Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Electronic Road Pricing (ERP) merupakan skema jalan berbayar melalui road pricing sebagai mekanisme pengenaan retribusi akibat kemacetan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan agar kelancaran lalu lintas dapat dicapai sehingga masalah ekonomi dan sosial masyarakat akibat kemacetan dapat diatasi. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui besarnya nilai WTP, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar dan besarnya nilai WTP pengguna jalan serta mengetahui besarnya nilai tarif yang optimal dalam pemberlakuan ERP di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil estimasi pada model regresi linier berganda diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap besarnya nilai ERP dilihat dari Willingness To Pay (WTP) pengguna jalan adalah alokasi biaya transportasi, waktu tempuh, kecepatan kendaraan, durasi terkena kemacetan dan penggunaan joki, pendapatan per bulan, jenis pekerjaan dan keharusan menggunakan kendaraan. Nilai rata-rata WTP (EWTP) sebesar Rp 16.000. Nilai tersebut dapat dijadikan acuan dalam penetapan tarif ERP. Tarif Optimal dari pengurangan waktu 5 menit adalah Rp 13.500, waktu 10 menit adalah Rp 16.000, waktu 15 menit adalah Rp 22.700.

---

Electronic Road Pricing (ERP) is a scheme of pay road through road pricing as a mechanism for the imposition of levies due to congestion. This policy aims to address in order to smooth the traffic congestion can be achieved so that the economic and social problems due to congestion can be overcome. Purpose of this study was to determine the value of WTP, identifying the factors that influence the willingness to pay and the value of WTP road users as well as knowing the value of the optimal rates in the implementation of ERP in Jakarta. Based on estimates on multiple linear regression model known that the factors that influence the value of ERP views of willingness to pay (WTP) of road users is the allocation of transportation costs, travel time, vehicle speed, duration exposed to congestion and the use of jockeys, revenue per month, type of work and must use the vehicle. The average value of WTP (EWTP) Rp 16,000. This value can be used as a reference in setting the ERP rates. Optimal rates of reduction within 5 minutes is Rp 13.500, 10 minutes is Rp 16,000, while 15 minutes is Rp 22,700.

Abstrak :
Pencemaran udara di Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Editorial Media Indonesia pada tanggal 8 September 2006 menyebutkan bahwa setiap tahun kualitas udara Indonesia terus memburuk. Kurang lebih 70% pcncemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Kasus pencemaran udara menjadi cukup menarik untuk diperhatikan terkait dengan pelaksanaan uji emisi gas buang sebagai syarat pembayaran pagak kendaraan. Bagi warga Jakarta peraturan ini telah dimplementasikan jauh sebelumnya melalui SK Gubemur Nomor 95 Tahun 2000 mengenai Kewajiban Uji Emisi Bagi Mobil di DKI Jakarta. Oleh karena penetapannya sudah cukup lama, peraturan tersebut dapat dikembangkan menjadi penetapan pajak gas buang kendaraan. Pengembangan ini dapat menjadi langkah yang strategis bagi pengurangan pencemaran Iingkungan. Penetapan pajak yang efektif dan sesuai dengan kemampuan masyarakat menjadi tantangan implementasi pajak emisi gas buang. Pengetahuan mengenai karakteristik masyarakat yang membentuk kesadaran tinggi akan kebersihan lingkungan khususnya udara bersih sangat diperlukan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kesadaran pengguna kendaraan sebagai individu pembuang polutan akan kebersihan lingkungan khususnya udara bersih yang diintepretasikan oleh Willingness to Pay (WTP). Pengukuran WTP dilakukan melalui pertanyaan terbuka terhadap responden yang sedang melakukan perawatan kendaraan di bengkel pelaksana uji emisi di wilayah DKI Jakarta. Estimasi menggunakan model regresi kuadrat terkecil dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan karakteristik responden terhadap besaran WTP, sedangkan regresi terpotong dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik responden terhadap kemungkinan WTP responden lebih besar dari nol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya kemauan responden yang dinyatakan dalam nilai WTP menunjukkan rataan WTP yang diperoleh dari seluruh responden adalah sebesar Rp432.l82,70 per tahun. Karakteristik responden yang berpengaruh signifikan dengan perubahan besaran nilai WTP dan kemungkinan responden memiliki WTP lebih besar dari nol adalah yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan, sedangkan karakteristik individu responden yang berpengaruh signifikan hanyalah pengeluaran responden terhadap kemungkinan responden memiliki WTP lebih besar dari nol. Hasil penelitian juga menunjukkan dampak penerapan pajak emisi lebih tinggi bagi masyarakat berpengeluaran rendah.

Abstrak :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta belum mampu membiayai percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan sumber pembiayaan infrastruktur melalui kebijakan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 210 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis willingness to pay (WTP) badan usaha milik swasta (BUMS) terhadap kompensasi pelampauan KLB. Berdasarkan hasil estimasi kurva WTP dan persamaannya, potensi kompensasi pelampauan KLB di DKI Jakarta dengan kompensasi rata-rata WTP sebesar Rp.16 miliar per pelampauan KLB adalah sebesar Rp. 3,4 triliun. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP BUMS terhadap kompensasi pelampauan KLB yaitu pemahaman terhadap Pergub No. 210 Tahun 2016, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah pegawai, besar keinginan/motivasi untuk pelampauan KLB dilihat dari jumlah pelampauan KLB yang diinginkan, jenis penanaman modal, lokasi berdasarkan kota administrasi, aksesibilitas terhadap stasiun angkutan umum massal, luas lahan pengembangan, kegiatan pada lahan, sumber pendanaan, serta jumlah pelampauan KLB dan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Regional Budget of DKI Jakarta Province has not been able to finance the acceleration of regional infrastructure development. DKI Jakarta Provincial Government seeks infrastructure funding sources through FAR bonus policy as regulated in Governor Regulation No. 210 of 2016. This study aims to analyze the willingness to pay (WTP) of privately owned enterprises (BUMS) for FAR bonus compensation. Based on the estimation of the WTP curve and equation, the average WTP is Rp. 16 billion per FAR bonus and the potential compensation in DKI Jakarta is Rp. 3,4 trillion. Based on the results of logistic regression analysis, factors affecting the BUMS WTP for FAR bonus compensation are BUMS comprehension of Pergub No. 210 of 2016, the size of the enterprise seen from the number of employees, the desire for FAR bonus represented by the number of desired FAR bonus, type of investment, location based on city administration, accessibility to mass public transport stations, land area, land activities, funding sources, as well as the number of FAR bonus and the value of compensation offered by the DKI Jakarta provincial government.

Abstrak :
Keterbatasan lahan permukiman dan pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta mendorong adanya penyediaan rumah melalui pembangunan hunian vertikal. Pemerintah menjanjikan pembangunan rumah susun, rumah sakit, dan bus khusus untuk kaum buruh dan pekerja. Kementerian Perumahan Rakyat bekerja sama dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berencana membangun rusunawa di lingkungan PT. KBN yang ditujukan khusus untuk buruh. Harga sewa yang ditetapkan nantinya diharapkan sesuai dengan kemampuan buruh selaku calon penghuni. Kemampuan dapat ditinjau dari kemampuan membayar secara rasional dalam membayar biaya sewa tempat tinggalnya selama ini (Abillity to Pay-ATP) maupun kemampuan berdasarkan persepsi kelompok sasaran penghuni rusunawa (Willingness to Pay-WTP). Penelitian ini mencoba mengestimasi nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan nilai WTP dan mengkaji faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai ATP adalah menggunakan analisis statistik deskriptif, sedangkan estimasi nilai WTP dengan menggunakan Contingent Valuation Method (CVM). Untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan WTP digunakan metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa digunakan metode analisis regresi logit. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, diperoleh nilai ATP sebesar Rp. 335.050 per bulan dan nilai WTP sebesar Rp. 287.654 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP buruh terhadap sewa rusunawa adalah jumlah tanggungan dan pendapatan per bulan. Faktorfaktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa adalah lama tinggal buruh di tempat tinggal saat ini. Besarnya nilai WTP buruh terhadap sewa rusunawa dipengaruhi oleh jumlah tanggungan, pendapatan per bulan, dan jarak tempat tinggal ke tempat kerja. ......Limited area settlement and population growth in DKI Jakarta Province stimulate the development of vertical housing. Government pledge to develop vertical housing (flats), hospital, and transportation particularly for workers (labor). Ministry of Housing cooperate with PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) planned to develop rent vertical housing for labor in PT. KBN area. The fix rental cost is expected appropriate with worker's ability as prospective resident. Ability can be reviewed from ability to pay of current rental cost (Ability to Pay) nor ability based on perceptions of vertical housing target group (Willingness to Pay). The research is trying to estimate the ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, to analyze influencing factors of ATP and WTP's value, and to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing. To estimate ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing is used descriptive statistics and Contingent Valuation Method (CVM). In analyzing influencing factors of ATP and WTP's value is used multiple regression analysis. Logit regression analysis is used to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing. Based on estimation of ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, the value of ATP is Rp. 335.050 per month and the value of WTP is Rp. 287.654 per month. By using multiple regression analysis, it concludes that influencing factor of ATP's value of labor to pay rental cost of vertical housing a WTre number of dependents and income. Some factors influencing the willingness to pay of labor to pay rent of vertical housing are length of stay in current residence. P's value of labor to pay rental cost of vertical housing are influenced by number of dependents, income, and distance from home to workplace.

Abstrak :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta belum mampu membiayai percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan sumber pembiayaan infrastruktur melalui kebijakan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 210 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis willingness to pay (WTP) badan usaha milik swasta (BUMS) terhadap kompensasi pelampauan KLB. Berdasarkan hasil estimasi kurva WTP dan persamaannya, potensi kompensasi pelampauan KLB di DKI Jakarta dengan kompensasi rata-rata WTP sebesar Rp.16 miliar per pelampauan KLB adalah sebesar Rp. 3,4 triliun. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP BUMS terhadap kompensasi pelampauan KLB yaitu pemahaman terhadap Pergub No. 210 Tahun 2016, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah pegawai, besar keinginan/motivasi untuk pelampauan KLB dilihat dari jumlah pelampauan KLB yang diinginkan, jenis penanaman modal, lokasi berdasarkan kota administrasi, aksesibilitas terhadap stasiun angkutan umum massal, luas lahan pengembangan, kegiatan pada lahan, sumber pendanaan, serta jumlah pelampauan KLB dan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Regional Budget of DKI Jakarta Province has not been able to finance the acceleration of regional infrastructure development. DKI Jakarta Provincial Government seeks infrastructure funding sources through FAR bonus policy as regulated in Governor Regulation No. 210 of 2016. This study aims to analyze the willingness to pay (WTP) of privately owned enterprises (BUMS) for FAR bonus compensation. Based on the estimation of the WTP curve and equation, the average WTP is Rp. 16 billion per FAR bonus and the potential compensation in DKI Jakarta is Rp. 3,4 trillion. Based on the results of logistic regression analysis, factors affecting the BUMS WTP for FAR bonus compensation are BUMS comprehension of Pergub No. 210 of 2016, the size of the enterprise seen from the number of employees, the desire for FAR bonus represented by the number of desired FAR bonus, type of investment, location based on city administration, accessibility to mass public transport stations, land area, land activities, funding sources, as well as the number of FAR bonus and the value of compensation offered by the DKI Jakarta provincial government.

Abstrak :
DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sebagai Pusat Pemerintahan sekaligus sebagai Pusat Perekonomian, memiliki jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Jakarta mengalami banyak masalah pokok perkotaan salah satunya adalah masalah lingkungan berupa bahaya banjir, mengingat kondisi geomorfologi Jakarta dan bentuk aliran sungai bercorak peneplain yang kemudian dibenturkan dengan degradasi lingkungan akibat pertambahan jumlah penduduk baik kenaikan jumlah penduduk berdasarkan tambahan alam maupun urbanisasi penduduk yang terus meningkat. Konsep penanganan banjir yang berhasil dilaksanakan yaitu dengan menggunakan pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta yang terbatas, sehingga tidak mencukupi dalam pembiayaan pengembangan kawasan naturalisasi sungai, maka diperlukan kolaborasi dengan pihak Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) agar tercipta tujuan pengembangan kawasan naturalisasi sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kesediaan membayar (willingness to pay) BUMS, khususnya yang berlokasi di sempadan sungai, dengan melakukan pengembangan kawasan naturalisasi sungai maka Pemerintah DKI Jakarta dapat memberikan insentif berupa penambahan nilai KLB. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistika deskriptif berupa tabulasi silang dan analisis statistika inferensial berupa ANOVA terhadap 24 responden BUMS di Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di sempadan sungai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMS memiliki kesediaan membayar yang rendah dibandingkan dengan nilai yang ditawarkan untuk kompensasi pengembangan kawasan naturalisasi sungai. Selain itu, terdapat variasi dari kesediaan membayar BUMS, namun variasi ini tidak signifikan, kecuali pada aspek persetujuan BUMS apabila estimasi biaya kompensasi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui hasil tersebut, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan peraturan perundang-undangan eksisting mengenai pengembangan kawasan naturalisasi sungai. ......DKI Jakarta, which is the capital city of the state, has the function as the center of government as well as the center of the economy, and has the highest population number and density in Indonesia. Jakarta experiences many urban problems, one of which is environmental problems in the form of flood hazards, considering the geomorphological conditions of Jakarta and the shape of the river flow pattern with a peneplain pattern that coincides also with environmental degradation due to population growth, both increasing population based on natural additions and increasing population urbanization. The concept of flood management that has been successfully implemented is by using the development and revitalization of water resource infrastructure in an integrated manner with the concept of naturalization. The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in DKI Jakarta Province is limited, so that it is not sufficient to finance the development of river naturalization areas, so collaboration with Private-Owned Enterprises (BUMS) is needed to create the goal of developing river naturalization areas. This study aims to measure and analyze the willingness to pay of BUMS, especially those located on river borders. By developing naturalized river areas, the DKI Jakarta Government can provide incentives in the form of additional Floor Area Ratio (FAR) values. This study uses descriptive statistical analysis methods in the form of cross tabulation and inferential statistical analysis in the form of ANOVA to 24 BUMS respondents in DKI Jakarta Province which are located on river borders. The results of this study indicate that BUMS has a low willingness to pay compared to the value offered for compensation for the development of naturalized river areas. In addition, there is a variation in the willingness to pay for BUMS, but this variation is not significant, except for the aspect of BUMS approval if the estimated compensation cost is determined by the DKI Jakarta Provincial Government. Through these results, this research also produces policy recommendations for the DKI Jakarta Provincial Government related to the existing laws and regulations regarding the development of naturalized river areas

Abstrak :
Munculnya paradigma sustainable development merupakan hasil kesepakatan negara-negara pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Paradigma tersebut merupakan cara pandang pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keberlangsungan kehidupan di masa akan datang. Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi keputusan pemanfaatan aset IPAL Waduk Setiabudi sebagai salah satu upaya untuk mengolah air limbah domestik dan berfungsi mencegah kerusakan air tanah, pencemaran air permukaan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan konservasi sumber daya air. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) faktor yang mempengaruhi keputusan pemanfaatan aset IPAL Waduk Setiabudi; 2) bagaimana karakteristik masyarakat mempengaruhi keinginan membayar (willingness to pay) terhadap tarif perbulan untuk memanfaatkan aset IPAL Waduk Setiabudi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif terhadap pelanggan dan non pelanggan masyarakat yang berada di wilayah pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola oleh PD. PAL Jaya. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, sedangkan analisis dilakukan dengan menggunakan analisis crosstabs, regresi logistik terhadap tiga faktor yang mempengaruhi keputusan pemanfaatan aset, dan regresi linier berganda terhadap keinginan membayar (willingness to pay) terhadap tarif perbulan untuk memanfaatkan aset tersebut dengan bantuan software SPSS 13.0. Hasil analisis dapat disimpulkan dengan menggunakan regresi logistik terhadap tiga faktor yang mempengaruhi keputusan pemanfaatan aset IPAL Waduk Setiabudi yaitu faktor lokasi sumber pencemar, faktor manajemen aset dan faktor peran serta masyarakat. Dari ketiga faktor tersebut ternyata hanya faktor lokasi sumber pencemar dan manajemen aset yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pemanfaatan aset IPAL Waduk Setiabudi dengan peluang sebesar 23,1%. Hasil analisis dengan regresi linier berganda terhadap kesediaan membayar masyarakat (willingness to pay/WTP) terhadap aset IPAL Waduk Setiabudi dengan menggunakan 6 (enam) aspek yang memberikan pengaruh terhadap WTP. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persepsi, penghasilan, dan jenis responden memberikan pengaruh positif terhadap WTP, sedangkan responden ibu rumah tangga dan umur memberikan kotribusi negatif terhadap WTP.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk mengukur nilai kualitas hidup kota berdasarkan besarnya kompensasi yang bersedia dibayarkan rumah tangga terhadap kenyamanan fasilitas publik kota. Pengukuran kenyamanan dilakukan dengan menggunakan model Hedonik Berger-Blomquist-Hoehn yang dikembangkan. Hasil pengukuran tersebut digunakan untuk Menganalisis perkembangan nilai kualitas hidup kota, mengidentifikasi sektor-sektor publik yang menjadi sumber perubahan kenyamanan kota serta menganalisis variasi kenyamanan antar kota. Pengukuran dilakukan terhadap 28 kota di Pulau Jawa tahun 2002 dan 2005. Pengukuran indeks kualitas hidup menggunakan basis data Survei Ekonomi Nasional (susenas) core dan Potensi Desa (podes). Jumlah total individu yang libatkan pada estimasi model hedonik upah adalaha sebesar 30.007 individu tahun 2002 dan 34.760 individu tahun 2005. Adapun otal rumah tangga ang dilibatkan adalah sebesar 21.439 rumah tangga pada tahun 2002 da 24.530 rumah tangga pada tahun 2005. Hasil pengukuran IKH menunjukkan bahwa kualitas hidup kota di Pulau Jawa pada tahun 2002 dan tahun 2005 sangat bervariasi. Beberapa kota mengalami peningkatan kualitas hidup seperti Kota Tangerang, Magelang, Surakarta, Salatiga dan Semarang. Penurunan kualitas hidup hampir terjadi di semua kota besar diantaranya kota-kota di DKI Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Malang mengalami penurunan kualitas hidup. Perbedaan kualitas hidup antar kota berpotensi mendorong terjadinya migrasi. Rumah tangga cenderung pindah menuju kota yang kualitas hidupnya tinggi. Guna membatasi masuknya migran, pemerintah kota dapat mengenakan kebijakan (sejenis pajak) kepada migran maksimum senilai perbedaan kualitas hidup antar kota tujuan dan asal migrasi. Sebaliknya jika beniat mendorong masuknya migran, pemerintah dapat mengenakan kebijakan (sejenis subsidi), minimun sebesar perbedaan kualitas hidup antar kota tujuan dan asal migrasi. Selain mengetahui nilai kenyamanan kota secara total, analisis dekomposisi memungkinkan pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan kualitas hidup suatu kota, baik secara menyeluruh maupun parsial. Analisis tersebut juga mampu menunjukkan pergeseran peranan masing-masing sektor publik antara waktu. Sebagai studi aplikasi pertama yang mengukur nilai kualitas hidup atau kenyamana kota di Indonesia, penulis berharap studi-studi lanjutan dapat dikembangkan di masa akan datang guna menganalisis hubungan antara kualitas hidup dengan variabel-variabel ekonomi lainnya, seperti migrasi, investasi daerah, pertumbuhan kota. ......The objective of the study is to measure the quality of life according to the amount a household is willing to pay as a compensation for the public facilities in their cities. The level of amenities is measured by using Hedonic Model developed by Berger-Blomquist-Hoehn. The result will be used in analyzing the progress of the quality of life in each town, identifying certain public sectors which drive changes in amenities level as well as analyzing the amenities variation among the cities. The study, which measures the quality of life of 28 cities in Java during 2002 and 2005, is making use of data from National Social Economic Survey (susenas) and Village Potential Statistics (podes). In total, thc number of individual observation involved in hedonic wage model estimation was 30,007 in 2002 and 34,760 in 2005. ln addition, the number of households being involved in 2002 and 2005 amounted to 21,439 and 24,530 households respectively. The result of the quality of life index measurement shows that quality of life in cities in Java both in 2002 and 2005 quite vary. Among the cities which experienced an improved quality of life including Tangerang, Magelang, Surakarta, Salatiga and Semarang. In the contrary, a decrease in quality of life almost took place in all other big cities such as Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Malang and all cities in Jakarta Provinces. In fact, the difference level of quality of life among the cities may potentially drive migration in which people tend to move to other city with higher quality of life. ln order to restrict migration to their town, the local government CBI) apply certain policy (such as tax) to the migrants as much as maximum the quality of life?s difference between the migrants? city and the destination city. However if local government wants to attract migrants coming to their towns, they can apply a favorable policy such as certain subsidy to the migrants at least as much as the quality of life?s difference between the migrants? city and the destination city. Through decomposition analysis, the government may not only able to know the city?s quality of life in total but also able to identify each sector?s contribution to the quality of life?s changes within the city. The analysis can show any changes in each public sector's role every year. As the first study which measures quality of life index in Indonesia, the author is expecting some relevant studies which take in to account other variables such as migration, regional investment and city?s growth to be done in the near fiiture.

Abstrak :
Spotify, sebagai salah satu layanan streaming musik di Indonesia, menjadi salah satu usaha yang ikut membangun industri musik. Seperti halnya layanan streaming musik lainnya, Spotify menawarkan dua skema layanan yaitu Spotify Freemium, yaitu skema tanpa biaya dan Spotify Premium, dimana pengguna membayar tarif secara berkala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya nilai kesediaan membayar konsumen WTP atas tarif premium serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP tarif premium dari layanan streaming musik. Berdasarkan hasil estimasi WTP menggunakan Contingent Valuation Method CVM , rata-rata pengguna Spotify hanya bersedia membayar Rp 32.000,- per bulan. Sedangkan, dengan menggunakan analisa Logit, diketahui bahwa harga/tarif, kualitas audio, tidak adanya gangguan seperti iklan, dan adanya aplikasi di telepon genggam, merupakan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi WTP. ...... Spotify, as one of the most popular music streaming services in Indonesia, became one of the developers of the Indonesian music industry. Like other music streaming services, Spotify offers two service schemes which are Spotify Freemium, the no cost schemes, and Spotify Premium where users pay tariffs on a regular basis. The purpose of this research is to know the value of consumer 39 s willingness to pay WTP and to identify factors influencing WTP for music streaming service 39 s premium tariffs. Based on the estimation of WTP using Contingent Valuation Method CVM , the average Spotify user is only willing to pay Rp 32.000, per month. Meanwhile, by using Logit analysis, it is known that price tariff, audio quality, the absence of interference such as advertisement, and the existence of application in mobile phone, are the significant factors affecting the WTP.

Abstrak :
Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat. Hal ini dikarenakan pendapatan dari iuran peserta lebih rendah daripada pengeluarannya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 dan kemudian diganti dengan Peraturan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, beberapa kelompok masyarakat mengajukan gugatan terhadap Peraturan Presiden yang mengatur kenaikan iuran tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa literatur mengkonfirmasi bahwa willingness to pay (WTP) pekerja informal di Indonesia rendah terhadap iuran BPJS Kesehatan. SDG 3 Good Health and Being Well ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030, namun hingga kini, Indonesia masih berkutat dengan polemik kenaikan iuran BPJS. Studi ini bertujuan untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan mebayar peserta informal. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database PubMed, ScienceDirect dan Remote LibUI dengan kata kunci “willingness to pay” AND “national health insurance” OR “social health insurance”. Ditemukan 10 total studi yang terinklusi. Kriteria inklusi dalam studi ini antara lain seluruh penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan merupakan literatur dari 10 tahun terakhir. Namun, studi ini belum bisa memenuhi tujuan penelitian karena asuransi kesehatan nasional yang diimplementasikan di setiap negara memiliki model yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Kesepuluh literatur tersebut hanya dapat diinterpretasi secara site specific. Di sisi lain, ditemukan beberapa critical research fallacies yang menghasilkan kesimpulan bahwa WTP tidak bisa dijadikan sebagai data dasar dalam penetapan kebijakan penerapan asuransi kesehatan nasional. Ability to pay (ATP) dinilai lebih tepat untuk dihitung terhadap iuran asuransi kesehatan nasional ......The deficit of National Health Insurance (JKN) was increasing. This is caused by the income from participant contributions is lower than the expenses. The Government of Indonesia had issued Presidential Decree No. 75 of 2019 and later replaced by Presidential Decree No. 64 of 2020 concerning the increase in the amount of BPJS Health contributions. However, several community groups have filed suit against the Presidential Regulation which regulates these fees for various reasons. Some literature confirms that the willingness to pay (WTP) of informal workers in Indonesia was low against BPJS Health contributions. SDG 3 Good Health and Being Well is planned to be achieved by 2030, however, until now, Indonesia is still struggling with the polemic of increasing BPJS contributions. This study aims to compare the determinants of WTP to national health insurance contributions and to gain lessons learned about the implementation of national health insurance in several countries in increasing the willingness to pay informal participants. This study uses a literature review method. Study searches were conducted through online database, such as PubMed, ScienceDirect and Remote Lib UI, with the keywords "willingness to pay" AND "national health insurance" OR "social health insurance". There were 10 studies that were included in total. The inclusion criteria in this study are among all research that can answer research questions, is written in Indonesian or English, and was published in the last 10 years. However, this study has not fulfilled the research objectives because the national health insurance that is implemented in each country has a different model and cannot be compared. The ten literature can only be interpreted as site-specific. On the other hand, several critical research errors were found which resulted that WTP could not be used as a basis for determining policies direction in the implementation of national health insurance. Ability to pay (ATP) is considered to be more appropriate to calculate the national health insurance contributions