Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai representasi patriotisme pada proyek nasional di media sosial VKontakte. Patriotisme yang dimaksud mengacu pada wacana yang dicanangkan semenjak era Vladimir Putin menjabat sebagai Presiden Rusia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan sumber data berupa hasil pos di akun VKontakte. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori representasi Stuart Hall 1997. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat representasi patriotisme pada enam sumber data yang telah dipilih. Representasi tersebut merupakan hasil produksi dari peta konseptual dan bahasa yang sama dari suatu kelompok budaya. ......This thesis discusses about the representation of patriotism in the national project on VKontakte. Patriotism in question refers to the discourse that was proclaimed since the Vladimir Putin era served as President of Russia. This research uses analytical descriptive method with source from VKontakte account. The analysis is using the representation theory of Stuart Hall 1997. The results of this analysis shows that there are representations of patriotism in the six data sources that have been selected. This representation is the product of the same conceptual map and language of a cultural group.

Abstrak :
Gerakan etnonasionalisme Chechnya merupakan kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok etnis Chechnya dalam menuntut kedaulatan dan kemerdekaan wilayahnya dari bagian Republik Federasi Rusia. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari resistensi yang berumur ratusan tahun lamanya dan buntut dari ketidakpuasan atas kebijakan Rusia terhadap etnis mereka. Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pada nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Etnonasionalisme menurut Peter M. Leslie adalah kebudayaan, dalam hal ini meliputi pencapaian artistik, alat dan gaya pernyataan diri, dan seluruh sistem nilai sosial-agama yang mendefinisikan sebuah komunitas-menjadi kontribusi pada sebuah masyarakat yang berbeda, hidup berdampingan dengan yang lainnya dalam batas-batas suatu negara. Dapat dikatakan bahwa etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dengan kelompok lain dalam sebuah komunitas. Gerakan etnonasionalisme yang muncul di Chechnya pada di masa akhir Uni Soviet berdiri bukanlah hasil dari glasnost dan perestroika, seperti layaknya yang terjadi di negara-negara bagian Uni Soviet pada pertengahan tahun 1980-an, melainkan hasil resistensi ratusan tahun melawan imperialisme Rusia. Sementara itu jika dilihat dari sejarahnya, terorisme merupakan sebuah gerakan politik karena pengakusisian serta penggunaan kekuatan yang bertujuan agar seseorang menyetujui apa yang diminta oleh para pembuat teror (teroris). Terosrisme mengembangkan lingkungan yang diselimuti perasaan takut dan intimidasi melalui sebuah serangan teroris, yang bertujuan untuk menciptakan atau mengambil-alih kekuasaan. Ciri khas dari para pembuat teror ini adalah mereka selalu membenarkan apa yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa mereka merasa terbuang atau frustasi karena suatu hal, seperti keinginan mereka ditolak oleh rezim yang berkuasa. Dalam pergerakan etnonasionalisme di Chechnya, agama juga memiliki peran yang besar pula sehingga tercipta suatu masyarakat yang kuat dalam satu kesatuan dua unsur tersebut. Perubahan arah pergerakan terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh sikap ekspansionis dan represif orang-orang Rusia sejak lama. Perubahan arah pergerakan tersebut rupanya menjadi sasaran empuk pemerintahan Rusia era Vladimir Putin yang cenderung pragmatis, terlebih karena dukungan bangsa-bangsa Barat pasca serangan 11 September 2001. Etnonasionalisme dan teroris menjadi ciri pergerakan mencapai kemerdekaan di Chechnya pada abad ke-21 ini. Upaya mempertahankan kedaulatan Rusia sebagai sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Kajiam ini mencoba untuk menganalisa kebijakan Putin terhadap reaksi yang ditimbulkan oleh dua unsure yang dihadapinya di Chechnya dalam menjaga stabilitas wilayahnya serta upaya menghindari menjadi Yugoslavia kedua. Singkatnya kebjakan yang telah dilakukan Putin tehadap Chechnya selama 5 tahun memerintah Rusia terbukti berhasil karena dua tahun belakangan ini Rusia tidak lagi menghadapi ancaman dari selatan tersebut.

Abstrak :
Pemilu Parlemen 2016 dan 2021 di Rusia, menunjukkan kemenangan partai Rusia United Russia yang sangat dekat dengan kepemimpinan Vladimir Putin yang telah menjabat sebagai Presiden selama 4 periode (2000-2008) dan (2012-Saat ini). Korelasi kedekatan Putin dengan partai yang berkuasa ini menjadi pertanyaan keterpengaruhan sosok Vladimir Putin dengan partai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Vladimir Putin dengan partai United Russia (Единая Россия) dalam kemenangan partai tersebut dalam beberapa pemilu parlemen di Rusia di era kepemimpinan Vladimir Putin. Dengan metode penelitian deskriptif analitis menggunakan studi pustaka penelitian ini membuktikan bahwa Vladimir Putin dalam perannya sebagai Presiden dan Perdana Menteri berpengaruh pada kemenangan partai United Russia di Pemilu Parlemen 2016, membuka jalan bagi Vladimir Putin pada Pemilu 2021 ......The 2016 and 2021 Parliamentary elections in Russia, show the victory of the Russia United Russia party which is very close to the leadership of Vladimir Putin who has served as President for 4 terms (2000-2008) and (2012-present). The correlation of Putin's closeness with the ruling party is a question of the influence of Vladimir Putin's figure with the party. This study aims to analyse the relationship between Vladimir Putin and the United Russia party (Единая Россия) in the party's victory in several parliamentary elections in Russia during the leadership of Vladimir Putin. With descriptive analytical research method using literature studies, this research proves that Vladimir Putin in his role as President and Prime Minister has an effect on the victory of the United Russia party in the 2016 Parliamentary Election, paving the way for Vladimir Putin in the 2021 Election.

Abstrak :
Wilayah Arktik merupakan salah satu medan terpencil dan paling tidak bersahabat di bumi, namun memiliki posisi unik dalam menciptakan status quo di antara negara-negara Arktik lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan politik Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dalam berbagai aspek. Makalah ini tentang strategi geopolitik Putin di wilyah Arktik. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah geopolitik. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan studi pustaka, dengan menggunakan data berupa teks-teks pidato Putin dan laporan berita mengenai hal yang terkait Arktik. Kajian ini memperlihatkan strategi geopolitik Putin untuk mempertahan kekuasaan Rusia di wilayah Arktik melalui pembangunan di bidang militer seperti merperbaharui armada laut dan udaranya, dan membangun jaringan anti-balistik. Pembangunan militer tersebut dibantu dengan aktifitas ekonomi melalui cadangan sumberdaya alam dan jalur pelayaran, yang dapat membantu mengecap kedaultan Rusia di wilayah tersebut. ...... The Arctic region is one of the most remote and most unfriendly territory on earth, although possesses a unique position in creating the status quo among other arctic nations. This affects the political policies of Russian Federation President Vladimir Putin in various aspects. This paper is about Putin 39;s geopolitical strategy in the Arctic region. The theory used in this study is geopolitical. This study was conducted using qualitative methods and literature study, using data in the form of Putin 39;s speech texts and news reports on arctic related matters. This review demonstrates Putin 39;s geopolitical strategy for maintaining Russian power in the Arctic region through military development such as renewing its fleet and air, and building an anti-ballistic network. The military development is aided by economic activity through natural resource reserves and shipping lanes, which can help brand Russian sovereigns in the region.

Abstrak :
ABSTRAK Artikel ini menjelaskan tentang kondisi Rusia sebelum dan sesudah kebijakan de-offshorizatsiya diimplementasikan oleh Vladimir Putin pada tahun 2015 untuk menarik kembali pelarian modal dari Rusia. Sebagian besar kekayaan para oligarki Rusia, yang mencapai tiga kali lipat lebih banyak dari cadangan devisa Rusia, berakhir di pusat keuangan lepas pantai yang memiliki sedikit regulasi serta memberikan perlindungan kepada elite Rusia dari rezim Putin. Oleh karena itu, Putin memberlakukan kebijakan de-offshorizatsiya di Rusia sejak tanggal 1 Januari 2015. Artikel ini membahas bagaimanakah perbedaan kondisi di Rusia sebelum (2012-2015) dan sesudah (2015-2018) diberlakukannya kebijakan tersebut. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode kepustakaan dan teori Pengalihan Investasi oleh Vukenkeng A. Wujung dan Mukete E. Mbella. Data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari lembaga keuangan internasional The World Bank, situs indikator ekonomi global CEIC Data, undang-undang de offshorizatsiya tahun 2015, dan teks pidato tahunan Presiden Vladimir Putin pada tanggal 12 Desember 2012 dan 2013. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2018, kebijakan de offshorizatsiya telah berhasil membantu meningkatkan investasi dan ekonomi, serta menurunkan tingkat pengangguran, meskipun rasio ketergantungan terus meningkat setiap tahunnya di Rusia.

---

ABSTRACT This article describes the conditions in Russia before and after the de-offshorizatsiya policy was implemented by Vladimir Putin in 2015 to return capital back to Russia. Much of the Russian oligarchs wealth, which was three times larger than Russias official foreign reserves, ended up in offshore banks that have fewer regulations and provide protection to the Russian elite from Putins regime. In consequence, Putin imposed a deoffshorization policy in Russia on January 1, 2015. Therefore, this article aims to compare the differences in Russia before (2012-2015) and after (2015-2018) the implementation of said policy. This article is a qualitative study and uses the library research method as well as the theory of Investment Diversion by Vukenkeng A. Wujung and Mukete E. Mbella. The data used in this article was obtained from the World Bank, global economic indicators website which is CEIC Data, Russia s 2015 de offshorizatsiya policy, and the annual speeches delivered by President Vladimir Putin on 12 December 2012 and 2013. The results of this article show that from 2015 to 2018, the de offshorizatsiya policy successfully helped increase investment rate and economic growth, and reduce unemployment, while the age dependency ratio keeps increasing each year in Russia.

Abstrak :
Invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 berdampak besar terhadap eksistensi dan keberlangsungan para oligarki Rusia. Para oligarki ini menghadapi banyak ancaman, baik ancaman eksternal, berupa sanksi-sanksi dari negara-negara Barat dan ancaman internal dari pemerintahan Putin yang menargetkan harta dan pendapatan mereka. Sanksi-sanksi yang dialami para oligarki Rusia merupakan upaya pemimpin Barat untuk memutus dukungan para oligarki dengan pemerintahan Putin. Untuk mengurangi sanksi tersebut, beberapa oligarki Rusia mencoba untuk menghentikan dukungan mereka terhadap Putin, mengingat bahwa tujuan utama seorang oligarki adalah untuk mempertahankan harta kekayaan. Namun, strategi ini tidak mudah karena para oligarki Rusia juga mendapatkan ancaman dari Putin untuk mendukung operasi militernya, baik ancaman yang menargetkan harta kekayaan maupun nyawa mereka. Oleh karena itu, para oligarki Rusia dihadapi dengan keputusan yang sulit untuk menentukan posisi dan dukungan mereka selama masa perang ini. Penelitian ini menganalisis posisi dan dampak yang dialami para oligarki akibat ancaman pemerintahan Putin selama perang Rusia-Ukraina 2022. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode kajian pustaka dengan mengkaji buku, artikel ilmiah dan sumber elektronik yang akuntabel mengenai oligarki Rusia dalam perang Rusia-Ukraina 2022. Penelitian ini menemukan bahwa ancaman langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintahan Putin menyulitkan para oligarki untuk mempertahankan harta kekayaan mereka dan memaksa para oligarki untuk kembali mendukung Putin. ......The Russian invasion of Ukraine in 2022 profoundly impacts the existence and sustainability of Russian oligarchs. These oligarchs confront numerous external threats in the form of Western sanctions and internal threats from the Putin administration aimed at their wealth and income. The sanctions imposed by Russian oligarchs are an attempt by Western governments to deter oligarchs from supporting the Putin regime. Several Russian oligarchs attempted to withdraw their support for Putin to lessen these sanctions. However, this strategy was not easy as Putin threatened the Russian oligarchs to back his military operations by threatening their wealth, income, and lives. Thus, choosing their stance and allies throughout these wartimes was difficult for the Russian oligarchs. This qualitative study employs a literature review method, reviewing credible books, scholarly articles, and electronic sources about the Russian oligarchs and the Russia-Ukraine war in 2022. This study finds that direct and indirect threats from Putin's government make it impossible for oligarchs to defend their money, forcing them to return to supporting Putin's Russia.

Abstrak :
Sentralisme Demokratik pertama kali dipakai di Rusia sebagai dasar pemerintahan negara pada masa Lenin. Sistem ini dipilih karena di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan ?kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi? yang dianggap Lenin paling sesuai sebagai dasar pemerintahan negara. Sentralisme Demokratik menjadi semacam doktrin resmi bagi pemimpin Uni Soviet setelah Lenin. Sistem ini sempat hilang pada masa Nikita Khruschev namun kembali ditegaskan dalam Konstitusi Soviet 1977 pada masa Leonid Brezhnev. Pada masa Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin, sistem ini benar-benar hilang dan digantikan oleh sistem Demokratik Liberal. Sentralisme Demokratik baru kembali digunakan pada masa Vladimir Putin. Sistem ini terbukti berhasil mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet. Democratic centralism has been used at the first time in Russia as the basic of governance in the Lenin era. This system has been choosen because it?s contains "freedom in discussion and unity in action" that Lenin considered most appropriate as a basic for state government. Democratic centralism becomes such as official doctrine for Soviet leaders after Lenin. This system doesn?t exist during the Nikita Khruschev era but during the Leonid Brezhnev era, it?s listed in 1977 Soviet Constitution. At Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin era, this system is completely doesn?t exist and replaced by the Liberal Democratic system. This system once again used in the Vladimir Putin era. In fact, this system has been success to fix economic crisis after the fall of Soviet Union.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas upaya-upaya Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dalam persengketaan wilayah kepulauan Kuril Selatan dengan Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan-tindakan Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dalam kasus sengketa wilayah di kepulauan Kuril Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta melalui studi kepustakaan. Melalui metode tersebut dapat mengetahui perkembangan dan bentuk-bentuk upaya yang dilakukan pada masa Kekaisaran Rusia, Uni Soviet dan masa pasca-Soviet sampai sekarang. Teori diplomasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian persengketaan atas kepulauan Kuril Selatan antara Rusia dengan Jepang. Hasil dari penelitian ini yaitu Rusia dan Jepang bersedia melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai perjanjian perdamaian berdasarkan Deklarasi Bersama Soviet-Jepang 1956.

---

ABSTRACT This research discusses Russias efforts under the leadership of Vladimir Putin in the dispute over Southern Kurile island with Japan. The purpose of this research is to find out the actions of Russia under the leadership of Vladimir Putin in the case of territorial disputes in the Southern Kurile islands. This research is uses qualitative methods and through library research. Through this method can know the development and forms of efforts made during the period of the Russian empire, the Soviet Union and the post-Soviet period until now. Diplomacy theory was used in this research to find out the dispute resolution over the Southern Kuril islands between Russia and Japan. The results of this research were Russia and Japan willing to hold further talks on the peace agreement based on the 1956 Soviet-Japanese Joint