Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang promosi serta pemasaran obat keras menurut hukum dan etika yang berlaku di Indonesia. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh melalui resep yang dikeluarkan oleh dokter. Kegiatan pemasaran dan promosi obat keras yang dilakukan oleh perusahaan farmasi terkait dengan beberapa aspek hukum serta kode etik karena terdapat beberapa stakeholders, seperti perusahaan farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), medical representative, dokter, apoteker, dan konsumen. Ketentuan hukum mengenai promosi obat diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 Tentang Promosi Obat, sedangkan ketentuan etik tentang pemasaran obat keras diatur dalam Kode Etik IPMG tentang Pemasaran Produk Farmasi, Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia untuk Produk Etikal, dan Kesepakatan Bersama Etika Promosi Obat. Terdapat berbagai macam pemasaran dan promosi obat keras, diantaranya adalah detailing, mailing, sponsor untuk kegiatan ilmiah, dan sebagainya. Namun banyak juga terjadi pelanggaran-pelanggaran, misalnya adalah adanya kerjasama antara perusahaan farmasi dengan dokter dalam penulisan resep, dimana adanya imbalan yang diberikan oleh perusahaan farmasi kepada dokter sehingga mengganggu independensi dokter. Imbalan-imbalan tersebut berupa uang, hadiah, dan/atau barang-barang mewah. Seperti PT. Takeda Indonesia yang selain melakukan promosi sesuai dengan ketentuan hukum, PT. Takeda Indonesia juga tunduk kepada Kode Etik IPMG, dimana kode etik tersebut memperbolehkan pemberian hadiah pada acara keagamaan tertentu. Oleh karena itu, fungsi pengawasan oleh Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan, asosiasi perusahaan farmasi, asosiasi tenaga kesehatan dan masyarakat harus ditingkatkan, baik terhadap pelanggaran-pelanggaran maupun terhadap ketentuan kode etik yang saling bertentangan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the promotion and marketing of ethical drugs according to law and ethics in Indonesia. Ethical drugs are medicines that can only be obtained through a prescription issued by a doctor. Marketing and promotional activities of ethical drugs by pharmaceutical companies associated with some aspects of the law and codes of ethics as there are several stakeholders, such as pharmaceutical companies, Pharmaceutical Wholesalers (PBF), medical representatives, doctors, pharmacists, and consumers. Legal provisions regarding drug promotion stipulated in the Decree the Head of Food and Drugs Supervisory Agency Number HK.00.05.3.02706 Year 2002 About Drugs Campaign, while the provision of ethics on marketing of ethical drugs IPMG regulated in the Code of Marketing of Pharmaceutical Products, Pharmaceutical Marketing Code of Conduct for Indonesia Ethical Products and Medicines Campaign Ethics Agreement. There are a variety of marketing and promotion of ethical drugs, such as detailing, mailing, sponsorship of scientific activities, and so forth. However, many violations also occur, for example is the cooperation between pharmaceutical companies with doctors in prescribing, where the benefits provided by pharmaceutical companies to doctors so that disrupt the independence of physicians. Rewards in the form of money, gifts, and/or luxury goods. Like PT. Takeda Indonesia, which in addition to promotion in accordance with legal provisions, PT. Takeda Indonesia is also subject to the Code of Ethics IPMG, where the code allows a gift giving on certain religious events. Therefore, the function of supervision by the Government through the Food and Drugs Supervisory Agency, the association of pharmaceutical companies, associations and community health workers must be improved, either towards or against the violations of ethics code provisions that are contradictory.

Abstrak :
disampaikan dalam seminar penempatan dan perlindungan tenaga kerja di indonesia di luar negeri, diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan HAM RI tanggal 30-31 agustus

Abstrak :
Apa yang kita saksikan sekarang Orde Baru telah memanfaatkan produk-produk hukum yang dihasilkan dari keadaan darurat. Mereka telah menempuh jalur hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang masih disesuaikan dengan keadaan darurat atau zaman kolonial. Dengan begitulah Orde Baru mempertahankan delik-delik politik di Indonesia. Selama ini tak ada upaya mereka untuk menyempurnakan atau mengubahnya. KUHP sepenuhnya masih sebagai warisan kolonial. Artikel ini membahas dan menyoroti berbagai segi dari kejahatan politik di Indonesia, baik segi yuridis maupun segi-segi non yuridis.

Abstrak :
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengadaan pipa gas yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) serta bagaimana sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan pipa gas tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas di bidang persaingan usaha di Indonesia, memeriksa adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli dalam pengadaan pipa gas yang dilakukan PGN tersebut. Terdapat dua dugaan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli yaitu persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 dan penunjukan langsung yang melanggar Pasal 19 huruf d. Setelah melakukan pemeriksaan, KPPU menjatuhkan Putusan No.22/KPPU-L/2005, yang isinya menyatakan bahwa dalam hal persekongkolan tender, PGN tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Antimonopoli. Namun dalam hal PGN menunjuk langsung suatu perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan inspeksi terhadap pabrik pipa dan plate yang diusulkan para peserta tender (DNV Singapore), PGN dinyatakan terbukti melanggar Pasal 19 huruf d dari UU Antimonopoli. Penunjukan langsung tersebut din.ilai tidak sesuai dengan peraturan internal PGN mengenai pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 dari UU Antimonopoli, KPPU mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Antimonopoli. Untuk itu, dalam kasus pengadaan pipa gas tersebut, KPPU memberikan sanksi antara lain memerintahkan kepada PGN untuk menghentikan kerjasama dengan DNV Singapore dan meminta kepada PGN untuk mengikuti peraturan internal PGN serta peraturan lain di bidang pengadaan barang dan jasa yang berlaku. KPPU juga memerintahkan kepada Direktur Utama PGN untuk memberikan sanksi administratif kepada Project Manager SSW] IV, dimana pihak tersebut tidak termasuk sebagai Terlapor dalam kasus ini. Penelitian ini terutama akan menjelaskan dan menganalisa mengenai putusan KPPU di atas dihubungkan dengan pasal-pasal yang diatur dalam UU Antimonopoli.

---

The main issue of this research is to clarify whether the procurement of gas pipe conducted by PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) complies with Law Number 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Antimonopoly Law) and to identify and analyze the sanction given to the parties involved in the process of such procurement of gas pipe. This research applies a legal normative (yuridis normatif) method and the data is collected by library research. The Commission for the Supervision for Business Competition (Komisi Pengawas Persaingan Usaha - KPPU) as the supervision agency in business competition practice in Indonesia, investigates whether the procurement of gas pipe conducted by PGN has violated the Antimonopoly Law. There are two violation allegations to the Antimonopoly Law i.e. tender conspiracy which violates Article 22 and direct appointment which violates Article 19 point d of the Antimonopoly Law. After conducting the investigation, KPPU issues their decision No.22IKPPU-L/2005, which concludes that with regard to the allegation of tender conspiracy, PGN is not proven to have violated Article 22 of Antimonopoly Law. However with regard to PGN's appointment to a company who will carry out the assessment of pipe mill and plate mill proposed by the bidders (DNV Singapore), PGN is proven to have violated Article 19 point d of Antimonopoly Law. The procedure of such direct appointment is found to be not in accordance with PGN's internal regulations regarding procurement of goods and services. Pursuant to Article 47 paragraph 2 of Antimonopoly Law, KPPU has the authority to give administrative sanction to business actor(s) who have violated the Antimonopoly Law. For that reason, in such procurement of gas pipe, KPPU has given sanction to PGN, where they instruct PGN to end their cooperation with DNV Singapore and instruct PGN to fully comply with their internal regulations and other prevailing regulations regarding procurement of goods and services. KPPU also instruct the President Director of PGN to give administrative sanctioned to Project Manager SSW] IV, where such person is not one of the Reported Parties in this case. This research will elaborate and analyze KPPU's decision regarding procurement of gas pipe conducted by PGN and correlate it with the provisions stipulated in the Antimonopoly Law.

Abstrak :
Kebenaran data identitas para pihak dalam suatu transaksi jual beli tanah merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak. Jika hal tersebut diabaikan, maka akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang dapat mengakibatkan pembatalan transaksi yang telah dilakukan. Pemilik hak atas tanah telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok yang mempunyai wilayah hukum terhadap pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai itikad tidak baik dengan melakukan pemalsuan data identitas pemilik. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu bagaimana pengaturan pemindahan hak atas tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana bentuk, substantif cacat yuridis pemindahan hak atas tanah dan bagaimana Implikasi hukum cacat yuridis pemindahan hak atas tanah terhadap aktanya, para pihak, pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus melakukan tugasnya lebih professional, independen dan melakukan penelitian terlebih dahulu tentang identitas atau kebenaran dari para pihak sebelum melakukan penandatangan akta pengalihan hak atas tanah. Kepada Kantor Pertanahan disarankan sebaiknya tidak dengan mudah menerima pendaftaran pengalihan hak atas tanah, jika secara normatif akta tersebut terdapat ketidaksesuaian atau tidak lengkapnya data para pihak. Demikian juga kepada masyarakat agar tidak dengan mudah melakukan transaksi jual beli tanah tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memang memiliki kewenangan untuk membuat akta pengalihan hak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. ......The accuracy of the identity of each party in a transaction of sale and purchase of land is a significant matter that has to be analyzed and paid attention by the Land Deed Official (PPAT) in order to secure the legal consistency and accuracy and protect the interest of the related parties. The failure of which, then it shall make loss of one of the parties and may cause the cancelation of the transaction which has been executed. The owner of the right on land has filed a lawsuit at District Court of Depok that has legal authority on the transfer of land executed by a party who have no goodwill by forgery of the owner identity of right on land. The problem of this thesis is how the regulation of the transfer of right on land according to the prevailing laws and regulation, the form and Juridical defect of the transfer of land to the deed, each party and the third party who has goodwill. This research uses Normative Juridical its research methodology systems with Explanatory and Prescriptive typology. The results suggest that the Land Deed Official (PPAT) must perform its duties more professionally, independent and check of the accuracy of the identity of each party prior to the execution the transaction. To the Land Office, it is suggested not to easily register the transfer of right of land unless the fulfillment of all requirement including the accurately of identity has been completed. To Public, it is suggested not to do the execution of transfer of right of land without the participation of the Land Deed Official (PPAT) who has the authority to make deed of transfer of land according to prevailing laws and regulations.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan lelang Hak Tanggungan pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sesuai dengan Pasal 6 jo.Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang . Dalam prakteknya mengalami kendala-kendala, yakni timbulnya gugatan dari pihak debitor akibat kurang maksimalnya pelaksanaan lelang Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e oleh kreditor terhadap barang jaminan debitor disamping masih ada yang kurang peminatnya sehingga menyebabkan tidak laku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, referensi dan literatur-literatur terkait. Dari hasil penelitian ini, dalam menyelesaikan hambatan tersebut Kantor Lelang berpedoman pada Pasal 24, PMK nomor 93 tahun 2010 karena bertanggung jawab pada pelaksanaan lelang bukan pada perjanjian sebelum objek jaminan Hak Tanggungan tersebut dilelang karena itu lelang tidak dapat dibatalkan kecuali atas permintaan dari pemohon lelang, mengenai harga limit, Kantor Lelang tidak mempunyai andil dalam menentukan harga limit objek Hak Tanggungan yang akan dilelang karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari pihak kreditor. Apabila barang tersebut tidak laku akan dilakukan lelang ulang sampai barang tersebut laku dengan menurunkan harga limitnya. ......This thesis discusses the implementation of the Mortgage auctions on State Assets and Auction Kantor Pelayanan Jakarta III jo.Pasal accordance with Article 11, paragraph 6 (2) e of the Act and the Mortgage Finance Minister Regulation (PMK) Number 93/PMK.06/2010 on the instructions of the auction. In practice experiencing constraints, namely the emergence of a lawsuit from the debtors due to lack of maximum auction jo Article 6. Article 11 paragraph (2) letter e by creditors against debtors collateral in addition there is less demand, causing not sell. The method used in this study is focused on the normative juridical regulations use the Mortgage Law and the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on Implementation Guidelines Auction, references and related literature. From these results, in resolving these obstacles Auction Office based on the Article 24, PMK 93 numbers in 2010 as responsible for the execution of the treaty prior to auction not object Mortgage collateral is auctioned auctions because it can not be canceled unless the auction at the request of the applicant, the limit price, Auction Office does not have a say in determining the price limit Mortgage objects to be auctioned because it is the authority of the creditors. If the goods are not sold auction will be held over until the goods are sold at a lower price limit.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini adalah tentang Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan salah satu elemen penting dalam rangka dilakukannya penawaran umum perdana yang akan dilakukan oleh calon emiten. Permasalahan hukum timbul ketika dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, seringkali calon emiten sudah menggunakan singkatan Tbk pada akhir nama perusahaan, padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar suatu perseroan tertutup yang beralih menjadi perseroan terbuka barulah berlaku efektif ketika sudah melakukan penawaran umum.

Tesis ini menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, hukum perjanjian serta hukum perusahaan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif. Walaupun mencantumkan kata Tbk sebelum waktunya namun Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut tidaklah menyebabkan perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan karenanya perjanjian tersebut tetaplah sah. Namun, diperlukan tindakan pengesahan dari pemegang saham agar pada nantinya setelah diperoleh status perseroan terbuka, tindakan tersebut mengikat perseroan. Akibat hukum bagi investor dan pihak ketiga yang merasa dirugikan karena pencantuman singkatan Tbk pada korespondesinya dan karenanya mengira bahwa calon emiten adalah benar perseroan terbuka terbagi menjadi 2 (dua) kemungkinan yaitu dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta memohonkan pembatalan perjanjian karena telah dilanggarnya syarat sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

---

ABSTRACT
This thesis is about the Underwriting Agreement which is one of the key elements in order to do an initial public offering that will be performed by the issuer. Legal issues arise when the Underwriting Agreement, issuers often use abbreviations Tbk already at the end of the name of the company, whereas under the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Articles of Association of a company's closed-turned open company then becomes effective when already public offering.

This thesis uses descriptive typology analytical research using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the Underwriting Agreement, contract law and corporate law. All data were obtained and analyzed qualitatively, to produce a form of normative research. Although it includes the word Tbk prematurely but the Underwriting Agreement does not cause the agreement violated the provisions of Article 1320 Civil Code and therefore the agreement is still valid. However, action is needed approval from shareholders in order to later having acquired the status of a publicly listed company, is binding on the company's actions. Legal consequences for investors and third parties who feel aggrieved because of the inclusion of the abbreviation Tbk korespondesinya and therefore thought that the issuer is a publicly listed company was divided into 2 (two) possibility is to commit a tort suit as provided in Article 1365 of the Civil Code and sought cancellation of the agreement for having violated the terms agreed as a condition of validity of the agreement is set forth in Civil Code Section 1320.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Shell Company sebagai bentuk usaha baru dari badan hukum Perseroan Terbatas. Shell Company mempunyai kegiatan usaha sementara yaitu melakukan merger dengan Perseroan Terbatas lain dengan tujuan mendirikan perusahaan penerima penggabungan dengan status sebagai perusahaan terbuka. Melakukan merger dengan Shell Company memungkinkan Perseroan Terbatas untuk menjadi perusahaan terbuka tanpa harus melakukan penawaran umum di pasar modal. Biaya merger dengan dengan Shell Company yang relatif jauh lebih murah daripada penawaran umum merupakan daya tarik bagi Perseroan Terbatas. Melihat keuntungan dari pendirian Shell Company, pelaku usaha di Asia Tenggara memulai pendirian dari Shell Company. Studi kasus PT Tri Polyta Tbk. menunjukkan adanya persamaan ciri dan kegiatan Shell Company dengan perusahaan tersebut. Praktek Shell Company dapat memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat tergantung dari pengaturan hukumnya. Dikarenakan di Indonesia belum dikenal dan belum diatur mengenai Shell Company maka diperlukan sebuah studi mendalam mengenai Shell Company dan praktek usahanya.

---

This thesis discusses about Shell Company as a new business form of Limited Liability Company. Shell Company has a temporary business activity, which is to merge with other Limited Liability Company resulting to the establishment of a combined Public Company. Merging with Shell Company allows a Limited Liability Company to become a Public Company without having to do Initial Public Offering (IPO) in the stock market. The cost of merging with Shell Company, which is far cheaper compared to Initial Public Offering (IPO), is itself appealing to limited liability companies. Observing the benefit of establishing Shell Company, enterpreneurs in Southeast Asia start to establish Shell Company. The case study of PT Tri Polyta Tbk. brings forth the presence of similarities in the characteristics and activities between Shell Company and PT Tri Polyta Tbk. The practice of Shell Company can give benefits to the country and the society depending on its legal arrangements. Considering the absence of legal recognition and legal arrangements on Shell Company in Indonesia, in-depth study on Shell Company and its business practices is needed.

Abstrak :
On delimitation of maritime boundaries in Indonesia.