Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baik bila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina; koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.

---

This research aimed to analyze the implementation of Health Administrator Functional Position policy at Ministry of Health office using analytical model from Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well when in accordance with the regulations. This research used qualitative method using in-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at the Ministry of Health office.

The results showed that the policy implementation of Health Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to be improved in terms of communications, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement and Adminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors; internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems."

"Sistem informasi di rumah sakit pertamina Sarong (RSPS) saat ini sudah berjalan, namun masalahnya adalah data yang ada belum dikelola dengan baik dan tidak terintegrasi, serta masih dilakukan secara manual. Sehingga mengakibatkan informasi yang dihasilkan menjadi tidak akurat dan memerlukan waktu yang relatif lama. Pengembangan Sistem Informasi Penata Rekening RSPS bertujuan untuk membangun sistem yang dapat menghasilkan keluaran berupa rincian biaya dan rekapitulasi biaya serta laporan untuk pihak manajemen yang merupakan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan penunjang untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dikembangkan juga racang bangun (prototype) Sistem Informasi Penata Rekening RSPS sebagai solusi pemecahan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan datanya berupa wawancara mendalam dan studi observasi. Adapun hasil penelitian adalah terciptanya rancang bangun (prototype) Sistem Informasi Penata Rekening RSPS dengan basis data yang berhubungan. Sedangkan uji coba rancang bangun telah dilaksanakan dengan menunjukkan keberhasilan dari operasional sistem berdasarkan indikator input, proses dan output yang telah ditetapkan.

---

Designing Information System of Pertamina Hospital Account Administrator, SorongInformation system of Pertamina Hospital Sorong (RSPS) is in progress, but data from this system not well managed and integrated yet, also aid manually collected and store, this it caused waste of time, and difficulty to produce information and also less accurate. Information system development of Account Administrator of Pertamina Sorong Hospital (RSPS) was to develop that could produce outputs as cost details and cost recapitulation and also report to the management. this became useful information to support materials management and decision making process To achieve these goals, a prototype of Information System of Account Administrator of RSPS has been built as one of the problem solving. This is a qualitative study, and the information were collected using an in-depth interview and observation methods. The result of this study is a prototype system of account administrator of RSPS with related data base. Test drive of this prototype is succeeded in system operational based on indicators such as input, process, and output setting."

"Child grooming dipandang sebagai salah satu teknik baru yang digunakan oleh pelaku grooming dalam memikat anak-anak agar bersedia untuk melakukan kegiatan seksual dengannya. Perbuatan ini dilakukan dengan unsur buaian, tipu muslihat dan/atau bujuk rayu yang lazimnya bermula dari pertanyaan-pertanyaan tentang identitas umum korban hingga kemudian berlanjut ke arah yang lebih vulgar. Dalam hal ini, platform digital hampir selalu menjadi sarana yang digunakan oleh pelaku grooming dalam menargetkan dan membujuk korbannya. Platform digital merupakan salah satu bentuk sistem elektronik yang diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektroniknya tersendiri. Oleh karena itu, ini akan menelisik lebih lanjut terkait apakah platform digital dapat bertanggungjawab secara hukum bilamana perbuatan grooming terjadi dalam sistem elektroniknya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis akan menggunakan beberapa tolak ukur mulai dari peraturan-perundang-undangan seputar penyelenggara sistem elektronik, teori pertanggungjawaban, dan konsep dari prinsip andal, aman, dan bertanggung jawab sebagaimana terkandung di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

---

Child grooming is seen as one of the new techniques used by groomers to lure children into enganging in sexual activities with them This act was carried out with elements of lulling, manipulation and/or persuasion which usually start with questions regarding the general identity of their victim which will then proceed to a much more vulgar direction. In this case, digital platforms are almost always the means used by groomers in targeting and persuading their victims. A digital platform is a form of electronic system organized by its own electronic system administrator. Therefore, this paper is to question whether digital platforms can be held liable whenever grooming acts occur in their electronic systems. To answer this question, the analysis will use several benchmarks such as laws and regulations regarding electronic system administrators, , theories on liability, and the concept of reliable, safe and responsible as contained in Article 15 of the Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)."

"Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan pelatihan struktural kepemimpinan dalam rangka pemenuhan standar kompetensi manajerial jabatanadministrator. Penyelenggaraan PKA pada 2021 di Puslatbang PKASN LAN menggunakan metode pembelajaran jarak jauh berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 2/K.1/HKM.02.3/2021 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dalam masa tatanan normal baru tahun 2021, sebagaiupaya menekan penyebaran virus Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakanpublik Edward III sekaligus mengevaluasi pembelajaran jarak jauh pada penyelenggaraan PKA. Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method), yaitu gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh pada penyelenggaraan PKA di Puslatbang PKASN LAN telah berjalan dengan baik, meskipun pada prosesnya menghadapi beberapakendala. Berdasarkan hasil penelitian ini, pembelajaran secara jarak jauh sangatmungkin diterapkan. Kendati demikian, Puslatbang PKASN LAN harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari sisi substantif, maupun dari sisi teknis pembelajaran"

"Tesis ini tentang Pengawasan Penerbitan Dokumen Kapal oleh Adpel Tanjung Priok. Perhatian utama tesis ini adalah kegiatan pengawasan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok dalam penerbitan dokumen kapal dengan fokus penelitian proses pemalsuan penerbitan dokumen kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode ethografi. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman (indepth interviewing) untuk mengungkapkan pola hubungan yang telah terjadi.Hasil penelitian dalam tesis ini menggambarkan bagaimana kegiatan pengawasan yang dilakukan di jajaran Adpel Tanjung Priok ,dalam memperankan tugas pokok dan fungsinya. Sistem dan prosedur pelayanan penerbitan dokumen kapal yang telah diatur merupakan petunjuk untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan yang dapat timbul, namun demikian tetap saja pengawasan yang tidak optimal menjadi celah timbulnya pemalsuan dokumen kapal. Proses penerbitan yang melibatkan bidang maupun seksi di jajaran Adpel Tanjung Priok serta perusahaan agen pelayaran selaku user merupakan mata rantai yang saling berhubungan satu sama lainnya. Aktifitas pengawasan yang dilakukan merupakan kunci mencegah timbulnya kerugian negara dari hilangnya pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Kantor administrator pelabuhan sebagai unit pelaksana teknis di Iingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bertugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu Iintas dan angkutan taut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar lalu lintas angkutan laut. Hubungan tata Cara kerja yang berkesinambungan digambarkan oleh peneliti dalam tulisannya yang kemudian dijadikan tolak ukur dari peran pengawasan yang berjalan selama ini. Penyimpangan yang ditemukan di jajaran organisasi pemerintahan kerapkali menjadi kendala berkembangnya organisasi tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu juga kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, oleh karena itulah pentingnya pengawasan ke dalam sebagai kunci untuk menstabilkan sistem kerja organisasi Adpel Tanjung Priok untuk mengantisipasi segala penyimpangan yang timbul. lmplikasi dari tesis ini adalah perlunya pemahaman dan pembinaan pengawasan di jajaran Adpel Tanjung Priok untuk menciptakan situasi kerja yang produktif dalam penerbitan dokumen kapal."