Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum, kemudian juga dilakukan analisis deskriptif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengambilan kebijakan upah minimum memang dipengaruhi oleh hitung-hitungan secara ekonometri, akan tetapi proses politik, lobby, negosiasi dan posisi tawar yang terjadi antar elemen di dalam forum pengambilan keputusan mengenai upah minimum, yakni di Dewan Pengupahan juga menjadi faktor yang menentukan.

---

This thesis explores some factors that influence the minimum wage policy in Indonesia. This study uses econometric analysis to factors that influence the minimum wage policy, and also performed a descriptive analysis of the factors that affect the minimum wage policy. The results of this study show that minimum wage policy-making is affected by the econometric calculations, but the political process, lobbying, negotiation and bargaining power that occur between the elements in decision-making forum on the minimum wage, is the Wage Council also important factors.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penetapan upah minimum melalui studi banding antara Indonesia, Australia dan Filipina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan upah minimum diatur di Indonesia, Australia dan Filipina melalui berbagai peraturan perundang-undangan upah minimum dan membandingkannya berdasarkan beberapa aspek. Penelitian ini adalah yuridis-normatif dimana data sekunder akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai upah minimum di Indonesia cukup komprehensif, meskipun melalui perbandingan dengan Australia dan Filipina menunjukkan peraturan upah minimum di Indonesia dapat ditingkatkan berdasarkan aspek subjek, jenis, prosedur, dasar hukum, pengecualian dan pihak yang terlibat.

---

The focus of this undergraduate thesis to discuss regarding minimum wage fixing through a comparative study between Indonesia, Australia and Philippines. The objective of this research is to identify how minimum wage fixing is regulated in Indonesia, Australia and Philippines through various minimum wage legislations and compare it based on several aspects. This research is a qualitative research in a form of juridical normative. The result of this research shows that minimum wage in Indonesia is quite comprehensively regulated, although through the comparison with Australia and Philippines it shows minimum wage regulations can be improved based on the aspects of subjects, types, procedure, legal basis, exceptions and parties.

Abstrak :
Penelitian ini menginvestigasi perbedaan gaji antara sektor publik dan swasta di Indonesia. Untuk memperoleh estimasi yang akurat, perbedaan upah yang muncul karena perbedaan karakteristik pegawai, karakteristik pekerjaan dan masalah selection bias perlu dieliminasi. Untuk itu, kajian ini menerapkan berbagai metodologi seperti Heckman Correction Method dan Quantile Wage Regression dengan menggunakan data terbaru yang diambil dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 tahun 2014. Kajian ini menemukan perbedaan upan yang positif antara sektor publik dan swasta di Indonesia, yang berarti bahwa pegawai pemerintah Indonesia memperoleh gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja sektor swasta.  Hasil tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu di negara lain tetapi memberikan pola yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data Indonesia. Perbedaan upah yang ditemukan di kajian ini lebih tinggi untuk individu dengan tingkat pendidikan tinggi dan bervariasi sepanjang distribusi upah. 

---

This study investigates the wage differential between public and private sectors in Indonesia. To obtain robust estimations, it needs to eliminate the effects from differences in workers' and jobs' characteristic as well as the selection bias problem. Therefore, it applies various methodologies such as Heckman Correction Method and Quantile Wage Regression by using the newest data retrieved from Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 in 2014. The results suggested that differences in wages among two sectors was positive, meaning that Indonesia's government workers earned higher wages with respect to their private counterparts. Some of those results were consistent with former studies in other countries but revealed different trends compared to previous Indonesian data. The wage gap found in this study was higher for individuals with tertiary education level and varied along the wage distribution.

Abstrak :
ABSTRAK

Tesis ini meneliti efek masuknya investasi asing langsung di Indonesia pada tingkat upah yang dibayarkan oleh perusahaan domestik swasta pada sektor manufaktur. Penelitian pada literatur sebelumnya hanya berfokus pada hubungan secara horizontal. Kami mengembangkan penelitian ini dengan memeriksa efek investasi langsung tersebut baik secara horizontal maupun vertikal. Kami menemukan terdapat bukti yang cukup kuat adanya efek perubahan tingkat upah secara horisontal maupun vertikal atas masuknya investasi asing di sektor manufaktur Indonesia. Dengan melihat beberapa karakteristik perusahaan, yakni tingkat intensitas teknologi dan ukuran perusahaan, ditemukan bahwa meskipun terdapat efek perubahan upah secara vertikal tanpa melihat karakteristik perusahaannya, efek secara horisontal menunjukkan hasil yang berbeda. Namun demikian, ffek perubahan ini tidak muncul pada perusahaan dengan tingkat teknologi yang relatif rendah.

---

ABSTRACT

---

This paper investigates the effect of Foreign Direct Investment (FDI) inflows on wage level paid by private domestic firms in Indonesias manufacturing sector. The previous literature focuses on horizontal linkages only. We develop this study by examining the spillover through horizontal and vertical channels. We find that there is strong evidence of horizontal and vertical wage spillovers from foreign to local firms in Indonesian manufacturing. However, after controlling for some firm characteristics, which are technology intensity level and firm size, we find that although vertical wage spillovers exist irrespective of the firm characteristics, horizontal spillovers show different results. This spillover is not present in relatively low technology level firms.

Abstrak :
[Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia pada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh dari karakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadap sektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalah data survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah Minimum Provinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerja terdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompok pendidikan., ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia pada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh dari karakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadap sektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalah data survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah Minimum Provinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerja terdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompok pendidikan.

---

ABSTRACT
This paper aims to observe the effects of regional minimum wage raise on occupational status of educated labour in Indonesia at the individual level. Moreover, it also examines the effects of demographic, social and regional characteristics on occupations of Indonesia's educated labour. Data used is National Labour Survey (SAKERNAS) and Regional Minimum Wage for the year 2013. Results shows that not all of the independent variable are able to affect the occupational status of educated labour. Furthermore, the effects of minimum wage policy that is implemented on the occupational status differ at each educational category]

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat urgensi overeducation dan undereducation pada pekerja sektor agrikultur yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan dharruriyat. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan data Sakernas 2019 dari BPS untuk mengetahui pengaruh overeducation dan undereducation pada pendapatan pekerja pada sektor agrikultur di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi fenomena overeducation dan undereducation pada sektor agrikultur yang menyebabkan wage penalty dan wage premium pada para pekerja. Karena itu, perlu adanya evaluasi pada sektor agrikultur baik dari pekerja atau lapangan pekerjaannya.

 

---

The purpose of this study was to see the urgency of overeducation and undereducation in agricultural sector workers that could hinder the fulfillment of dharruriyat needs. This study uses a Ordinary Least Square regression method using Sakernas 2019 data from BPS to determine the effect of overeducation and undereducation on the income of workers in the agricultural sector in Indonesia. The results of this study are the phenomenon of overeducation and undereducation in the agricultural sector which causes a wage penalty and a wage premium for workers. Therefore, it is necessary to evaluate the agricultural sector, both from workers and their fields of work.

 

Abstrak :
Pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi selular di Indonesia, membuat persaingan antara perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi selular semakin ketat sehingga industri telekomunikasi menjadi sangat menarik untuk diamati. Dorongan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan jasa telekomunikasi yang berkualitas semakin mendesak perusahaan penyedia jasa telekomunikasi selular untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan. Diantara persaingan pasar yang semakin memanas, PT. XYZ sebagai senior di bidang telekomunikasi selular harus mampu bersaing dengan mempertajam misi perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan pengguna jasanya. Pangsa pasar yang saat ini sudah dikuasai tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Untuk dapat mencapai hal tersebut, perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai performa perusahaan yang lebih baik. Sebagai perusahaan besar, PT. XYZ tentu akan menuntut kompetensi para karyawannya sehingga dapat tercipta performa perusahaan yang baik Dalam usaha mencapai hal tersebut perusahaan memberikan kompensasi manajemen sebagai pemacu kinerja manajemen. Tetapi perlu diperhatikan kembali agar pemberian kompensasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Hal ini perlu diwaspadai mengingat rentannya tindakan-tindakan oportunis dari manajemen untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan pribadi (dengan adanya sistem pemberian kompensasi, manajemen memanipulasi performance perusahaan agar telihat baik). Executive Compensation merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemilik perusahaan agar manajemen bekerja sesuai keinginan pemilik. Dimana keinginan pemilik adalah memperoleh return yang maksimal relatif terhadap resiko yang diambil. Karena itu, pemilik memberikan kompensasi manajemen untuk menjembatani keinginannya dengan manajemen. Sementara dari sudut pandang karyawan terkadang berbeda, kompensasi manajemen yang diberikan perusahaan terkadang justru memacu tindakan oportunis untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa praktik pemberian kompensasi pada PT. XYZ, untuk menjawab pertanyaan apakah pemberian kompensasi yang dilakukan benar-benar dipengaruhi oleh keberhasilan manajemen dalam mencapai target yang ditetapkan perusahaan atau tidak. Atau dengan kata lain apakah praktik pemberian kompensasi sudah tepat yang merupakan cerminan dari performa perusahaan sebenarnya. Adanya kemungkinan faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya hal tersebut adalah praktik earnings management. Karena itu akan dianalisa juga mengenai ada atau tidaknya indikasi bahwa manajemen melakukan praktik tersebut. Keterbatasan data yang diperoleh, tidak menjadi penghambat untuk melakukan analisa sistem pemberian kompensasi. Data yang didapat adalah data dari tahun 1998-2003. Mengingat pada tahun 1997 terjadi krisis moneter maka bila digunakan akan bias hasilnya. Adapun variabel yang digunakan untuk menganalisa apakah terdapat indikasi terjadi praktik earnings management adalah variabel discretionary accrual, variabel cash compensation, variabel rasio dan variabel regresi. Pada akhir analisa dan pembahasan penulis juga berusahan memberikan saran yang berguna untuk memperbaiki praktik pemberian kompensasi manajemen dan untuk menambah acuan penelitian yang akan dilakukan.

Abstrak :
Literatur mengenai hubungan upah dan berat badan di Indonesia belum menemukan bukti mengenai diskriminasi upah berdasarkan berat badan. Dengan menggunakan Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5, penelitian ini menganalisis hubungan antara berat badan dan upah serta mengidentifikasi diskriminasi yang dikaitkan dengan weight-wage gap dengan mengontrol berbagai covariate. Hasil menunjukkan bahwa terdapat weight premium untuk pria dan sebagian dari premium tersebut dapat dijelaskan oleh perbedaan modal manusia. Di sisi lain, wanita yang underweight menerima upah lebih rendah dibandingkan yang tidak underweight. Dekomposisi Oaxaca-Blinder mengindikasikan bahwa weight-wage gap yang dialami oleh pria dan wanita disebabkan oleh unexplained differences, yang mengarah pada adanya diskriminasi. Menggunakan model dengan interaksi, saya menemukan bahwa pria dan wanita mengalami statistical discrimination berdasarkan berat badan. Hasil regresi hanya robust untuk model pria menurut heterogeneity analysis, sedangkan coefficient stability test menunjukkan bahwa tidak ada hasil regresi yang robust. Meskipun demikian, analisis menunjukkan bahwa menambahkan covariate dapat mengurangi overestimation dari unexplained factors yang berkaitan dengan weight-wage gap. ......Literature on the weight-wage relationship in Indonesia shows inconclusive evidence on the existence of weight-based discrimination. By utilizing the Indonesia Family Life Survey (IFLS) Wave 5, this study examines the relationship between body weight and wages and identifies the discrimination attributed to the weight-wage gap by controlling multiple covariates. The finding shows that weight premium exists for men and some of the premia can be explained by human capital differences. On the other hand, underweight women receive less wages compared to non-underweight women. The Oaxaca-Blinder decomposition indicates that the weight-wage gap for men and women is due to unexplained differences, which pointed to discrimination. Using interaction models, I found that both men and women suffer from weight-based statistical discrimination. The regression results are only robust for men according to heterogeneity analysis, while the coefficient stability test shows that none of the regressions are robust. Nevertheless, the analysis suggests that adding covariates reduces the overestimation of the unexplained factors attributed to the weight-wage gap.

Abstrak :
Investasi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan upah seseorang, karena akan meningkatkan keahlian dan pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Maka dari itu, seseorang akan bersekolah setinggi mungkin agar upahnya menjadi lebih tinggi lagi. Namun, karena pendidikan membutuhkan biaya, tidak semua orang mampu bersekolah lebih dari tingkat sekunder. Mengasumsikan bahwa seseorang ingin memaksimalkan upahnya pun pendidikannya kurang tinggi, seseorang harus memilih jenis sekolah apa yang ditempuh – SMU atau SMK. Ternyata dalam penelitian ini ditemukan bahwa bersekolah di SMK memberikan upah yang lebih tinggi saat seseorang sudah lulus dan berpartisipasi di pasar tenaga kerja dibandingkan lulusan SMU. ......Human capital investment plays the most important role in increasing the wage of an individual, since it develops the skills and knowledge that may increase productivity. Therefore, people tend to school as high as possible to increase their wage. However, as education consists costs, some of them are not able to go to school higher than secondary level education. Assuming that people want to maximize their monthly earnings in spite of their quite low education achievement, they need to choose which school they must attend – SMU or SMK. It turns out that in this research, attending in SMK provides more wage when they graduated and then participating in the labor market compared to SMU graduates.

Abstrak :
PDRB dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Salah satu cara penentuan nilai PDRB adalah dengan menggunakan pendekatan penambahan nilai output melalui fungsi produksi. Berdasarkan fungsi produksi, output ditentukan oleh tenaga kerja dan modal. Salah satu input produksi adalah tenaga kerja yang permintaannya dipengaruhi oleh upah. Dengan adanya dua tipe tenaga kerja yaitu high skilled dan low skilled, terdapat perbedaan dimana upah low skilled ditentukan dengan adanya intervensi pemerintah salah satunya melalui upah minimum provinsi. Dengan menggunakan data panel 33 provinsi selama 2008-2012 dengan metode fixed effect diperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh secara positif pada PDRB total dan mayoritas PDRB sektoral. ...... One way in determining the value of GDRP is by measuring value added of output with the production function. Based on the production function, output is determined by labor and capital. The demand of labor as input of production is influenced by wages. With the existence of two types of labor; high skilled labor and low skilled, there are differences in determining the wage of those labor. Most of low skilled worker’s wage are determined by one government intervention through the provincial minimum wage. Using the panel data of 33 provinces during 2008-2012 with fixed effect model, this research finds that the minimum wage affects positively on total and majority of sectoral GDRP.