkat atau memelihara anak yang dapat memberikan arti bagi kelangsungan hidup atau pemeliharaan orang tua tersebut di hari tuanya.
Dalam penelitian ini, istilah anak angkat yang dimaksud adalah anak yang dipelihara, dinafkahi, diberi pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri. Kemudian bila dihadapkan dengan norma hukum agama Islam yang tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, maka tentulah akan menimbulkan kesulitan bagi anak angkat tersebut, atau bisa mengakibatkan anak tersebut menjadi terlantar. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan dan akibat hukum pengangkatan anak dalam Islam, kedudukan dan hak mewaris dari anak angkat dan ahli waris lain yang merupakan keluarga dari pewaris, dan peranan Notaris dalam pembuatan akta wasiat bagi anak angkat.
Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang langsung didapatkan dari masyarakat dan data sekunder yang diperolah dari bahan kepustakaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat wajibah merupakan jawaban dari permasalahan dalam urusan warisan anak angkat. Lembaga wasiat wajibah dijadikan salah satu bagian dari hukum positif di Indonesia dan secara khusus ditegaskan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak istimewa pada anak angkat dan orang tua angkat, tapi Kompilasi Hukum Islam tetap mendudukkan anak angkat dan orang tua angkat di luar kelompok ahli waris sebagaimana diatur dalam fikih waris.
Penentuan bagian dari wasiat wajibah tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan dan pelaksanan wasiat wajibah harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan. Notaris dalam hal melaksanakan kewajibannya untuk memberikan penyuluhan dalam bidang hukum, merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan penerapan pasal tersebut. Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat lebih jauh peranan Notaris dalam hal pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat dan perlindungan hak-hak kewarisan bagi ahli waris lainnya.

In our environment, usually, a complete family shall consist of father, mother and children. This is what every one is wishing for. Unfortunately, not all family is able to have children or, otherwise, not all children are lucky enough to have parents that can give wealth, both physically and spiritually for the child's life. For parents who do not have children, they may adopt or take care of children that can give a meaning for the persistence of life or take care of them in their old days.
In this research, the term 'adopted child' shall mean a child whom is taking care of, given money, educated until he/she is grown-up and independent. If we are faced by Islamic norm that prohibits right to inherit for adopted child, this, of course will cause a problem for the adopted child, or he/she becomes neglected. The problems discussed in this research are the rules and legal consequence of child adoption under Islamic Law, the position and right to inherit of adopted child and other heirs whom are family of the testator and role of Notary in making the deed of testament for adopted child.
This research uses the methodology of normative research and type of data used in the research is a primary data obtained directly from the society and secondary data obtained from literature. Therefore, it can be concluded that Wajibah testament is the answer of the problem of inheritance. The body of Wajibah testament becomes part of positive Law in Indonesia and specially addressed in Article 209 of Islamic Law Compilation, that gives a special right for adopted child and adopted parents. Nevertheless, Islamic Law Compilation still puts the position of adopted child and adopted parents outside the group of heirs as regulated in Mawarits Fiqh.
And determination of the portion of Wajibah testament shall not exceeds one third of the property and that the implementation of Wajibah testament shall be based on the principle of fairness and balance. A Notary, in carrying-out its duty to give legal information, becomes one of the facilities to socialize the implementation of such provision. This research also aims to see further role of Notary in sharing Wajibah testament for adopted child and protection of rights to inherit for other heirs."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T26259
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adilah Nursilmi Hia
"Akta wasiat (testament acte) merupakan suatu pernyataan kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia dan menentukan apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewarisan hanya dapat terjadi dalam hubungan darah dan perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat anak angkat, maka anak angkat tersebut tidak berhak mendapat harta peninggalan pewasiat kecuali diberikan kepadanya hibah wasiat. Hibah wasiat (legaat) adalah meninggalkan warisan dalam wasiat dengan menunjuk orang tertentu untuk mewarisi barang tertentu. Namun dalam pemberian hibah wasiat, harus memperhatikan kepemilikan objek hibah wasiat tersebut dan hibah wasiat kepada anak angkat dipastikan tidak melebihi bagian mutlak ahli waris (legitieme portie) sebagaimana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengangkatan anak baru sah apabila telah memenuhi prosedur menurut peraturan perundang-undangan dan harus dengan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama.
Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan akta wasiat agar mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sempurna yaitu dengan mentaati peraturan perundang-undangan terkait terutama pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Akibat hukum dari kelalaian notaris dalam membuat akta wasiat, akta wasiat tersebut batal demi hukum. Sedangkan pengangkatan anak yang tidak dilakukan dengan putusan pengadilan, adalah tidak sah.

Testamentary is a declaration of one's will to be done after he died and determine what is happening with their wealth after death. Inheritance can only occur in the blood relationship and marriage. If in a marriage there is an adopted child, the adopted child is not entitled to inheritance except with grant probate. Grant probate is to leave a legacy in the will to appoint a specific person to inherit a particular item. But it should pay attention to the ownership of the grants object and certainly a testament to the adopted child does not exceed an absolute part of the heir (legitieme portie) as in the Civil Code. Adoption of child is valid if they have complied the legislation and must be approved of the Chairman of the Court or the Religious Court.
Notary has a very important role in making a will deed by complying with the relevant legislation, especially article 16 of Law office of Notary. This study uses normative legal research with case studies District Court No. 80 /Pdt.G/2013/PN.Bdg. The legal consequences of the negligence of the notary deed in making a will, the deed will be null and void. While adoption is not done by the court decision, was invalid.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45903
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sartika Sari Dewi
"Dalam setiap perkawinan pada masyarakat, tak jarang pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan. Maka dari itu, mereka melakukan pengangkatan anak. Namun, hingga saat ini belum terdapat unifikasi peraturan terutama dalam bidang waris sebagai akibat hukumnya. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam aturan dari Hukum waris perdata barat dan hukum waris adat yang dimana kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum positif waris yang sama – sama mengikat dan berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kedudukan dan hak anak angkat mengenai hal mewaris serta hak yang diperoleh anak angkat dalam pembagian waris keluarga ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum adat, khususnya adat batak toba dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan terhadap kedua aturan hukum waris yang berbeda ini menimbulkan masalah dalam pengangkatan anak di Indonesia, khususnya mengenai dampak terhadap hak waris anak angkat tersebut.

In every marriage in society, it is not uncommon for a married couple to be unable to obtain offspring. Therefore, they adopt a child. However, until now there has been no unification of regulations, especially in the field of inheritance as a legal consequence. There are similarities and differences in the rules of Western civil inheritance law and customary inheritance law, which are both part of positive inheritance law that are equally binding and applicable in Indonesia. This research aims to discuss the position and rights of adopted children regarding inheritance and the rights obtained by adopted children in the distribution of family inheritance from the perspective of civil law and customary law, especially Batak toba custom with normative juridical research methods. The results of this study conclude that these two different inheritance law rules cause problems in the appointment of children in Indonesia, especially regarding the impact on the inheritance rights of the adopted child."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hafiya Karimah
"Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan masyarakat, hukum tentang pengangkatan anak juga mengalami pembaharuan. Berawal dari Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 hingga Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini mencakup tata cara, syarat, hak dan kewajiban, serta peraturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menyinggung mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak. Sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan konsekuensi lain yang timbul dikarenakan tidak sesuainya penerapan atau penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Tentang bagaimana alur pembatalannya, siapa saja yang dapat membatalkannya, serta alasan yang dapat digunakan dalam pembatalan juga belum diatur. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, Penulis akan memfokuskan pada digunakannya perubahan perilaku anak angkat sebagai alasan diajukannya pembatalan penetapan pengangkatan anak, dengan menganalisis putusan-putusan terkait.

As time goes by and society develops, the law on child adoption has also undergone reforms. Starting from Staatsblad Number 129 of 1917 to Child Protection Law Number 35 of 2014. This includes procedures, requirements, rights and obligations, and regulations on the implementation of child adoption. However, until now there is no legislation that regulates or mentions the annulment of child adoption decisions. Therefore, there is a legal vacuum that causes other consequences that arise due to the incompatibility of the application or enforcement of laws and regulations. The flow of the cancellation, who can cancel it, and the reasons that can be used in the cancellation have not been regulated. Therefore, in this thesis, the author will focus on the use of changes in the behavior of adopted children as a reason for the annulment of the determination of child adoption, by analyzing related decisions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Angky Anggia Ayu
"Norma mengenai pengangkatan anak yang diatur baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 yang memuat bahwa proses pengangkatan anak harus melalui proses penetapan pengadilan, maupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1413K/Pdt/1988 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa untuk menentukan status anak angkat bukan dilihat hanya dari formalitas pengangkatan anak, tetapi juga dilihat dari bagaimana realita pemeliharaan anak angkat tersebut oleh orang tua angkatnya, tampak saling bertentangan dan tidak sejalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yurisprudensi dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu setelah dilakukan pengumpulan data sekunder. Selanjutnya penelitian ini ditulis dalam bentuk deskriptif analitis. SEMA memiliki daya ikat yang berlaku hanya kepada institusi internal sebagai pedoman dalam memutus perkara. Sedangkan yurisprudensi apabila diterapkan dalam putusan hakim dalam kasus yang serupa, menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi dan memiliki daya ikat dan memaksa untuk dilaksanakan bagi masyarakat, kekuatan mengikat yurisprudensi lebih kuat apabila dibandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan JP sebagai anak angkat jika berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 adalah tidak sah sedangkan jika berdasarkan yurisprudensi Nomor 1413K/Pdt/1988 adalah sah. Sedangkan kekuatan hukum Surat Pernyataan Penyerahan dan Pengakuan Anak hanya dapat dimaknai sebagai alat bukti yang masuk ke dalam Akta Autentik yang terdapat dalam Buku Ke 4 KUHPerdata.

The norms concerning adoption process are regulated both in the Supreme Court Letter (SEMA) No.6 of 1983, which states the adoption process must go through a court decision process, and in the Supreme Court Jurisprudence No. 1413K/Pdt/1988 which states that to determine the status of an adopted child is not seen only from the formalities of adoption of the child, but also from the reality how the adopted parents take care of the child, appears to be contradictory and inconsistent. The research will analyze the position of the jurisprudence in the context of the High Court of the Field Decision Number 324/Pdt/2020/PT MDN 2020. This research was carried out using doctrinal law research methods. The data analysis method used in this research is qualitative and uses secondary data collection. Furthermore, this research is written in a descriptive form. SEMA has a binding power that only applies to internal institutions as a guideline in settling matters. Whereas jurisprudence, when applied in judgments for similar cases, becomes a law to be obeyed and has binding power and force to be enforced for the public, the binding force of jurisdiction is stronger when compared to SEMA. In this research it can be concluded that the position of JP as an adopted child if based on SEMA No. 6 of 1983 is invalid while based on jurisprudence Number 1413K/Pdt/1988 is valid. Whereas the legal force of the Declaration of Surrender and Confession of Child can only be interpreted as evidence which is included in the authentic deed based on the Fourth Book of the Indonesian Civil Code. "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid Eunike Mangi
"Fakta yang sering terjadi dalam masyarakat adalah akibat hukum karena tidak
didaftarkannya jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, serta sering terjadi penarikan paksa dari lembaga pembiayaan terhadap barang jaminan fidusia yang ada pada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan upaya perlindungan hukum konsumen ketika PT.ASF sebagai Lembaga jaminan fidusia menggunakan pihak ketiga (debt collector) dan menarik paksa barang jaminan fidusia terhadap Tuan H. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang ditinjau dari sudut penerapannya yang berfokus masalah (problem focused research), jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia adalah sama kuatnya dengan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Terhadap penarikan paksa barang jaminan fidusia yang menggunakan pihak ketiga adalah perbuatan melawan
hukum dan bertentangan dengan PMK No.130/PMK.010/2012 Pasal 4 yang menyatakan bahwa Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Apabila terjad pengambilan paksa barang yang menjadi objek jaminan ditengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkan ke pihak kepolisian.

Facts that often occur in society are legal consequences due to the absence of fiduciary collateral by financial institutions, also frequent forced withdrawals from financing institutions of fiduciary collateral goods which is belong to the consumers. This study
aims to determine the legal consequences of fiduciary collateral that are not registered at
the Fiduciary Registration Office and consumer legal protection efforts when PT. ASF as
a fiduciary collateral institution uses a third party (debt collector) and forcibly withdraws
fiduciary collateral against Mr. H. This study uses normative juridical method with the
typology studied in terms of its application which focuses on problems (problem focused
research), the type of data used is secondary data with qualitative data analysis methods.
Based on this research, the key is that the imposition of fiduciary collateral made with a
notary deed and at the fiduciary registration office is as strong as the court decision and
has executive power. Forcing parties to guarantee a fiduciary using a third party is an act
against the law and contrary to PMK No. 130/PMK.010/2012 Article 4 which states that
the withdrawal of objects guaranteeing a fiduciary in the form of a motor vehicle by a
finance company must fulfill the provisions and requirements as stipulated in the law
regarding fiduciary collateral and has been agreed upon by the parties in the motor vehicle
financing agreement. If forcibly taking goods that are the object of collateral in the middle
of the road, the consumer must refuse and can report it to the police.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>