Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saldo utang pajak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintensifkan penagihan aktif, termasuk penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak melalui pemblokiran rekening bank. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penagihan pajak melalui penyitaan rekening Penanggung Pajak di bank dengan pendekatan teori evaluasi William N. Dunn, menggunakan kriteria ketepatan, responsivitas, dan efektivitas. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Jurusita Pajak, sedangkan data sekunder mencakup jumlah rekening terblokir, surat permohonan blokir, dan realisasi pencairan utang pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketepatan pemblokiran rendah akibat minimnya akses data rekening WP yang akurat. Responsivitas terganggu oleh waktu tanggapan bank yang tidak seragam, sementara efektivitas hasil pemblokiran rendah, hanya mencapai 2-3% dari total tunggakan pajak. Penelitian merekomendasikan akses data yang lebih terbuka bagi Jurusita Pajak dan percepatan proses administrasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penagihan penyitaan rekening Penanggung Pajak.

---

The increasing tax arrears in Indonesia each year have prompted the Directorate General of Taxes (DGT) to intensify active collection measures, including the seizure of taxpayer assets through bank account blocking. This study evaluates the implementation of tax collection policies involving the seizure of taxpayer bank accounts using William N. Dunn's evaluation theory, focusing on three criteria: accuracy, responsiveness, and effectiveness. Primary data were collected through interviews with tax bailiffs, while secondary data comprised the number of blocked accounts, blocking request letters, and the realization of tax arrears settlement.

The results indicate that the accuracy of account blocking is low due to the lack of access to accurate taxpayer account data. Responsiveness is hindered by inconsistent response times from banks to blocking requests. Meanwhile, the effectiveness of account blocking is minimal, with only 2-3% of total tax arrears collected. The study recommends granting tax bailiffs greater access to taxpayer account data and expediting administrative processes to enhance the effectiveness of bank account seizure as an active tax collection measure. "

"Berkaitan dengan penanganan tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana ekonomi saat ini tidak hanya terfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan, namun juga terhadap korporasi ataupun organ korporasi. Guna mencegah terus dilakukannya tindak pidana, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni salah satunya pemblokiran rekening. Dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, pemblokiran rekening menjadi kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam tahap penyidikan yang dimana dalam KUHAP kewenangan penyidik terbatas pada pelaksanaan upaya paksa. Dengan tidak diaturnya pemblokiran rekening sebagai suatu upaya paksa, menjadikannya sulit bagi pihak ketiga yang dalam hal ini korporasi untuk dapat melakukan upaya hukum berkaitan dengan pemblokiran rekening milik korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ korporasi untuk kepentingan pribadinya. Penelitian ini membahas mengenai apakah pemblokiran rekening dapat dikategorikan sebagai suatu upaya paksa menurut konsep KUHAP, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korporas untuk dapat memperoleh kembali rekening yang diblokir. Dengan menggunakan penelitian doctrinal dan perbandingan hukum, diketahui bahwa pemblokiran rekening memiliki konsep serupa dengan upaya paksa dalam pengaturan KUHAP yang dimana saat ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korporasi atas rekening yang diblokirnya hanya sebatas pada pengajuan gugatan perdata secara mandiri atau penggabungan dengan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh organ korporasi. Dengan demikian, menjadi hal yang penting untuk mengatur pemblokiran rekening sebagai suatu upaya paksa dalam pengaturan perundang-undangan hukum acara di Indonesia guna menghasilkan pengaturan yang lebih detail beserta dengan segala upaya hukumnya.

---

In connection with the handling of criminal acts, especially in economic crimes, currently not only focuses on criminal acts committed by individuals, but also on corporations or corporate organs. In order to prevent criminal acts from continuing to be commited, there are several efforts made by law enforcement officials, one of which is account blocking. In the laws on money laundering and corruption, account blocking is the authority given to investigators in the investigation stage, where in the Criminal Procedure Code the authority of investigators is limited to the implementation of forced act. By not regulating account blocking as a forced act, it makes it difficult for third parties (in this case are corporations) to be able to take legal remedies related to the blocking of corporate-owned accounts for criminal offenses committed by corporate organs for their personal interests. This thesis discusses whether account blocking can be categorized as a forced act according to the concept of KUHAP, as well as how legal remedies can be taken by corporations to be able to recover blocked accounts. By using doctrinal research and comparative law, it is known that account blocking has a similar concept to coercion in the Criminal Procedure Code, where currently the legal remedies that can be taken by corporations are limited to filing civil lawsuits independently or combining with the handling of criminal cases committed by corporate organs. Thus, it is important to regulate account blocking as a coercive measure in the statutory regulation of procedural law in Indonesia in order to produce a more detailed regulation along with all legal remedies."