Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen dalam bidang peredaran produk pangan, khususnya produk permen impor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Dengan alasan mencari keuntungan, terhadap pengaturan peredaran produk permen impor kerap kali dilakukan pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan konsumen. Untuk mencegah pelanggaran hukum ini terus terjadi diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai serta pelaksanaan yang optimal dari peraturan perundang-undangan tersebut di samping tentunya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat.The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of food products, particularly imported candy products. This study is a normative study. The data used for this study are being collected through documents and interviews. For the purpose of economical gain, the laws and regulations governing the distribution of imported candy products are often being violated, specifically the ones relating to consumer protection. To avoid such violation, the enactment of better laws and regulations and the maximalization of their enforcement are needed and of course the community act on this matter is also needed."

"Kekaguman akan keindahan karya arsitektural mungkin pernah dirasakan oleh setiap orang. Karya indah yang dikagumi tersebut tentunya tidak hadir begitu saja tanpa sebab. Di balik karya yang indah tersebut pasti memiliki proses atau tahapan yang cukup panjang hingga lahirlah karya seindah itu. Semua karya-karya bangunan yang berdiri di bumi ini pun pasti memiliki proses ?di atas kertas? sebelum keterbangunannya. Proses di atas kertas tersebut mungkin lebih akrab kita kenal dengan proses desain atau proses perancangan.Dalam proses mendesain ada beberapa aspek yang membuat karya rancangan kita memiliki nilai keindahan atau kenyamanan visual menjadi baik, yaitu bentuk dan warna. Aspek bentuk mungkin sudah tidak terasa asing lagi bagi para arsitek, karena pada tahap desain, keterlibatan aspek ini memiliki porsi yang cukup dominan. Namun untuk aspek warna, kebanyakan arsitek dalam proses merancang sebuah karya arsitektur tidak pernah menyertakan warna dalam gagasan awalnya. Apa yang lebih dipikirkan dan dipersepsikan oleh para arsitek dalam benaknya adalah benda-benda kasatmata imajiner hitam-putih. Warna baru muncul hanya setelah karyanya hampir selesai dibangun atau paling awal setelah proses desain telah mendekati tahap akhir.Apakah benar arsitek memperlakukan warna hanya sebagai finishing? Sebenarnya bagaimana proses pewarnaan yang dilakukan oleh para arsitek? Mereka mulai melibatkan warna pada fase kapan? Dan apakah warna yang dituangkan pada saat ?diatas kertas? merupakan warna yang akan direalisasikan nantinya ataukah hanya warna untuk menghias dan mempercantik penyajian atau presentasi saja? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis melakukan beberapa kajian literatur dan menelusuri proses pewarnaan yang dilakukan oleh arsitek. Penelusuran dilakukan dengan mengamati dokumentasidokumentasi proses pewarnaan para arsitek dari dua periode yaitu periode black&white, ketika teknologi warna belum berkembang dan periode color. Dan dari pengamatan yang dilakukan memang pada umumnya arsitek melibatkan warna pada proses desain mendekati tahap akhir. Dan dari hasil rancangan arsitek yang telah terbangun, ternyata terlihat kesinambungan antara warna bangunan 'di atas kertas' dengan warna bangunan 'di lapangan'.

---

Admiration upon architectural aesthetic might have been experienced by every human being. Without any doubt there are indispensable rationales behind its existence, fashioned through process or extensive phases. Every architectural works positioned within this earth has acknowledged courses of actions even before it was born. This on-paper process is what we regularly called as planning or design process.

Design process has numerous aspects which persuade our design aesthetically, being visually contented. That concludes forms and colors. Form aspect might not sound odd to architectural society for its subsistence has quite dominant percentages within design process. Unlike form aspect, color aspect is dacommonly neglected in early stages of design process. What lies beneath architects? perceptions and ideas are typically delimited amid imaginary monochrome figures. Color mostly steps in after the completion of its construction or fortuitously discussed at the establishment of design process late stages.

Is it verity that every architect treats color as merely finishing statement? How is it essentially the coloring procedures done by architects? On what period do they engage color towards their design? And is color?in which exposed hypothetically?truthfully functions during realization process or operates plainly as ornaments and presentational enrichments? To answer those questions, the author have done some analysis from several literature to trace the coloring process by architects. The tracing was commited by observing some documentation process of architect?s coloring in two different periode which is the black and white period where coloring technology has not yet been developed and the color period. From the observation, it was generally understood that architect will involve the coloring technique when the design process was almost reach their final phase. And it will clearly seen the connection between the color of 'the building on top of the paper' and of 'the building on the site.'"

"Akar kucing (Acalypha indica Linn) merupakan tanaman yang memiliki banyak kegunaan antara lain sebagai obat yang dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah. Pemanfaatan secara luas dari tanaman ini harus didukung oleh data-data yang dapat membuktikan keamanannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian rebusan akar tanaman akar kucing terhadap fungsi ginjal tikus. Penelitian ini menggunakan 40 ekor tikus yang dipilih secara acak menjadi 4 kelompok. Kelompok I sebagai kontrol normal yang diberi air 2 ml/200 g bb. Kelompok II, III dan IV diberi perlakuan rebusan akar A. indica masingmasing dengan dosis 13,5 g/kg bb, 27 g/kg bb, dan 54 g/kg bb. Frekuensi pemberian sekali sehari selama 90 hari. Pada hari ke-91 tikus diambil darahnya untuk dilakukan pengukuran kadar urea dan kreatinin plasma secara kolorimetri dan dibedah untuk pemeriksaan histologis ginjal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada gejala toksik pada tikus yang diberi rebusan Acalypha indica Linn ditinjau dari kadar urea dan kreatinin plasma serta gambaran histologis ginjal.

---

Akar kucing (Acalypha indica Linn) is a plant that has many usage such as for reduce uric acid consentration. The comprehensive usage from this preparation must be supported with data which can prove it is safety scientifically. Therefore an experiment is done to know the effect of giving the extract to rat renal function. This research used fourty rats which divided into four groups. Group I as normal control which were given water 2 ml/200 g body weight. Group II, III, IV were given water extract of A.indica roots doses 13,5/kg body weight, 27g/kg body weight, and 54 g/kg body weight. Frequency of exposure A. indica was once a day during 90 days. In the 91st day blood sample was collected from observed rats and measured their plasma urea and creatinine levels through colorimetry methods, and the surgery were done to the rats for the histological inspection of their kidneys. The results shows that no toxic effect of Acalypha indica to white rats seen from plasma urea and creatinine levels and kidney histology."

"Korupsi sebagai white-collar crime merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga perekonomian masyarakat secara Iuas (extraordinary crime). Pendekatan integral kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi mengunakan upaya penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana), Serta keterlibatan elemerl-elemen lain di luar aparat penegak hukum pidana, yaitu masyarakat dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Dalam upaya penal, Kejaksaan sebagai the key administration office in processing of case dalm criminal justice system mempunyai tugas dan fungsi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dan dalam upaya non-penal melakukan gugatan keperdataan dan alternative dispute resolution (ADR), seharusnya berperan secara ideal sesuai dengan ketentuan normatif yang ada, tetapi karena kendala dari segi substansi, struktur dan kultur hanya mewujudkan peran faktual. Hasil penelitian rnenunjuklcan kelemahan-kelemahan ketentuan normatif dalam upaya penal peran Kejaksaan adalah masalah penyidikan, mekanisme kontrol, ketentuan khusus UUTPK dan UU pidana yang terkait dengan korupsi serta UU Kejaksaan, sedangkarl kelemahan dalam upaya non-penal adalah tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bersifat ?fakultatif". Pelaksanaan peran Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu mengadakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan Pengadilan Serta melaksanakan fungsi dan tugas sebagai JPN dalam perkara perdata dan ADR. Untuk melaksanakan peran tersebut diperlukan adanya faktor-faktor pendul-Lung lainnya seperti peraturan pelaksanaan, manajemen penyelesaian perkara, sumber daya manusia yang profesional, biaya dan fasilitas yang mencukupi. Peran aktual Kejaksaan melakukan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana kenyataan adanya, yaitu Kejaksaan hanya dapat memproses sebagian penyelidikan ke tahap penyidikan, sebagian penyidikan ke tahap penuntutan, dan hanya sebagian saja yang berhasil dijatuhi sanksi pidna oleh Pengadilan. Demikian pula dalam pelaksanaan tugas dan fungsi JPN kurang berjalan sebagaimana mestinya karena adanya ketidaktahuan dan ?keengganan" instansi pemerintah menyerahkan penanganan masalah-masalah hukumnya kepada Kejaksaan. Profesionalisme jaksa terkait dengan keahlian dan keterampilan (expertise), kesejawatan (partnership), budaya kerja dan tujuan. Peran serta masyarakat untuk membantu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah cukup baik, hal itu tampak dari adanya laporan dan pengaduan masyarakat. Perspektif eksistensi KPTPK mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum dan lembaga dinas instansi Serta melakukan penyelidilcan, penyidilcan dan penuntutan perkara tindak pidana kompsi. Tugas dan fungsi KPTPK bersama-sama dengan Kejaksaan yang cukup penting adalah dalam bidang ?pencegahan? tindak pidana korupsi, yaitu melalui upaya mewujudkan good governance dan good corporate governance, budaya ?anti korupsi? di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat.

---

AbstractCorruption as a white-collar crime is a crime which inflicts not only on state financial loss, but also largely public economic interest (extra-ordinary crime). The integral approach of criminal policy for tighting corruption criminal act has applied penal and non-penal legal action and the participation of other non-penal upholder elements besides legal enforcers and Commission for Fighting Corruption Criminal Act. In the penal action, office ofthe attomey as the key administration office in processing criminal cases in criminal justice systems has duty and function for doing investigation and prosecution against corruption cases. In the non-penal action, public prosecutor doing a civil suit and altemative dispute resolution should have an ideal role according to the normative mle of law in force, nevertheless factual role is created because of substantial, structural, and cultural problems.The results of research showed that the weaknesses of normative rules in penal action for the public executor?s role were in cases investigation, control mechanism, specific rules of corruption, mles of criminal code related to corruption cases, and public prosecution law. While the weaknesses of non-penal action where the duty and fimction of public prosecutor acted as a ?facultative? state legal adviser. The application of the role of public prosecution in fighting corruption criminal cases was in line with criminal rule of legislations: doing investigation, examination, criminal indictment, and execution of criminal court verdict and implementing the duty and limction of public prosecutor in civil case and alternative dispute resolution. To implement the roles, it was needed some supporting factors, like the the rule of implementation of the law, the management of solving cases, professionalhuman resources development, enough fiind and complete facilities. The actual role of public prosecutor was to enforce the law in fighting corruption criminal cases, but only a sum of investigations where proceeded into examination phase, a few of them where into criminal indictment phase, and only some cases where success into criminal sentence phase. In implementing the duty and function, public prosecutor was less in success because of ignorance and unwillingness of the government institutions to deliver the cormption cases for handling. The public prosecutors professionalism was matched with skill and expertise, partnership, work culture and goal-oriented. The participation of non-govemment organization in society for help fighting corruption criminal cases was done well. It was proved by the report and claim of community member. The perspective existence of Commission for Fighting Corruption Criminal Action (KPTPK) had duty, iimction, and the authority in coordination with and supervision to the law enforcers, institutions, departements officials, to do investigation, examination, and criminal indictment for corruption criminal cases. The duty and fimctions of KPTPK which worked together with public prosecution where prevention against corruption criminal cases by creating a good govemance and good corporate governance, and ?anti-corruption? culture in government officials and community."