Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Status konservasi komodo yang berubah menjadi endangered akibat perubahan iklim menyebabkan perlunya pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim sebagai bentuk konservasi komodo di Pulau Komodo. Bentuk konservasi ditentukan berdasarkan kewenangan dan kebijakan konservasi komodo supaya strategi adaptasi perubahan iklim yang tepat dapat diimplementasikan. Kewenangan konservasi komodo berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, pelaksanaannya sendiri melibatkan pihak-pihak lain termasuk lembaga negara dan keterlibatan pihakpihak di luar pemerintahan. Sementara itu, kebijakan konservasi di Indonesia terpusat pada UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Namun, kebijakan tersebut tidak mengakomodir dampak dari perubahan iklim sehingga sulit untuk mengimplementasikan aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kawasan lindung. Untuk menghadapi perubahan iklim, kebijakan yang ideal di Pulau Komodo adalah dengan memanfaatkan ekosistem mangrove. Kewenangan utama penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim seharusnya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi pemerintah yang berwenang di wilayah implementasi aksi adaptasi perubahan iklim dan kewenangannya untuk melaksanakan pengelolaan kawasan pelestarian alam, yaitu Pulau Komodo sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo.

---

The conservation status of the komodo dragon, which has become endangered due to climate change, has led to the need to implement climate change adaptation actions as a form of komodo dragon conservation on Komodo Island. The form of conservation is determined based on the authority and policy of Komodo dragon conservation, so that appropriate climate change adaptation strategies can be implemented. The authority for the conservation of komodo dragon rests with the Ministry of Environment and Forestry based on the Law on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. However, the implementation itself involves other parties including state institutions and the involvement of parties outside the government. Meanwhile, the conservation policy in Indonesia is in the Law on Conservation of Biological Natural Resources. However, the policy does not accommodate the impacts of climate change, making it difficult to implement climate change adaptation actions into protected areas. To deal with climate change, the ideal policy on Komodo Island is to utilize the mangrove ecosystem. The main authority for preparing climate change adaptation actions should be given to the Provincial Government of East Nusa Tenggara. This is due to the role of the Provincial Government of East Nusa Tenggara as the government agency in charge in the area of implementing climate change adaptation actions and its authority to carry out the management of nature conservation areas, namely Komodo Island as part of the Komodo National Park."

"Dalam beberapa dekade terakhir, dampak perubahan iklim terus meningkat secara signifikan dan menimbulkan kerusakan pada sektor infrastruktur transportasi. Hal ini disebabkan oleh peristiwa bahaya iklim seperti banjir, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut. Salah satu daerah yang paling terdampak adalah wilayah pesisir dan perkotaan seperti Jakarta di mana bahaya iklim telah mengancam keberlanjutan pembangunan akibat rusaknya infrastruktur jalan/jembatan. Oleh karena itu, institusi tata kelola adaptif merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kapasitas lokal sekaligus beradaptasi dengan perubahan iklim di sektor infrastruktur transportasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism untuk menganalisis bagaimana institusi tata kelola adaptif dapat mendukung adaptasi jalan dan jembatan di Jakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan dan tinjauan pustaka seperti peraturan, laporan kinerja pemerintah, dan dokumen kebijakan adaptasi perubahan iklim. Hasil penelitian ini adalah bahwa institusi tata kelola adaptif telah mendukung upaya adaptasi perubahan iklim di sektor infrastruktur transportasi di Jakarta. Meskipun terdapat berbagai kebijakan yang telah diterapkan untuk mencapai ketahanan, adaptasi infrastruktur transportasi masih belum terintegrasi. Pasalnya, beberapa indikator yang dikembangkan institusi tersebut belum terpenuhi, di antaranya keterlibatan aktor yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan, tidak adanya regulasi pendanaan, insentif, dan pembelajaran institusi. Padahal itu penting untuk menghasilkan kebijakan dan regulasi adaptasi perubahan iklim melalui keterlibatan aktor yang lebih luas dan pembelajaran institusi yang baik.  Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat kerja sama yang telah terbentuk dan mengintensifkan upaya adaptasi yang konkret dan spesifik, khususnya pada infrastruktur jalan dan jembatan.

---

In recent decades, the impact of climate change has continued to increase significantly and inflict damage on the transportation infrastructure sector. This is caused by climate hazard events such as floods, extreme weather, and sea-level rise. One of the most affected areas is coastal and urban areas such as Jakarta where climate hazards have threatened the sustainability of development due to the destruction of road/bridge infrastructure. Therefore, the institution of adaptive governance is the right strategy for increasing local capacity as well as effort to adapt to climate change in the transportation infrastructure sector. This study used a post-positivism approach to analyze how the institution of adaptive governance could support the adaptation of roads and bridges in Jakarta. This research used qualitative methods through in-depth interviews with ten informants and literature reviews such as regulations, government performance reports, and climate change adaptation policy documents. The results study is that institution of adaptive governance has supported climate change adaptation efforts in the transportation infrastructure sector in Jakarta. There are various policies have been implemented to achieve resilience, but the adaptation of transportation infrastructure is still not integrated. It is because several indicators that developed the institution have not been fulfilled, such as the involvement of the multilevel actors in policymaking, the absence of funding regulations, incentives, and institutional learning. Whereas those are important to generate policies and regulations on climate change adaptation through the broader involvement of actors and good institutional learning. Therefore, the Jakarta Capital City Government needs to strengthen the cooperation that has been formed and intensify concrete and specific adaptation efforts, especially on road and bridge infrastructure."

"Dibangunnya kebijakan adaptasi perubahan iklim oleh Kementerian/Lembaga adalah sinyal positif terhadap kesadaran ancaman dan dampak perubahan iklim, namun pengalaman menunjukkan bahwa proses yang tidak optimal pada penyusunan kebijakan berakibat lemahnya implementasi. Penelitian bertujuan membangun model modal sosial untuk sebuah kebijakan pembangunan yang partisipatif. Perspektif modal sosial dimanfaatkan karena berpengaruh terhadap proses, hasil dan operasionalisasi kebijakan. Model tersebut dibangun menggunakan variabel trust, leadership dan government participation, dari 62 sampling data yang dikumpulkan melalui metode kuesioner, wawancara dan FGD. Data diolah melalui metode Statistical Analysis System, Wordle dan spider graph untuk menghasilkan kualitas korelasi antar indikator variabel. Penelitian mengkonfirmasi nilai strategis ketiga variabel dalam membangun kebijakan, dan menemukan kelompok indikator yang berkaitan dengan aliran informasi, yang berperan penting dalam implementasi strategi kebijakan. Kelompok ini dinamai variabel infrastructure. Temuan ini adalah kontribusi ilmiah penelitian terhadap model modal sosial, sekaligus pencerahan terhadap optimalisasi proses penyusunan kebijakan pembangunan yang partisipatif, koordinatif dan bersinergi seperti kebanyakan kebijakan lingkungan.Dibangunnya kebijakan adaptasi perubahan iklim oleh Kementerian/Lembaga adalah sinyal positif terhadap kesadaran ancaman dan dampak perubahan iklim, namun pengalaman menunjukkan bahwa proses yang tidak optimal pada penyusunan kebijakan berakibat lemahnya implementasi. Penelitian bertujuan membangun model modal sosial untuk sebuah kebijakan pembangunan yang partisipatif. Perspektif modal sosial dimanfaatkan karena berpengaruh terhadap proses, hasil dan operasionalisasi kebijakan. Model tersebut dibangun menggunakan variabel trust, leadership dan government participation, dari 62 sampling data yang dikumpulkan melalui metode kuesioner, wawancara dan FGD. Data diolah melalui metode Statistical Analysis System, Wordle dan spider graph untuk menghasilkan kualitas korelasi antar indikator variabel. Penelitian mengkonfirmasi nilai strategis ketiga variabel dalam membangun kebijakan, dan menemukan kelompok indikator yang berkaitan dengan aliran informasi, yang berperan penting dalam implementasi strategi kebijakan. Kelompok ini dinamai variabel infrastructure. Temuan ini adalah kontribusi ilmiah penelitian terhadap model modal sosial, sekaligus pencerahan terhadap optimalisasi proses penyusunan kebijakan pembangunan yang partisipatif, koordinatif dan bersinergi seperti kebanyakan kebijakan lingkungan.Dibangunnya kebijakan adaptasi perubahan iklim oleh Kementerian/Lembaga adalah sinyal positif terhadap kesadaran ancaman dan dampak perubahan iklim, namun pengalaman menunjukkan bahwa proses yang tidak optimal pada penyusunan kebijakan berakibat lemahnya implementasi. Penelitian bertujuan membangun model modal sosial untuk sebuah kebijakan pembangunan yang partisipatif. Perspektif modal sosial dimanfaatkan karena berpengaruh terhadap proses, hasil dan operasionalisasi kebijakan. Model tersebut dibangun menggunakan variabel trust, leadership dan government participation, dari 62 sampling data yang dikumpulkan melalui metode kuesioner, wawancara dan FGD. Data diolah melalui metode Statistical Analysis System, Wordle dan spider graph untuk menghasilkan kualitas korelasi antar indikator variabel. Penelitian mengkonfirmasi nilai strategis ketiga variabel dalam membangun kebijakan, dan menemukan kelompok indikator yang berkaitan dengan aliran informasi, yang berperan penting dalam implementasi strategi kebijakan. Kelompok ini dinamai variabel infrastructure. Temuan ini adalah kontribusi ilmiah penelitian terhadap model modal sosial, sekaligus pencerahan terhadap optimalisasi proses penyusunan kebijakan pembangunan yang partisipatif, koordinatif dan bersinergi seperti kebanyakan kebijakan lingkungan.

---

Climate change adaptation policy issued by the Ministry / Agency is a positive signal to the awareness of the threat and impact of climate change, but experience shows that the process is not optimal in the development of policies resulting in weak implementation. The research aims to develop a model of social capital for a participatory development policy. Social capital perspective utilized because the effect on the process, results and operational policies. The model was built using the variable trust, leadership and government participation, from 62 samples of data collected through questionnaires, interviews and focus group discussions. The data is processed through methods Statistical Analysis System, Wordle and spider graph to produce a correlation between the indicator variable quality. The study confirms the strategic value of the three variables in establishing policies, and find groups of indicators relating to the flow of information, which plays an important role in the implementation of the policy strategy. The group is named after the variable infrastructure. This finding is a scientific contribution to the study of social capital model, as well as enlightenment of the optimization process of participatory development policy formulation, coordination and synergy like most environmental policy."

"Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk emisi karbondioksida (CO2) telah menjadi penyebab utama dari perubahan iklim dan pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20. Ekosistem Karbon Biru (EKB), yang meliputi mangrove dan padang lamun berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebaliknya, kerusakan ekosistem ini dapat menimbulkan resiko lepasnya emisi karbon yang tersimpan kembali ke atmosfer. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi terbesar dari ekosistem tersebut, namun demikian, degradasi EKB di Indonesia yang disebabkan oleh konversi lahan dan kegiatan akuakultur kian meningkat. Sebagai kerangka pengaturan, Perencanaan Tata Ruang berperan penting untuk mengendalikan aktivitas tersebut, menimalisir konflik antar pengguna, dan melindungi EKB melalui instrumen Tata Ruang guna mencegah degradasi lebih lanjut. Perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan EKB secara berkelanjutan tidak hanya mempertahankan kapasitasnya dalam penyerapan CO2, tetapi juga mempertahankan jasa ekosistem yang penting bagi adaptasi perubahan iklim, meningkatkan potensi sosial-ekonomi masyarakat, memberikan perlindungan terhadap risiko perubahan iklim di wilayah pesisir, serta memulihkan habitat yang terdegradasi guna mempertahankan fungsinya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penelitian ini akan melakukan analisis berkaitan dengan mengenai peran Penataan Ruang dalam proses Tata Kelola Karbon Biru, yang secara spesifik mencakup pengaturan dan instrumen tata ruang dalam perlindungan EKB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, permasalahan kelembagaan dalam pengelolaan EKB di Indonesia, dan pengaturan serta studi kasus berkaitan keterlibatan masyarakat untuk pengelolaan EKB pada provinsi Kalimantan Timur dan Bangka Belitung.

---

Emission of greenhouse gases, including carbon dioxide (CO2), has been the main cause of climate change and global warming since the mid-20th century. Blue carbon ecosystems (BCE), which include mangrove and seagrass meadows play a key role in climate change mitigation and adaptation. Conversely, damage to these ecosystems risks the release of that carbon back to the atmosphere. Indonesia hosts one of the biggest proportions of such ecosystems, however, the rate of BCE degradation in Indonesia caused by land conversion and aquaculture remains high. As a regulatory framework, spatial planning plays a key role to control such activities, maintain conflict between uses, and protect BCE through spatial planning instruments to prevent further degradation. Conserving, restoring, and manage BCE sustainably not only maintains CO2 sequestration capacity but also services essential for climate change adaptation along coasts, improves socio-economic potential of the coastal community, provide protection against risks related to climate change in coastal areas, as well as restoring degraded habitats to recover their climate change mitigation potential and avoid additional greenhouse emissions. This paper aimed to analyzed the role of Spatial Planning in the Blue Carbon Governance process, which specifically includes spatial arrangements and instruments for the protection of BCE in various laws and regulations, institutional arrangement issues in the management of BCE in Indonesia, and case studies related to community involvement in the management of BCE in 2 provinces, East Kalimantan and Bangka Belitung.

"