Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kementerian Perindustrian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Kementerian Perindustrian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual dijalankan mengunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual SAIBA bersifat mandat dan dikomunikasikan melalui pelatihan pegawai. Metode pencatatan perpetual dan metode penilaian harga terakhir pada akuntansi persediaan dipersepsi partisipan sebagai hal yang rumit. Hambatan yang teridentifikasi antara lain pegawai berlatar belakang pendidikan non-akuntansi dan kelemahan aplikasi.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation of accrual based accounting in Ministry of Industry. This qualitative research uses case study as an approach and takes Ministry of Industry as the object of research. Results of this study indicate that accrual accounting using the Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual SAIBA is mandated and communicated through employee training. Perpetual recording method and last price valuating method for inventory accounting are perceived as a complicated thing. Detentions that identified include employee non accounting educational background and the weakness of application system.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik satuan kerja, temuan audit, dan penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap pengungkapan laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi berganda. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 78 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah satuan kerja pada faktor karakteristik satuan kerja serta variabel jumlah temuan dan variabel nilai penyimpangan pada faktor temuan audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Variabel total aset pada faktor karakteristik satuan kerja terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan dan variabel kualitas SDM penyusun laporan keuangan pada faktor penerapan akuntansi berbasis akrual terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. ...... The aim of this research is to know The Influence Of Work Unit Characteristics, Audit Findings And Implementation Of Accrual Based Accounting On the Disclosure of Ministry Institution Financial Reports. This study uses quantitative methods such as multiple regression analysis. Samples are as much as 78 Financial Statements of Ministry Agency of the Year 2015. The results showed that the Total Unit variables on Work Unit Characteristics factors and number of the findings and Value Deviation Variable on the Audit Findings factor does not have a significant impact on the disclosure of financial statements. Total Assets on Work Unit Characteristics factors shown to have a significant and negative effect on the disclosure of financial statements and the quality of Human Resources of financial statement compiler on the Accrual Based Accounting Implementation Factors shown to have a significant and positive effect on the disclosure of financial statements.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan, pengungkapan dan topik-topik pengungkapan atas akun piutang pada pemerintah daerah di Indonesia setelah penetapan basis akrual penuh pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan 113 laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2016 yang sudah diaudit oleh BPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aturan terkait pengungkapan piutang, menganalisis topik-topik pengungkapan piutang, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan terkait pengungkapan piutang. Hasil penelitian menunjukan peraturan pengungkapan pemerintah daerah berbasis di PP 71 tahun 2010, Permendagri 64 Tahun 2013 dan Buletin Teknis no. 16, sementara pemerintah daerah di Pulau Jawa telah mengungkapkan dengan cukup baik, walaupun dalam topik penyisihan piutang masih memerlukan perbaikan, pengetahuan antar pemerintah daerah di Pulau Jawa tentang pengungkapan piutang relatif sama. ...... This research aims to analyse the disclosure rule and regulation as well as topics on disclosure of Indonesian Municipal Government accounts recievable after the Full Accrual rule of 2015. Using 113 municipal government audited annual report obtained from BPK, this reaserch aims to analyse the regulations regarding the disclosure of recievables, analyse topics on recievable disclosure and provide recommendation for the improvement of the disclosure regarding recievables. This reaserch found that the disclosure regarding recievables is centered around PP 71 2010, Permendagri 64 2013 and Buletin Teknis 16. The municipal government in the Java Island has demonstrated adequate knowledge about the disclosure on recievables, despite having difficulties on the allowance for doubtfull accounts. The shared knowledge among the municipal government is relatively similar.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengakuan akuntansi atas pengembangan sistem informasi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi Manjemen Akuntabilitas SIMA seharusnya mendapat pengakuan akuntansi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan, karena memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan sesuai kriteria definisi, pengakuan dan pengembangan. Kapitalisasi penting dilakukan karena akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebagai upaya pengamanan aset negara dan berguna sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pengabaian pengakuan akuntansi yang masih terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengakuan aset dan juga disebabkan karena belum lengkapnya ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze information system development recognition as an intagible assets in government financial report. This research is a qualitative case study method. The result shows that among information systems developed by Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP , SIMA BPKP development should be recognized as an intagible assets, since it meets all criterias required of definition, recognition and development. Capitalization become important since it will increase accountability and transparency, as a safeguard state assets and useful as a better information for management decision making, as well as showing the government commitment to implement accrual based accounting principle. Abandonment of accounting recognition still occurs due to a lack of understanding of the concepts of assets recognition and incomplete provisions governing the accounting treatment of intagible assets derived from internal development.