Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penutupan sumur secara permanen wajib dilakukan oleh seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS pasca berhentinya produksi minyak dan gas bumi seiring dengan berakhirnya kontrak kerja wilayah dengan pemerintah. Penelitian ini berfokus pada pekerjaan squeeze cementing yang merupakan bagian dari operasi tahapan awal cement plug pertama 1 pada proyek plug and abandonment di PT XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung nilai factor injektivitas injectivity factor yang didapatkan dari studi lapangan sehingga menjadi factor kunci dalam menentukan tipe jenis semen yang akan digunakan pada pekerjaan squeeze cementing. Berdasarkan pengerjaan di lapangan terhadap 10 sumur pada PT XYZ, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat 8 sumur yang memiliki nilai factor injektivitas kurang dari 2000 2000 , sehingga jenis microfine cement digunakan untuk menutup zona formasi reservoir. Keberhasilan penggunaan microfine cement pada penelitian ini memberikan dampak terhadap berkurangnya pekerjaan ulang yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pemilihan tipe material semen sebelum melakukan pekerjaan squeeze cementing. Hasil ini juga membantu pihak perusahaan untuk menghindari terjadinya penambahan biaya sebesar 9.3 yang diakibatkan karena kegagalan setiap kali pekerjaan penyemenan. Hasil akhir dari studi ini berupa decision tree yang dapat membantu para pengambil keputusan untuk menentukan tipe jenis semen untuk operasi squeeze cementing dalam pekerjaan plug and abandonment. Perbedaan alur kerja pada pohon keputusan yang baru dibandingkan dengan alur kerja sebelumnya adalah adanya tambahan proses pada tahap kalkulasi dan analisis nilai faktor injektivitas injectivity factor value untuk menentukan tipe jenis semen yang tepat sebelum dilakukan operasi squeeze cementing. Hasil studi ini diharapkan bisa dijadikan acuan oleh KKKS di Indonesia sehingga alokasi biaya/anggaran proyek plug and abandonment menjadi optimal.

---

ABSTRACT
A permanent well abandonment shall be done by all Production Sharing Contract PSC company following the cessation of oil and gas production and in line with the expiration of the regional contract with the government. This study focuses on the work of squeeze cementing which is part of the initial stages operation of the first cement plug 1 on the plug and abandonment project in PT XYZ. The method used in this research is by calculating the value of the injectivity factor obtained from field study as a key factor in determining the type of cement that will be used in squeeze cementing operation. Based on on field execution on 10 wells at PT XYZ, the results show that there were 8 wells with injectivity factor values less than 2000 2000 injectivity values, so the type of microfine cement is used to close the reservoir formation zone. The successful use of microfine cement utilization in this study had an impact on reducing remedial job due to improper method in the selection of cement type materials prior to performing the squeeze cementing operation. These results also help the company to avoid the incremental cost of 9.3 for each failure of cementating job. The final result of this study is a decision tree that can assist decision makers to determine the type of cement for squeeze cementing operations in plug and abandonment operation. The differences between new developed decision tree compare to the previous workflow is the addition of processes at the calculation stage and the analysis of the injectivity factor value in order to determine type of cement prior to do squeeze cementing. The results of this study are expected to be used as a reference by KKKS in Indonesia so that the allocation of cost budget of the project plug and abandonment can be optimized.

Abstrak :
ABSTRAK
Kelayakan operasi instalasi anjungan migas lepas pantai antara 25-30 tahun. Beberapa anjungan migas di Laut Jawa dibangun tahun 70-an, sehingga kondisinya sudah tua dan akan di dekomisioning, yaitu pembongkaran keseluruhan atau sebagian struktur instalasi anjungan. Masalah dekomisioning di Laut Jawa adalah Indonesia belum memiliki pengalaman dekomisioning dan banyaknya regulasi terkait kegiatan dekomisioning. Permasalahan dekomisioning dapat diselesaikan melalui regulasi yang komprehensif. Tujuan riset ini menganalisis ketentuan internasional dan regulasi dekomisioning di indonesia, dan mengkaji alternatif metode dekomisioning di Laut Jawa berdasarkan pendekatan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif, melakukan wawancara mendalam dengan 3 institusi pemerintah pusat dan 1 kontraktor migas. Metode Analisis Dampak Regulasi (Regulation Impact Analysis) digunakan untuk membantu menentukan alternatif kebijakan dan regulasi dekomisioning terbaik dari sudut pandang manfaat dan biaya. Hasil riset ini menunjukkan diperlukan pembuatan regulasi dekomisioning secara holistik, multisektor, multidisiplin dan interdisiplin. Hasil lainnya yaitu metode dekomisioning di Laut Jawa berdasarkan pandangan institusi pemerintah pusat adalah program rig-to-reef karena lebih memenuhi prinsip keberlanjutan. Kesimpulannya adalah belum adanya aturan hukum di Indonesia yang mengakomodir metode dekomisioning dengan program rig-to-reef, mengakibatkan program rig-to-reef pada dekomisioning di Laut Jawa belum bisa langsung diterpakan karena harus dilakukan pembahasan panjang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait

---

ABSTRACT
Feasibility of installation operations for offshore oil and gas platforms between 25-30 years. Some oil and gas platforms in the Java Sea were built in the 70s, so that the condition is old and will be decommissioned, namely the dismantling of the whole or part of the structure of the bridge installation. The problem of decommissioning in the Java Sea is that Indonesia does not have experience in decommissioning and the number of regulations related to decommissioning activities. Decommissioning issues can be resolved through comprehensive regulation. The purpose of this research is to analyze international provisions and decommissioning regulations in Indonesia, and to examine alternative methods of decommissioning in the Java Sea based on environmental, social and economic aspects. This research uses a qualitative approach, conducts in-depth interviews with 3 central government institutions and 1 oil and gas contractor. The Regulatory Impact Analysis method is used to help determine the best alternative decommissioning policies and regulations from the point of view of benefits and costs. The results of this research indicate that decommissioning regulation is needed in a holistic, multisector, multidisciplinary and interdisciplinary manner. Another result, namely the decommissioning method in the Java Sea based on the views of central government institutions, is a rig-to-reef program because it meets the principle of sustainability. The conclusion is that there is no legal rule in Indonesia that accommodates the decommissioning method with rig-to-reef programs, resulting in a rig-to-reef program on decommissioning in the Java Sea that cannot be directly implemented because long discussions must be conducted involving all related stakeholders

Abstrak :
Metode standar saat ini yang digunakan untuk plugging and abandonment P A pada sumur minyak dan gas yang akan ditinggalkan adalah dengan menyambungkan waduk dari permukaan dengan semen. Namun, ada kendala yang harus diatasi yaitu: semen cenderung retak dan tidak rata. Bentonit adalah bahan penyegel alternatif untuk sumur minyak dan gas bumi karena memiliki sifat penggembungan dan penyembuhan sendiri yang unik. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh perlakuan salinitas dan perlakuan kimia terhadap kekuatan steker bentonit yang terhidrasi untuk menyumbat sumur minyak dan gas dalam operasi P A . Hasilnya adalah karena konsentrasi saline meningkat, maka kinerja penggembungan bentonit terhidrasi menurunkan kekuatan steker, karena adanya kation yang bisa saling bertukar. PH cairan hidrasi juga merupakan fungsi yang kuat dari salinitas. Diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memvalidasi penambahan biosida dan inhibitor yang mampu memberikan perlindungan terhadap potensi korosi pada casing.

---

The current standard method used for plugging and abandonment P A in oil and gas wells is to plug the reservoir from the surface with cement. However, there are limitations that the industry needs to overcome cement is prone to cracking and unsealing. Bentonite is an alternative sealing material for oil and gas wells because it has unique properties of swelling and self healing. The aim of this project is to evaluate the effect of salinity and the chemical treatments toward the hydrated bentonite plug strength for plugging CSG wells in P A operations. The results were as the saline concentration increases, the swelling performance of the hydrated bentonite decreases the strength of the plug, due to the presence of exchangeable cations. The pH of the hydration fluid is also a strong function of the salinity. Further investigation is still needed to validate the addition of biocide and inhibitor able to provide protection for any potential corrosion to the casing.

Abstrak :
Tulisan ini menjelaskan tentang mengapa suatu negara tetap mempertahankan kerangka aliansi dengan negara lain, terlepas dari perlakuan negara tersebut yang cenderung menjatuhkan negara aliansinya. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori dilema keamanan aliansi dari Snyder untuk menjelaskan alasan mengapa Korea Selatan memilih untuk menggunakan strategi cooperate dalam menghadapi dilema aliansi dengan Amerika Serikat dibawah masa pemerintahan Presiden Donald Trump tahun 2017 – 2021. Hasil dari penelitian yang menggunakan kualitatif-deskriptif ini menunjukkan bahwa pilihan Korea Selatan menggunakan strategi cooperate tersebut adalah untuk menghindari konsekuensi diabaikan (abandonment) oleh Amerika Serikat, sekutunya yang merupakan negara patron (pelindung). Penggunaan strategi cooperate ini selanjutnya di jelaskan dalam tesis ini karena dipengaruhi oleh 2 faktor penentu yaitu faktor possible of consequences dan faktor determinant of choices. Berdasarkan kedua sudut pandang faktor tersebut, Korea Selatan mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat selain karena takut akan risiko ditinggalkan, yaitu faktor kergantungan, kepentingan strategis, kejelasan kesepakatan dalam aliansi, serta tingkat kepentingan sekutu juga merupakan alasan Korea Selatan untuk mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat. ...... The present study explains why a country maintains an alliance framework with other countries, regardless of the country's treatment which likely brings down its allies. The analysis applied an alliance security dilemma theory by Snyder to clarify the reasons why South Korea preferred to use a cooperative strategy in dealing with the dilemma of alliance with the United States under the President Donald Trump administration of 2017-2021. The results of the present qualitative - descriptive study showed that South Korea’s preference to use the cooperative strategy aimed at avoiding a consequence of being neglected (abandonment) by the United States that is the patron ally (protector). The use of the cooperative strategy was later emphasized in this study as it was influenced by two determinants, namely the possible of consequences and the determinant of choices. Based on perspectives of these two factors, South Korea maintains an alliance with the United States apart from being apprehensive to be left, which is a dependency factor, strategic interests, clarity of the deal in the alliance and the ally’s level of interest are also the South Korea’s reasons to maintain an alliance with the United States.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengaruh ketentuan baru yaitu Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 tentang Abandonment and Site Restoration yang dikeluarkan setelah suatu Kontrak Bagi Hasil di tanda tangani dalam hal ini adalah Kontrak Bagi Hasil Blok C. Ketentuan baru ini dikeluarkan oleh badan pelaksana selaku pembuat peraturan dan juga pihak dalam kontrak. Ketentuan tersebut mengatur hal yang baru yaitu mengenai Penempatan Dana ASR dalam rekening bersama di bank dalam bentuk persero. Kontraktor dalam Blok C tidak mematuhi ketentuan tersebut, karena menganggap ketentuan tersebut tidak ada dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 harus tetap berlaku di Kontrak Bagi Hasil Blok C. ......This thesis discusses the impacts of new regulation, BP Migas Work Procedure Guidelines No. 40/2010 concerning The Abandonment and Site Restoration, which has been issued after Production Sharing Contract of Block C was ratified. This regulation is issued by the implementing agency as a regulator and a party of the pertinent contract. This regulation stipulates a new provision that the contractor shall transfer abandonment and the site restoration fund to an escrow account in government bank. The Contractors in Block C do not comply with the regulation, because they consider that such regulation is not postulated in The Production Sharing Contract of Blok C. This study uses normative juridical approach with a descriptive typology and a qualitative method. The result thereof is to suggest that BP Migas Work Procedures Guidelines No.40/2010 shall be applied to The Production Sharing Contract of Block C.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini membahas proses audit terhadap liabilitas pembongkaran aset danrestorasi area Grup EMO. Grup EMO merupakan Perusahaan yang menjalankanusaha dan investasi di bidang hulu minyak dan gas. Proses audit dilaksanakanberdasarkan FRS Audit Guide yang telah sesuai dengan standar ISA. Selamamelakukan audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi liabilitaspembongkaran aset dan restorasi area dengan PSAK 57 dan 16, sebagai standarakuntansi yang berlaku di Indonesia. Hasil audit menunjukkan beberapa temuanterkait perhitungan nilai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area, sehinggamemerlukan beberapa penyesuaian. Setelah dilakukan penyesuaian, akun inidinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

---

ABSTRACT
This report discusses about the audit process of asset abandonment and siterestoration obligations for EMO Group. The EMO Group is a company thatengages in the upstream business and investment. The audit process isimplemented based on FRS Audit Guide which is appropriate with ISA standard.During the performance of the audit, auditor analyzes accounting policyconformity with PSAK 57 and 16, as accounting standard that is applied inIndonesia. The audit results showed that there were some misstatements related tocalculation of asset retirement and site restoration obligations. After adjustments,this account presents fairly in all material respects.

Abstrak :
ABSTRAK
Setelah berproduksi selama 10 tahun kemampuan alir tujuh sumur gas di Lapangan B berkurang secara alamiah dengan turunnya laju alir dan tekanan. Penurunan setiap sumur tidak seragam dipengaruhi oleh jenis reservoir dan kondisi sub-surface, akibatnya produksi gas tidak maksimal. Permasalahan diatasi dengan menurunankan tekanan abandonment sumur untuk mengurangi back pressure dari surface facility. Metode ini diaplikasikan dengan cara merekayasa skema produksi sumur. Simulasi untuk memprediksikan laju alir, tekanan dan menghitung kumulatif produksi serta Recovery Factor selama tahun 2018-2028 pada tiga skenario yaitu : Skenario 1, base case, yaitu gas diproduksikan dengan initial deliverability sumur hingga mencapai tekanan abandonment pertama pada 600 psi ; Skenario 2, header case, yaitu memasang header baru dengan operating pressure yang lebih rendah dari existing header ; Skenario 3, low pressure case, yaitu melakukan penurunan tekanan abandonment sampai sebesar 250 psi setara dengan suction presure Gas Compressor. Hasil simulasi diperoleh total kumulatif produksi Gp dan Recovery Factor RF masing-masing adalah sebagai berikut ; Skenario 1 Gp = 415 BCF, RF = 65,5 ; Skenario 2 Gp = 493 BCF, RF = 77,9 ; Skenario 3 Gp = 495 BCF, RF = 78,2 . Skenario 3 mampu menghasilkan produksi gas dan financial income paling maksimal karena dapat meningkatkan kemampuan alir gas semua sumur di Lapangan B sehingga dapat disimpulkan bahwa Skenario 3 direkomendasikan untuk diimplementasikan.

---

ABSTRACT
After producing for 10 years the deliverability of seven gas wells in Field B is naturally declined with a decrease in flow rate and pressure. The decrease in each well is not uniformly influenced by the reservoir type and sub surface conditions that caused gas production is not maximal. The problem is solved by lowering the well abandonment pressure to reduce the back pressure effect of the surface facility. This method is applied by modifying the well operating scheme. Simulations were performed to predict gas flow rates, pressures, cumulative gas production and Recovery Factor during 2018 2028 on three scenarios which is Scenario 1 , base case, that gas is naturally produced according to the well initial deliverability until it reaches the first abandonment pressure at 600 psi 2 , header case, ie installing a new header with operating pressure lower than the existing header 3 , low pressure case, ie lowering abandonment pressure down to 250 psi. Simulation resulted as follows Scenario 1 Gp 415 BCF RF 65.5 Scenario 2 Gp 493 BCF RF 77.9 Scenario 3 Gp 495 BCF RF 78.2 . Since Scenario 3 is able to produce maximum gas production and financial income due to improving all gas well deliverability in Field B, it can be concluded that Scenario 3 is recommended to be implemented.

Abstrak :
Penelitian ini akan membahas pengakuan kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau lebih dikenal sebagai ARO (Asset Retirement Obligation). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat meninjau estimasi kewajiban ARO perusahaan dalam mengatasi potensi bencana pada akhir kontrak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana meninjau estimasi ARO perusahaan pada akhir masa kontrak serta bagaimana kaitan ARO dalam pengambilan keputusan terkait perpanjangan atau penghentian kontrak. Penelitian ini menggunakan metode campuran dalam menganalisa hasil temuan, sehingga akan mencoba menggali fenomena secara mendalam yang berguna untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Teori sinyal adalah teori yang akan dipilih di dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan tiga tahap analisis yaitu deskriptif analisis, konten analisis, dan komparatif konstan analisis dalam mengaitkan temuan dengan kewajiban penghentian aset yang diatur dalam PSAK 57. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengakuan kewajiban atas ARO yang dilakukan perusahaan sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dimana perusahaan menggunakan metode perhitungan nilai kewajiban berdasarkan nilai masa depan (future value) yang kemudian ditarik ke nilai kini (present value). ......This research will discuss the recognition of asset abandonment and site restoration or commonly known as ARO (Asset Retirement Obligation). The purpose is to estimate ARO for potential misuse at the end of contract. The formulation of the problem is how to review ARO estimation of the contract period as well as how the ARO relates to calculate the decision making regarding contract extension or termination. This research is carried out by using qualitative method in analyzing the findings, so it will find the in-depth findings which will be useful to assist the companys management in making decisions. Signal theory is a theory that will be chosen in this research. This research will use three stages of analysis, such as descriptive analysis, content analysis, and constant comparative analysis. Based on the results it might found that the recognition of asset abandonment and site restoration carried out according to regulations apply. While company uses the method of calculating liabilities based on future values that is continually calculate in present value.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kewajiban pencadangan dana ASR bagi kontraktor migas yang dalam Production Sharing Contract-nya tidak termuat ketentuan tersebut. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas karena salah satu pihak dari Production Sharing Contract adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah di satu sisi merupakan subjek hukum perdata yang wajib tunduk pada kesepakatan kontrak, namun di sisi lain ia juga berhak untuk membuat peraturan karena kedudukannya sebagai regulator. Dalam keadaan yang demikian, tidak jarang peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah bertentangan atau tidak diatur dalam muatan kontrak sehingga berpotensi menimbulkan konflik di antara para pihak Production Sharing Contract. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan mengandalkan penggunaan kepustakaan, termasuk di dalamnya buku-buku, literatur, serta norma-norma hukum yang tertulis baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan-kebiaasan yang berlaku di masyarakat. Pelaksanaan pencadangan ASR yang masih terbilang baru ini menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai pihak. Namun bagaimanapun, secara hukum pencadangan dana ASR merupakan kewajiban yang harus tetap dilaksanakan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the obligation to reserve ASR fund for oil and gas contractors whose Production Sharing Contract does not contain such provisions. This issue becomes interesting to be discussed because one of the parties from the Production Sharing Contract is government. In this case the government on the one hand is a subject of civil law that is obligated to submit to contractual agreement, but on the other hand he is also entitled to make regulations because of his position as a regulator. In such circumstances, the regulations issued by the government may contradictory with or unregulated in contractual content, thus potentially causing conflict between the contracting parties. This thesis uses normative juridical method, which the research is done by relying on the use of literature, including books, literature, and legal norms written both in the form of legislation and customs that prevail in the community. Implementation of ASR 39 s reserves that are still fairly new lead to differences of opinion However, the reservation of ASR fund obligation still must be implemented so that comply to the law.

Abstrak :
Abandonment and Site Restoration adalah sebuah kegiatan pasca tambang berupa pelaksanaan pembongkaran instalasi produksi agar kembali kepada kondisi awal atau kondisi untuk pemanfaatan di masa depan, yang berasal dari pencadangan dana khusus yaitu dana Abandonment and Site Restoration. Sebagai suatu kesatuan, keduanya ditujukan untuk menjadi penghubung antara kepentingan ekonomi dan keberlangsungan lingkungan hidup berupa pencegahan terjadinya pencemaran pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia antara kontraktor dan badan pelaksana yang mewakili Negara sebagai pemilik Sumber Daya Alam yang terikat dalam suatu Kontrak. Sebagai suatu bentuk kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, Kegiatan Abandonment and Site Restoration dapat digambarkan sebagai pelaksanaan dari Asas Pencemar Membayar Polluter Pays Principle yang secara spesifik tergolong pada instrument ekonomi. Abandonment and Site Restoration sebagai suatu kegiatan pasca tambang yang wajib di lakukan pada kontrak yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan Abandonment and Site Restoration tidak tertuang secara spesifik dalam kontrak yang didasari oleh Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sebagai suatu bentuk kegiatan pasca tambang yang wajib dilakukan, kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan Abandonment and Site Restoration sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan hidup. Maka dari itu timbul permasalahan bagi kontrak yang tidak mencadangkan Abandonment and Site Restoration, sekalipun memiliki mekanisme lain sebagaimana yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company yang disebut sebagai Asset Retirement Obligation yang mana memiliki bentuk yang sama sebagaimana yang diwajibkan oleh Abandonment and Site Restoration. ...... Abandonment and Site Restoration is a post mining activity in the form of dismantling production installations to return to the preliminary condition or condition for future use , derived from special reserve funding ie Abandonment and Site Restoration funds. As a unity, both are intended to be a link between economic interests and environmental sustainability in the form of prevention of pollution in the upstream oil and gas business activities in Indonesia between contractors and implementing agencies representing the State as the owner of Natural Resources bound in a contract. As a form of environmental pollution prevention activities, Abandonment and Site Restoration Activities can be described as the implementation of a Polluter Pays Principle which is specifically classified as an economic instrument. Abandonment and Site Restoration as a post mining activity that must be done on a contract that has legal basis of Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 regarding Oil and Natural Gas. The Abandonment and Site Restoration provisions are not specified in the contracts based on the Regulation on Oil and Gas before Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001. As a form of post mining activity that must be done, the contractor is held responsible for implementing Abandonment and Site Restoration as a form of environmental responsibility. Therefore, problems arise for contracts that do not reserve Abandonment and Site Restoration, despite having other mechanisms as performed by Chevron Indonesia Company which is referred to as the Asset Retirement Obligation which has the same form required by Abandonment and Site Restoration.