Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya yayasan yang telah melampaui batas waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai status yayasan, akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki yayasan serta tanggung jawab pengurus yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis guna memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi hukumnya serta menemukan hukum m concreto dengan tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dan berfokus masalah sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa yayasan yang telah melapaui waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undangundang tentang Yayasan berakibat pada hilang status hukum atas badan hukum yayasan tersebut yang berdampak pada harta kekayaan yayasan serta tanggung jawab pengurus terhadap yayasan.

---

The number o f foundations which have exceeded the time o f the statutes adjustment with Law on Foundations Number 16 o f 2001 Juncto Law Number 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 o f 2008 about the Implementation of The Law on Foundations is the background o f this thesis. The subject of problems are concerning about the status o f the foundation, resulting from the law of the assets owned by foundation, and the management's responsibility that its foundations statutes exceeded the adjustment deadline in accordance with Law No. 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008. This research based on the normative law research that purposed to hold the systematization of written law materials in order to facilitates analysis and construction o f the law also find the law in concrete with the type of the research that is used explanatories and focus on the problem so it is able to get the answer of the problem that the foundations which have exceeded the time of the statutes adjustment with the Law on Foundations Number 16 of 2001 Juncto Law Number 28 o f 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008 about the Implementation of The Law on Foundations as the result, the law status of the law on foundation is lost it is impact on the foundation?s assets and the management's responsibility of the foundation."

"Sebelum undang-undang tentang yayasan diberlakukan, terdapat ketidakpastian mengenai pengertian dan bentuk yayasan, maupun batasan yang tegas terhadap maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan. Akibatnya yayasan cenderung disalahgunakan sebagai wadah berkedok sosial untuk memperkaya pihak-pihak tertentu. Diberlakukannya UU Yayasan memberi jawaban atas dibutuhkannya payung hukum mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan yang tadinya belum memiliki kepastian hukum. Namun UU Yayasan belum menekankan secara khusus batasan antara perbedaan yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya. Padahal yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan yayasan yang hanya bersifat sosial dan kemanusiaan, sebagai contoh fungsi yayasan sebagai instrumen syiar keagamaan, penyelenggara pendidikan diniyah, berperan sebagai lembaga amil zakat, dan lain sebagainya. Atas sebab itu timbul pertanyaan mengenai bagaimana peran UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam.Penelitian ini berlatar belakang dari adanya pemikiran terhadap perlunya UU Yayasan memberi batasan yang tegas antara yayasan keagamaan dengan yayasan sosial dan yayasan kemanusiaan. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai apakah UU Yayasan sudah dapat mengakomodir pendirian yayasan keagamaan, dan bagaimana bentuk yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris yakni menggambarkan dan menjelaskan tentang proses pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam untuk menjadi badan hukum, penelitian evaluatif yakni memberi penilaian atas peranan UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian Yayasan Keagamaan khususnya terhadap Yayasan Islam, serta penelitian analitis yakni analisis terhadap pendirian yayasan keagamaan yang sesuai dengan kaidah Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan data dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi dokumen, wawancara, dan penelitian lapangan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa UU Yayasan belum sepenuhnya mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam, oleh karena UU Yayasan belum memandang yayasan keagamaan sebagai yayasan yang berbeda dengan yayasan pada umumnya, sehingga pendirian yayasan Islam tidak dituntut untuk sesuai dengan kaidah hukum Islam. Atas sebab ini maka hal-hal yang belum diakomodir UU Yayasan tersebut harus ditutupi dengan pengetahuan tentang keagamaan dan permohonan izin operasional dari Departemen Agama. Selain itu diketahui pula bahwa yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam adalah yayasan keagamaan yang dilandasi akhlak, akidah, dan syariat, sehingga pendirian yayasan keagaman yang sesuai dengan Hukum Islam berarti yayasan keagamaan didirikan dengan memenuhi kaidah normatif dan yuridis dalam syariat Islam.

---

Before the establishment of Foundation Act there was uncertainty in the meaning and form of foundations, as well as strict limits on the purposes, objectives, and activities of the foundation. Hence foundations tend to be misused under "social" guise to enrich certain parties. The implementation of Foundation Act has provided answers to the necessity for the legislation on foundations establishment, management, and supervision which previously hadn't complied to the need of legal certainty. On the other hand, Foundation Act doesn't emphasize the boundary between the difference of religious foundation with the foundation in general. Whereas religious foundations in particularly Islamic foundations, have different characters compared to foundations based on merely social and humanitarian purpose, as examples their establishment purpose for the benefit of missionary endeavor, to conduct diniyah education program, to conduct a role as the formal institution of zakat, et cetera. These factors have raised questions on the extent of Foundation Act to be able to facilitate the establishment of religious foundations, in particularly Islamic foundations.This research background was incited by the thought of how important it is to emphasize the boundary between religious foundation and social or humanitarian foundations. Hence the main issues in this research are about whether Foundation Act has been able to accommodate the establishment of religious foundations, and how to establish Islamic foundation that is in accordance with the rules of Islam. Research methods used to answer these issues were explanatory research to describe and explain the process of religious foundations establishment in particularly Islamic foundations to become legal entities, evaluative research to assess the role of Foundation Act in accommodating the establishment of Religious Foundations in particularly Islamic foundations, and analytical research to analyze the establishment of religious foundations that comply with Islamic rules and Indonesian regulations. This research obtained informations by document studies, interviews and field research.The research results noted that Foundation Act hasn't entirely accommodated the religious foundations establishment in particularly Islamic foundations, since Foundation Act hasn't noticed the difference between religious foundations and foundations in general, thus compliance with the rules of Islamic law is not a requisite in Islamic foundation establishment. What haven't been accommodated by Foundation Law shall be covered by religious knowledge and activity license approval from the Ministry of Religious Affairs. Also note that the religious foundation that complies with Islamic law is a foundation based on religious morals, faith, and the Shari'a, thus establishment of religious foundations that in accordance with Islamic law means that the establishment has met the normative and juridical rules in Islamic Law."

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation's assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.

This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation's assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya harta kekayaan milik pendiri terpisah dari harta kekayaan yayasan. Tesis ini menganalisis pernyataan para ahli waris pendiri yayasan yang menyatakan bahwa harta kekayaan milik Ny. SB yang merupakan pendiri yayasan PDS merupakan harta pribadi Ny. SB, bukan merupakan harta kekayaan yayasan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan studi kasus, dan pendekatan perbandingan dengan negara pembanding Jerman, Belanda, dan Spanyol yang dipilih karena merupakan negara civil law. Dalam kesimpulannya, tesis ini menegaskan bahwa yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pendirinya, pemisahan kekayaan tersebut terjadi pada saat pendiri menyerahkan kekayaannya kepada yayasan dan disertai “surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan”. Pendiri yayasan sudah tidak berhak lagi atas kekayaan yang diberikannya pada yayasan karena kekayaan tersebut sudah menjadi milik yayasan. Hasil perbandingan juga menunjukkan bahwa Indonesia, Belanda, Jerman dan Spanyol memiliki kesamaan yaitu yayasan memiliki kewenangan penuh atas kekayaannya dan terpisah dengan kekayaan pendiri yayasan. Tesis ini juga menyimpulkan bahwa tuntutan ahli waris Ny. SB atas kekayaan atas nama pribadi Ny. SB yang dibeli dengan menggunakan dana yayasan PDS adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang yayasan dan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum.

---

Foundation is a legal entity consisting of separated assets. Therefore, the founder’s assets should be separated from the foundation’s assets. This thesis analyzes the claims of the founder's heirs that the assets of Ny. SB, the founder of the PDS foundation, are Ny. SB's private assets, not the foundation's assets. This normative juridical research uses three approaches, namely the statutory approach, the case study approach, and the comparative approach with Germany, the Netherlands, and Spain, which were chosen because of their civil law status. In conclusion, this thesis asserts that the foundation as a legal entity has separate assets from the founder's assets, the separation of assets occurs when the founder hands over his assets to the foundation and is accompanied by "the founder’s declaration letter regarding the legitimacy of the separated assets (surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan)". The founder of the foundation is no longer entitled to the assets given to the foundation because the assets have become the sole property of the foundation. The comparison also shows that Indonesia, the Netherlands, Germany and Spain have similarities where the foundation has full authority over its assets and is separate from the founder's assets. This thesis also concludes that the claim of Ny. SB's heirs to the wealth in Ny. SB's personal name that was purchased using PDS foundation funds is a statement that is not in accordance with the laws and regulations on foundations and is classified as an unlawful act."