Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Panitia Farmasi dan Terapi merupakan salah satu Panitia dan Komite Medik di RSU Tasikmalaya, yang fungsinya membantu Direktur rumah sakit dalam penggunaan obat dan kebijakan pengobatan di rumah sakit. Penampilan Panitia Farmasi dan Terapi di rumah sakit dirasakan masih belum optimal. Disamping itu, pimpinan rumah sakit merasakan bahwa hal ini berhubungan dengan salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi penggerakan. Penelitian ini mengidentifikasi proses penggerakan Panitia Farmasi dan Terapi periode April 1996 sampai dengan Maret 1997, dengan desain studi kasus retropektif pendekatan deskriptif analitik kualitatif Diidentifikasi pula faktor pendukung dan faktor penghambat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaahan dokumen. Data proses adalah fakta yang digali melalui pengungkapan pendapat pelaku proses atas faktor-faktor. Hasil yang didapat adalah sebagian besar proses penggerakan kurang berjalan sebagaimana mestinya, sementara sebagian kecil berjalan baik..Penelitian ini dengan mengukur dan menilai jawaban yang relevan, kelengkapan proses dan keadekuatannya. Kesimpulan pokok adalah proses penggerakan yang berkaitan dan berpengaruh terhadap komunikasi, kepemimpinan, pengarahan, motivasi dan kemudahan. Saran yang diajukan berupa upaya yang ditujukan untuk memperkecil faktor penghambat, langsung atau tidak langsung, yaitu antara lain saran untuk Direktur rumah sakit : untuk penanggulangan sikap malas dan kurang motivasi kerja dengan diusahakan mendapatkan angka kredit fungsional bagi anggota Panitia Farmasi dan Terapi, dan mempergunakan sistim insentif serta pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Direktur agar berinisiatif menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Komite Medik dan Panitia Farmasi dan Terapi, dengan demikian tidak usah menunggu petunjuk pelaksanaan begitu lama dari Depkes RI. Hasil penelitian ini merupakan masukan kepada manajemen rumah sakit, khususnya Panitia Farmasi dan Terapi dalam Komite Medik.

---

The Analysis of Actuating Management Function of the Pharmaceutical and Therapy Committee of Medical Committee in Tasikmalaya General HospitalThe Pharmaceutical and Therapy Committee as one of the Medical Committee in Tasikmalaya general hospital, its function is to assist hospital director in drug utilization and medical treatment policy in the hospital. Within the hospital, it is felt that performance of the committee was suboptimal. Furthermore, hospital managers felt that this is related to one management function, which is actuating. This research identifies the actuating process of Pharmaceutical and Therapy Committee during the period of April 1996 till March 1997, designing the case study of retrospective approach and qualified analyze description. We also identify supported factors and handicaps factors. The collection of the data done by using depth interview and document study. The data process is the fact that profoundly exposures through the explained opinion of process worker on the factors. The results which can be found is that most of the actuating process did not goes as we hope, while a small part of the process goes well. This research with measures and evaluates the relevancies answers. The principal conclusion is the actuating process dealing and influencing with communication, leadership, directing, motivation and facilities. The suggestion that can be proposed is the will especially to minimize the handicaps factor, directly or indirectly, some of them namely : the suggestion for the Director of Public Hospital : to overcome the lazy attitude and less of the work motivation tried getting functional credit point for the members of Pharmaceutical and Therapy Committee, and use the incentive system and also give reward and punishment ; the Director have to own idea for arranging the technical work and technical guidance of Medical Committee and Pharmaceutical and Therapy Committee, so is not necessary waiting too long the technical work from the Central Health Department. The result of this research is the input to the management for hospital, especially for Pharmaceutical and Therapy Committee and Medical Committee.

Abstrak :
Perilaku etik perawat pelaksana menjadi perhatian kepala ruangan dalam memberikan pelayanan keperawatan. Kepala ruangan yang menjalankan fungsi dengan baik akan berpengaruh terhadap penerapan praktik keperawatan dan penerapan prinsip etik keperawatan. Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Pengambilan sampel dengan teknik total sampling dengan jumlah sampel 147 di rumah sakit X Tangerang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian menggunakan uji chi-square dengan CI 95%, menunjukan hasil bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin (p-0,926), usia (p-0,438), tingkat pendidikan (p-0,983), jenjang karir (p-0,415), lama bekerja (p-0,353) dengan penerapan prinsip etik perawat. Terdapat hubungan signifikan antara fungsi perencanaan (p- 0,035), fungsi pengorganisasian (p-value 0,008), fungsi ketenagaan (p-value 0,001), fungsi pengarahan (p-0,002) serta fungsi pengendalian (p-value 0,008) dengan penerapan prinsip etik perawat.  Fungsi pengarahan kepala ruangan yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan kesadaran penerapan prinsip etik dalam pelayanan keperawatan, maka perlu adanya optimalisasi fungsi kepala ruangan yang terencana dalam penerapan prinsip etik. ......The ethical behavior of implementing nurses is a concern for the head nurses in providing nursing services. The Head nurse carries out the function properly will affect the application of nursing practice and the application of nursing ethical principles. This research method uses a quantitative approach with a cross-sectional design. Sampling with a total sampling technique with a total sample of 147 in Hospital X Tangerang. The resulted of the studi using the chi-square test with 95% CI, showed that there was no significant relationship between gender (0.926), age (0.438), education level (0.983), career path (0.415), length of work (0.353) with application of nursing ethical principles. There is a significant relationship between the functions of planning (p-value 0.035), organizing (p-value 0.008), staffing (p-value 0.001), actuacting (p-value 0.002) and controlling (p-value 0.008) with the application of nurse ethical principles. with the application of ethical principles of nurses. with the application of ethical principles of nurses. The function of Head Nurse that is done well will increase awareness of the application of ethical behavior in nursing services, it is necessary to optimize the function of the Head Nurse that is planned in the application of ethical principles.

Abstrak :
Pendahuluan: Metode penugasan keperawatan primer dapat memberikan konsekuensi positif terhadap peningkatan kompetensi, kepuasan kerja perawat, mutu asuhan dan keselamatan pasien. Manajer keperawatan sangat menentukan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan metode penugasan keperawatan primer. Kemampuan manajer keperawatan dalam melakukan supervisi memberikan berbagai dampak bagi pelayanan keperawatan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi hubungan supervisi kepala ruangan terhadap pelaksanaan metode penugasan keperawatan primer di rumah sakit. Metode: Desain penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Jumlah sampel sebanyak 81 perawat primer yang berasal dari dua rumah sakit di Jabodetabek. Sampel diambil dengan teknik Total sampling. Data diambil menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari kuesioner Managerial Competencies of Head Nurses Tool, Overview of primary nursing core elements. Data dianalisis menggunakan uji Chi Square. Hasil : Hasil analisis menunjukan ada hubungan signifikan antara supervisi kepala ruangan dengan pelaksanaan metode penugasan keperawatan primer (p=0,047). Simpulan: Kepala ruangan yang melaksanakan supervisi dengan baik dapat melaksanakan metode penugasan keperawatan primer dengan nilai tertinggi. Kata Kunci: Kepala ruangan, metode penugasan keperawatan primer, persepsi perawat primer, supervisi, supervisi dalam pengarahan dan pengawasan. ......Introduction: Primary nursing method can provide a positive consequence towards the increasment of competence, job satisfaction, care quality and patient safety. The nurse manager majorly decides and is responsible of the implementation of primary nursing method. The ability of the manager to supervise provides various effects towards nursing service. Method: The research design used descriptive quantitative with a cross-sectional approach. The number of samples was 81 primary nurses from two hospitals in Jabodetabek. Samples were taken by total sampling technique. Data were taken using a modified questionnaire from the Managerial Competencies of Head Nurses Tool, Overview of primary nursing core elements questionnaire. Data were analyzed using Chi Square test. Result: The results of the analysis concluded that there was a significant relationship between the supervision of the head of nurses and the implementation of the primary nursing method (p = 0.047). Conclusion: The head nurses who carries out supervision properly can implemening of the primary nurse with the highest score. Keywords: Head nurses, primary nursing method, perception of primary nurses, supervision in actuating and controlling.

Abstrak :
Untuk mewujudkan "Indonesia Sehat Tahun 2010", dimana salah satu tujuannya adalah meningkatan mutu pelayanan puskesmas, untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu melalui jaminan mutu. Jaminan mutu yang mulai dikembangkan pada tahun 1998, pada tiga program dasar yaitu Ante Natal Care (ANC), Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan imunisasi, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan dilihat dari rendah cakupan pnemonia pada balita. Walaupun pada awal kegiatan telah dilakukan strategi yaitu membangun kesepakatan, membangun kapasitas dengan pelatihan dan pelembagaan yaitu membuat mutu pelayanan menjadi budaya kerja. Berdasarkan itu peneliti berasumsi penggerakannya tidak berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi penggerakan jaminan mutu di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif pada unit analisis Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Pimpinan Struktural, Pimpinan Puskesmas dan Petugas jaminan mutu di Puskesmas yang keseluruhan berjumlah 20 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian terlihat bahwa penggerakan program jaminan mutu ISPA di Dinkes Kota Bandar Lampung tidak berjalan maksimal, walupun Kepala Dinas Kesehatan menetapkan mutu pelayanan menjadi prioritas utama, namun kegiatan masih bersifat jangka panjang yaitu peningkatan kualitas SDK; peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas unit swadana. Pimpinan di tingkat bawahnya yaitu Kepala Subdin P2M pun tidak mempunyai kebijakan untuk program jaminan mutu ISPA. Penggerakan yang dilakukan oleh kepala dinas adalah dengan memotivasi namun tidak maksimal hanya bersifat pujian, tidak pernah mengkomunikasikan program jaminan mutu ISPA, tidak menunjuk koordinator untuk program tersebut. Kepala Subdin P2M pun tidak melaksanakan penggerakan karena tidak ada dukungan dari atasan, walaupun sudah mencoba mengalokasikan dana untuk kegiatan jaminan mutu ISPA, namun tidak terealisasi. Begitu juga di puskesmas pemahaman pimpinan puskesmas tentang penggerakan hanya terbatas bagaimana memotivasi staf. Puskesmas Simpur penggerakannya lebih baik jika dibandingkan dengan puskesmas Kota Karang, dimana pimpinan mempunyai kebijakan untuk program jaminan mutu ISPA, komunikasi dan koordinasi berjalan dan ada usaha dari pimpinan untuk mencapai keberhasilan program jaminan mutu ISPA. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk menumbuhkan komitmen Kepala Dinas Kesehatan KabupatenlKota dengan melaksanakan Lokakarya tentang jaminan mutu ISPA dengan tujuan membangun kesepakatan dan melakukan pelatihan Training of Trainer (TOT) Jaminan Mutu, serta memberikan stimulan untuk mengatasi hambatan seperti juklak, datar tilik, dan sarana. Bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung disarankan untuk melaksanakan lokakarya mutu di Dinkes Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan budaya kerja yang berwawasan mutu. Begitu juga di Puskesmas Kota Karang dan Simpur diharapkan pimpinan menerapkan budaya kerja berwawasan mutu dan tanggap akan perubahan serta meningkatkan kemampuan untuk memotivasi staf, berkomunikasi dan mengkoordinasikan program jaminan mutu ISPA melalui forum lokakarya mini bulanan. Pimpinan puskesmas meningkatkan kemampuan petugas dalam penggunaan obat rasional serta menghadapi hambatan ketenagaan dan dana dengan memanfaatkan tenaga yang ada sebaik mungkin dan mengalokasikan dana dari ristribusi puskesmas untuk jaminan mutu ISPA. Daftar Pustaka ; 50 (1982 - 2002)

---

Qualitative Analysis Quality Assurance Actuating System of Acute Respiratory Tract Infection at Simpur and Kota Karang Community Health Centre, Bandar Lampung, 2003One of the ways to achieve "Healthy Indonesia 2010" is by increasing quality of health care services at Community Health Care through Quality Assurance. Quality Assurance System has been developed since 1998 in 3 (three) basic programs i.e. Antenatal Care, Acute Respiratory Tract Infection and Immunization. But, from the low coverage of Pneumonia in children below 5 year, it can be said that the result is far beyond what has been expected though some strategies has been carried out from the beginning, such as commitment and capacity building by training and institution alisation also making service quality becoming a custom in working environment. Based on this fact, researcher assumes that Quality Assurance movement did not run well. The purpose of this research was to gather information about the background of Quality Assurance Actuating in Bandar Lampung. Method used in this research was qualitative method with analysis unit were the Head of Bandar Lampung Health Office and his subordinates, head of Community Health Centers and their staffs who are responsible for quality assurance program; it accounted for 20 person all together. Data collection was done by interviewing, discussion and document analysis. The result showed us that Quality Assurance Actuating of Acute Respiratory Tract Infection in Bandar Lampung Municipality did not run well. Though the Head of Bandar Lampung Health Office determined service quality as priority, nevertheless they still conducted long-term activity such as Human Resources Development, superstructure and infrastructure building at Community Health Centers and "Unit swadana" His subordinate, the chief of P2M (Prevention and Eradication Contagious Diseases) Division did also not have policy related to Quality Assurance Program of Acute Respiratory Tract Infection. The only thing the Head of Municipality Health Office did, was giving motivation by praising them. He has never communicated this program and asked someone to become programme coordinator. The Chief of P2M (Prevention and Eradication Contagious Disease) Division did not do any activity related to this. Though she said that she already tried to allocate some funds for this, but because there was no support from her boss, nothing she can do about this. The same thing happened at community health centers. Their understanding about this movement, only limited on how to motivate staff. Compare with Kota Karang, Simpur Community Health Centre had better action on this movement. It can be seen from the policy she made, better communication and coordination, and hard efforts to achieve good result on this movement. It is recommended that the Head of Province Health Office gather commitment from District I Municipality Health Office by holding Acute Respiratory Tract Infection Quality Assurance Program Workshop with the objective is to build commitment and conduct quality assurance training for TOT (training of trainer), besides give stimulant to solve problems. In addition, it is also suggested to carry out on the job training about quality to enhance quality awareness in the work environment. Kota Karang and Simpur Community Health Office should apply work environment based on quality and aware of changes, also improve capability to motivate staff, communicate and coordinate Acute Respiratory Tract Infection Quality Assurance Program through monthly "Mini Workshop ". It is hoped that Community Health Centre' Chief improve staff ability in using drug 1 medicine rationally and solving staff and fund burden by utilizing staff optimally and allocating fund from community health centres fee for Acute Respiratory Tract Infection Quality Assurance Program. Bibliography ; 50 (1980 - 2002)

Abstrak :
Implementasi program pendidikan dan pelatihan perawat pada RSKD Duren Sawit masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit maupun sasaran mutu unit Pendidikan dan Pelatihan. Penelitian ini yang bertujuan mengetahui bagaimana terselenggaranya proses diklat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan eksplorasi terhadap proses perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi diklat perawat. Dalam setiap proses, faktor yang dieksplorasi adalah faktor sumber daya manusia (SDM), biaya dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSKD Duren Sawit Jakarta pada tahun 2013 telah melakukan implementasi Diklat untuk Perawat mengacu pada kebijakan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktur RSKD Duren Sawit Jakarta. Seluruh proses dari tahap perencanaan, pengorganiasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah dilakukan, akan tetapi proses ini belum terintegrasi dan pendokumentasian masih terpisah antara bagian diklat dan bagian Keperawatan. Biaya yang diberikan sudah berkesinambungan akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan. Rumah Sakit diharapkan melakukan analisis penyebab belum tercapainya target yang ditetapkan sebagai bukti bahwa Rumah sakit tetap memperhatikan target mutu yang seharusnya dicapai. Pola pelatihan dapat diubah menjadi pola Training for Trainer dengan tujuan efisiensi dan perawat dapat menjadi pelatih untuk pelatihan internal di Rumah Sakit.

---

The Implementation of Nurse?s Education and Training Program in Duren Sawit Mental Health Hospital in Jakarta 2013 still hasn?t reached the target set by the Minimum Service Standards for Hospitals nor the quality objectives by the Training Unit, therefore this research is conducted to acknowledge how the training process is conducted. This research uses qualitative method by exploring the planning process, organizing process, actuating, controlling and evaluation of nurse?s education and training program. In each process, the factor explored is human resource, cost and method. The result of this research shows that Duren Sawit Mental Heath Hospital in 2013 has implemented nurse's education and training program as commanded by the Governor of DKI Jakarta's Regulation and the General Manager of RSKD Duren Sawit Jakarta, but this process hasn't yet integrated with the factors explored above and report made on this issue is still divided between the Training Unit and the Nursing Unit. The cost spent has already balanced but it hasn?t fulfilled the need of the cost required for Nurse?s Education and Training Program. The hospital is expected to be able to make a cause analysis as evidence that the hospital still gives attention to the target of quality that has to be attained and change the training method to "Training for Trainer", hoping it would train the nurses to become trainers during internal trainings.