Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Gadai saham sebagai salah satu bentuk jaminan pada dasarnya berfungsi untuk menjamin terwujudnya pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur, sehingga gadai saham akan timbul dan berakhir seiring dengan timbul dan berakhirnya perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Hal ini sesuai dengan sifat dari jaminan gadai yaitu bersifat accesoir. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai akibat hukum dari sifat accesoir jaminan gadai. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya permasalahan dengan timbulnya perbedaan interpretasi berkaitan dengan sifat accesoir dari jaminan gadai dimana, sebagian pihak berpendapat sebagai perjanjian tambahan, klausula perjanjian gadai saham tidak diperbolehkan mengatur jangka waktu pengakhiran gadai saham sebelum utang lunas. Sedangkan sebagian pihak lainnya beranggapan sepanjang disepakati kedua belah pihak, perjanjian gadai saham bebas memuat klausula pengakhiran gadai saham mengingat adanya asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan putusan MA Nomor :240 PK/PDT/2006 memberikan kemungkinan untuk mengatur klausula pengakhiran gadai saham sebelum utang lunas dan pengaturan mengenai keabsahan eksekusi gadai saham yang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian gadai saham. Metode penulisan yang digunakan adalah ekplanatoris dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa studi dokumen. Tesis ini akan berusaha untuk membahas dan menganalisa secara terperinci mengenai sifat accesoir dari perjanjian gadai saham beserta akibatnya dan keabsahan eksekusi gadai saham yang dilaksanakan setelah perjanjian gadai saham berakhir menurut ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku.

---

ABSTRACT
Pledge of shares as a form of security principally used to ensure the fulfillment of debtor?s obligation to creditor, therefore pledge of shares shall be effective and terminate at the same time with the loan agreement as the principal agreement. This is in accordance with the characteristic of pledge which is accesoir. The Indonesian Civil Code does not explicitly stipulate the legal consequences of the accesoir characteristic of pledge. This fact has caused different interpretations of the legal requirements of the accesoir characteristic of pledge, some parties are in the opinion that as an additional agreements, the article of pledge of shares agreement are not allowed to set the time of termination of pledge of shares before the debt is paid off. Meanwhile the other parties thought that, as long as the contract was agreed by both parties, the pledge of shares agreement is allow containing an article of termination before the debt is paid off according the principle freedom of contract. According to the decision of the Supreme Court Number: 240 PK/PDT/2006 give the possibility to adjust the article of pledge of shares agreement about the termination before the debt is paid off and the legality procedure of the execution after the pledge of shares agreement has expired. Research methodology used is explanatory with normative juridical approach. Used data is secondary data with the form of documents study. Used data is secondary data with the form of documents study. This thesis will attempt to discuss and analyze the detail about the accesoir characteristic of pledge of shares with its consequences and the legality of the execution after the pledge of shares agreement expired under the provisions of the prevailing law and regulations., Pledge of shares as a form of security principally used to ensure the fulfillment of debtor’s obligation to creditor, therefore pledge of shares shall be effective and terminate at the same time with the loan agreement as the principal agreement. This is in accordance with the characteristic of pledge which is accesoir. The Indonesian Civil Code does not explicitly stipulate the legal consequences of the accesoir characteristic of pledge. This fact has caused different interpretations of the legal requirements of the accesoir characteristic of pledge, some parties are in the opinion that as an additional agreements, the article of pledge of shares agreement are not allowed to set the time of termination of pledge of shares before the debt is paid off. Meanwhile the other parties thought that, as long as the contract was agreed by both parties, the pledge of shares agreement is allow containing an article of termination before the debt is paid off according the principle freedom of contract. According to the decision of the Supreme Court Number: 240 PK/PDT/2006 give the possibility to adjust the article of pledge of shares agreement about the termination before the debt is paid off and the legality procedure of the execution after the pledge of shares agreement has expired. Research methodology used is explanatory with normative juridical approach. Used data is secondary data with the form of documents study. Used data is secondary data with the form of documents study. This thesis will attempt to discuss and analyze the detail about the accesoir characteristic of pledge of shares with its consequences and the legality of the execution after the pledge of shares agreement expired under the provisions of the prevailing law and regulations.]

Abstrak :
Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pedoman-pedoman mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam hal terjadi pengalihan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan perjanjian accesoir, dimana keberadaannya ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang dapat berupa perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang. Untuk itu Hak Tanggungan dapat beralih karena hukum apabila piutang (perjanjian pokok) yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih kepada pihak ketiga/kreditur yang baru.Salah satu bentuk Peralihan Hak Tanggungan adalah Cessie, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh Kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain. Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang, sehingga kemudian akan muncul Pemegang Hak Tanggungan peringkat I, II, dan seterusnya. Penentuan mengenai siapa yang mendapat prioritas di antara para pemegang Hak Tanggungan tersebut penting dalam rangka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan untuk pelunasan masing-masing utang yang dijamin dengan satu Hak Tanggungan yang sama. Namun ternyata dalam praktek hal itu tidak menjamin para pemegang Hak Tanggungan yang lainnya mendapat pemenuhan piutangnya, karena pemegang Hak Tanggungan peringkat II dan seterusnya tidak mengetahui jika ada pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh pemegang Hak Tanggungan Peringkat I ditambah Pula kemungkinan adanya itikad tidak baik dari pemegang Hak Tanggungan peringkat I. Untuk itu dalam tesis ini dibahas bagaimana seharusnya hubungan antara para pemegang Hak Tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masalah-masalah yang timbul pada saat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggugan dapat diminimalisir.

Abstrak :
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia, suatu perjanjian pada dasarnya harus memenuhi persyaratan hukum dari suatu perjanjian, yang terbagi menjadi persyaratan subyektif dan obyektif. Kegagalan memenuhi persyaratan subyektif dari suatu perjanjian akan mengakibatkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sementara itu, kegagalan memenuhi persyaratan obyektif perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata Indonesia. Terdapat problematika mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian dimana, hal tersebut merupakan salah satu aspek formalitas dari suatu perjanjian tetapi juga dapat dianggap sebagai salah satu persyaratan material karena hal itu diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, dinyatakan bahwa Suatu penyebab dilarang, jika alasan itu dilarang oleh hukum atau jika itu bertentangan dengan moralitas atau dengan ketertiban umum. Skripsi ini terutama membahas konsekuensi hukum jika perjanjian hanya dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk membuktikan apakah itu melanggar keduanya, 1) kewajiban formal untuk menulis perjanjian dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Simbol Nasional dan Lagu Nasional dan 2) persyaratan obyektif dari suatu perjanjian. Skripsi ini akan menganalisis secara mendalam putusan dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 1572K/Pdt/2015 yang telah dibahas secara besar-besaran karena putusan ini telah menjadi tolak ukur dengan memilih untuk mencabut perjanjian pinjaman antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (sebagai debitur Indonesia) dan Nine AM (sebagai kreditor asing) dengan dalil bahwa perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris oleh karena itu bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009.

---

Based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, an agreement must essentially fulfill the legal requirements of an agreement, which is divided into subjective and objective requirements. Failure to fulfill the subjective requirements of an agreement would result in one of the parties could request for the cancellation of the agreement (voidable). Meanwhile, failure to fulfill the objective requirements of an agreement would result in the agreement become null and void, based on Article 1335 of Indonesian Civil Code. There is a problem regarding the use of Indonesian in an agreement where, it is one of the formality aspects of an agreement but also could be considered as one of the material requirement since it is stipulated under the law. Pursuant to Article 1337 of the Civil Code, it is stated that A cause is forbidden, if that reason is prohibited by law or if that is contrary to morality or with public order. This thesis mainly discusses the legal consequences if an agreement only executed in English. This thesis will be using juridical empircal approach to prove whether or not it does violate both, 1) the formal obligation to write the agreement in Bahasa Indonesia (formal obligation) as stipulated in Article 31 Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, and National Symbols and National Songs and 2) the objective requirements of an agreement (objective requirements). This thesis will deeply analyze verdict from Supreme Court Decision with Number:1572K/Pdt/2015 that has been massively discussed since this verdict has became a benchmark by chose to revoke the loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (as Indonesia's debtor) and Nine AM (as foreign creditor) with the argument that the agreement only used English therefore it against the Law No. 24 of 2009.