Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan dari Bank Dunia dan kiprahnya di dunia internasional pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kestabiian perekonomian dunia dan membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi. Pada kenyataannya, seringkali kebijakan yang ditempuh oleh Bank Dunia, terutama terhadap negara dunia ketiga memunculkan adanya ludingan bagi dirinya sendiri. Salah satu pandangan negatif yang muncul adalah adanya anggapan bahwa agenda reformasi bagi perkembangan dunia internasional yang dicetuskan oleh Bank Dunia merupakan salah satu cara untuk mengideologi dan membungkam negara-negara dunia ketiga di kancah internasional. Tulisan ini merupakan suatu bentuk ana! is a terhadap peran dari Bank Dunia dalam perkembangan ekonomi internasional, seperti apakah Bank Dunia berusaha untuk mengideologi, apakah hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk ditanggapi, dan apakah tindakan dari Bank Dunia berdampak pada hubungan internasional dan permasaiahan internasional lainnya."

"Selama tiga dekade sejak 1968, ketika pinjaman pertama bagi Indonesia disetujui, Bank Dunia telah memberi pinjaman sebesar US$25 milyar untuk 278 proyek guna mendukung pembangunan di semua sektor ekonomi. Sebagai respon terhadap program pemulihan ekonomi, scjak tahun 2000, Bank Dunia telah mengurangi program peminjamannya sebesar 50 persen setiap tahunnya menjadi rata-rata US$460 juta. Bcrsamaan dengan itu, Bank Dunia telah mempertajam fokusnya untuk menangani masalah-masalah utama yang berkaitan dengan tata kelola, tekanan sosial serta iklim berinvestasi yang merupakan dasar untuk keberlangsungan pemulihan ekonomi, peningkatan pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Dampak dari usaha yang dilakukan Bank Dunia tersebut terlihat nyata dalam beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pertanian yang mewakili 90 persen dari seluruh komitmen Bank Dunia. Bank Dunia berkomitmen untuk membantu menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Bank Dunia juga berkiprah dalam rekonstruksi pasca bencana alam, merespon pada masalah kemanusiaan yang mendesak dan rehabilitasi pasca konflik yang membutuhkan pembangunan dan ekonomi transisi.

---

For three decades since 1968, when first aid for Indonesia was approved, the World Bank has given US$25 billion for 278 projects to support development in all economy sectors. As a response to economic recovery program, since 2000 the World Bank has reduced 50% of its loan program per year up to an average ofUS$460 million, The World Bank has sharpened its focus in handling major issues related to governance, social pressure and invesment climate which were the foundations of economic recovery sustainability, growth increase and poverty reduction. Outcomes from the aids were reflected in several sectors such as health, education, infrastructure and agriculture which represents 90% of the World Bank's commitment The World Bank commits to help in eradicate proverty and increase living standards. TI1e World Bank also involves in reconstruction after disasters, responses to urgent humanity problems and post-conflict rehabilitation that needs development and economic transition."

"AbstrakAround 1980 the Indonesian government launched a program of oil palm plantation development led by state owned plantation enterprises with some project finance. The program was named Nucleus Estates and Smallholders (NES) Projects and was funded by the World Bank and Asian Development Bank. In the early 1980s some state-owned enterprises constructed several oil palm estates in West Kalimantan Province under the NES scheme, almost all of which were located in Sanggau Regency. These estates are currently facing replanting problems, since the oil palm trees there are 25 to 30 years old and inevitably less productive. In the estates owned by smallholders, plasma farmers who have their estates near the nucleus estates owned by plantation companies, the replanting problems are more serious than company owned plantations because of smallholders difficulty with financing.In this paper, the author aims to introduce the results of field research regarding the replanting problems on plasma estates owned by smallholders by focusing on one stateowned oil palm estate in Sanggau Regency. For some years after 2007, the Revitalization Program of Estates was implemented in those estates. The program aimed to subsidize a part of the interest imposed on plasma farmers on loans for the revitalization of their old or damaged estates. The implementation of the program, however, was not smooth. The program was not a success because of the inefficiency of the so called United Management System as a way to manage plasma smallholders estates after replanting, and because the loan program for replanting did not take account of the estate owners financial capacity. Alternatives to the Revitalization Program would be possible if those factors were improved."