Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terhadap Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang keterlambatan dalam kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh LG International Corp., KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp.8.000.000.000,00. kepada LG International Corp. Dalam penulisan hukum ini Penulis membahas mengenai keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam persaingan usaha di Indonesia serta kesesuaian substansi pokok perkara atas LG International Corp. dengan peraturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat yuridisnormatif yang menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penulisan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekstrateritorial di Indonesia tidak dapat diterapkan, hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari definisi Pelaku Usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak dapat menjangkau aktor dan perbuatan yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sekalipun juga menimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dari pembahasan kesesuaian substansi pokok perkara, LG International Corp. dapat dijatuhkan sanksi denda berdasarkan peraturan persaingan usaha Indonesia, namun karena KPPU tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial, dalam kasus ini eksekusi putusan akan menjadi masalah dikarenakan terlapor berkedudukan di Korea. ......Regarding the Indonesian business competition supervision commission (KPPU)'s Decision Number 16/KPPU-M/2015 concerning the obligation to notify the takeover of shares by LG International Corp., KPPU imposed a fine of Rp.8,000,000,000.-. to LG International Corp. In this study, the author discusses the validity of the application of the extraterritorial principle in business competition in Indonesia as well as the suitability of the substance of the case against LG International Corp. with business competition regulations in Indonesia. This legal writing is juridical-normative using secondary data. The conclusion from this assumption shows that the application of the extraterritorial principle in Indonesia cannot be applied, this is because the principle that states the definition of business actors in Law Number 5 of 1999 which cannot reach actors and acts committed outside the jurisdiction of Indonesia, even though it also has an impact on competition which is contributes to unhealthy business environment. Then from the discussion of the suitability of the subject matter of the case, LG International Corp. Fines can be removed based on Indonesian competition regulations, however, because KPPU does not have extraterritorial authority, in this case the execution of the verdict will be a problem because the reported party is domiciled in Korea.

Abstrak :
Pengambilalihan saham berbeda dengan merger karena pengambilalihan saham tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi. Pengambilalihan saham Axis oleh XL dilakukan melalui notifikasi post merger, maka agar proses merger dan akuisisi dapat berjalan efektif disarankan agar dilakukan pre notification dengan melakukan amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU mewajibkan XL memberikan laporan perkembangan pasar, produk dan tarifnya setiap 3 (tiga) bulan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Apabila di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan uang dilakukan oleh XL maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari UU Nomor 5 Tahun 1999. Setelah pengambilaihan saham sampai dengan saat ini, XL hanya menguasai 30% (tiga puluh tiga persen) pangsa pasar selular di Indonesia. Namun terjadi peningkatan konsentrasi pasar setelah pengambilalihan saham, sehingga terdapat potensi terjadinya coordinated effect pasca pengambilalihan saham. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap perkembangan industri selanjutnya untuk mencegah timbulnya praktek persaingan usaha yang tidak sehat di dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia. ......Different from the merger,the acquisition of shares does not cause the other party broke up as a legal entity. The companies that are involved in the acquisition, legally still stands and operates independently, but there has been a transfer of control by the acquirer. Axis taken over by XL through post merger notification, in order to be effective, it is suggested that the process of mergers and acquisitions is done by pre-notification process which required amandement of the Act No. 5 of 1999. The Commission believes that in this case is XL must report market developments, products and rates every 3 (three) months for a period of 3 (three) years. If in the future there are anti-competitive behavior made by XL or it subsidiary, then the behavior is not excluded from the Act No. 5 of 1999. After the acquisition up to this time, XL only has a 30% (thirty three percent) of shares of the mobile market in Indonesia. However, there is an increase in market concentration after the acquisition, so there are potential for coordinated effects to occur after takeover. Therefore, the oversight to the development of the next industry practice to prevent unhealthy competition in the mobile telecommunications industry in Indonesia is necessary.