Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual agar diketahui oleh masyarakat sehingga terpenuhinya asas keterbukaan/transparency. Namun, walaupun lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan, ternyata masih terdapat permasalahan di mana Penjual memasukan kesalahan informasi foto objek ke dalam baliho sebagai tambahan pengumuman lelang yang baru diketahui oleh Pembeli setelah lelang dilaksanakan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan proses pelaksanaan lelang eksekusi dengan ketidaksesuaian informasi objek dalam baliho sebagai tambahan pengumuman lelang ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 dan tanggung jawab Pejabat Lelang serta Penjual atas lelang tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah pengumuman dalam baliho tidak mempengaruhi keabsahan proses pelaksanaan lelang eksekusi. Karena, baliho hanya merupakan tambahan pengumuman lelang bukan pengumuman lelang wajib sebagaimana dalam selebaran dan surat kabar harian. Proses lelang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun, terdapat perbuatan melawan hukum yaitu ketidaksesuaian informasi objek dalam baliho atas kesalahan Penjual yang menyebabkan kerugian sehingga diajukan gugatan oleh Pembeli. Selanjutnya, Pejabat Lelang bertanggung jawab sebatas dalam jalannya pelaksanaan lelang yang dipimpinnya dan legalitas formal subjek dan objek lelang. Penjual telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan kesalahan informasi dalam pengumuman tambahan sehingga bertanggung jawab atas gugatan perdata oleh Pembeli.

---

Auction must be preceded by auction advertisement conducted by the Seller to fulfill the transparency principle. Despite the auction has been conducted in accordance with the provisions in auction regulations, it turns out that there are still problems because the Seller attach misinformation of photo objects into the billboard in addition to the mandatory auction advertisement. This problem is known by the Buyer after the auction is held. The problems raised in this study are how the validity of auction process with incompatibility of object information in billboard as additional auction advertisement is in consideration of provisions of the Minister of Finance Regulation Number 27 of 2016 and how the responsibility of the auctioneer and the seller is. To answer the problem, the writer used normative juridical research method with explanatory research type. The result of the analysis is announcements in billboards do not affect the validity of the auction process because these advertisements are only additional to the mandatory auction advertisements in leaflets and daily newspapers. Besides, the auction process has been carried out legally in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Finance Number 27 of 2016 concerning Guidelines on Auction Implementation. However, there is incompatibility of object information in the billboard because of the Seller’s fault that causes losses so that the Buyer filed a lawsuit. In relation to this problem, the research found that the auctioneer is responsible only for the conduct of the auction led by him and for the formal legality of subject and object of the auction. Hereinafter, The Seller, who has committed an act against the law (tort) by including misinformation in additional auction advertisements, has to be responsible for civil lawsuits by the Buyer."