Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul "PEMENUIIAN HAK ATAS RASA AMAN DAN BEBAS DART KETAKUTAN DALAM PELAKSANAAN ADMISI DAN ORIENTASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA JAKARTA". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, bahwa tahap admisi dan orientasi narapidana merupakan fase kritis yang menentukan keberhasilan pembinaan narapidana sehingga diperlukan pemenuhan hak-hak asasi narapidana.Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas HA Jakarta dengan metode penelitian kualitatif. Beranjak dari latar belakang di alas, rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Apakah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta merasa terpenuhi hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan selama masa admisi dan orientasi; (2) Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak alas rasa aman dan bebas dari ketakutan selama masa admisi dan orientasi narapidana. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, metoda pengolahan data yang dilakukan mengarah pada metode deskriptif eksplanatory.Hasil penelitian menunjukan bahwa selama dalam pelaksanaan admisi dan orientasi, hak narapidana atas rasa aman dan bebas dari ketakutan belum terpenuhi. Adapun faktor yang menghambat pemenuhan hak atas rasa aman itu adalah kondisi over crowded, emosi narapidana yang labil, tidak memadainya kualitas pengetahuan dan pemahaman petugas terhadap hak asasi manusia, punish and reward yang kurang ditegakan, dan prosedur pengaduan yang panjang.Memperhatikan hasil penelitian tentang kondisi aktual pemenuhan hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan dalam pelaksanaan admisi dan orientasi narapidana maka perlu dilakukan pengurangan isi lembaga pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia terhadap petugas lembaga pemasyarakatan, penerapan sanksi yang tegas dan terukur, menyederhanakan prosedur penyampaian keluhan

---

ABSTRACT

The title of this research is THE FULFILLMENT OF SECURE AND FREE FROM FEAR RIGHTS OF INMATES ON THE ADMISSION AND ORIENTATION STAGE IN CLASS IIA NARCOTICS CORRECTION INSTITUTION - JAKARTA". The background reason why author decide to choose this title is based on empirical and theoretical studies, that the stage of admission and orientation of inmates is a critical phase in which decides the success of inmates' treatments. In this stage, the fulfillment of human rights for inmates is a necessity.

The locus of research is taken in Class HA Narcotics Correction Institution by using qualitative research method. Based on the background above, the construction of problems which developed are: (1) Do the inmates in Class IIA Narcotics Correction Institution feel that the rights of secure and free from fear has been fulfilled in the admission and orientation stage?. (2) Define the factors that become obstacles in order to fulfill the rights of secure and free from fear on the admission and orientation stage. In case of finding the answer of those research questions, the data processing method directed to explanatory descriptive method.

The result of research shows that during the admission and orientation stage the rights of secure and free from fear of inmates have not fulfilled yet. However, some factors which become obstacles in fulfillment of the rights of secure are: over crowding condition, instability of inmates emotions, the limitation of human rights knowledge and understanding of officers, punishment and reward norms are not promoted in every aspect of admission and orientation stage, and a long complain procedure.

Focusing on the research result about the actual situation in rights secure and free from fear fulfillment of inmates on the admission and orientation stage, several methods shall be taken such as: decreasing the amount of inmates in correction institution, training and education of human rights for officers, implementation of strict and reliable punishment, and simplify the complain procedure."

"Latar belakang. Saat pandemi COVID-19 terjadi, penderita asma dianggap memiliki peningkatan risiko infeksi terhadap COVID-19. Timbul pertanyaan apakah persiapan khusus terhadap kondisi klinis yang berat mungkin dibutuhkan bagi pekerja di lokasi terpencil. Objektif. Studi ini berusaha menjawab apakah terdapat peningkatan risiko perawatan intensif (Intensive Care Unit/ ICU) pada pekerja dengan COVID-19 yang memiliki riwayat asma. Metode. Pencarian literatur dilakukan melalui database PubMed, Scopus dan ProQuest, serta pencarian manual. Kriteria inklusi adalah tinjauan sistematis, studi kohort, studi retrospektif, studi cross sectional, COVID-19, asma, dan ICU. Kemudian dilakukan telaah kritis terhadap lietratur berdasarkan Center of Evidence-Based Medicine, Oxford University, Critical Appraisal for Prognostic Studies and Systematic Reviews. Hasil. Tiga studi tinjauan sistematis dan tiga studi kohort retrospektif ditemukan. Tinjauan sistematis oleh Sunjaya, et al. (2021) dan Husein, dkk. (2021), serta studi kohort retrospektif oleh Calmes, MD, et al. (2021) menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada risiko perawatan di ICU untuk penderita asma dibandingkan non-asma (RR 1.19; CI 95%: 0.93 – 1.53; p= 0.16), (RR= 1.64, 95%CI = 0.67-3.97; p=0,27), dan (OR = 1,4 (95% CI = 0,64-3,2); p = 0,39). Tinjauan sistematis oleh Liu (2021), menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam prevalensi asma antara pasien ICU dan non-ICU (RR, 1,19; 95% CI, 0,92-1,54; P = 0,17; I2 = 48,6%;). Studi kohort oleh Choi, et al (2020) menunjukkan bahwa asma bukan merupakan faktor prediktif masuknya ICU pada pasien COVID-19 (OR 0,656 (95%CI= 0,295 – 1,440); nilai p =0,302). Sebaliknya, studi kohort oleh Jin, MMed, et.al (2020) menunjukkan bahwa pasien COVID-19 dengan asma memiliki proporsi masuk ICU yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Kesimpulan. Pekerja COVID-19 dengan asma tidak memiliki risiko masuk ICU yang lebih tinggi.

---

Background. As the COVID-19 pandemic occurs, those with asthma were thought to have an increased risk of infection. Question arisen whether special preparation for severe clinical outcomes might be needed for remote site workers. Objective. The study sought to answer whether an increased risk of an ICU admission for COVID-19 patients among workers who have a history of asthma exist. Method. A literature search was conducted through PubMed, Scopus and ProQuest databases, as well as hand searched. The inclusion criteria were systematic review, cohort study, retrospective study, cross sectional study, COVID-19, asthma, and ICU. Then, they were critically appraised based on Center of Evidence-Based Medicine, Oxford University, Critical Appraisal for Prognostic Studies and Systematic Reviews. Result. Three systematic review studies and three retrospective cohort studies were found. Systematic reviews by Sunjaya, et al. (2021) and Hussein, et al. (2021), also retrospective cohort study by Calmes, MD, et al. (2021) showed no significant difference in risk requiring admission to ICU for asthmatic compared to non-asthmatic (RR 1.19; CI 95%: 0.93 – 1.53; p= 0.16), (RR= 1.64, 95%CI = 0.67-3.97; p=0.27), and (OR = 1.4 (95% CI = 0.64-3.2); p =0.39), respectively. Systematic review by Liu (2021), showed no significant difference in asthma prevalence between ICU and non-ICU patients (RR, 1.19; 95% CI, 0.92-1.54; P =0 .17; I2 = 48.6%;). Cohort study by Choi, et al (2020) showed asthma was not a predictive factor for ICU admission in COVID-19 patients (OR 0.656 (95%CI= 0.295 – 1.440); p value =0.302). Contrary, cohort study by Jin, MMed, et.al (2020) showed that COVID-19 patients with asthma had a higher proportion of ICU admission than those who do not have. Conclusion. COVID-19 workers with asthma does not have a higher risk of ICU admission."

"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1984 dari sistem Official Assesment menjadi sistem Self Assesment. Dengan sistem Self Assesment pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaa.i, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Namun dalam perkembangannya dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus dilakukan tindakan antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Penagihan pajak masih belum efektif dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis telah diterbitkan apabila pcnanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi kenyataannya seringkali kurang mendapat perhatian oleh wajib pajak. Segala tindakan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak baik pajak-pajak pusat maupun pajak-pajak daerah haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang timbul adalah untuk mengetahui surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa berpengaruh dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa memiliki pengaruh yang dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji bagaimana hubungan dan sejauhmana pengaruh dari variable-variabel surat teguran dan surat paksa terhadap variabel pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap data yang meliputi laporan dan proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setia Budi Satu.Kesimpulan dari penelitian ini antara lain : surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan kepada wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, secara umum kesadaran wajib pajak di wilayah KPP Setiabudi Satu masih rendah, terbukti setiap tahun wajib pajak menunggak relatif tinggi. Saran yang diberikan adalah selalu melakukan evaluasi terhadap efektifitas poly tagihan yang telah diterapkan, sehingga dapat ditemukan rumusan model penagihan yang strategis dan dapat menekan angka wajib pajak penunggak dari tahun ke tahun; serta untuk mempengaruhi kesadaran pajak para wajib pajak selain pelayanan prima perpajakan juga penyuluhan melalui pendidikan pajak.

---

Indonesia Taxing System has changed in 1984 from Official Assessment System to Self Assessment system. Because of Self Assessment system government give a full of trust to tax obligator , in order to account, to pay and to report herself/himself taxing obligation. In this case, the government, especially Directorate General of Tax, as suitable with its function obligate to execute, to guide, to serve, to monitor and the application of taxing sanction to taxing obligation execution of tax obligator based on decided regulation in tax laws regulation. Unfortunately in its development year to year , delay payment of tax is not decrease yet, but it is increasing so such matter must be done anticipation action in order to decrease of delay payment of tax. The addiction of tax is still not effective yet , because it is done without enforcement regulation. Admission letter, remaining letter or other same kind of letter have been published if tax obligator is not pay of its tax yet to the date line of the payment, but in the fact it is not often have paid attention by the tax obligator. All of action for tax addiction as the effort of the payment of addiction of tax both government taxes and local government taxes must be done based on valid laws regulation

The problem that arise is in order to know of admission letter and enforcement letter that be published have a significant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator or is the publishing of enforcement letter factor have dominant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator The purpose of this research is in order to analyze the admission letter and enforcement letter that be published have significant execution of delay payment of tax by tax obligator. Method that be used in this research hypothesis testing research method and exploration research) , This research meant in order to know and to test how the connection and how far the influence of admission letter and enforcement letter variables to execution of delay payment of tax by tax obligator. Data collection technique uses dictum research and field research to data that consist of report and tax addiction process that be done by Tax Service Office Jakarta Setia Budi Satu

The conclusion of this research namely: admission letter and enforcement letter that be sent to tax obligator have a significant influence to the payment of tax addiction by tax obligator., in general consciousness of tax obligator in KPP Jakarta Setia Budi Satu territory is still low, it is proved every year, tax obligator delay the payment high relatively The advice that given is always evaluate to addiction pattern effectively that have been applied, so it can be found strategic addiction model formula and can push the numeric of addiction of tax obligator year to year and also to influence consciousness of tax for tax obligator beside taxing primary service and also illumination through tax education."

"The development of wireless communication technology Beyond 3G (B3G) requires the flexibility both access technology and user terminal to meet the demand of the service needs which grow...."

"Skripsi ini membahas mengenai pelayanan pasien di unit admisi rawat inap RSUD Budhi Asih pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan pasien rawat inap di unit admisi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian didapat bahwa pelayanan pasien di admisi rawat inap masih belum optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, faktor utamanya yang mempengaruhi adalah dari faktor manusia. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu meningkatkan pelayanan di admisi rawat inap yang terkait dengan berbagai faktor diantaranya yaitu SDM, SOP, cara pembayaran pasien, tahap pra admisi, dan tahap admisi.

---

The focus of this study is to explain deeply about customer service at inpatient admission unit RSUD Budhi Asih on 2009. The purpose of this study is to describe about service performing inpatient at admission unit. This research is qualitative descriptive. Observational result had been got that service performing at admission unit in not optimally yet, it?s caused factor sort that mutually concerning, the prime factor regards in man factor. Result observationally to suggest that needs to increase service at inpatient admission unit that correlates with factor sort such as: human resources, Standard Operational Procedure (SOP), patients paying tricks, phase pre admission and admission phase."

"ABSTRAK Latar Belakang: Aritmia selama perawatan merupakan komplikasi yang sering terjadi pada pasien sindrom koroner akut (SKA) sehingga dibutuhkan identifikasirisiko secara dini. Tujuan: Mengetahui insidens pasien SKA yang mengalami aritmia selamaperawatan dan mengetahui pengaruh hiperglikemia admisi terhadap kejadianaritmia selama perawatan pasien SKA. Metode: Studi kohort retrospektif ini menggunakan rekam medik pasien SKA yangdirawat di ICCU RSPUN dr. Cipto Mangunkusumo dalam periode 1 Januari-31Desember 2014. Hiperglikemia admisi didefinisikan sebagai kadar gula darahadmisi >140 mg/dL. Kejadian aritmia selama perawatan meliputi aritmia atrium,takikardia supraventrikular, blok AV derajat tinggi, dan aritmia ventrikel, yangdiidentifikasi dalam tujuh hari pertama perawatan. Hasil: Terdapat 232 subjek pada penelitian ini. Prevalensi hiperglikemia admisiadalah 50,43%. Insidens pasien SKA yang mengalami aritmia selama perawatanadalah 21,55% (IK 95% 16,26-26,84). Analisis bivariat menunjukkanhiperglikemia admisi terkait dengan peningkatan risiko aritmia selama perawatan(RR 1,747; IK 95% 1,042-2,930). Tidak terdapat hubungan yang bermakna antarajenis SKA, diabetes melitus (DM), obesitas, dan hipertensi dengan kejadian aritmiaselama perawatan. Analisis multivariat menunjukkan OR hiperglikemia admisisetelah penyesuaian adalah 2,852 (IK 95% 1,351-6,024), dengan variabel perancuDM. Simpulan: Insidens pasien SKA yang mengalami aritmia selama perawatan adalah21,55%. Hiperglikemia admisi dapat meningkatkan risiko kejadian aritmia selama perawatan pasien SKA.ABSTRACT Background: The in-hospital arrhythmias complicating acute coronary syndrome

(ACS) is a common complication, and its ealy risk identification is urgently needed.

Aim: to determine the incidence of in-hospital arrhythmia complicating ACS and

to determine the influence of HA on in-hospital arrhythmia complicating ACS.

Methods: a retrospective cohort study was conducted using secondary data from

medical records of patients with ACS who were admitted to ICCU RSCM between

January 1st-Desember 31st, 2014. Hyperglycemia at admission was defined when

the blood glucose level at admission was >140 mg/dL. The in-hospital arrhythmias

were observed during the first seven days of hospitalization.

Result: there were 232 subjects. The prevalence of HA WAS 50.43%. The

incidence of in-hospital arrhythmias was 21.55% (95% CI 16.26-26.84). In

bivariate analysis, there was significant association between HA and in-hospital

arrhythmia (RR 1.747; 95% CI 1.042-2.930). There were no significant relationship

among the type of ACS, diabetes mellitus (DM), obesity, and hypertension, with

the influence of HA on in-hospital arrhythmia. In multivariate analysis, the adjusted

OR of HA was 2.852 (95% CI 1.351-6.024), and DM was the confounding variable.

Conclusion: In-hospital arrhythmias is a common complication in patients with

ACS. Hyperglycemia at admission may increase the risk of in-hospital arrhythmia complicating ACS. ;Background: The in-hospital arrhythmias complicating acute coronary syndrome

(ACS) is a common complication, and its ealy risk identification is urgently needed.

Aim: to determine the incidence of in-hospital arrhythmia complicating ACS and

to determine the influence of HA on in-hospital arrhythmia complicating ACS.

Methods: a retrospective cohort study was conducted using secondary data from

medical records of patients with ACS who were admitted to ICCU RSCM between

January 1st-Desember 31st, 2014. Hyperglycemia at admission was defined when

the blood glucose level at admission was >140 mg/dL. The in-hospital arrhythmias

were observed during the first seven days of hospitalization.

Result: there were 232 subjects. The prevalence of HA WAS 50.43%. The

incidence of in-hospital arrhythmias was 21.55% (95% CI 16.26-26.84). In

bivariate analysis, there was significant association between HA and in-hospital

arrhythmia (RR 1.747; 95% CI 1.042-2.930). There were no significant relationship

among the type of ACS, diabetes mellitus (DM), obesity, and hypertension, with

the influence of HA on in-hospital arrhythmia. In multivariate analysis, the adjusted

OR of HA was 2.852 (95% CI 1.351-6.024), and DM was the confounding variable.

Conclusion: In-hospital arrhythmias is a common complication in patients with

ACS. Hyperglycemia at admission may increase the risk of in-hospital arrhythmia complicating ACS. "