Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, khususnya terhadap PT Sumber Niaga yang didirikan pada tahun 1983. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan waktu 2 tahun bagi perseroan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, namun tidak menetapkan sanksi apabila tidak dilakukan hal tersebut. Namun pada tahun 1998, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya hingga tanggal 7 September 1998, maka namanya dapat dipakai oleh pihak lain. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan waktu 1 tahun untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan, dengan sanksi bagi perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 tahun, dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pemerintah dalam hal ini tidak konsisten terhadap peraturan yang dikeluarkan tentang status badan hukum, pemakaian nama perseroan, serta pendaftaran perseroan seperti yang terjadi pada kasus PT Sumber Niaga, yang akan berakibat merugikan perseroan yang pada dasarnya telah memiliki status badan hukum, namun menjadi gugur statusnya dikarenakan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar.

---

ABSTRACT

This thesis mainly discusses about adjustment the article of association which regulated by Law Number 1 Year 1995 and Law Number 40 Year 2007 about Limited Liability Company and the legal consequences to the company for did not adjust the article of association, especially for PT Sumber Niaga which established at 1983. By using the method of literature research, this thesis aims to determine the regulations about adjustment the article of association and the legal the legal consequences to the company for did not adjust the article of association. Law Number 1 Year 1995 regulated that company have 2 years to adjust the article of associations, but the law didn?t rule about the consequences if the company didn?t do that. But in 1998, the government issued Government Regulation Number 26 Year 1998 on the Use of Limited Liability Company Name stating that the company which did not adjust the article of associations until September 7th 1998, the name of the company could used by another party. Law No. 40 of 2007 provide 1 year to make adjustments to the company's articles of association, with sanctions for not adjusting the company's articles of association within a period of 1 year, can be dissolved by the decision of the district court at the request of the prosecutor or interested parties. The government in this case is not consistent with the regulations issued on the status of a legal entity, the use of the company name, as well as the registration of the company as it did in the case of PT Sumber Niaga, which would be harm to the company that basically has had the status of a legal entity, but becomes void due to its status did not adjust the article of association."

"ABSTRAKUndang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkanperseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untukmenyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuanUndang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis initerdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata UsahaNegara karena tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar disebabkan adapihak lain yang sebelumnya sudah melakukan perubahan anggaran dasar PT.Tjitajam, yang mana perubahan tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. Tjitajamsebagai Penggugat. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai perananNotaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam prosespenyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan mengenai perlindunganhukum bagi pemegang saham PT. Tjitajam terhadap hasil putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN-JKT. Bentuk Penelitianyang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridisnormatif dengan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier.Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian,dapat disimpulkan bahwa Notaris sebelum melakukan perubahan anggaran dasarharus melakukan pengecekan terlebih dahulu pada Sistem Administrasi BadanHukum atas data-data perseroan yang terdapat pada perubahan anggaran dasarsebelumnya, apabila data-data tersebut cocok dengan data-data yang dimilikiNotaris, maka dapat dilanjutkan proses permohonan perubahan Anggaran Dasarke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia melalui system administrasibadan hukum, dalam hal ini peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiaadalah melakukan pengecekan apakah permohonan tersebut sudah sesuai denganpersyaratan dan tata cara permohonan untuk perubahan anggaran dasar, danapabila sudah sesuai maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiamengeluarkan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar yangditandatangani secara elektronis oleh Menteri.

---

ABSTRACTLaw No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company requires the companywhich established before the provision of the law to adjust their company'sarticles of the association to the provision of Law No. 40 of 2007. In this thesisthere is PT. Tjitajam who bring lawsuit against Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia to the StateAdministrative Court because it cannot amend its Articles of Association becausethere was another party did, which PT. Tjitajam as the plaintiff was not aware ofsuch amendment. The main problems of this thesis are about Notary's andMinistry of law and Human Rights's role in the process of the amendment to thearticles of the association of PT. Tjitajam and about the legal protection of PT.Tjitajam's shareholders to the verdict of the Jakarta's State Administrative Courtnumber 124/G/2009/PTUN-JKT. The form of research used in this thesis is anormative legal research with the data used are primary data, secondary, andtertiary. In the data processing used qualitative methods. Based on the research, itcould be concluded that before the amendment of the articles of the association,Notary, firstly has to check about the company's data on the AdministrativeSystem for Legal Entities, whether those datas are match with the datas thatNotary's have, then if so, Notary can continue the process of amendment to theMinistry of Law through Administrative System for Legal Entities, in this case,the Ministry of Law and Human Right's role is to check whether the application isalready correspond to the requirements and the procedure of the amendment to thearticles of the association, and if so, then the Ministry of Law and Human Rightswill issue the consent decree of the amendment to the articles of the associationwhich electronically signed by the Minister."