Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu melihat bagaimana perempuan diposisikan dalam UU No. 10/1992 tentang Kependudukan dan KeIuarga Sejahtera, dan bagaimana kebijakan Keluarga Berencana diimplementasikan serta apa implikasinya bagi perempuan yang menjadi pengguna, khususnya bagi perempuan yang menerima pemasangan implant di luar klinik. Subyek penelitian adalah perempuan pengguna implant di suatu wilayah di Jakarta dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program implant luar klinik, yaitu petugas KB, bidan, dan kader.Metode yang dipakai dalarn penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada informan. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan kependudukan yang berperspektif feminis, termasuk didalamnya adalah konsep kesehatan reproduksi dan hak reproduksi serta kualitas pelayanan.Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa perempuan Indonesia adalah pihak yang lebih bertanggungjawab atas pengendalian penduduk sehingga menjadi sasaran kebijakan keluarga berencana melaiui pemakaian alat kontrasepsi, khususnya yang jangka waktunya 3-5 tahun yaitu implant. Proses pelayanan implant luar klinik dilaksanakan secara massal dan masih saja menggunakan sistem target yang telah ditentukan jumlah dan sasarannya, sehingga tidak dapat memenuhi standar pelayanan berkualitas yang menempatkan hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal perlu adanya transforrnasi masyarakat yang berkeadilan gender, dan tidak membedakan layanan berdasarkan status sosial ekonomi.

---

This thesis has three aims, i.e: first, to examine the laws No. 1011992 on population and prosperous family, particularly the five articles regaring family planning, second, how was the policy of family planning implemented in East Jakarta and third, what was the implication toward women who became family planning acceptors, particularly those who get the implants from a free of charge implant programme, organized by the Jakarta family planning office, using the sub-district office. The research subject were women who experienced implant services provided by the BKKB DKI Jakarta team, in a sub-district of East Jakarta.

The methodology used in this research were field observations and several in depth interviews with family planning field workers and health cadres who were involved in the recruitment of potential acceptors. Some midwives who provided the implant services were also interviewed. Feminist population policy approach was used, which implied the concept of reproductive health and rights, as well as quality of care.

The research findings show that Indonesia family planning policy emphasized on the responsibility of women who should be acceptors since population growth was considered very much related to economic growth. Implant is the most effective contraceptive which can be controlled by the provided up to 3-5 years. Since the implant programme was provided outside the clinic,using the sub district office, and served 60 women at once, itu was far from a quality of care standard which introduced by Judith Bruce and Adrienne Germaine. Under the very crowded condition, the potential implant acceptors did not received quality of care services, which required good counseling, in a separate and quite room, as well as a high medical standard procedure during the inserting of the implant The tools used were not enough for every women and it was no good sterilized. In order to reach the highest possible standard of reproductive health services for the Indonsian womwn itu needs a transformation of society based on gender justice, based on respect to women and not treat then as second class citizen. The reproductive health services (including family planning services) should not be discriminating based on social economic status. Every woman should be treated equally and be given the full opportunity to exercise they rights. Woman should be empowered through good and accurate information and counseling on reproductive health matters.l"

"Peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru pada periode tahun 1960-1970 melahirkan kebijakan baru di bidang kependudukan. Pemerintahan Orla berikap prenatalis sedangkan pemerintahan Orba justru sebaliknya. Pemerintahan orba yang berorientasi pada pembangunan ekonomi menganut kebijakan kependudukan yang antinatalis. Salah satu kebijakan kependudukan yang diambil pemerintah adalah menekan angka pertumbuhan penduduk melalui upaya penurunan angka kelahiran dan juga menekan angka kematian. Hasilnya, laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,35 % pada periode tahun 1990-2000. Keberhasilan tidak terlepas CIO dukungan prNrard KB Melalui penyuluhan yang diarahkah kepada suami isteri pasangan usia subur (PUS). Terutama dalam pelaksanaan penggunaan kontrasepsi oleh PUS.Pemilihan jenis kontrasepsi tertentu merupakan keputusan yang diambil suami Isteri PUS. Dalam proses pengambiian keputusan memilih kontrasepsi tersebut terdapat relasi gender antara keduanya. Berlcaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan penelitian dilokasikan pada proses pengambilan keputusan suami isteri pasangan usia subur dalam memilih kontrasepsi.Sacaraa umum, teori-teori yang dipakai untuk menjelaskan masalah tersebut antara lain teori yang dikemukakan oleh Amal, Amran, Baumholz, Budiman, Effendy, Lestari, Moffat, Safilios-Rotschild, Sajogyo, Schramm, dan Singarimbun. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang proses pengambilan keputusan suami istri pasangan usia subur dalam memilih kontrasepsi dan bagaimana penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh kepada suami Isteri pasangan usia subur untuk memperoleh gambaran tentang pees pengambilan keputusan suami isteri PUS dalam memilih kontrasepsi dan bagaimana penyuluhan yang dilakukan penyuluh kepada suami isteri PUS, maka dalam penelitian ini dipilih pendekatan kualitatif bersifat studi kasus dengan Jenis penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang komprehensif dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 16 subjek penelitian dan observasi terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh sebagai sampal penelitian, ditetapkari Secara purposif Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan suami isteri PUS dalam memilih kontrasepsi adalah sebagai berikut. Panama, suami isteri membuat keputusan untuk menunda ketahiran atau tidak ingin menambah anak lagi. Terdapat 2 variasi dalam pengambilan keputusan yaitii : (a) keputusan yang dibuat berdataskan kesepakatan bersama antara suami isteri; (b) suami menyerahkan pengambilan keputusannya kepada isteri. Kedua, suami isteri mencari informasi mengenai cara-cara menunda kelahiran atau tidak ingin menambah anak lagi. Dalam proses ini, suami dan isteri baik secara bersama-lama maupun sendiri-sendiri mencari informasi kepada kader KB, pengurus posyandu, penyuluh KB, bidan atau dokter. Ketiga, suami isteri membuat kaputusan rnemilih kontrasepsi yang sasuai dengan kebutuhannya. Terdapat 4 variasi dalam pengambilan keputusan memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan suami isteri, yaitu : (a) keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara suami isteri dengan isteri sebagai akseptor; (b) keputusan yang dibuat oleh isteri sendiri dengan isteri sebagai akseptor; (c) keputusan yang dibuat oleh suami sendiri dengan isteri sebagai akeptor; (d) keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara suami isteri dengan suami sebagal akseptor. Keempat, suami isteri memilih tempat pelayanan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat 3 variasi dalam pengambilan keputusan suami isteri dalam memilih tempat pelayanan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu : (a) keputusan isteri seorang diri; (b) keputusan suami seorang diri; (e) keputusan bersama suami isteri. Kelima, suami isteri baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendatangi tempat pelayanan kontrasepsi sesuai dengan Jenis kontrasepsi pilihannya.Dari hasil penelitian ini, kepada instansi pembuat kebijakan kependudukan, khususnya kepada pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diusulkan rekomendasi sebagai berikut: (a) program KB hendaknya dibuat dengan Memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan perempuan. Jangan hanya perempuan yang menjadi sasaran utama bagi pemakaian kontrasepsi tapi juga laki-laki. Caranya, dengan menyedihkan kontrasepsi untuk laki-laki - di luar kondom dari vasektomi-seperti berbagai kontrasepsi yang diperuntukan bagi perempuan; (b) dibuat kampanye iklan seperti suami Siaga pada iklan persalinan dan penyuluhan KS dilakukan juga ditempat/kantor suami bekerja untuk menggugah kepedulian suami terhadap kesejahteran isteri/perempuan; (c) supaya suami terlibat secara aktif dalam program KB maka advokasi harus menjadi prioritas program KB."

"Toluena merupakan salah satu komponen utama dalam fraksi minyak bumi yang bersifat racun dan karsinogenik serta sulit didegradasi oleh lingkungan. Pada limbah cair, konsentrasi toluena dapat direduksi menggunakan adsorpsi karbon aktif. Setelah adsorben jenuh dengan kontaminan pada proses adsorpsi, karbon aktif harus diregenerasi atau diganti. Mikroorganisme digunakan untuk regenerasi adsorben dengan proses biodegradasi kontaminan. Penelitian ini bertujuan menguji kemampuan GAC dan konsorsium mikroba dalam mendegradasi limbah cair yang mengandung toluena. Penelitian ini menggunakan kolom biobarrier skala pilot. Selain itu, dilakukan pengujian pengaruh variasi konsentrasi H2O2 sebagai elektron akseptor yang mensuplai oksigen pada proses biobarrier toluene dengan memanfaatkan aktivitas konsorsium Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Aeromonas hydrophilla, Bacillus coagulans dan Bacillus substilis dalam biobarrier skala pilot. Enrichment dilakukan terhadap konsorsium bakteri untuk adaptasi dengan toluena. Konsorsium bakteri hasil enrichment diinjeksikan 500 ml ke dalam kolom biobarrier yang berisi Granular Activated Carbon (GAC) yang telah melewati tahap adsorpsi toluena. Dilakukan variasi konsentrasi H2O2 10 mg/l, 30 mg/l, dan 50 mg/l untuk biodegradasi yang optimum. Kontaminan dialirkan secara kontinu dengan laju alir sebesar 0,63 lpm, sementara elektron akseptor dialirkan dengan laju alir 0,2 lpm dan nutrisi 0,1 lpm. Konsorsium bakteri akan mereaktivasi GAC dengan biodegradasi toluene yang menempel di permukaan dan teradsorp dalam pori GAC. Proses biodegradasi optimum pada konsentrasi H2O2 10 mg/l dengan konsentrasi toluene terdegradasi maksimum sebesar 168,3 ppm.

---

Toluene is one of the main components found in the crude oil fraction. It is toxic, carcinogenic and barely degradable by natural environment. In waste water, toluene concentration could be reduced by using activated carbon adsorption. By the time the activated carbon is saturated by toluene, it needs to be regenerated or replaced. Microorganism is the agent of adsorbent regeneration through process called biodegradation.

This research, is aimed to study GAC and microbial consortium to degradate wastewater containing toluene. This research use pilot scale biobarrier column. In addition, this research observe toward the effect of electron acceptor, H2O2, concentration that act as oxygen supplier on biobarrrier process of toluene utilizing the activity of bacterial consortium of Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Aeromonas hydrophilla, Bacillus coagulans, and Bacillus subtilis in pilot scale biobarrier instrument.

Enrichment is a process which bacterial consortium is adapted to toluene environment. After some certain times, 500 ml of the enriched consortium is injected to biobarrier column that filled with GAC. This GAC has already pass the toluene adsorption phase. Biodegradation is carried out on 3 variations of H2O2 concentration, 10 mg/L, 30 mg/L, and 50 mg/L.

Contaminant is flowed continuously at 0.63 lpm flow rate, while electron acceptor at 0.2 lpm flow rate and nutrition at 0.1 lpm flow rate. The bacterial consortium would reactivate GAC by biodegrading toluene that attach on its surface and that adsorbed inside its pores. The biodegradation process attain the optimum result on H2O2 concentration 10 mg/L with maximum value of toluene degradation at 168.3 ppm."

"ABSTRAKLembaga Perpajakan dan Penerima Fidusia diberikan hak yang sama yaitu hak mendahului, sehingga memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain atas pemenuhan pembayaran utang debitur cidera janji. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan lembaga Perpajakan dan Penerima Fidusia dalam eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga perpajakan. Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor PT. FIA LEASING selaku Penerima Fidusia yang Obyek Jaminan Fidusia dieksekusi oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama XXX sebagai pihak yang dirugikan. Pokok permasalahan yang dibahas tersebut akan dianalisa dengan menggunakan peraturan dibidang perpajakan, dan peraturan dibidang jaminan khususnya jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan utang pajak dan fidusia dalam hal terjadi eksekusi yang sama-sama mempunyai hak untuk didahulukan pelunasannya.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulis menyarankan bahwa harus terdapat peraturan yang tegas dan jelas tentang hak mendahulu antara Lembaga Perpajakan dan Penerima Fidusia.

---

ABSTRACTTax Institution and Fiduciary Acceptor have the same right. It is the right to precede so they can be preceded/ priored by other creditors to tulfil the payment of incredible debitor loan. This scription will discuss about the status of Tax Institution and Fiduciary acceptor dealing with Fiduciary guarantee object execution carried out by Tax Institution. The Financial Company of Motoric Vehicles PT. FIA LEASING as the acceptor of Fiduciary whose Fiduciary guarantee object has been executed by General Directorate of Tax, Kanwil DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama as the institution which is disadvantaged. The main problem will be analyzed by using / applying the rules of taxation, and the rules of Fiduciary guarantee.The aim of this research is to know the status of tax loan and Fiduciary in terms of execution which have the same right to precede the payment. There must be a firm rule about the right to precede between Tax Institution and the acceptor of fiduciary."

"Family planning program has a very strategic, comprehensive and fundamental meaning in creating a healthy and prosperous Indonesian human being. However, recently the incidence of drop out is quite high for several reasons. This study was conducted to determine the influential factors that cause acceptors to drop out. It is descriptive research. The populations in the study were contraceptive acceptors who dropped out for 3 consecutive months, and not being pregnant. The numbers of sample were 100 people. The data collection employed closed and open questionnaires; data presented in descriptive form. Influential factors of drop out contraceptive acceptors due to side effects were 38%, wanting children 18%, others (changing the method/ expired) 14%, without husband support in using contraception 22%, and others 22%. The period of using contraception after dropout 34% (3-10 years); express unlimited time (one day later) and unwilling to use contraception anymore after dropping out 23%. It is suggested that health professionals can increase the handling of family planning side effects, improve counseling, information and education related to the choice of short term non-hormonal contraceptive devices related to the selection of contraceptives for pre-menopausal age so that the decision making can be taken more appropriately, increase the competence of health professionals, increasing husband support, improving mentoring and monitoring acceptors who have dropped put to use contraceptives again willingly."

"Gerakan Keluarga Berencana Nasional bertujuan ganda yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Dalam mewujudkan tujuan tersebut, program Keluarga Berencana Nasional memakai beberapa metoda kontrasepsi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi fisik peserta KB itu sendiri menggunakan alat kontasepsi merupakan salah satu metoda KB yang terbaik untuk mengatur kelahiran anak, AKDR merupakan alternatif pilihan bagi pasangan muda yang ingin menunda kehamilannya. Dan merupakan alternatif kedua setelah kontap bagi pasangan tua yang ingin mengakhiri kehamilan.AKDR untuk menjarangkan jumlah anak, secara langsung menurunkan laju pertumbuhan penduduk, mulai tahun 1997 krisis ekonomi berdampak menurunnya kemampuan daya beli AKDR (mandiri, ekonomi rendah) jumlah anak banyak dan pegetahuan rendah, didukung dengan karakteristik ibu (umur, pendidikan dan jumlah anak hidup, jumlah anak yang diinginkan lagi, umur perkawinan pertama, pekerjaan ibu, pekerjaan suami dan dukungan suami).Pemakaian Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) masih rendah (9,3%) di kabupaten Ogan Komering Ulu dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Sumatra Selatan antara lain Pangkal Pinang (11%), Bangka (15,89%) dan juga dibanding dengan cakupan nasional (17,5%). Di Kecamatan Baturaja Timur pemakaian AKDR (12,8%) lebih rendah dibandingkan dengan kontrasepsi lain seperti pil sebanyak (19,9%), suntikan (35,56%).Penelitian ini untuk mengetahui status ekonomi, pengetahuan kontrasepsi pada Akseptor KB serta hubungannya dengan pemakaian AKDR di kecamatan Baturaja Timur, rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional, dengan responden 366 orang Akseptor KB. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, kemudian diolah dengan analisa univariat, bivariat dan multivariat dengan teknik analisis chi-square, menunjukkan ada hubungan antara status ekonomi dengan pemakian AKDR, ada hubungan antara pengetahuan kontrasepsi dengan pemakaian AKDR. Analisis Regresi Logistik diperoleh : Ada hubungan pekerjaan suami dengan pemakaian AKDR dan ada hubungan dukungan suami dengan pemakaian AKDR, variabel independen yang dominan adalah pengetahuan tinggi cenderung memakai AKDR.Dalam rangka meningkatkan pemakaian AKDR di Kecamatan Baturaja Timur, perlu diberikan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) terutama ditujukan untuk yang belum menggunakan alat kontrasepsi.

---

Economic Status and Contraception Knowledge of Family Planning Acceptor and Relationship with AKDR Usage in Baturaja Sub district, District of Ogan Komering Ulu 2003Family Planning movement has two goals, first, to improve mother and child welfare and to establish a happy and welfare little family (NKKBS). To realize these goals, this program using some contraception method which appropriate with acceptor's situation and condition. AKDR is one of alternative for young couple to delay the pregnancy and second alternative AKDR settled contraception (kontap) for old couple to stop pregnancy.

Spacing out number of children directly decrease growth population, started from 1997 economic crisis give some impacts to ability to buy AKDR (autonomous, low economic level), have a lot of children and low knowledge, also mother characteristics (age, education, number of children, number of expecting children, age of first marriage, mother occupation, husband occupation and husband support).

Intra urine device usage in Ogan Komering Ulu (OKU) still low (9,3%) compared to other sub district such as Pangkal Pinang (11%), Bangka (15,89%) also if compared to national coverage (17,5%). In sub district of Baturaja Timur, AKDR usage (12,8%) lower than other contraception such as pill (19,9%), injection (25,56).

This study is to find out relation between economic status contraception knowledge of Family Planning acceptor with AKDR usage in sub district of Baturaja Timur, design of this study is cross sectional with 366 respondents. Data collected by questionnaire, processed by univariate, bivariate, and multivariate analysis using chi square analysis, result shows that there is relation between economic statuses with AKDR usage, contraception knowledge with AKDR usage. From regression logistic analysis resulted; there is significant relationship between husband's occupation with AKDR usage and husband's support with AKDR usage, dominant independent is high knowledge tend to use AKDR.

In order to increase AKDR usage in sub district of Baturaja Timur, it needs information and education communication (KIE) especially for those that not using contraception yet."

"Pada periode 2002 _ 2012, tren angka fertilitas total mengalami stagnasisekitar 2,6. Milenium Development Goals (MDGs) menunjukkan kemajuanyang baik, tetapi masih memerlukan kerja keras untuk mencapai targettahun 2015. Khususnya upaya untuk mencapai target 102 per 100.000 ke-lahiran hidup. Metode keluarga berencana (KB) yang banyak digunakanpasien pascapersalinan saat ini adalah metode kontrasepsi jangka pendekseperti pil dan suntik. Sedang metode kontrasepsi jangka panjang sepertiintra uterine device dan implant cenderung turun satu poin dari tahun 2002hingga 2007. Upaya mengatasi masalah yang sedang dialami masyarakatIndonesia saat ini meningkatkan akseptor KB metode kontrasepsi jangkapanjang (MKJP). Model pengambilan keputusan adalah alat yang di-kembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB di tingkatpelayanan kesehatan primer dan sekunder. Alat tersebut dapat membantumeningkatkan kepuasan pasien, penggunaan jasa konseling, dan pemilihanpenggunaan KB MKJP yang aman dan efektif. Model shared decision ma-king adalah model pengambilan keputusan yang banyak digunakan, ber-manfaat dalam memotivasi pasien memilih perawatan yang tepat dan mem-pertahankan hubungan terapeutik. Diharapkan jumlah akseptor KB MKJPdapat memenuhi target MDGs 2015.Trends in total fertility rate from the year 2002-2012, amounting to 2.6 stag-nated. Targets of the Millennium Development Goals (MDGs) have showngood progress but still needs to work hard to achieve in 2015. MDGs par-ticular purpose, efforts are needed to achieve the 2015 target of 102 per100,000 live births. Family planning method that is widely used today areshort-term contraceptive methods such as pills or injections. Being a long-term contraceptive methods (LTM) such as intra uterine device and implantstend to go down one point from the year 2002 to 2007. Efforts to addressModel Pengambilan Keputusan Meningkatkan AkseptorKeluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka PanjangDecision Making Model for Increasing Acceptors Family Planning Long-Term Contraception MethodSuryani Manurung483the problems being experienced by the people of Indonesia is currently im-proving family planning acceptors LTM. Decision making model is a tool de-veloped to improve the quality of family planning services at the level of pri-mary and secondary health care. This tool can help increase the patient sa-tisfaction, using counseling services, and the selection use is safe and ef-fective of contraceptive LTM. Model of shared decision making is a decisionmaking model that is widely used, useful in motivating patients choose theproper care and maintain a therapeutic relationship. Expected number offamily planning acceptors LTM can meet MDGs targets by 2015."