Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Summary: Research into the role of sovereign investments in a time of crisis is still unsatisfactory. This timely Research Handbook investigates the juridical foundation of sovereign wealth funds and investments and extends our frontier of understanding in this important area. Current research surrounding sovereign wealth funds is focused on investment flows and trends that are grounded in economics, neglecting to consider the role of law and governance in the investigation. From a legal perspective, the Handbook narrates a 'passive' side of sovereign wealth funds and state owned companies, exploring how and to what extent the legal constraints imposed by host States act as barriers to investments. Additionally, the 'active' side is also discussed and the influence of ethical principles, treaty re-negotiations and sovereign immunity practices on state investments considered. A comprehensive reference on a complex area of research, the Handbook will be a valuable addition to the library of scholars and students interested in investment law, central banks, international economics and governance

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana administrasi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah medis yang tidak sesuai dengan standar atau peraturan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif, yakni penelitian yang berdasarkan pada hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan berlaku, teori hukum konsep hukum, doktrin atau pendapat ahli dan literatur. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit terbagi menjadi limbah non medis dan limbah medis. Sebanyak 70-90% rumah sakit menghasilkan limbah non medis yang bersifat seperti limbah domestik atau rumah tangga. Sedangkan sekitar hampir 30% rumah sakit menghasilkan limbah medis yang termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun bahkan jenis tertentu termasuk dalam limbah sangat berbahaya. Meskipun prosentasenya tidak sebesar limbah non medis namun dampak yang dihasilkan sangat besar untuk lingkungan hidup seperti pencemaran. Pengelolaan limbah medis rumah sakit sudah dapat dilakukan dengan berbagai teknologi dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga, namun berbagai alasan sering kali rumah sakit tidak melakukan pengelolaan limbah medis rumah sakit. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sering kali berawal dari tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan limbah. Oleh sebab itu, perlu penerapan sanksi dengan melakukan pendekatan Command And Control (CAC). CAC merupakan campur tangan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya mulai dari penerapan standar hingga memberikan izin. Pendekatan CAC dalam penerapan sanksi disesuaikan dengan regulatory chain, dimana siklus dalam penegakan hukum lingkungan berawal dari perundang-undangan; penentuan standar; pemberian izin; kemudian penerapan; dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penerapan sanksi terhadap bentuk pelanggaran perundang-undangan, standar dan/atau izin yang diberikan.

---

ABSTRACT
The research discusses the implementation of criminal administrative sanctions against the offense medical waste management which are not in accordance with standard of the laws and rule conducted by the hospital. The research method used is normative juridical, i.e research based on written laws and regulations applied, legal theory of legal concepts, doctrine or expert opinion and related literatures. The research results concluded that waste generated by the hospital is divided into non-medical waste and medical waste. Approximately 70-90% the hospitals produce non-medical waste that is like domestic or household waste. Whereas, about nearly 30%, the hospitals produce medical waste that is included in hazardous and toxic waste materials, even certain types are included in the highly hazardous waste. Although the percentage is not as big as non-medical waste, but the resulting impact is enormous for the environment such as pollution. Medical waste management can be done with various technologies and / or cooperate with third parties, but for various reasons, often the hospitals do not conduct medical waste management. Such violations often stem from not having permission to undertake waste management. Therefore, it is necessary to apply sanctions by approaching Command And Control (CAC). CAC is a government intervention to organize its people from standard implementation to granting permission. The CAC approach in the implementation of sanctions is adjusted to the regulatory chain, where the cycles in enforcement of environmental law started from legislation; standard setting; licensing; then application; and law enforcement. Law enforcement which is referred in this study is the application of sanctions against forms of violation of legislation, standards and / or permits granted.

Abstrak :
This paper aims to discuss problematizations of discretion issue in the Administration Law 2014. Discretion is one of some discussed issues in the Administration Law which provides a legal guidance for bureaucrats to conduct their jobs. Drawing on Bacchi's WPR (What is problem represented to be?] approach to policy analysis, this paper interrogates what 'problemfs]' is (are] produced in the policy document, what presuppositions are used as arguments to support the 'problems', what left as unproblematic issue that is absence in the policy problematizations, and what effects are produced by the 'problem' representation. The paper finds out that rules and procedures are the key concepts which assumed as policy 'problems' related to discretion issue. Neglecting the certain rules and procedures will be considered as doing illegal action. Only public managers have the discretionary power or managerial discretion, but in a limited room, because of upper manager's intervention. However, this discretion policy remains an inefficient and rigid process in facing certain situation because, in exercising discretion, they have to obey certain rules and procedures. In addition, staffs do not have discretionary authority within their jobs although they might also face some certain situation which needs to make decisions.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer dalam memeriksa, mengadili dan memutus upaya keberatan Prajurit TNI atas Keputusan Tata Usaha Militer. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme proses penyelesaian sengketa tata usaha militer tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tidak berjalannya mekanisme tersebut mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum tata usaha militer di Indonesia dan berindikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan hukum acara tata usaha militer. ......This thesis aims to describe and adhere to the jurisdiction of the Military Administrative Court, in order to examine, adjudicate and decide upon the objection of the soldiers to military administrative decision. Based on the results of research shows that the mechanism for the process of settling the military administrative disputes does not work as stated in The Act Number 31 of 1997 concerning on Military Justice. The mechanism that is not work lead to injustice and legal uncertainty that has negative implications on the law enforcement of Indonesian military administrative law and violation of human rights. Therefore, it is necessary to issue a State Governance Regulation to enforce the procedural law of military administration law.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musa b. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan Nuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/- /1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988 No.84 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 20 April 1990 No.207. Dimana sebagian berasal dari tanah bekas Girik C 568 Persil 19a D.II seluas 2.338 m² tercatat atas nama H. Musa b. Tojib yang tidak pernah dijual kepada H. Abdul Azis b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah, melakukan tindak pidana: Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik,Menggunakan akta palsu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya,Menyuruh membuat surat palsu dan Menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Tesis ini difokuskan pada pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat hukum administrasi, Pejabat Tata Usaha Negara dalam membatalkan produknya, dan kewenangan BPN RI dalam menyelesaikan kasus ini. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi Preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkan produknya apabila terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yaitu sistem publikasi negatif mengandung unsur positif dimana sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lain yang merasa berkepentingan serta Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam menyelesaikan kasus tanah ini dapat melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan atau penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah.

---

ABSTRACT
This thesis discuss about the case of any objection land from the heirs of H. Musa b. Toyib against certificate issuance of Right to Build Nomr 456/Senayan, 457/Senayan, 458/Senayan on behalf PT.Graha Metropolitan Nuansa obtained based on Deed of Buy & Sell dates May 11, 1983 New No.10/-/1983/Kebayoran, Deed of Waiver Land dates October 8, 1988 Number 84 and Deed of Displacement rights and handover dates 20 April 1990 Number 207. Where is partly derived from a used land girik C 568 Persil 19a with an area of 2,338 m² D.II registered in the name of H. Musa b. Tojib who never be sold to H. Abdul Aziz b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki have been proven legally and convince guilty of committing a criminal act: Telling inserting fake information into an authentic deed, Using a fake certificate as if its contents matches the actual thing, Telling a fake letter and Using a fake letter as if the letter was authentic and not falsified. This thesis focussed on cancellation the certificate of the land because disabled administrative law, State Administrative Officials in canceling its products, and BPN RI authority. This research use method normative with a typology Prescriptive. The research concludes that State Administrative Officials may cancel its products if there are disabled in the issuance of the administrative law State Administrative decisions, It is appropriate with a system of land registration in Indonesia that is system of negative publication where certificate containing positive elements of land rights a strong evidentiary tools, not a absolute evidentiary tool because there is always possibilities being sued by the holder other parties who feel concerned well as National Land Agency of the Republic of Indonesia in resolving land cases can conduct a legal act in the form of National land or issuance of a certificate cancellation and land Rights.