Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konflik Indonesia Belanda mengenai status Irian Barat, telah membawah akibat yang relatif besar terhadap proses integrasi politik Irian Barat kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik yang berkepanjangan berawal dari kebijakan Belanda yang mempersoalkan Irian Barat sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada puncaknya pada Konperensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag Belanda. Kebijakan Belanda mengenai dekolonisasi dan Hak menentukan nasib sendiri menimbulkan konflik antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia namun juga menimbulkan reaksi baik dari orang Belanda, kelompok terpelajar Irian Barat sendiri, dan situasi internasional khususnya Amerika Serikat dan Australia menentang kebijakan Belanda mengenai dekolonisasi Irian Barat. Akhirnya Pemerintah Belanda berubah merencanakan pembentukan "negara" Irian Barat dan menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia melalui persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962 dibawah tekanan Amerika, Perserikatan Bangsa Bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk merekontruksi sebab-sebab kegagalan dekolonisasi dan hak menentukan nasib yang ditawarkan sendiri oleh Pemerintah Belanda kepada penduduk Irian Barat yang didasarkan pada pendekatan Strukturis dari Christopher Liyod 1993 dan teori Collective Action dari Charles Tilly 1978. Manfaat penelitian ini untuk menambah khasanah Sejarah Nasional Indonesia khususnya sejarah Irian Barat.

Abstrak :
Pengakuan Pemerintah Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 tidak termasuk wilayah Irian Barat. Dalam upaya pengembalian Irian Karat ke dalam wilayah NKRI, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan taktik diplomasi konfrontasi yaitu ekonomi, politik, dan militer sampai dengan tahun 1961. Namun disisi lain, Pemerintah Belanda melancarkan taktik self determination di forum-forum internasional dengan membentuk Dewan Papua dan Komite Nasional Papua. Dalam masa perang dingin sebagai akibat terbentuknya Nato dan Pakta Warsawa, Presiden RI Soekarno menggariskan strategi pengembalian Irian Barat dengan mengkombinasikan strategi daya - politik - diplomasi dengan daya - militer. Pemerintah RI membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang bertugas merumuskan Cara-cara mengintegrasikan seluruh potensi nasional. Pemerintah RI juga membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang kemudian merumuskan strategi Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Pencanangan TRIKORA pada tanggal 19 Desember 1961 merupakan bentuk baru perjuangan pengembalian Irian Barat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang terfokus pada penggunaan kekuatan militer. Untuk melaksanakan strategi tersebut, Komando tertinggi Pembebasan Irian Karat membentuk Komando Mandala yang merupakan gabungan kekuatan AD, AL, dan AU. Pada tanggal 15 Januari 1962 dalam Operasi Intelijen Klandestine yang dilaksanakan oleh Komando Mandala, terjadi Pertempuran Laut di Aru. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peristiwa Pertempuran Laut Aru merupakan pemicu semangat juang bangsa Indonesia yang mendorong Operasi Jayawijaya. Operasi ini telah meningkatkan posisi tawar diplomasi Pemerintah Indonesia dalam pengembalian Irian Barat, sehingga mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk memaksa Pemerintah Belanda melakukan perundingan kembali dengan Pemerintah Indonesia. Penandatanganan Persetujuan New York 15 Agustus 1962 merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah NKRI.

---

The recognizing of Indonesian government sovereignty by the Dutch government on December 27th, 1949, was not included the West of Irian territory. In the effort of bringging West Irian back to NKRI government has taking diplomatic confrontation tactics there was economy, politics, and military, till 1961. But in the other side, the Dutch Government carries on self-determination in the international forums by establishing Papua Council and Papua National Committee. In the Cold War era, as a result of establish NATO and Warsawa Pact, the Indonesian Presiden, Mr. Soekarno, made a guide line of strategy for returning West Irian by combining power - politics - diplomacy and power ? military. There for, the Government Republic of Indonesian established National Defense Council to formulate the way that integrating all of the national potentials. The Indonesian Government established also The Highest Commando for West Irian Liberation, who formulates TRIKORA Strategy. The launch of TRIKORA, on December 19th, 1961, was a new type of struggle for returning West Irian with involved all of nation component that focusing on using of military forces. For conduct that strategy, The Highest Commando f'or West Irian Liberation, formed Mandala Commando, which was combining Indonesian Army Force, Indonesian Navy, and Indonesian Air Force. On Januari 15th, 1962, in the Clandestine Intelligence Operation that conducted by Mandala Commando, there was a Sea Battle in Aru. Based on the research, the conclusion is that the Sea Battle in Aru was spirit that stimulated Jayawijaya Operation. This operations made Indonesian diplomacy for returning West Irian has a higher bargaining position, so it drived American Government to push the Dutch to continuing negotiation to Indonesian Government. The signing of New York Agreement, on August 15`E', 1962, was the ape of Indonesian struggle to put West Irian in NKRI territory.