Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, investasi sangat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa investasi merupakan salah satu faktor paling penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu Pemerintah berupaya keras untuk merangsang minat kalangan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan memberi kemudahan bagi para investor yang merupakan WNA untuk memiliki fasilitas hak atas tanah dan rumah tinggal di Indonesia sebagai sarana penunjang investasi. Tesis ini membahas menge nai pemberian Hak Pakai di atas tanah Hak Milik sebagai alternatif bagi WNA untuk dapat memiliki rumah tempat tinggal di Indonesia dalam menunjang kepentingan investasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa WNA diperkenankan untuk memiliki rumah tinggal di atas tanah Hak Pakai dengan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Pemilikan rumah tinggal oleh WNA dilandasi oleh suatu perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang berupa Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

---

In the development of the Indonesian economy, investment plays a vital role in moving the local economy. The Indonesian government realizes that investment is one of the most important factors in enhancing economic growth and therefore strives to stimulate interest among foreign investors. The means that have been taken are among others providing convenience for these foreign investors to own land rights and housing facilities to support their investment. This thesis discusses the provisions of Property usage rights over land as an alternative for foreigners to own homes in Indonesia in supporting investment interests. This is a normative law research with a nature of a descriptive evaluative research. The result of this research is that foreign citizens are allowed to own houses on these right to use land for a maximum period of 25 (twenty five) years. Residential ownership by foreign citizens are based on a treaty provision of Land usage right of land Ownership in a form of Certificate of Land Usage Right of Land Ownership made in written form by Land Deed Maker Officials (PPAT).

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan dan proses pengangkatan anak di Indonesia, baik yang dilakukan antar WNI maupun pengangkatan anak antara WNI dan WNA. Tak hanya itu, dianalisis juga bagaimana pembatalan pengangkatan anak, khususnya terhadap Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan hak anak dari kekuasaan orang tua kandung atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak kepada kekuasaan orang tua angkat melalui suatu penetapan atau putusan pengadilan. Pada praktiknya, tak jarang ditemukan kesalahan prosedur pengangkatan anak WNA oleh WNI di Pengadilan. Hal ini dikarenakan Hakim kurang memerhatikan masalah status kewarganegaraan anak angkat seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Padahal, pedoman Hakim untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak di Indonesia sejatinya telah diatur oleh SEMA tentang Pengangkatan Anak. Kini, sudah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Namun, belum satu pun peraturan yang mengatur secara khusus pembatalan pengangkatan anak di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, Hakim dalam pertimbangan hukum masih merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara pembatalan pengangkatan anak. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pembatalan pengangkatan anak ......This paper analyzes the regulations and processes of child adoption in Indonesia, both among Indonesian citizens and between Indonesian citizens and foreigners. Moreover, this paper also analyzes how the annulment of child adoptions, especially District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. This paper is compiled using the doctrinal legal research method. Child adoption is a legal action that transfers the rights of a child from the authority of the biological parents to the authority of the adoptive parents through a court decision or court decree. In practice, the procedure of adoption foreign child by Indonesian citizens frequently were not in accordance. This because, the Judges were less concerned regarding the adopted child’s citizenship status, as found in District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Meanwhile, the Judge's guidelines of child adoption in Indonesia have actually been regulated by the SEMA regarding Child Adoption. Recently, there is also Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption and Minister of Social Affairs Regulation No. 110/HUK/2009. However, neither regulation specifically regulates the annulment of child adoption in Indonesia. In District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., the Judges referred to the regulations that were relevant to the case of annulment of child adoption. This is the obligation of the Judge to examine and decide cases of annulment of child adoption.

Abstrak :
Era globalisasi yang terjadi dewasa ini menimbulkan tuntutan dan dampak dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang properti di mana Negara lain telah melihat peluang untuk memasarkan properti mereka di Indonesia. Hal tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia agar turut memasarkan properti khususnya tempat hunian berupa satuan rumah susun kepada warga negara asing. Dalam praktek sebagai alternatif penyelesaian masalah kepemilikan satuan rumah susun yang didirikan di atas tanah hak guna bangunan oleh warga negara asing dilakukan dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti dengan kuasa jual. Permasalahannya adalah apakah perjanjian dan kuasa jual tersebut sah menurut hukum ataukah merupakan suatu bentuk penyimpangan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode kwalitatif. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun juncto Pasal 39 PP No. 40/1996 juncto Pasal 2 ayat (2) PP No. 41/1996 bahwa pemilik satuan rumah susun juga merupakan pemilik atas tanah bersama, sehingga konsekuensinya bagi warga negara asing tanah bersama di mana satuan rumah susun didirikan harus berstatus hak pakai. Pada umumnya perusahaan penyelenggara pembangunan membangun rumah susun di atas tanah yang berstatus hak guna bangunan karena menurut mereka tanah bersama yang berstatus hak pakai kurang memiliki nilai jual dalam masyarakat. Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka dengan pembatasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1339 KUHPerdata serta harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata, walaupun para pihak sepakat mengenai isi perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa jual tersebut, namun perjanjian dan kuasa jual tersebut merupakan suatu bentuk penyimpangan hukum karena substansi perjanjian tersebut menyimpang dari kebiasaan, kepatutan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut perlu adanya sosialisasi dan kajian hukum kepada masyarakat sehingga prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh Undang-undang Pokok Agraria tidak dilanggar oleh para Notaris maupun para pihak yang terkait hanya untuk kepentingan praktis belaka. ......Globalization era that happen nowadays causes demand and impact in many aspect of life within our society nevertheless in property sector where other countries have seen opportunity to market their properties in Indonesia, that matter also open opportunity for Indonesia to joint for marketing the properties especially apartments unit to foreign citizen. Based on research result done by using normative law research method, where whole data then observe with qualitative method. Based on article 8 Law of Condominium Number 16 of 1985 refer to article 39 Government Regulation Number 40 of 1996 refer to article 2 paragraph (2) Government Regulation Number 41 of 1996 that the owner of apartment whose also the owner of joint land, so the consequences for foreign citizen the joint land where the apartment built must have the right to use (hak pakai). Developer generally builds apartment on land title with right to build (hak guna bangunan) because in their opinion joint land titled with right to use (hak pakai) have less selling value in the society. In practice as alternative solution for problem solving of the ownership of apartments unit by foreign citizen which build on land with right to build (hak guna bangunan) is by making Binding Agreement for Sales Purchase (PPJB) and Power of Attorney to Sell (POA to Sell). The question is whether the PPJB and POA to Sell is legal according to the law or fraudulent creation of requirement of contracts. Book III Indonesia Civil Code has an open system principle with restriction as mentioned in article 1339 refer to article 1320 Indonesia Civil Code, even though both party agreed about the PPJB and POA to Sell contents, however the PPJB and POA to Sell is fraudulent creation of requirement of contracts because the agreement substances deviate from custom, appropriateness and valid regulation. In order to avoid the case as mentioned above needed socialization and law studies for society so that the Law of Land (Undang-undang Pokok Agraria) basic principles doesn't misinterpreted by the Notary or other party for practical interest only.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan semakin majunya perekonomian Indonesia, maka semakin meningkat pula taraf hidup masyarakat Indonesia. Hal tersebut mempunyai dampak yang positif yaitu dengan semakin peka pula masyarakat Indonesia akan keinginan untuk meningkatkan kwalitas hidup mereka. Perubahan hidup tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kwalitas akan sandang, pangan, papan dan keamanan. Para pengembang melihat kebutuhan akan papan atau tempat tinggal yang Iayak sebagai peluang dalam industri properti. Sebagai akibatnya dimana-mana bermunculan proyek proyek properti sehingga sampai suatu titik dimana persediaan melebihi akan permintaan (over supply) dan pasar properti pada akhimya menjadi jenuh. Oleh karena selama ini target market properti adalah warga negara Indonesia, pemerintah mencoba untuk membuka peluang pasar baru dengan memberikan kepastian hukum kepada warga negara asing untuk membeli properti di Indonesia. Maka pada tahun 1996 dikeluarkanlah Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempaf Tinggal Atau Hunian OIeh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Penelitian kami lakukan untuk melihat apakah peraturan tersebut dapat mempengaruhi peningkatan kepemilikan properti oleh warga negara asing di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan secara signifikan.

Setelah melakukan penelitian Iapangan, ternyata peraturan pemeritah tersebut tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepemilikan Properti oleh warga negara asing di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: . kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, terutama warga negara asing dan departemen-departemen yang terkait;

. warga negara asirig menganggap peraturan-peraturan di Indonesia mempunyai prosedur yang berbelit-belit dan dapat memakan biaya administrasi yang besar, sehingga di kalangan warga negara asing banyak terjadi penyelundupan hukum;

. semenjak tahun 1997 keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya Indonesia mengalami kekacauan sehingga berpengaruh pada keamanan nasional dan mengakibatkan kriminalitas meningkat sangat tajam. Rasa tidak aman ¡ni yang mengakibatkan banyak warga negara asing yang pada akhimya pulang atau diminta untuk pulang oleh pemerintah di negaranya;

. pergolakan politik di Indonesia dianggap oleh warga negara asing dapat menciptakan ketidakpastian hukum;

Saran untuk permasalahan tersebut di atas adalah pemerintah harus berperan aktif dalam mensosialisasikan peraturan dan mencoba untuk menjaga agar keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya Indonesia tetap stabil sehingga tercipta keamanan di Indonesia. Warga negara asing yang berkeinginan untuk membeli properti di Indonesia hendaknya mencari nformasi sejelas-jelanya mengenai kepemilikan properti bagi Warga negara asing. Agen pemasaran properti juga diharapkan dapat membantu melakukan usaha-usaha pemasaran dan memfokuskan target marketnya kepada warga negara asing baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Hak atas tanah merupakan hak yang melekat, dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hak atas tanah, antara lain adalah Hak Milik. Pengaturan pertanahan di Indonesia tegas menjelaskan bahwa Hak Milik atas tanah hanya diperuntukkan bagi warga negara indonesia dan badan hukum dengan syarat. Oleh karena itu hak milik kepada orang asing dilarang, dan pelanggaran terhadap hal ini mengandung sanksi batal demi hukum dan hak atas tanahnya jatuh pada negara. Tulisan ini membahas sebuah kasus sengketa tanah antara WNA dan WNI, yang memperlihatkan telah terjadi peralihan hak melalui jual-beli dengan pinjam nama, serta pertimbangan hakim yang diklasifikasikan dalam dua tema oleh penulis yaitu mengenai kepemilikan tanah oleh WNA dan harta bersama dalam perkawinan campuran.Tulisan ini menggunakan metode kualiatatif dengan penelusuran data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang dibahas dengan metode analisis yuridis. Hasilnya bahwa perjanjian nominee dalam jual beli mengakibatkan jual beli tidak memiliki kekuatan hukum, warga negara asing dapat mempunyai hak atas tanah namun terbatas, yakni hanya diperbolehkan dengan status hak pakai dan hak sewa sebagaimana dijelaskan didalam pasal 42 dan 45 UUPA, tidak boleh hak jenis lain. Dan perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin tidak bisa memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia

---

ABSTRACT
The right to land is an inherent right, and can not be eliminated just like that. Land rights, among others, is Hak. Administration of land in Indonesia firmly explained that the Property Rights of land reserved for Indonesian citizens and legal entities on the condition. Therefore the property to foreigners is prohibited, and a violation of the sanctions it contains a null and void and the land rights fall on the state. This paper discusses a land dispute between the foreigners and the citizen, which shows there has been a transfer of rights through the sale by borrowing the name, as well as consideration of the judge who is classified into two themes by the author of the ownership of land by foreign and joint property in marriage campuran.Tulisan the use of qualitative methods to search secondary data from primary and secondary legal materials, which are discussed with juridical analysis methods. The result is that the agreement nominee in buying and selling lead selling does not have the force of law, foreign citizens can have land rights but limited, which is only allowed with the status of the right to life and the right to lease as described in Article 42 and 45 of the BAL, may not be the right kind of other , And intermarriage without mating agreement could not have freehold land in Indonesia

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis terkait dengan dua penetapan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkewarganegaraan Asing. Memaparkan keragaman cara adopsi di Indonesia dikarenakan oleh adanya hukum positif yang lebih dari satu membuat para calon orang tua angkat tunggal bingung akan bagaimana cara mengadopsi yang benar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum positif tertulis di Indonesia terkait dengan adopsi oleh orang tua tunggal belum diaplikasikan dengan baik oleh Hakim dalam mempertimbangkan penetapannya. Masih banyak hal yang harus di pertimbangkan dan dilewatkan oleh Hakim dalam memutus penetapan yang dimohonkan oleh pemohon sebagai calon orang tua angkat tunggal. Kesimpulan dalam analisis menyarankan untuk para Hakim untuk lebih lagi memperhatikan pertimbangannya dengan merujuk kepada hukum tertulis yang terkait dengan adopsi anak untuk lebih lagi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang lebih efektif. Kata kunci : adopsi, orang tua tunggal, WNA, WNI.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes two court order that civil court had made regarded to single parent adoption as a Indonesian citizen and a foreign citizen. Provides diversities of adoption methods in Indonesia which has three positive laws that lead most of applicant who is single parent confused how to adopt kid correctly. This analysis is carried out by using the method of juridical normative and descriptive analysis. This analysis showed that the positive written regulation regarged to single parent adoption in Indonesia have not correctly applied in The Jugdes rsquo s legal consideration to make judicial decision. There are still more things to be considered which neglected by The Judges in their consideration in order to give applicant the judicial decision for single parent adoption. In conclusion of analysis suggest that The Judges must have more attention in the written positive regulation about single parent adoption for their consideration to make legal security more effective.

Abstrak :
Perkawinan campuran antara WNI dan WNA bukan merupakan suatu hal baru yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015, terdapat 1.200 perkawinan campuran yang diyakini dapat meningkat seiring waktu dengan kemudahan komunikasi serta mobilitas sosial. Perkawinan campuran pada dasarnya tunduk pada dua atau lebih hukum karena adanya perbedaan kewarganegaraan diantara pasangan. Keberlakuan hukum ini tidak hanya meliputi perkawinan tetapi juga harta benda perkawinan. Bila suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka timbul persoalan berapa besaran harta yang diperoleh masing-masing pihak dan atas dasar apa pembagian tersebut dilangsungkan. Keberlakuan dari dua atau lebih hukum membuat Majelis Hakim di Indonesia memiliki kebijaksanaan tersendiri guna memilah dan menentukan besaran harta yang diperoleh oleh setiap pihak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menentukan bagaimana Majelis Hakim di Indonesia menentukan hukum yang berlaku terhadap pembagian harta benda perkawinan dari perceraian perkawinan campuran. Penulisan ini membandingkan keberlakuan hukum Indonesia maupun negara lain dalam pengaturan terhadap perkawinan hingga pembagian harta benda perkawinan itu sendiri. Lebih lanjut, penulisan ini juga bermaksud untuk menganalisa penerapan dari kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional pada tiga studi kasus pembagian harta benda perkawinan dalam perceraian perkawinan campuran di Indonesia. Penulisan ini dikemas menggunakan penelitian yang bermetode yuridis normatif terhadap beberapa peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun negara lain. ......Mixed marriage between Indonesian citizens and foreigners is not a new thing that has happened in Indonesia. In 2015, there were 1,200 mixed marriages which are believed to increase over time with ease of communication and social mobility. Mixed marriages are subject to two or more laws due to differences in nationality between the partners. The enactment of this law does not only cover marriage but also marital property. If a marriage is declared to have been broken up due to divorce, the question arises of how much property each party has acquired and on what basis the division takes place. The enforceability of two or more laws makes the Panel of Judges in Indonesia have its own discretion to sort and determine the amount of assets acquired by each party. The purpose of this paper is to determine how the Panel of Judges in Indonesia determines the law that applies to the distribution of marital assets from mixed marriage divorces. This writing compares the application of Indonesian law and other countries in regulating marriage to the division of the marital property itself. Furthermore, this paper also intends to analyze the application of the principles of Private International Law in three case studies of the division of marital property in the divorce of mixed marriages in Indonesia. This writing is packaged using normative juridical research on several laws and regulations both in Indonesia and other countries.

Abstrak :
Salah satu jasa perbankan atau produk perbankan yang tersedia di bank-bank di Indonesia adalah tabungan atau rekening valas. Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang mengatur dan mendasari praktik dari jasa perbankan tersebut, baik yang berupa Peraturan BI maupun Peraturan dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh OJK. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, tidak hanya WNI saja yang dapat memiliki rekening valas di Indonesia, tetapi WNA juga diizinkan untuk memiliki rekening valas di Indonesia, dengan persyaratan yang berbeda. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokusnya adalah bagaimana penerapan Customer Due Diligence (CDD) dalam ketentuan bagi WNA yang membuka rekening valas di Indonesia sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum primer, berbagai data sekunder, dan wawancara. Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa ketentuan pembukaan rekening asing oleh WNA yang diterapkan oleh bank lebih banyak mengacu kepada PBI No. 14/27/PBI/2012 dan SEBI No. 15/21/DPNP, meskipun telah dikeluarkan ketentuan baru yaitu SE-OJK No. S-246/D.01/2015. Selain itu, Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga secara keseluruhan sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip CDD sebagai upaya minimalisasi TPPU di setiap kegiatan usahanya, tidak terkecuali kepada nasabah WNA. ......One of the banking services that available in Indonesian banks is foreign currency account. Indonesia already has the regulations that governing and underlying the practice of the banking services, either in the form of BI Regulations, also Regulations and Circular Letter issued by OJK. Based on these regulations, not only Indonesian citizens who may have foreign currency accounts in Indonesia, but foreigners are also allowed to have foreign currency accounts in Indonesia, but with different requirements. In this study, the focus is the implementation of Customer Due Diligence (CDD) on the provisions for foreigners who open foreign currency accounts in Indonesia, in the effort to minimize money laundering. This research is qualitative using normative juridical method, through the study of the various sources of primary law as well as secondary data and interviews. This research concluded that the provisions of the opening of foreign accounts by foreigners, which is implemented by banks mostly refer to PBI No. 14/27/PBI/2012 and SEBI No. 15/21/DPNP, although OJK has issued new regulations, SE-OJK No. S-246 /D.01/2015. In addition, Bank Mandiri and Bank CIMB Niaga overall has been good enough in applying the principles of CDD as an effort to minimize the AML in their business activities, as well as to the foreign customers.