Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini mencoba untuk menggambarkan konflik yang terjadi di Yordania, antara Gerilyawan Palestina dengan pemerintah Yordania pada tahun 1970, dan serangkaian faktor yang menyebabkan konflik ini dapat terjadi.Pembahasan melalui kaca mata Yordania lebih ditekankan dalam pembahasan konflik ini, dan juga pembahasan atas kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil Raja Husayn, sebagai kepala negara Yordania. Dari pembahasan skripsi ini, diperoleh gambaran bahwa Yordania sangat terganggu dengan kehadiran Gerilyawam Fida'iyin Palestina, karena mereka mencoba membuat suatu negara di dalam negara Yordania. Konflik yang kemudian pecah dengan terjadinya kontak senjata antara Angkatan Bersenjata Yordania dengan kaum Fida'iyin membawa dampak yang cukup besar ketika itu. Campur tangan pihak asing, baik dari kalangan Arab maupun dari kalangan internasional, memperlihatkan bahwa konflik ini bukanlah suatu persoalan intern Yordania belaka. Konflik ini kemudian dapat diselesaikan, dengan ditanda tanganinya serangkaian persetujuan antara Raja Husayn dengan Yasir Arafat, sebagai pemimpin Gerilyawan Palestina, yang pada dasarnya berisikan komitmen perdamaian dan pengukuhan kembali kekuasaan Raja Husayn atas Yordania.

Abstrak :
Skripsi ini adalah suatu upaya untuk meneliti kegiatan atau usaha-usaha diplomatik yang dilakukan Raja Hussein Yordania antara tahun 1984 dan 1988 penyelesaian dari dalam rangka mencari sengketa Arab-Israel pada umumnya dan masalah Palestina pada khususnya. mengenai Diplomasi yang dilakukan Hussein ini menjadi karena kemampuan Yordania, penting yang berarti pula kemampuan Hussein., untuk mendekati semua pihak yang sangat dalam masalah Palestina ini (PLO, terlibat Mesir, Syria, Amerika Serikat dan Israel). Selain itu, kepentingan-kepentingan yang diupayakan untuk dapat melalui penyelesaian masalah Palestina. Yordania mempunyai terwujud Tidak dapat diabaikan pula situasi-situasi internasional pada umumnya dan Timur Tengah pada khususnya yang memberi peluang Yordania untuk' lebih giat merealisasikan pada kepentingannya melalui diplomasi dari tahun 1984 sampai dengan 1988 tersebut. Pembahasan tulisan ini mempergunakan teori Nuechterlein dan Feit sebagai pijakan utama yaitu tentang kepentingan nasional suatu negara yang dikaitkan dengan kepemimpinan di negara tersebut khususnya mengenai kehidupan sang pemimpin. Pelaksanaan konsep-konsep di dijabarkan lagi dengan diplomasi seperti yang dikemukakan atas lebih oleh tokoh-tokoh mazhab hubungan internasional seperti Morgenthau, Holsti maupun Deutsch. Dari penjabaran konsep tadi dapat ditarik pengertian bahwa kepentingan nasional suatu negara tidak dapat terlepas dari peranan sang pemimpin baik secara pribadi maupun secara institusional. Kepentingan nasional tersebut dapat dicapai melalui cara diplomasi, selain menghindari pertikaian-pertikaian fisik juga dapat yang lebih mendekati dan meyakinkan semua pihak yang berkepentingan langsung dengan penyelesaian masalah Palestina. Akhirnya, dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa diplomasi yang dilakukan Hussein antara tahun 1984 dan 1988 dalam rangka penyelesaian masalah Palestina tetap menunjukkan kesinambungan kepentingan Yordania, dinasti Hasyimi, maupun Hussein sendiri yang ingin memperoleh wilayah Tepi Barat Sungai Yordan sebagai batu loncatan untuk mewujudkan ambisi teritorial Yordania serta menjaga kelangsungan hidup negara Yordania pada umumnya dan dinasti Hasyimi pada khususnya.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan di dunia politik yang berdampak pada perubahan sosial budaya di Yordania. Perempuan di Yordania masih relatif sedikit dalam keterlibatan di dunia politik, padahal gerakan feminisme dan kesetaraan gender sudah ada sejak 1974. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran perempuan di dunia politik berpengaruh dalam perubahan sosial Budaya di Yordania. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi pustaka dan teknik wawancara jarak jauh dengan seorang perempuan Yordania. Peneliti menggunakan Teori Feminisme Islam dan Teori Partisipasi Politik. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, keterlibatan perempuan di dalam politik di Yordania memang masih relatif rendah, namun telah memberikan dampak signifikan di dalam perubahan sosial budaya. Hal tersebut nampak dari meningkatnya jumlah perempuan terdidik yang pada gilirannya semakin meningkatkan kesadaran perempuan untuk dilibatkan lebih lebih luas di dunia politik. Keterlibatan perempuan di dunia politik juga penting untuk membangun kesadaran perempuan-perempuan Yordania untuk lebih mandiri dan lebih percaya kepada kemampuan mereka sendiri, sehingga dapat turut serta dalam berbagai aktivitas di dunia publik. Namun, perjuangan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di dunia politik masih mendapat tantangan dari norma budaya dan masyarakat Yordania yang patriaki. ......This study aims to analyze the role of women in the world of politics which has an impact on socio-cultural changes in Jordan. Women in Jordan are still relatively few involved in politics, even though the feminist movement and gender equality have existed since 1974. The question raised in this research is how the role of women in politics influences socio-cultural changes in Jordan. The method used is a qualitative method with literature study and remote interview techniques with a Jordanian woman. This study uses Islamic Feminist Theory and Political Participation Theory. The results of this study conclude that, women's involvement in politics in Jordan is still relatively low, but has had a significant impact on socio-cultural changes. This can be seen from the increasing number of educated women which in turn has increased women's awareness to be involved more broadly in the world of politics. The involvement of women in the world of politics is also important to build the awareness of Jordanian women to be more independent and have more confidence in their own abilities, so they can participate in various activities in the public world. However, the struggle to increase women's involvement in politics is still being challenged by cultural norms and Jordan's patriarchal society.

Abstrak :
Definisi 'pengungsi' dalam istilah hukum telah menciptakan pemahaman yang sama mengenai situasi "perlindungan" yang didefinisikan dengan tidak memiliki kewarganegaraan, suatu keadaan yang dapat dibenarkan dengan memberikan perlindungan individu dan hak-hak sipil yang ditawarkan oleh kewarganegaraan dalam negara, apapun negaranya. Kasus unik pengungsi Palestina di Yordania, yang sebagian mayoritas memiliki kewarganegaraan Yordania, menantang definisi itu. Identifikasi Pengungsi Palestina di Yordania yang memiliki kewarganegaraan Yordania dengan statusnya sebagai pengungsi dan hak mereka atas status yang dimungkinkan oleh UNRWA mengusulkan pemahaman tentang situasi perpindahan yang ditandai dengan perpindahan, situasi yang hanya bisa dibenarkan dengan pengembalian. Dalam penelitian ini, Identitas pengungsi Palestina sebagai bangsa dianalisis dalam konteks sentralitas perpindahan bagi suatu negara di pengasingan dan apa syarat perpindahan bernegosiasi dengan tempat tinggal jangka panjang mereka di Yordania. Hasilnya adalah kategorisasi antara pengungsi Palestina yang berpegang teguh pada identitas mereka sebagai pengungsi Palestina, di mana kewarganegaraan Yordania hanya dilihat sebagai alat untuk menopang hidupnya di pengasingan dan pengungsi Palestina yang sudah menganggap dirinya bagian dari bangsa Yordania dengan identitas hibrida sebagai Palestina-Yordania. Situasi ini dimungkinkan oleh bentrokan identitas masa lalu sebagai orang Palestina dengan realitas kehidupan di masa sekarang sebagai pemukim, kemudian menjadi warga negara, di Yordania sejak 1949. ......The definition of 'refugee' in legal terms has created a common understanding of the situation of "protection" defined by statelessness, a situation that can be justified by providing individual protection and civil rights offered by citizenship in a country, regardless of the country. The unique case of Palestinian refugees in Jordan, the majority of whom hold Jordanian citizenship, challenges that definition. Identification of Palestinian Refugees in Jordan who hold Jordanian citizenship with refugee status and their right to that status enabled by UNRWA proposes an understanding of displacement situations characterized by displacement, situations that can only be justified by return. In this study, the identity of Palestinian refugees as a nation is analyzed in the context of centrality migration for a country in exile and what terms of migration are negotiated with their long-term residence in Jordan. The result is a categorization between Palestinian refugees who cling to their identity as Palestinian refugees, where Jordanian citizenship is only seen as a means to sustain life in exile and Palestinian refugees who already considers himself part of the Jordanian nation with a hybrid identity as Palestinian-Jordan. This situation is made possible by the clash of past identities as Palestinians with the realities of life today as settlers, then citizens, in Jordan since 1949.

Abstrak :
Yordania memandang perkembangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah sebagai kesempatan untuk melakukan terobosan dalam hubungan bilateral demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negaranya. Namun masalah ekonomi dan keamanan Yordania mungkin lebih kompleks ketika hubungan tersebut harus melibatkan Iran. Teori Balance of Interest serta konsep geopolitik digunakan dalam penelitian agar dapat mengalisis bagaimana tantangan hubungan kedua negara dari perspektif negara Yordania, serta dampak yang dihasilkan bagi ekonomi dan keamanan Yordania akibat dari faktor geopolitiknya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan Yordania-Iran akan menghadapi banyak tantangan mengingat dinamika hubungan kedua negara sejak 2003 dan faktor Iran dalam ekonomi dan keamanan Yordania. Tantangan yang akan dihadapi Yordania dalam hubungan dengan Iran dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yang saling terkait; tantangan internal, regional, dan internasional. Atas dasar tersebut, hubungan Yordania-Iran sulit terwujud untuk menjadi hubungan yang lebih harmonis jika Iran masih terus menggunakan sebuah doktrin agama untuk tujuan politik untuk memaksakan ambisi ekspansionisnya di Timur Tengah. ......Jordan views the developments in the Middle East region as an opportunity to make a breakthrough in bilateral relations in order to maintain the country's economic stability and security. But Jordan's economic and security issues may be more complex when the relationship involves Iran. The Balance of Interest theory and geopolitical concepts are used in this research in order to be able to analyze the challenges of relations between the two countries from the perspective of the Jordan, as well as the impact on Jordan's economy and security as a result of its geopolitical factors. Data collection techniques were carried out through literature studies and interviews. Based on the research results, Jordan-Iran relations will face many challenges given the dynamics of relations between the two countries since 2003 and the Iranian factor in Jordan's economy and security. The challenges that Jordan will face in relations with Iran can be classified into three interrelated levels; internal, regional and international challenges. Based on that, it will be difficult for Jordan-Iran relations to become more harmonious if Iran continues to use a religious doctrine for political purposes to impose its expansionist ambitions in the Middle East.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis unsur sosial_budaya masyarakat Yordania di dalam fenomena crimesofhonor.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor_faktor penyebab dan pendukung crimesofhonorterjadi dan memberikan pemahaman yang benar tentang fenomena ini. Dari penelitian ini diperoleh unsur sosial_budaya yang mempengaruhi crimesofhonor,yaitu sistem patriarkat dan faktor_faktor pendukungnya, yaitu pendidikan dan Kode Penal Yordania. Selain itu, dari penelitian ini diketahui bahwa fenomena ini tidak terkait dengan agama monoteis, seperti Islam. Kesimpulan dari analisis penelitian ini adalah unsur sosial_budaya, yakni sistem patriarkat dalam masyarakat Yordania yang didominasi oleh masyarakat Arab melahirkan crimesofhonorsebagai bentuk pengendalian sosial masyarakat dalam hal kehormatan.

---

Abstract
This undergraduate thesis analyzes the socio_cultural elements in the Jordanian society in the phenomenon of honor crimes. The purpose of this research was to determine the factors that cause and support crimes of honor occur and to provide a correct understanding of this phenomenon. The result that the socio_cultural elements that affect the crimes of honor is patriarchal system and its supporting factors are education and the Jordanian Penal Code. In addition, this research found that this phenomenon is not related to the monotheistic religions, like Islam. The conclusion of this research analysis is the socio_cultural elements which is patriarchal systems in Jordanian society that dominated by Arab societies gave birth to crimes of honor as a form of social control in terms of the honor society.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran diplomasi publik ibu negara Timur Tengah dalam konteks Kerajaan Hasyimiyah Yordania yang ditelaah dari naskah pidato Ratu Rania Al Abdullah dalam kurun tahun 2001 mdash;2016. Kajian ini bertolak dari konteks Timur Tengah yang para perempuannya memiliki potensi besar dalam berkontribusi bagi masyarakat luas. Namun, aspek geokultural Timur Tengah seringkali dikaitkan dengan anggapan bahwa perempuan di kawasan ini memiliki pandangan sempit dan peran terbatas di masyarakat. Pidato Ratu Rania merupakan sebuah bentuk diplomasi publik yang bertujuan meluruskan persepsi keliru mengenai Timur-Tengah. Melalui pidato, Ratu Rania juga menyampaikan pesan-pesan diplomatis untuk merealisasikan gagasan terkait isu-isu yang menjadi perhatiannya. Dalam penelitian ini, peran diplomasi publik Ratu Rania dikaji dengan menggunakan analisis isi yang menjembatani kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pidato Ratu Rania yang merupakan strategi diplomasi publik tahap monolog dapat berkembang menjadi aktivitas dialog dan kolaborasi. Pendidikan merupakan isu yang paling sering muncul dalam upaya diplomasi publik Ratu Rania karena bidang tersebut merupakan solusi dari permasalahan lainnya yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, dialog lintas budaya dan agama, ekonomi, pariwisata, serta media. Agar pesan dalam diplomasi publiknya tersampaikan dengan maksimal, pidato Ratu Rania sebagian besar dilakukan di negara Barat. Semua aktivitas diplomasi publik Ratu Rania dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya atribut persona, publik dan media, relasi dengan raja, serta idealisme.

---

ABSTRACT
This research aims to explore the public diplomacy role of the Middle East first lady in the Hashemite Kingdom of Jordan analyzed from Queen Rania rsquo speech scripts during 2001 ndash 2016. It starts from the context of Middle East, in which the women have the potential to take important roles to the wider community. However, the Middle East geo cultural aspect is often linked to the assumption that the women in the region are narrow minded and have limited role in the community. Queen Rania rsquo s speech is a form of public diplomacy aims to fix the wrong perception about the Middle East. Through speech, Queen Rania also delivers diplomatic messages to make her initiatives about the issues she has interest of come true. In this research, Queen Rania rsquo s public diplomacy role is analyzed with content analysis that bridges quantitative and qualitative method. The result of this research is an argument that Queen Rania rsquo s speech, which is her monologue public diplomacy strategy, can develop into dialogue and collaboration. Education is an issue frequently appears in Queen Rania public diplomacy effort because the field is the solution of other issues related to humanity, intercultural and interfaith dialogue, economy, tourism, and media. So that the message in her public diplomacy delivered well, most of Queen Rania rsquo's speeches are done in the west countries. Queen Rania rsquo's public diplomacy activities are affected by some factors, namely persona attribute, relation to the King, and idealism.