Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta, pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Melalui penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif di SDN Semanan 09 Pagi, maka dapat diketahui bahwa SDN Semanan 09 Pagi memiliki kapasitas untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran guna membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut, meskipun kebijakan sekolah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta. Karena SDN Semanan 09 Pagi merupakan suatu institusi pendidikan formal yang memiliki kemampuan untuk menciptakan aturan-aturannya sendiri dan memaksakan agar aturan-aturan itu ditaati, maka SDN Semanan 09 Pagi dapat dipandang sebagai suatu bidang sosial semi otonom. Pada tahun pelajaran 1999/2000, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan yang membebaskan biaya pendaftaran siswa baru kelas I yang kemudian diikuti dengan pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN dalam rangka membebaskan para siswa SDN dari iuran bulanan pada tahun pelajaran 2003/2004. Sebagai bidang sosial semi otonom, SDN Semanan 09 Pagi rentan terhadap peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Ketika menerima dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN secara penuh pada tahun pelajaran 2003/2004, berbagai kebijakan SDN Semanan 09 Pagi yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran berinteraksi dengan peraturan tersebut sehingga menimbulkan kebijakan baru yang membebaskan para orang tua murid dari berbagai macam iuran yang dulu wajib dibayarkan kepada sekolah.

Abstrak :
Sintha Cattleya; 6504000637; Kajian Terhadap Birokrasi Pendidikan Dalam Rangka Implementasi Pasal 31 UUD 1945: Program Wajib Belajar Di Jakarta, tesis, 151 halaman, Konsentrasi Hukum Dan Kehidupan Kenegaraan, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2005. Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984 masih sangat dirasakan kurang berhasil, mengingat masih banyaknya anak-anak usia sekolah (6 sampai 15 tahun) tidak dapat mengikuti kegiatan wajib belajar tersebut. Adapun hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia, karena cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan kembali pada Pasal 31 UUD 1945. Perubahan UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (4) bahkan telah memuat tentang negara memprioritaskan anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggarakan nasional tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, pemerintah dapat dituntut oleh masyarakat akan hal tersebut. Dengan adanya program baru dari pemerintah yang memberikan biaya gratis pendidikan bagi sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal ini merupakan wujud langkah kongkrit yang diberikan negara untuk rakyatnya demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga penulis tertarik mengangkat topik ini sebagai bahan tesis untuk memperoleh gelar magister pada bidang hukum tata negara. Dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi generasi mendatang, khususnya yang mengkaji masalah Pasal 31 UUD 1945 ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendidikan dipercaya sebagai salah satu faktor yang mampu mengakhiri rantai kemiskinan. Namun di beberapa wilayah seperti di China dan Tanzania pendidikan tidak efektif untuk menekan angka kemiskinan. Malah dalam sebagian kasus, investasi keluarga yang terlalu besar dalam pendidikan malah menyebabkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh pendidikan yang direpresentasikan dengan angka partisipasi murni siswa/i SMP dan SMA terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia dalam 4 tahun 2013-2016 . Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yaitu Random Effect Model. Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi murni siswa/i SMP dan SMA terbukti secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, koefisien pengaruh kedua variabel tersebut yang relatif kecil menunjukkan bahwa pendidikan belum berhasil memberikan eksternalitas positif yang diharapkan dapat diciptakan oleh sektor pendidikan. Untuk itu masih di rasa perlu ada peningkatan tidak hanya dalam jumlah kuantitas peserta didik melainkan juga kualitas pendidikan untuk menciptakan manfaat yang lebih.

---

ABSTRACT
Education is believed to be one of the factors that could bring an end to the poverty chain. However, in some countries like China and Tanzania, education is not effective to reduce poverty rate. Instead, in some cases, a large amount of family investments in education leads to poverty. The aim of this research is to examine how education, which is represented by middle school and high school students 39 pure participation rate, affects the poverty rate in Indonesia by using the data collected from 34 provinces in Indonesia in 4 years timespan 2013 2016 . The method used in this research is the regression of panel data by Random Effect Model. The result of this statistic test shows that middle school and high school students 39 pure participation rate has been proven to be able to reduce the poverty rate significantly. However, the impact rsquo s coefficient of both variables, which are relatively small, shows that education has not been successful in providing the positive externality which is expected from the education sector. For this reason, it is necessary to have an increase not only in the quantity of students, but also in the quality of education so that it will give more benefit.

Abstrak :
Tujuan penulisan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimakasudkan untuk mengetahui : 1) penuntasan SD menggunakan APM, 2) penuntasan SMP menggunakan APK, 3) perbandingan penuntasan SD dan SMP dan, 4) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun....

Abstrak :
Amanat UUd 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diwujudkan dalam kebijakan wajar dikdas 9 tahun demi memberikan pelayanan kepada anak bangsa untuk memasuki sekolah dengan biaya terjangkau oleh kemampuan masyarakat....

Abstrak :
Angka Partisipasi Murni untuk Siswa Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) DKI Jakarta adalah yang terendah di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Murni Anak Jenjang Pendidikan Dasar SD dan SMP di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan analisis ekonometrika yaitu model persamaan logit dan menggunakan data Susenas 2012. Hasil regresi menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan mempengaruhi peluang seorang anak usia 7-12 tahun berpartisipasi bersekolah di jenjang SD adalah variabel usia anak dan status migrasi orang tua. Sementara itu, variabel usia anak dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga merupakan faktor yang secara signifikan menentukan seorang anak bersekolah di jenjang SMP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor usia anak, migrasi orang tua, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga menjadi faktor penting sebagai bahan evaluasi program wajib belajar jenjang pendidikan dasar dan untuk kemajuan pembangunan pendidikan. ...... Net Enrollment of Students on The Elementary School (SD) and The Junior High School (SMP) in Jakarta are the lowest among the other provinces in Java. Focus of this study is to indentify the determinants of net enrollment on Basic Education SD (elementary) and SMP (junior high school) in Jakarta. This Research using econometric analysis with logit regression model and Using data from Susenas 2012. The regression results indicate that the factors that significantly affect the chances of a child aged 7-12 years participated in the elementary school are the variable age of the child and the status of parent migration. Meanwhile, the variable age and the education level of the household head are the significant factors in determining a child in school in junior high school. These findings indicate that the age of child, the migration of parents, and the level of education of household head are the important factors as an the resources of evaluation for the compulsory education programs on Basic Education and the advancement of education development.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengkaji kebijakan madrasah diniyah menurut Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013; 2) mengkaji syarat melanjutkan ke SMP/MTs dalam merealisasikan Perda Kota Serang 1/2010; serta 3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan madrasah diniyah di Kota Serang. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitiannya adalah Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan wajib belajar pendidikan diniyah diperuntukkan bagi setiap warga Kota Serang Muslim yang akan menempuh jenjang pendidikan SMP/MTs; 2) Setiap siswa muslim yang telah berusia 6 sampai 12 tahun, dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs, harus dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah/Diniyah dalam bentuk syahadah atau sertifikat diniyah; 3) faktor pendukung implementasi Perda Diniyah di Kota Serang yaitu adanya dukungan masyarakat, ilmuwan,akademisi, dan tokoh masyarakat Kota Serang. Faktor penghambatnya yaitu Perda Diniyah belum disosialisasikan secara maksimal, sehingga masyarakat Kota Serang belum mendapat kepastian hukum dengan telah diterbitkannya perda tersebut. Simpulan kajian ini yaitu pelaksanaan Perda Diniyah membutuhkan peninjauan kembali mengenai rumusan tujuan strategis dan pembenahan mutu pendidikan untuk penyesuaian tuntutan sejalan dengan perkembangan budaya bangsa yang semakin kompleks.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sehingga konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Demikian pula kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan untuk kurun waktu 2004 -2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan ?Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun? dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan mulai tanggal 1 maret 2005, selain dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin, juga dikhawatirkan dapat berimplikasi pada terhambatnya upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional sekolah (BOS) dengan tujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Madrasah sebagai satuan pendidikan yang dikembangkan untuk membantu warga masyarakat dituntut dapat memenuhi kebutuhan pendidikan Namun di pihak lain data pada Kantor Departemen Agama Kota Depok (2006 : 6) menggambarkan bahwa keberadaan siswa madrasah di kota Depok mayoritas adalah siswa yang tidak mampu. Oleh karena itu penelitian ini mengambil setting di lembaga madrasah. Salah satu madrasah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Madrasah Tsanawiyyah Muhammadiyyah Beji Depok. Pada tahun pelajaran 2005/2006 madrasah ini mengalami kemajuan yang signifikan dari hasil proses belajar mengajarnya. Keberhasilan ini ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai UAN dan prosentase kelulusan, meningkatnya jumlah siswa yang mendaftar dan yang diterima, meningkatnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA, menurunnya siswa pengulang, menurunnya angka drop out, dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Berangkat dari alasan itulah, maka topik penelitian ini adalah : ?EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH TSANAWIYYAH MUHAMMADIYYAH BEJI DEPOK?.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyyah (MTs) Muhammadiyyah Beji Depok. Penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif dan model evaluasi yang dikembangkan oleh pengelola program BOS tingkat pusat. Model evaluasi pada program ini di dalamnya mencakup lima aspek yaitu evaluasi input, proses, output, outcome dan impact. Karena program ini baru dilaksanakan pada dua tahun ini, maka penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan aspek input, proses, output dan outcome. Keempat aspek program ini masing-masing memiliki komponen dan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian program sekaligus mengukur efektifitas pelaksanaan program. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan intervensi komunitas serta evaluasi program. Teori kemiskinan, teori pemberdayaan dan intervensi komunitas digunakan dalam rangka untuk lebih mengenal program, sedangkan teori program evaluasi dan program teori. digunakan untuk keperluan analisis dalam penelitian evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input yang terdiri dari komponen juklak, managemen/organisasi. sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana secara keseluruhan telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan, kecuali pada sumber daya manusia (SDM) petugas unit pengaduan masyarakat sama sekali belum mendapat pelatihan. Aspek proses yang mencakup pelaksanaan seleksi dan alokasi, pelaksanaan unit pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengadministrasian program dan pelaksanaan pengadministraian keuangan program telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula pada aspek output dan outcome secara keseluruhan telah memenuhi indicator kinerja yang telah ditetapkan. Terpenuhinya indicator ini karena didukung oleh aspek input yang efektif ini yang merupakan modal dasar sekaligus merupakan kekuatan yang sangat mendukung kepada efektifitas pelaksanaan program disamping keberhasilan pengelola program bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Tsanawiyyah Beji Depok membangun persepsi dan bekerja sama dengan fihak-fihak yang terkait (steakholder) serta mengelola pelaksanaan program sesuai dengan juklak. Sedangkan salah satu factor penghambat pelaksanaan program adalah ketiadaan dana operasional. Mengacu kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat direkomendasikan : Pertama, untuk Tim PKPS BBM tingkat pusat diharapkan program bantuan operasional sekolah (BOS) dapat dipertahankan dan dilanjutkan, bahkan kalau perlu ditingkatkan jumlah bantuannya, Kemudian pengelola program (Tim PKPS BBM) tingkat sekolah/madrasah diberikan dana operasional dan diberikan buku juklak minimal 4 buah. Kedua, untuk Tim PKPS BBM Provinsi dan Kota diharapkan memberikan perhatian serius terhadap kondisi belum terpenuhinya jumlah alokasi bantuan sesuai dengan jumlah siswa dan diharapkan mengadakan pelatihan untuk pelaksana unit pengaduan masyarakat (UPM). Ketiga, untuk Tim PKPS BBM MTs Muhammadiyyah Beji Depok diharapkan buku rekening bantuan operasional sekolah (BOS) Madrasah Tsanawiyyah Beji Depok sebaiknya dipindahkan ke buku rekening kantor pos dan dalam penetapan seleksi penerima bantuan sebaiknya dilakukan home visit (kunjungan ke rumah) sebagai langkah pengecekan kembali data-data yang telah disampaikan ke madrasah.

---

Law No. 20/2003 on National Educational System stipulates that all citizens aged 7 to 15 have to get basic education. The consequence is that the government is obliged to educate children in elementary levels (SD/MI and SMP/MTs). Besides, the government strategic planning on education in the year 2004 ? 2009 states that the government tries to give the people any possible access on qualified education through the enhancement of nine years obligatory educational program and giving wider access to those who have not received any educational services maximally. The hike of fuel price on March 1, 2005 caused not only the decrease of poor people to get their basics needs but also the slow down of the government program on education due to the inability of the poor people to afford their children education. School Operational Assistance known as BOS aims to make the basic education free of charge for the poor people, so that they could complete their study based on the nine years compulsory education program. As one of the schools in the system, Madrasah (Islamic School) is expected to give the people education. Data from Depok Religious Affair Department (2006: 6) indicated that the majority of Madrasah students are coming from poor family. This research is conducted in Madrasah setting. One of the schools receiving BOS is MTs Muhammadiyyah Beji Depok. In 2005/2006, this school improved significantly in the teaching learning process. It was indicated by the increase of average score of UAN, the increase of student?s successful percentage, the increase of registered and accepted students, the increase of its graduates continuing to higher education, the decrease of drop out students, and the increase of society participation. Based on the consideration above, the topic of this study is THE EVALUATION OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE PROGRAM AT MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYYAH BEJI DEPOK This study is aimed to evaluate the implementation of BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok. This study is qualitative and uses evaluation model which is developed by the central board of BOS program. The model of evaluation of this program consists of five aspects which are input, process, output, outcome, and impact evaluation. Since the program has just been conducted for two years, the study will be focused on the implementation of input, process, output, and outcome aspects. Each of the four aspects has its own components and indicators. Working indicator functions as a tool to measure the program success and the effectiveness of the program.The theoretical frameworks used in this study include poverty theory, society empowerment theory, and community intervention as well as program evaluation. Poverty theory, empowerment theory, and community intervention are used in order to know more about the program, meanwhile evaluation program and program theory are used to analyze in evaluation research. Findings showed that input aspect that includes the components of implementation guidance, management/organization, human resources, and facility has fulfilled decided working indicators, but human resources in this case community complaint unit personnel have not got any training related to their jobs. Process aspect that includes the implementation of selection and allocation, the implementation of community complaint unit, the implementation of program administration and finance program has fulfilled the decided working indicators. In addition, output and outcome aspects have also fulfilled the decided working indicators. The fulfillment of the indicators which is backed up by the effective input is the basic of the effectiveness of the program implementation of BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok. It can create good image that can be useful in relation to stakeholders. The only threat factor is the unavailability of operational finance. Based on the findings of the study, it could be recommended that: First, those who are responsible in national level should keep BOS program sustainable and continual, and it will be better if the amount of the money given is increased. The organizers in the school level should be supported by operational finance and they should also be supported by at least 4 implementation guidance books. Second, those who are responsible both in provincial and municipality level should give their serious attention on the amount of money needed with the amount of students. They should also give such training to the community complaint unit personnel. Third, those who are responsible in BOS program at MTs Muhammadiyyah Beji Depok should change their bank account to post office account. They should also select carefully the recipients of BOS program by check and recheck the data through home visit.