Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Belum adanya tertib administrasi pada instansi resmi untuk mengelola wakaf menyebabkan sering terjadinya sengketa dalam hal perwakafan. Salah satu kasus perwakafan di Indonesia terjadi pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi tumpang tindih pernyataan wakaf antara Nadzir dengan pemilik tanah yang tanahnya diwakafkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan. Tanah yang menjadi objek wakaf tersebut merupakan harta waris yang diperoleh pemilik tanah. Perangkat desa menganggap bahwa pembagian warisan harta benda kepada pemilik tanah masih terdapat sisa tanah sehingga perangkat desa berinisiatif untuk mengajukan pendaftaran tanah tersebut sebagai tanah wakaf milik desa. Perangkat desa bersama pejabat berwenang membuat bukti suatu surat ikrar wakaf dalam bentuk akta pengganti akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan keabsahan perbuatan hukum wakaf dalam akta pengganti akta ikrar wakaf dan bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian desktriptif evaluatif untuk menggambarkan dan menjelaskan konsep dasar tentang wakaf dan pengaturan akta pengganti akta ikrar wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa praktik wakaf dianggap sah jika telah memenuhi unsur, prosedur dan tata cara serta tertuang dalam Akta Otentik berupa Akta Ikrar Wakaf dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Akta Pengganti Ikrar Wakaf pada prinsipnya adalah sesuatu alat bukti surat yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama dengan Akta Ikrar Wakaf dan perbedaan nya terletak pada peristiwa hukum dalam ikrar wakaf. Kata Kunci : Perwakafan, Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. ......Frequent disputes in terms of waqf. One of the cases of waqf problem in Indonesia occurred in the Decision Number 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. There is a legal fact that there has been an overlapping of waqf statements between Nadzir and the land owner whose land has been represented as waqf without the knowledge and legal consent of the person concerned. The land which became the object of waqf was the inheritance property obtained by the land owner. The village administration considered that the distribution of inheritance property to the land owner still have some remaining lands, so the village administration took the initiative to submit the registration of the land as a waqf land belonging to the village. Village administration together with the authorities made an evidence letter of waqf pledge in the form of a replacement deed for the waqf pledge issued by the Head of the Office of Religious Affairs. The formulation of the problem in this research is how to regulate the legality of law act for the waqf in the replacement deed of waqf pledge deed and how the considerations and decisions of judges in Decision Number 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. This legal research is normative juridical in the form of evaluative descriptive research to describe and explain the basic concepts of waqf and the arrangement of replacement deed of the waqf pledge deed. This study used a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The results of the research showed that the practice of waqf is considered valid if it has fulfilled the elements, procedures and etiquettes as well as officially stated in the Authentic Deed in the form of the Waqf Pledge Deed and/or Replacement Deed of the Waqf Pledge Deed. Replacement Deed of Waqf Pledge in principle is a documentary evidence that has the same purpose and function as the Deed of Waqf Pledge and the difference lies in the legal event in the Waqf pledge. Keywords: Waqf, Waqf Pledge, Replacement Deed of Waqf Pledge Deed

Abstrak :
Kemiskinan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya mengatasi kemiskinan tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan wakaf di tanah air dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf UU Wakaf . Saham merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut UU Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai wakaf dalam mewujudkan keadilan distribusi ekonomi, pengaturan saham syariah sebagai objek wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, serta upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi saham syariah sebagai objek wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif legal research . Penelitian Hukum Normatif legal research ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep keadilan menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, secara teoritik tujuan wakaf adalah untuk merealisir keadilan sosial. Secara ekonomi wakaf sendiri merupakan salah satu sarana dalam pendistribusian harta kekayaan, sehingga kesejahteraan ekonomi dapat dinikmati masyarakat luas. Hal ini merupakan wujud keadilan distributif ekonomi menurut ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur n surat al-Hasyr [59]:7, agar kekayaan tidak berputar hanya pada kelompok orang-orang tertentu saja. Dalil hukum kebolehan wakaf saham dalam fiqih Islam didasarkan pada Mashlah?h mursalah dan isthishan. Atas dasar Mashlah?h mursalah, wakaf saham mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara rsquo;. Ketentuan mengenai wakaf saham termasuk pengelolaannya di Indonesia selain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya untuk melindungi wakaf saham agar potensinya dapat dioptimalkan dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah melalui kementrian agama dan BWI. Disamping itu pula pengelolaan wakaf saham oleh nazhir yang profesional dan amanah, pendaftaran,pengumuman saham yang diwakafkan, jaminan asuransi, larangan peralihan aset wakaf, serta penegakan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran penyelenggaraan Wakaf. Sebagai temuan hukum dalam disertasi ini bahwa benda wakaf tidak semata-mata ditujukan pada benda tidak bergerak saja, namun juga benda bergerak termasuk saham. Keharusan sifat benda wakaf yang kekal dan abadi, terkait saham dapat dilakukan dengan upaya agar nilai dari saham itu bersifat tetap dan bahkan meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya jaminan asuransi saham . Pola pengembangan wakaf saham ini dapat dilakukan melalui sinergi dengan program CSR yang dikembangkan melalui perusahaan. Perlu dilakukan usaha menggiatkan wakaf saham di Indonesia, dengan melakukan sosialiasi dan peningkatan SDM nazhir profesional, membangun sinergi kerjasama mitra usaha, dan penyempurnaan pengaturan wakaf saham secara integratif. Kata Kunci : Wakaf, UU Wakaf, Saham Syariah. ...... Poverty is a common problem of many developing countries, includingIndonesia. Need efforts to overcome poverty effectively and sustainably. Amongthe social institutions in Islam, endowments waqf has held a very important rolein developing social activities, economy, and culture of Islamic societies. TheGovernment of the Republic of Indonesia has provided support for thedevelopment of Waqf with the enactment of Law No. 41 Year 2004 on Waqf WaqfAct . Based on Waqf Act, shares is one of movable property that can being objectwaqf. This research will be discussed on waqf in realizing distributive justice,shares as objects of waqf according to Islamic and positive law in Indonesia, andhow the legal protection for shares as the object of waqf in order to realizedistributive justice in society.The method used is a normative legal research. Normative Legal Researchis accomplished by approach to law and the concept of justice according toIslamic. Based on the results can be stated that the waqf as one of the economicpower of Islam, not only to the implementation of the spirit of faith, but also havea very high social aspect. Theoretically, waqf goal is to realize social justice.waqf is an income distribution system which is based on the social justice aspects.This is implementation of economic distributive justice according to al QuranSurat al Hashr 59 7. Based on the principle of justice, the Qur 39 an insists thatwealth does not revolve only on certain groups of people only. Economically waqfitself is one of system in the distribution of wealth and resources in community.Shares as waqf objects, in the study of Islamic jurisprudence, is associated with awaqf money is included in the category of moving objects. Proposition used todevelop waqf shares are highly related to the purpose for the public interest.Legal arguments of permissibility is based on Mashlah mursalah andisthishan. On the basis of Mashlah mursalah, waqf of shares bring benefits forthe people.Based on the Waqf Act in Indonesia, not all types of shares can being waqfobject. The Type of Shares not only based on positive law, but also not conflictwith Islamic principles. To protect the waqf of shares can be optimized with thesupervision by the government through the ministry of religion and IndonesiaWaqf Board BWI . Beside that, the management of waqf shares by Nazhirprofessional and trustful, registration, announcements and publications,insurance, prohibition of transference of the waqf object, and the enforcement oflegal sanctions for violations of the implementation of waqf. The new discoveriesfor the development of waqf shares in modern management can be done throughsynergy with CSR programs developed by companies.

Abstrak :
Penelitian ini membahas efisiensi kegiatan pengumpulan dan pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Wakaf di Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan Data Envelopment Analysis dengan Badan Wakaf Al-Quran BWA, Inisiatif Wakaf Indonesia IWI, Tabung Wakaf Indonesia TWI dan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa YWBNB sebagai objek penelitian. Data yang digunakan adalah data primer dari pengisian tabel di kuisioner yang dilakukan pada orang-orang yang terlibat secara langsung dalam praktik pengumpulan dan pengelolaan aset wakaf di objek penelitian dan data sekunder yang berasal dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan aset wakaf efisien dilakukan oleh BWA pada tahun 2016, TWI pada tahun 2017 dan YWBNB pada tahun 2015. Selain itu, setiap organisasi pengelola wakaf yang diteliti pengelolaan asetnya memiliki DMU yang efisien. BWA mencapai titik efisiensi 100 pada tahun 2013 dan 2014. TWI mencapai titik efisiensi 100 pada tahun 2014 dan 2017. YWBNB mencapai titik efisiensi 100 pada tahun 2013, 2014 dan 2017. ...... This study discusses the efficiency of collection and management of the assets of the Waqf done by Nazir organizations in Jakarta. The method used in this study is the quantitative methods using Data Envelopment Analysis with Badan Wakaf Al Quran BWA, Inisiatif Wakaf Indonesia IWI, Tabung Wakaf Indonesia TWI dan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa YWBNB as objects of research. The data used are the primary data with the help of questionnaire filled by people who are directly involved in the collection and management of the assets of the Waqf in the research objects and secondary data derived from related literatures. The results showed that the collection of the Waqf assets efficiently carried out by BWA in 2016, TWI in 2017 and YWBNB in 2015. In addition, each Nazir organization has efficient DMUs in the waqf management rsquo s efficiency test. BWA reaches the point of 100 efficiency in 2013 and 2014. TWI reaches the point of 100 efficiency in 2014 and 2017. YWBNB reaches the point of 100 efficiency in 2013, 2014 dan 2017.

Abstrak :
Wakaf uang, sebagai salah satu jenis wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki manfaat yang besar, yaitu dapat dilakukan oleh orang yang memiliki dana terbatas dan dapat mengisi aset-aset wakaf berupa tanah dengan pembangunan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Agar manfaat wakaf uang berjalan optimal, diperlukan nazhir yang profesional dalam mengelolanya. Sebagai nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa mengelola wakaf uang yang berasal dari Alumni ESQ Training. Sebelum mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan apakah pengelolaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu terdiri dari penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada mauquf ?alaih. Peran nazhir tersebut dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, yaitu dengan melakukan penghimpunan wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung, mengembangkan wakaf uang melalui investasi langsung di Menara 165, dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf uang secara tidak langsung kepada fakir miskin dan dhuafa. Pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghimpun wakaf uang, masih menggunakan bank konvensional serta rekening bank syariah berbentuk rekening mudharabah, belum berbentuk rekening wadi?ah. Sertifikat wakaf uang juga masih diterbitkan sendiri, bukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf uang maupun pendaftaran wakaf uang yang seharusnya dilakukan melalui LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan juga belum diasuransikan pada asuransi syariah dan tidak ada persentase wakaf uang yang diinvestasikan di bank syariah. Cash waqf, as one type of waqf is regulated in Indonesia legislation, have great benefits, which can be done by people who have limited funds and can fill waqf assets such as land with a more productive development tools for the benefit of the people. In order that the benefits of cash waqf running optimally, it would require professional nazhir to manage it. As a nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa manages cash waqf derived from alumni of ESQ Training. Before knowing cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa and whether the management has been in accordance with Indonesia legislation, it is important to know the role of nazhir in cash waqf management according to Indonesia legislation. This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Role of nazhir in cash waqf management, according to the legislation in Indonesia, is related each other, which consist of collecting cash waqf, developing cash waqf, and distributing results of cash waqf development to mauquf ?alaih. The role of nazhir is performed by Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, consists of collecting cash waqf directly and indirectly, developing cash waqf through direct investment in Menara 165, and distributing results of cash waqf development indirectly to poor people. Cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa has not been entirely in accordance with Indonesia legislation. In collecting cash waqf, still use conventional banks and mudharabah account, not wadi?ah account. Certificate of cash waqf is still self-issued, not by Sharia Financial Institution-Receiving Cash Waqf (LKS-PWU). Because of that, the implementation of waqf pledge and registration of cash waqf, that should be done through LKS-PWU, have not done yet. The developing of cash waqf has not insured with sharia insurance and there is no percentage of cash waqf which invested in sharia bank.<.i>

Abstrak :
Pada saat ini, Indonesia belum sepenuhnya bebas dari kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan namun hasilnya masih tetap memprihatinkan. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, pemerintah mengharapkan wakaf dapat menjadi sebagai salah satu alternatif dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Wakaf yang dikenal oleh masyarakat selama ini hanyalah benda tidak bergerak. Padahal selain benda tidak bergerak, terdapat benda bergerak seperti uang dapat juga diwakafkan. Apabila wakaf uang dikelola secara profesional, diharapkan wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Sementara itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) menyebutkan bahwa perbankan syariah dapat berperan sebagai lembaga keuangan syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat termasuk dana wakaf uang. Dengan hadirnya Undang-undang tentang Wakaf dan UUPS diharapkan wakaf dapat dikelola secara optimal dan hasilnya dapat dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wakaf uang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang, dan peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang berbasis pada analisis terhadap norma hukum dengan pendekatan deskritif analisis. Norma hukum yang dianalisis merupakan norma hukum yang berasal dari perundang-undangan yang terkait dengan wakaf dan perbankan syariah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dan Undang-undang tentang Wakaf, wakaf uang dibolehkan di Indonesia. Adapun peraturan tentang prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang......At this moment, Indonesia has not yet become completely free of poverty. To overcome such poverty, the government has issued some policies nevertheless the result is still more concerned. As a country with Moslem majority, the government expects that the waqf could be one alternative to overcome poverty in Indonesia. Waqf has been known by public for the immovable assets only. Except for the immovable asset, there is also cash as movable assets, such as money, it could be donated. If the cash waqf is managed professionally, it is hoped such waqf to be able to overcome the poverty. Law Number 41 of 2004 on Waqf states that the cash waqf can be carried out through Syariah Financial Institute - Cash Waqf Recipient or Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), which has been appointed by the Minister of Religious Affairs. Meanwhile, Law Number 21 of 2008 on Syariah Banking (Syariah Banking Law) states that a syariah banking can play a role as a syariah financial institute to collect the funds from the public including the cash waqf fund. By promulgation of the Waqf Law and the Syariah Banking Law, it is expected that the waqf could be managed optimal and its result could be used towards eradicating poverty. Referring to such condition, this research is to know about the cash waqf based on the Islamic Law and the prevailing laws and regulations, procedures of cash waqf management, and also the role of syariah banking in management of the cash waqf. To respond to all queries above, the writer has conducted the research through methods of normative judicial based on an analytical process on the prevailing laws and regulations through analytical descriptive approach. The law has been analyzed referring to the prevailing waqf and syariah banking laws and regulations. Based on the research above, it can be concluded that under Islamic law and the Waqf Law, the cash waqf is allowed in Indonesia. As regards stipulation on procedure of cash waqf management in Indonesia it is regulated under Government Regulation Number 42 of 2006 on Implementation of the Waqf Law and Minister of Religion Affairs Regulation Number 4 of 2009 on Administration of Cash Waqf.