Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Topik umum disertasi ini adalah administrasi pemerintahan lokal irian jaya dengan lokasi penelitian di desa Harapan-Kwamki Lama-Timika, Kabupaten Mimika. Masalah utama disertasi ini adalah corak administrasi pemerintahan lokal dalam wilayah yang didiami oleh lebih daripada satu suku bangsa. Contoh kasus yang dibahas adan ditunjukkan dalam disertasi ini adalah desa Harapan-Kwamki Lama, Kabupaten Mimika.

Hal-hal yang tercakup di dalam masalah pokok di atas adalah (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) corak politik kesukubangsaan, dan (3) program-program pembangunan serta proses pelaksanaan program-program tersebut. Dalam praksisnya, ketiga satuan permasalahan tersebut saling berkaitan secara sistemik atau holistik dan kemudian "mengada" dalam bentuk corak administrasi pemerintahan lokal. Bagian akhir inilah yang menjadi pusat perhatian dari disertasi ini, karena ia merupakan hasil dari saling hubungan antara pejabat-pejabat desa masing-masing dengan politik kesukubangsaannya dalam menginterpretasikan program-program pembangunan pemerintah dan pelaksanaan program-program tersebut serta tanggapan setiap satua etnis yang ada sebagai anggota masyarakat desa yang bersangkutan.

Untuk mengkaji masalah tadi, digunakan pendekatan kualitatif, antara lain dengan mengadakan kategorisasi konsep-konsep yang digunakan oleh masyarakat desa Harapan-Kwamki Lama. Konsep-konsep tersebut diperoleh dari informan kunci kemudian diperbandingkan dengan informasi dari informasi lain. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dikelompokkan dalam pola, tema atau kategori lalu di maknakan, dijelaskan, dan dilihat keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah di atas adalah konsep-konsep mengenai (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) kesukubangsaan, dan (3) konflik sosial. Bagian (1) berbicara tentang administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan lokal serta pemerintah lokal. Pada bagian (2) dijelaskan konsep kesukubangsaan kemudian dikaitkan dengan program-program pembangunan dari atas dan dari bawah; bagian terakhir berbicara tentang konsep, model, dan potensi-potensi dari konflik sosial.

Heterogenitas etnisitas di desa Harapan-Kwamki Lama merupakan faktor yang sangat berperan dalam mengkaji masalah di atas. Dalam bidang administrasi pemerintahan lokal, faktor tersebut memunculkan kemajemukan personal perangkat desa, sementara dalam bahasa tentang corak politik kesukubangsaan, ia menunjuk pada peran kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa lainnya (dari staf dan lini), baik sebagai pelaksana kepanjangan tangandari atasan maupun sebagai pelaksana dukungan legitimasi tradisional dari kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di desa. Hal di atas akan lebih menarik jika dilihat soal tarik-menarik kepentingan dan peranan antara kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun karena masing-masing merasa mendapat dukungan dari kelompok suku bangsanya.

Desa Harapan-Kwamki Lama dibentuk dengan tidak mengikuti konsep pemukiman menurut kebudayaan lokal. Hal tersebut berakibat terjadi konflik antarsukubangsa. Upaya untuk menghindari konflik sosial desa Harapan-Kwamki Lama dapat tercapai jika benar-benar memperhatikan kesalinghubungan antara administrasi pemerintahan lokal, program-program pembangunan, dan hakikat kesukubangsaan yang ada di desa Harapan-Kwamki Lama.

Abstrak :
Dalam GBHN, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan nasional, pemerintah membimbing, mengarahkan serta menciptakan ildim usaha yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan pemerintah saling mengisi, saling melengkapi dan saling mendukung. Hal tersebut berarti pemerintah memberikan peranan yang besar pada dunia usaha dan berupaya memberdayakan masyarakat dengan mendorong, mengembangkan pralcarsa serta kreatifitas masyarakat. Diterbitkannya UU no. 1 Tabun 1967 tentang PMA dan TJU no. 6 tahun 1968 tentang PMDN, dan serangkaian kebijakan di sektor moneter, fiskal serta perdagangan, rnerupakan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik penanaman modal. Pengaturan serta pelayanan perijinan penanaman modal bukan saja dilakukan oleh instansi di tingkat pusat saja, melainkan juga oleh instansi di daerah. Masalahnya seberapa jauh pengaturan dan pelayanan perijinan di daerah agar tetap konsisten dengan kebijakan dan tatkala pelayanan perijinan yang ditetapkan oleh pusat. Tata laksana pelayanan ijin menyangkut tata cara, prosedur dan sistem kerja pelaksanan fungsi dan tugas pemerintahan yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat waktu serta memberikan jaminan dan perlindungan pada pemohon ijin. Dengan metode penelitian deskriptif analisis dilakukan pengumpulan dan penelusuran pengaturan perijinan penanaman modal mulai dari tingkat kebijakan sampai pelaksanaan pelayanan ijin di Kabupaten Bandung unit studi kasus. Di samping itu dilakukan pula penelitian kepustakaan untuk mengungkap pandangan para pakar di bidangnya masing-masing yang relevan serta mendukung dan mempertajam penelusuran kebijakan dan pengaturan serta pelaksanaan pelayanan perijinan. Hasil penelitian dengan metode seperti diuraikan diatas, ditemukan tata laksana pelayanan ijin lokasi pembebasan tanah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah tahun 1991 dan memungut retribusi perijinan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tahun 1981 dan 1992. Prosedure dan pemungutan retribusi tersebut di atas tidak konsisten dengan kebijakan penyederhanaan perijinan yang ditetapkan oleh pusat. Hai tersebut terjadi karena Kepala Wilayah, alat pusat di daerah tidak berfungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan dalam dirinya melekat jabatan Kepala Daerah Otonom yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya lebih dominan. Disarankan mekanisme hubungan pusat dan daerah terintegratif dan optimal dalam mengendalikan dan mengawasi peraturan daerah untuk memelihara konsistensi kebijakan dan pengaturan pusat dan daerah.

Abstrak :
Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selain telah menjawab kebutuhan atas adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang hukum materiil bagi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengaturannya. Hal ini karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa Badan Pemerintahan dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara, yang mana pengaturan tersebut justru bertentangan dengan pengertian dari kerugian negara itu sendiri sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan Bidang Keuangan Negara yang menempatkan negara sebagai pihak yang menderita kerugian dalam hal terjadinya kerugian negara. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menguji kesesuaian antara norma-norma hukum yang belaku dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan Perundang-Undangan Bidang Keuangan Negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pemerintahan tidak dapat ditetapkan sebagai subyek hukum penanggung jawab atas terjadinya kerugian negara. Pengaturan tersebut cenderung tidak logis secara hukum karena mengatur bahwa Badan Pemerintahan sebagai wujud perwakilan dari negara itu sendiri dapat diminta untuk melakukan pengembalian atau pembayaran kerugian negara kepada dirinya sendiri. Dengan demikian untuk kedepannya perlu dilakukan perbaikan-perbaikan atas ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan agar sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku sebelumnya dalam Perundang-Undangan Bidang Keuangan Negara.

---

The enactment of the Law of Government Administration in addition to having answered the need for the existence of a law regulating the material law for the State Administrative Court in Indonesia has also raised its own problems on its regulation. This is because the Law of Government Administration has provided that the Government Officials may be designated as the party responsible for returning the state losses, in which the arrangement contradicts with the meaning of state losses itself as stipulated in the Laws of State Finance which places the state as a party suffering losses in the event of a state losses. This research is compiled by using normative juridical research method which aims to test the conformity between legal norms that are applied in Law of Government Administration and Laws of State Finance. The results of this research indicate that the Government Officials can not be designated as the legal subject in charge of the state losses. This regulation is tend not to be legally logical because it provides that the Government Officials as a representative form of the state itself may be required to return or pay the state losses to the state itself. Therefore, for further, it is necessary to make revisions of the provisions applicable in the Law of Government Administration to be in line with the provisions that have been applied before in the Laws of State Finance.

Abstrak :
Diskresi menjadi isu krusial karena memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau perbuatan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian negara yang berakibat pada tindak pidana korupsi. Secara sempit, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan kehendak pejabat administrasi negara yang berwenang sebagai pelengkap dari asas legalitas yang tidak mungkin diakomodir oleh undang-undang. Secara luas, diskresi dapat diartikan menjadi 3 hal yakni Pertama, sebagai kewenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD. Kedua, diskresi diartikan sebagai pengelolaan kekayaan negara, Ketiga, sebagai bentuk pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Pejabat Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan pelaksanaan Inovasi Daerah, dalam rangka pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seorang pejabat administrasi daerah dapat melakukan inovasi dimana bila tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan tidak dapat dipidana. Oleh karenanya diskresi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah seharusnya dipertimbangkan sebagai bentuk dari Inovasi Daerah. Metode penelitian tesis ini bersifat normatif yuridis dengan tipe penelitian hukum deskriptif sehingga permasalahan hukum dalam penelitian ini dapat dipaparkan berdasarkan pada hasil studi kasus. Secara singkat, hasil penelitian tesis ini, masih dipertimbangkannya prinsip dan etika sebagai bahan pertimbangan lain dalam menuntut, mendakwa, maupun memutus oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sehingga perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara. ......Discretion is a crucial issue because it provides an opportunity for abuse of authority or arbitrary actions that can cause state losses resulting in criminal acts of corruption. Narrowly, discretion is defined as the freedom of the will of the authorized state administration official as a complement to the legality principle which cannot be accommodated by law. Broadly speaking, discretion can be interpreted into 3 things: First, as the authority of Regional Government Administration Officials to manage state finances in the context of implementing the APBN or APBD. Second, discretion is defined as the management of state assets. Third, as a form of implementation of Regional Innovation by Regional Government Officials. With regard to the implementation of Regional Innovation, in the context of reforming the implementation of Regional Government, a regional administration official can make an innovation where if it does not achieve the predetermined target, it cannot be convicted. Therefore the discretion exercised by Regional Government Officials should be considered as a form of Regional Innovation. This thesis research method is normative juridical with descriptive legal research type so that the legal problems in this research can be described based on the results of the case study. In short, the results of this thesis research, principles and ethics are still being considered as other considerations in prosecuting, accusing, or making decisions by the Public Prosecutor and the Panel of Judges so that it needs to be proven first in the State Administrative Court.

Abstrak :
ABSTRAK
Potensi suberdaya alam di Nusa Tenggara Barat relatif cukup besar, terutama di sektor pertanian, kelautan, pertambangan, energi, dan pariwisata. Meskipun demikian pemanfaatannya masih sangat terbatas. Selain itu tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan prosentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat nomor tiga (3) di seluruh Indonesia.

Dalam thesis ini dikaji masalah pengembangan sumberdaya manusia sebagai suplai tenaga kerja, hubungan sikap hidup masyarakat dalam perekonomian dan implikasinya terhadap kemajuan perekonomian daerah Nusa "Tenggara Barat. Selain itu dikaji pula tingkat ketahanan wilayah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode desksiptif analitik dengan populasi wilayah dan penduduk Nusa Tenggara Barat dengan berbagai aktifitas sektor perekonomiannya, dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data; studi dokumentasi, studi literatur, kuesioner dan wawancara. Untuk mengukur kondisi ketahanan wilayah Nusa Tenggara Barat digunakan model pengembangan input yang dikembangkan oleh Wan Usman dalam hubungannya dengan output Ketahanan Nasional dimana dalam kajian ini dijabarkan kedalam ketahanan wilayah. Dalam analisis, untuk melihat signifikansi dan korelasi antar variabel digunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi (ANOVA).

Temuan kajian ini adalah: Hasil upaya pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan telah mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (strukturpendidikan) Nusa Tenggara Barat. Sejalan dengan perkembangan penduduk Nusa Tenggara Barat, maka suplai tenaga kerja meningkat dari Repelita1-V yaitu pada Repelita I sebanyak 91.879 orang dan pada Repelita V sebanyak 215.029 orang. Perkembangan suplai tenaga. kerja ini tidak semuanya dapat diserap oleh lapangan kerja sehingga pengangguran terbuka meningkat dari Repelita 1- V. Kemampuan daya serap suplai tenaga kerja tidak berbeda dari Repelita I - V, tetapi daya serap antar sektor perekonomian menunjukkan perbedaan yang berarti, dimana sektor pertanian masih dominan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Biaya yang diinvestasikan untuk menyerap satu satuan pekerja pada Repelita II - IV lebih besar bila dibandingkan dengan Repelita V. Ini disebabkan pada Repelita 11- 1V investasi pembangunan banyak pada infrastruktur sektor perekonomian (lapangan kerja). Pada Repelita V merupakan tahap pengembangan sektor lapangan kerja yang banyak menyerap suplai tenaga kerja. Walaupun pembangunan terus ditingkatkan dan prioritasnya dipertajam dari Repelita III ke RepeIita V, namun belum dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Nusa Tenggara Barat, tetapi aspek pemerataan pendapatan agak merata. Sikap hidup masyarakat Nusa Tenggara Barat antar wilayah pembangunan berbeda, namun tidak berimplikasi terhadap perilaku ekonomi, pendapatan dan penggunaan pendapatan. Perilaku masyarakat Nusa Tenggara Barat berkorelasi positif dengan jumlah anak yang disekolahkan dan jam kerja, karena pendidikan dipandang penting dalam berkarya, dan untuk memperoleh pendapatan harus bekerja keras. Kendatipun pembangunan ditingkatkan, namun hanya mampu mengangkat ketahanan wilayah Nusa Tenggara Barat sampai dengan taraf kondisi sedang. Suatu kondisi agak rawan dan perlu ditingkatkan secara terpadu.