Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Tugas akhir ini akan membahas tindakan Google untuk memblokir cookies pihak ketiga dari browser Chrome melalui kebijakan yang dinamakan Privacy Sandbox. Pokok pembahasan pada penulisan adalah menganalisis apabila terdapat laporan atas implementasi Privacy Sandbox di Indonesia apakah akan melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengantisipasi penanganan permohonan perubahan perilaku jika diajukan oleh Google Indonesia atas penerapan Privacy Sandbox yang dilaporkan. Bentuk penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan Privacy Sandbox oleh Google sangat mungkin untuk melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena memiliki dampak membatasi pasar dan pengembangan tekonologi, serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing pada pasar bersangkutan yaitu jasa penyedia teknologi periklanan digital di Indonesia. Berangkat dari pengalaman Competition and Markets Authority dalam menangani perubahan perilaku yang diajukan oleh Google di Inggris mengenai program Privacy Sandbox, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kewenangannya untuk menerima suatu permohonan pernyataan perubahan perilaku yang berkaitan dengan privasi individu dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang sudah diamanatkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi agar dapat memastikan bahwa perubahan perilaku yang dimohonkan tidak mengurangi privasi individu dan mampu mengatasi dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ......This final assignment will discuss Google's actions to block third party cookies from the Chrome browser through a policy called Privacy Sandbox. The main discussion in the writing is to analyze if whether a report against the implementation of the Privacy Sandbox in Indonesia it will result in a violation Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the Business Competition Supervisory Commission can anticipate handling request for changes in behavior if submitted by Google Indonesia regarding the reported implementation of the Privacy Sandbox. This research is conducted through a normative juridical study. Based on the research conducted, Google's Privacy Sandbox policy is very likely to violate Article 25 of Law Number 5 of 1999 because it has the impact of limiting market and technological development, as well as inhibiting potential business actors to become competitors in the relevant market namely providing digital advertising technology in Indonesia. Based on the experience of the Competition and Markets Authority in handling commitments of changes in behavior proposed by Google in the UK regarding the Privacy Sandbox, the KPPU in its authority to accept a request for change in behavior related to individual privacy, can cooperate with the Personal Data Protection Supervisory Agency which has been mandated in the Personal Data Protection Law in order to ensure that the changes in behavior will not reduce an individual privacy and are able to address the alleged violations concerns of Law Number 5 of 1999.

Abstrak :
Dengan adanya big data dan pengolahan data, perusahaan mampu meningkatkan efek kompetitifnya sehingga menciptakan kekuatan pasar di pasar bersangkutan dengan peningkatan layanannya yang berpotensi menciptakan entry to barrier. Hal ini terbukti dengan kasus Facebook yang menyalahgunakan dominasinya dengan penggunaan big data dan melanggar Sec. 19(1) dari GWB dengan persyaratan layanannya kepada pengguna. Hal ini membuat urgensi kebijakan persaingan di Indonesia untuk mengatur lebih lanjut hal tersebut dengan potensi dalam proses merger Gojek dan Tokopedia dapat mengakibatkan akumulasi data dan selanjutnya diproses untuk efek kompetitif dan berpotensi mengakibatkan hambatan masuk pasar. Makalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan big data untuk perusahaan digital dalam perilaku penyalahgunaan dominasi menurut Hukum Persaingan Indonesia berdasarkan kasus perbandingan Facebook di Jerman dan GoTo di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan secara umum, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut agar dapat diterapkan dalam penggunaan big data. ......With the existence of big data and data processing, companies are able to raise its competitive effects and therefore create market power in relevant market with the improvement of its services which potentially create entry to barriers. This is proven with the Facebook case constituted to abuse its dominance with big data usage and breached Sec. 19(1) of GWB with its terms of service to the users. This create an urgency for competition policy in Indonesia to further regulate the matter with the potential in merger process of Gojek and Tokopedia could result in accumulation of data and further to be processed for competitive effects and potentially resulting barriers to market entry. This research paper aims to analyse the usage of big data for digital companies in abuse of dominance conduct according to Indonesian Competition Law based on comparison cases of Facebook in Germany as well as GoTo in Indonesia. The research method that is used is juridical normative which is done with laws and regulations approach, conceptual approach, and cases approach. Article 25 of Law No. 5 of 1999 have regulated abuse of dominance matter in general, hence it needs a further analysis to be applicable in big data usage.

Abstrak :
Dengan keberadaan perusahaan digital dominan seperti Meta Platforms, berbagai pelanggaran dalam lingkup persaingan usaha dapat terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus Meta Platforms di Jerman dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, penelitian ini menganalisis bagaimana potensi penyalahgunaan posisi dominan Meta Platforms di Indonesia dan apakah hukum persaingan usaha di Indonesia telah cukup dalam menangani kasus perusahaan digital tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penyalahgunaan posisi dominan tersebut dalam lanskap persaingan usaha di Indonesia berdasarkan kasus di Jerman dan Amerika Serikat serta mengevaluasi efektivitas kerangka peraturan Indonesia yang mengatur dinamika ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan berupa penetapan syarat perdagangan, pembatasan pasar dan pengembangan teknologi, serta barriers to entry sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Persaingan Usaha. Meskipun demikian, regulasi di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan persaingan usaha di ranah pasar digital, khususnya terkait dengan Meta Platforms. Oleh karena itu, perbaikan dan pembaruan peraturan menjadi penting untuk merespons dinamika pasar digital yang terus berkembang dan memastikan perlindungan yang memadai terhadap persaingan yang sehat. ......With the presence of dominant digital companies like Meta Platforms, various violations within the scope of business competition can occur, as evident in the cases of Meta Platforms in Germany and the United States. In this context, this research analyzes the potential abuse of Meta Platforms’ dominant position in Indonesia and evaluates whether competition law in Indonesia has been sufficient in handling cases involving such digital companies. This research aims to analyze the potential abuse of dominance in the landscape of business competition in Indonesia, drawing insights from cases in Germany and the United States, while also evaluating the effectiveness of Indonesia’s regulatory framework governing this dynamic. The research methodology employed is normative juridical legal analysis, examining various theories, concepts, legal principles, and regulations related to the research topic. The findings indicate the potential for abuse, including setting trade conditions, market and technology development restrictions, as well as barriers to entry, as stipulated in Article 25 of the Antitrust Law. However, the existing regulations in Indonesia are not entirely effective in addressing competition issues in the digital market, particularly concerning Meta Platforms. Therefore, improvements and amendments to the regulations are crucial to respond the evolving dynamics of the digital market and ensure adequate protection for fair business competition.

Abstrak :
Pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia membuat urgensi kebijakan persaingan di Indonesia untuk lebih mengatur persaingan di pasar digital, khususnya di marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan Abusive Self-Preferencing oleh Amazon Marketplace dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan menganalisis Putusan Otoritas Persaingan Italia nomor A528 tentang kasus FBA Amazon, dan membandingkannya dengan potensi kasus serupa terjadi di Indonesia melalui marketplace nomor satu di Indonesia, Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan Otoritas Persaingan Italia tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa preferensi diri sebagai teori kerugian baru dan independen tidak memiliki batasan yang jelas yang menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak dapat diprediksi. Hasil penelitian ini menyarankan KPPU dan Pemerintah Indonesia untuk membuat pedoman dalam bentuk regulasi yang mengatur persaingan usaha di pasar multi- sisi, dan mendefinisikan tindakan Abusive Self-Preferencing sebagai teori kerugian baru di bawah penyalahgunaan posisi dominan. ......The rapid development of digital economy in Indonesia create an urgency for competition policy in Indonesia to further regulates competition in digital markets, particularly in marketplace. This research paper aims to analyze Abusive Self- Preferencing Act by Amazon Marketplace from the Perspective of Indonesian Competition Law by analyzing Italian Competition Authority’s Decision Case number A528 regarding FBA by Amazon, and comparing it with the potential for the similar case to happen in Indonesia through Indonesia’s the number one marketplace, Tokopedia. The research method used in this research is juridical normative which is done with laws and regulations approach, conceptual approach, and cases approach. This research finds that the Italian Competition Authority's decision reinforces concerns that self-preferencing as a new and independent theory of harm lacks clear boundaries which creates legal uncertainty and unpredictability. The result of this research suggests KPPU and Indonesian Government to create guidance in the form of regulation that regulates business competition in multi- sided markets and define abusive self-preferencing act as a new theory of harm under abuse of dominant position.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation merupakan potensi penyalahgunaan posisi dominan menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menghadapi kasus penyalahgunaan posisi dominan melalui praktik eksklusivitas distribusi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik eksklusivitas distribusi digital yang dilakukan oleh Sony PlayStation berpotensi melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia karena melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan menetapkan syarat-syarat perdagangan yang berakibat pada terhalangnya konsumen atau pengguna Sony PlayStation dalam memperoleh produk bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Selanjutnya, penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kasus serupa yang terjadi di Indonesia belum sepenuhnya efisien. Oleh karena itu, perlu pengawasan lebih lanjut terhadap praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation di Indonesia dan peningkatan efisiensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani kasus eksklusivitas distribusi digital di Indonesia. ......This research analyze how Sony PlayStation's practice of digital distribution exclusivity is a potential abuse of dominant position according to business competition law in Indonesia and the role of the Business Competition Supervisory Commission in dealing with cases of abuse of dominant position through digital distribution exclusivity practices in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical by examining various theories, concepts, legal principles and statutory regulations that are relevant in this research. The results of this research conclude that the digital distribution exclusivity practice carried out by Sony PlayStation has the potential to violate business competition law in Indonesia because it abuses its dominant position by setting trade terms which result in the obstruction of Sony PlayStation consumers or users in obtaining competitive products, both in terms of price and quality. Furthermore, the Business Competition Supervisory Commission's handling of similar cases that occurred in Indonesia has not been completely efficient. Therefore, there is a need for further supervision of digital distribution exclusivity practices by Sony PlayStation in Indonesia and increasing the efficiency of the Business Competition Supervisory Commission in handling cases of digital distribution exclusivity in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation merupakan potensi penyalahgunaan posisi dominan menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menghadapi kasus penyalahgunaan posisi dominan melalui praktik eksklusivitas distribusi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik eksklusivitas distribusi digital yang dilakukan oleh Sony PlayStation berpotensi melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia karena melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan menetapkan syarat-syarat perdagangan yang berakibat pada terhalangnya konsumen atau pengguna Sony PlayStation dalam memperoleh produk bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Selanjutnya, penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kasus serupa yang terjadi di Indonesia belum sepenuhnya efisien. Oleh karena itu, perlu pengawasan lebih lanjut terhadap praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation di Indonesia dan peningkatan efisiensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani kasus eksklusivitas distribusi digital di Indonesia. ......This research analyze how Sony PlayStation's practice of digital distribution exclusivity is a potential abuse of dominant position according to business competition law in Indonesia and the role of the Business Competition Supervisory Commission in dealing with cases of abuse of dominant position through digital distribution exclusivity practices in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical by examining various theories, concepts, legal principles and statutory regulations that are relevant in this research. The results of this research conclude that the digital distribution exclusivity practice carried out by Sony PlayStation has the potential to violate business competition law in Indonesia because it abuses its dominant position by setting trade terms which result in the obstruction of Sony PlayStation consumers or users in obtaining competitive products, both in terms of price and quality. Furthermore, the Business Competition Supervisory Commission's handling of similar cases that occurred in Indonesia has not been completely efficient. Therefore, there is a need for further supervision of digital distribution exclusivity practices by Sony PlayStation in Indonesia and increasing the efficiency of the Business Competition Supervisory Commission in handling cases of digital distribution exclusivity in Indonesia.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana kewenenangan lembaga pengawas persaingan usaha di Uni Eropa meninjau dugaan penyalagunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang melaksanakan non reportable transactions berdasarkan hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan perbandingannya dengan hukum persaingan usaha Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Transaksi merger antara badan usaha yang memenuhi threshold harus dinotifikasikan kepada lembaga pengawas persaingan usaha. Sementara itu, transaksi yang tidak memenuhi threshold (non-reportable transactions) bebas dari kewajiban notifikasi. Terdapat 2 (dua) jenis sistem notifikasi, yaitu ex-ante dimana notifikasi dilaksanakan sebelum transaksi berlaku efektif, dan ex-post dimana notifikasi dilaksanakan setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis. Pada 2023, European Union Court of Justice (ECJ) mengeluarkan preliminary ruling dalam Putusan ECJ Case C-449/21. Pada putusan tersebut terdapat indikasi penyalahgunaan posisi dominan di pasar penyiaran televisi Prancis ketika suatu badan usaha bernama TDF melakukan non-reportable transaction berupa merger dengan kompetitornya yaitu Itas. Kompetitor TDF, yaitu Towercast, mengajukan gugatan menyatakan transaksi tersebut adalah penyalahgunaan posisi dominan dan seharusnya ditinjau kembali. Putusan ECJ menyatakan bahwa non-reportable transactions dapat ditinjau kembali oleh lembaga pengawas persaingan usaha secara ex-post. Putusan tersebut memberi kesadaran bahwa ada kekosongan hukum di hukum persaingan usaha mengenai potensi penyalahgunaan posisi dominan pada non-reportable transactions. ......This paper analyzes the authority of business competition authorities in the European Union (EU) reviews allegations of abuse of dominant position by business actors through non-reportable transactions and its comparison with competition law in Indonesia. This paper was written using the normative juridical method. Mergers that meet thresholds must be notified to the business competition authorities. Transactions that do not meet the thresholds and are thus free from notification obligations are referred to as non-reportable transactions. There are two types of notification systems, namely ex-ante, where notification is carried out prior to a transaction becoming legally effective, and ex-post where the notification is carried out after the transaction becomes effective. In 2023, the EU Court of Justice (ECJ) issued a preliminary ruling in the decision of ECJ Case C-449/21. A company named TDF conducted a non-reportable transaction as it merged with its competitor in the television broadcasting market, named Itas. Its other competitor, Towercast, reported the transaction as an abuse of dominant position and therefore must be re-assessed. The results of the preliminary ruling states that non-reportable transactions can be reviewed ex-post by business competition authorities. The ruling raises awareness that an abuse of a dominant position can potentially be conducted through non-reportable transactions.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana kewenenangan lembaga pengawas persaingan usaha di Uni Eropa meninjau dugaan penyalagunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang melaksanakan non reportable transactions berdasarkan hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan perbandingannya dengan hukum persaingan usaha Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Transaksi merger antara badan usaha yang memenuhi threshold harus dinotifikasikan kepada lembaga pengawas persaingan usaha. Sementara itu, transaksi yang tidak memenuhi threshold (non-reportable transactions) bebas dari kewajiban notifikasi. Terdapat 2 (dua) jenis sistem notifikasi, yaitu ex-ante dimana notifikasi dilaksanakan sebelum transaksi berlaku efektif, dan ex-post dimana notifikasi dilaksanakan setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis. Pada 2023, European Union Court of Justice (ECJ) mengeluarkan preliminary ruling dalam Putusan ECJ Case C-449/21. Pada putusan tersebut terdapat indikasi penyalahgunaan posisi dominan di pasar penyiaran televisi Prancis ketika suatu badan usaha bernama TDF melakukan non-reportable transaction berupa merger dengan kompetitornya yaitu Itas. Kompetitor TDF, yaitu Towercast, mengajukan gugatan menyatakan transaksi tersebut adalah penyalahgunaan posisi dominan dan seharusnya ditinjau kembali. Putusan ECJ menyatakan bahwa non-reportable transactions dapat ditinjau kembali oleh lembaga pengawas persaingan usaha secara ex-post. Putusan tersebut memberi kesadaran bahwa ada kekosongan hukum di hukum persaingan usaha mengenai potensi penyalahgunaan posisi dominan pada non-reportable transactions. ......This paper analyzes the authority of business competition authorities in the European Union (EU) reviews allegations of abuse of dominant position by business actors through non-reportable transactions and its comparison with competition law in Indonesia. This paper was written using the normative juridical method. Mergers that meet thresholds must be notified to the business competition authorities. Transactions that do not meet the thresholds and are thus free from notification obligations are referred to as non-reportable transactions. There are two types of notification systems, namely ex-ante, where notification is carried out prior to a transaction becoming legally effective, and ex-post where the notification is carried out after the transaction becomes effective. In 2023, the EU Court of Justice (ECJ) issued a preliminary ruling in the decision of ECJ Case C-449/21. A company named TDF conducted a non-reportable transaction as it merged with its competitor in the television broadcasting market, named Itas. Its other competitor, Towercast, reported the transaction as an abuse of dominant position and therefore must be re-assessed. The results of the preliminary ruling states that non-reportable transactions can be reviewed ex-post by business competition authorities. The ruling raises awareness that an abuse of a dominant position can potentially be conducted through non-reportable transactions.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para penegak hukum persaingan usaha, yang membutuhkan strategi yang canggih untuk menangani posisi dominan di pasar. Skripsi ini menganalisis kerangka kerja peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang mengatur penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital di Indonesia dan Inggris dan Upaya KPPU dalam menangani kasus serupa di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. UU No. 5 tahun 1999 adalah undang-undang utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia, yang diimplementasikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, kurangnya unit khusus pasar digital di KPPU menghambat kapasitasnya untuk menangani dinamika ekonomi digital yang rumit. Studi ini menekankan perlunya memiliki keahlian regulasi tertentu untuk menangani persaingan usaha di pasar digital secara efektif. Sebaliknya, strategi Inggris dinilai lebih efektif dikarenakan pendekatan proaktif dan terspesialisasi, yang didukung oleh Undang-Undang Persaingan Usaha 1998 dan diperkuat dengan pembentukan Unit Pasar Digital (DMU) di bawah Otoritas Persaingan Usaha dan Pasar (Competition and Markets Authority/CMA). Alat-alat analisis yang canggih dan inisiatif kolaborasi internasional yang dimiliki oleh DMU memperkuat kapasitas Inggris untuk secara efektif mengontrol perusahaan-perusahaan terkemuka di pasar digital. Skripsi ini mengkaji perbandingan regulasi dalam situasi nyata dengan menganalisis studi kasus Shopee di Indonesia dan Amazon di Inggris. Analisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua negara mengakui pentingnya pangsa pasar dan pengaruh ekonomi dalam menentukan dominasi, pendekatan Inggris yang mudah beradaptasi dan klasifikasi perilaku penyalahgunaan yang komprehensif menghadirkan kerangka kerja regulasi yang lebih tangguh. Skripsi ini mengusulkan agar Indonesia memperbaiki kerangka peraturannya dengan membentuk bagian khusus pasar digital di dalam KPPU dan mengimplementasikan alat analisis yang inovatif dan praktik kolaborasi internasional. Indonesia dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mendorong persaingan usaha yang adil dalam ekonomi digital dan, sebagai hasilnya, meningkatkan kesejahteraan konsumen dan mendorong inovasi dengan mengambil pelajaran dari pengalaman Inggris. Temuan-temuan utama menyoroti pentingnya badan pengatur khusus dan pendekatan analitis yang canggih dalam mengatasi berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh posisi dominan di pasar digital. Analisis komparatif ini menawarkan wawasan yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan regulator yang ingin menyeimbangkan antara kekuatan pasar dan persaingan dalam lingkungan digital yang berubah dengan cepat. ......The rapid growth of the digital economy poses its own problems for competition law enforcers, who need sophisticated strategies to deal with dominant positions in the market. This thesis analyses the regulatory framework and enforcement mechanisms governing abuse of dominant position in the digital market in Indonesia and the UK and KPPU's efforts in handling similar cases in Indonesia. This thesis is analysed using doctrinal research method. Law No. 5 of 1999 is the main law governing business competition in Indonesia, which is implemented by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). However, the lack of a specialised digital market unit at KPPU hampers its capacity to handle the complex dynamics of the digital economy. This study emphasises the need to have specific regulatory expertise to effectively address competition in the digital market. In contrast, the UK's strategy is considered more effective due to its proactive and specialised approach, which is underpinned by the Competition Act 1998 and reinforced by the establishment of a Digital Markets Unit (DMU) under the Competition and Markets Authority (CMA). The DMU's sophisticated analytical tools and international collaboration initiatives strengthen the UK's capacity to effectively control leading firms in the digital market. This thesis examines the comparison of the regulatory framework in real-life situations by analysing the case studies of Shopee in Indonesia and Amazon in the UK. The analysis shows that while both countries recognise the importance of market share and economic leverage in determining dominance, the UK's adaptable approach and comprehensive classification of abusive behaviour present a more robust regulatory framework. This thesis proposes that Indonesia improve its regulatory framework by establishing a dedicated digital market section within the KPPU and implementing innovative analytical tools and international collaboration practices. Indonesia can enhance its capacity to promote fair competition in the digital economy and, as a result, improve consumer welfare and encourage innovation by drawing lessons from the UK experience. Key findings highlight the importance of specialised regulatory bodies and sophisticated analytical approaches in addressing the difficulties posed by dominant positions in digital markets. This comparative analysis offers useful insights for policymakers and regulators seeking to strike a balance between market power and competition in a rapidly changing digital environment.

Abstrak :
Perkembangan artificial intelligence serta implementasi komersialnya yang cepat telah menghasilkan banyak manfaat dan nilai ekonomi bagi produsen dan konsumen di seluruh dunia. Salah satu manfaat tersebut adalah kemampuan bagi perusahaan untuk terlibat dalam penetapan harga yang dipersonalisasi, atau personalized pricing, yang merupakan bentuk strategi first-degree price discrimination yang sangat akurat, di mana perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap pelanggan individu berdasarkan data pribadi mereka dan ditentukan oleh algoritme yang kompleks. Meskipun hal ini juga menghasilkan banyak manfaat yang meningkatkan efisiensi pasar, seperti membebankan harga yang lebih rendah untuk konsumen yang tidak mampu membeli produk tertentu, hal ini juga dapat membebankan harga yang terlalu tinggi kepada konsumen yang oleh algoritme dianggap sesuai untuk mereka. Dengan demikian, penetapan harga yang dipersonalisasi menimbulkan masalah antimonopoli yang serius, karena berpotensi membahayakan consumer welfare. Melalui tinjauan pustaka yang sistematis, makalah penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan penggunaan Pasal 102 TFEU sebagai alat utama untuk mengatasi potensi dampak merugikan dari penetapan harga yang dipersonalisasi dengan menganggapnya sebagai penyalahgunaan dominasi yang eksploitatif jika dilakukan oleh perusahaan dengan dominasi yang dominan. posisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini dapat dicapai dengan dua cara, pertama dengan secara eksplisit menangani pembebanan harga yang berlebihan sebagai pengenaan “harga yang tidak wajar”, ​​dan kedua, jika pembebanan harga yang berlebihan dibarengi dengan adanya biaya pencarian dan switching yang tinggi. biaya, maka dapat dianggap sebagai pengenaan "kondisi perdagangan yang tidak adil" oleh perusahaan dominan, jika pendekatan pertama tidak cukup untuk campur tangan otoritas persaingan nasional (NCA). Selain itu, makalah penelitian menyarankan alternatif hukum lain untuk Pasal 102 TFEU untuk mengatasi dampak buruk dari personalized pricing. ......The recent acceleration in the development of artificial intelligence and its rapid commercial implementation has yielded a great number of benefits for producers and consumers around the world. One such benefits is the ability for firms to engage in personalized pricing, which is a form of highly accurate first-degree price discrimination strategy, whereby firms charge different prices for each individual customer based on their personal data and determined by complex algorithms. While this, too, yields many benefits in regard to market efficiency, such as charging lower prices for consumers who are otherwise unable to afford certain products, it can also charge excessively high prices to consumers that the algorithms deem to be appropriate for them. Thus, personalized pricing raises serious antitrust concerns, as it may potentially harm consumer welfare. Through a systematic literature review, this research paper aims to examine the feasibility of using Article 102 TFEU as a key tool for addressing the potential adverse effects of personalized pricing by deeming it an exploitative abuse of dominance if it is conducted by a firm with a dominant position. The results show that this can be achieved in two ways, first by explicitly addressing the charging of excessive prices as an imposition of “unfair prices”, and second, if the charging of excessive prices is coupled with the presence of high search costs and switching costs, then it can be deemed as an imposition of “unfair trading conditions” by the dominant firms, should the first approach not suffice for national competition authorities (NCAs) to intervene. Moreover, the research paper suggests other legal alternatives to Article 102 TFEU to address the adverse effects of personalized pricing.