Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoieh pemahaman' yang. komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap istri dari perspektif suami maupun istri dalam konteks sosial budaya. Data dikumpulkan melalui wawancara terfokus, dilakukan terhadap suami sebagai pelaku kekerasan dan suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan serta pihak terkait yang melakukan usaha untuk mencegah kekerasan terhadap istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Janis kekerasan yang dilakukan suami adaiah mencakup kekerasan fisik, verbal dan ekonomi. Dari perspektif pelaku, kekerasan dianggap sebagai hal yang lumrah. Pelaku bersikap menutup-nutupi fakta atau mengambil rasionaiisasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi daiam keluarga dan menganggap apa yang telah dilakukannya adalah hak pribadinya sehinga orang Iuar tidak periu campur. Hal berbeda terjadi pada istri. Bila istri menyadari bahwa apa yang terjadi merupakan suatu perlakuan yang meianggar haknya yang tidak seharusnya terjadi akan lebih mudah mengungkapkan kejadian sesungguhnya. Tetapi bagi istri yang masih bimbang akan merasa malu bila masalah keluarga diketahui orang lain. Hal lain yang terungkap daiam peneiitian ini adaiah bahwa tradisi barfaque tidak berkontribusi langsung pada kekerasan terhadap istri. Namun yang menjadi akar permasalahan kekerasan terletak pada peran dan status subordinasi perempuan di dalam sistem sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya penelitian pada suami,non kekerasan terungkap bahwa faktor komunikasi yang terbuka dapat mencegah konflik dalam keluarga. Rekomendasi yang diberikan adalah diperlukan suatu pendekatan yang terintegrasi, baik( dari segi pendidikan terhadap keluarga,masyarakat, profesional dan menciptakan suatu sistem hukum yang melindungi istri sebagai korban kekerasan domestik.

---

This study intends to gain a comprehensive insights on matters related to wife-abuse from the perspectives of husbands as perpetrators and wives as the victims in socio-cultural context. Data gathered through focused interviews to abusive and non-abusive husbands as well as competent authorities concerned with wife-abuse. Results of study reveal that types of abuse perpetrated by the husbands fall into three categories: physical assault, verbal abuse and economic violence. From the perpetrators' perspectives, violence is prevalent. They tend to conceal facts or rationalize what had happened at home. They also believe that it is their rights to do whatever they want to do with their wives and no outsider shall intervene his rights and privacy. From the victims' perspectives, in the case that the victim have already perceived that the act is a violation against their rights, they would find it easy to disclose the factual case to the public. On the other hand, if the wives still believe that violence against wives is a private matter, exposing the violence to the outsiders will bring a disgrace to them. Other finding shows that the tradition of barlaque does not directly account for the wife abuse. The root of problem is more to the subordinate roles and status of women within the prevailing social system than the barlaque alone. Study also finds that non-violent husbands believe that communication plays a key role to avoid domestic conflicts.

Abstrak :
Tesis ini mengenai penyidikan tindak pidana penganiayaan, terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang dilakukan oleh Satuan IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dari fungsi manajemen, proses penyidikan tidak berjalan dengan simultan. Tidak simultannya fungsi manajemen dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap perempuan korban kekerasan oleh Sat IV Renakta Polda Metro Jaya, karena masih ditemukan tindakan dan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh penyidik-penyidik pembantu terhadap saksi korban maupun tersangka. Terjadinya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan karena : kurangnya pengawasan dan pengendalian dari atasanlpimpinan kepada para penyidik-penyidik pembantu secara berjenjang, penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan belum memahami secara keseluruhan pengertian perempuan itu sendiri, dan hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati serta mental penyidik-penyidik pembantu pada saat menangani kasus perempuan korban kekerasan mudah terpengaruh korban maupun pelaku. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh penyidiklpenyidik pembantu, Sat IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidiklpenyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan. Maka, implikasi dari tesis ini, adalah perlunya meningkatkan profesionalisme penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus terhadap perempuan korban kekerasan, supaya memahami dan mengerti tentang perempuan melalui pendidikan kejuruan khusus reserse, dan akan Iebih baik lagi apabila pemah mengikuti pendidikan kejuruan RPK. Perlunya upaya penegakkan hukum oleh petugas kepolisian terhadap kasus perempuan korban kekerasan, dengan Cara polisi tidak mudah terpengaruh, dan menempatkan polisi pada fungsinya yang menuntut kemampuan profesionalisme, untuk dapat mengatasi dan meredamnya secara tepat dan bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sating terkait satu sama lainnya.

Abstrak :
Perempuan disabilitas menjadi kelompok rentan yang dapat mengalami kekerasan seksual akibat kondisi disabilitas dan ketidaksetaraan gender yang saling beririsan. Pada tahun 2020, kekerasan pada perempuan disabilitas di Indonesia sebesar 77 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui help seeking behavior oleh perempuan disabilitas penyintas kekerasan seksual dengan menggunakan model perilaku pencarian bantuan dari Liang (2005) yang meliputi faktor individu, faktor interpersonal, faktor sosial budaya. Dimana faktor tersebut akan memengaruhi pengenalan masalah, pengambilan keputusan untuk mencari bantuan, dan pemilihan sumber dukungan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus di lembaga X Yogyakarta dengan 4 perempuan disabilitas penyintas kekerasan seksual dan 7 informan kunci. Hasil wawancara mendalam pada mayoritas penyintas menggambarkan persepsi keliru mengenai pemahaman kekerasan seksual dimana kekerasan diartikan sebagai tindakan disertai pemukulan dan bukan pemaksaan. Penyintas memahami kekerasan seksual setelah bergabung ke komunitas disabilitas dan mengikuti pelatihan kekerasan. Semua penyintas awalnya diam dan tidak langsung memutuskan untuk mencari bantuan karena adanya budaya yang menyebutkan bahwa disabilitas adalah orang yang terpinggirkan, kekerasan dalam rumah tangga wajar, dan istri harus patuh pada suami. Sumber bantuan informal dipilih sebagai problem focused coping pada penyintas dibandingkan dengan sumber bantuan formal. Hanya sebagian penyintas yang lanjut mencari bantuan hingga ke sumber formal akibat keluarga yang mendukung atau karena dilakukan pasangan hidupnya. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada lembaga yang menangani kasus kekerasan terkait kebijakan tentang penyandang disabilitas serta penyebaran informasi mengenai hak disabilitas, cara pelaporan, dan penanganan kasus. Bagi masyarakat, maka diperlukan sosialisasi terkait kekerasan seksual agar dapat melindungi perempuan disabilitas. ......Women with disabilities are a vulnerable group who can experience sexual violence due to disability conditions and intersecting gender inequality. In 2020, violence against women with disabilities in Indonesia was 77 cases. The purpose of this study was to determine the help seeking behavior of women with disabilities who survived sexual violence by using the help seeking behavior model from Liang (2005) which includes individual factors, interpersonal factors, and socio-cultural factors. Where these factors will affect problem recognition, decision making to seek help, and selection of support sources. This qualitative research uses a case study approach at Institution X Yogyakarta with 4 women with disabilities survivors of sexual violence and 7 key informants. The results of in-depth interviews with the majority of survivors illustrate the wrong perception of understanding sexual violence where violence is defined as an act accompanied by beatings and not coercion. Survivors understand sexual violence after joining the disability community and attending violence training. All of the survivors were initially silent and did not immediately decide to seek help because of the culture which states that people with disabilities are marginalized, domestic violence is normal, and wives must obey their husbands. Informal sources of assistance were chosen as problem focused coping for survivors compared to formal sources of assistance. Only some survivors continue to seek help to formal sources due to supportive families or because of their spouse. This study recommends the importance of the government conducting socialization to institutions that handle cases of violence related to policies on persons with disabilities and disseminating information on disability rights, reporting methods, and handling cases. For the community, socialization related to sexual violence is needed in order to protect women with disabilities.

Abstrak :
This study is aimed to investigate the prevalence and pattern of domestic violence against women and to identify the factors influencing the domestic violence. Cross sectional data from married women aged I5 years and above from rural and urban slum areas were collected for the quantitative analysis. 'I`he study also conducted qualitative analysis with finding obtained from selective focus group discussions. Findings from the study indicated that more than half of the women studied experienced domestic violence The highest type of violence experienced by these women was psychological violence and the highest percentage in form of abuse was verbal abuse such as name calling, classified as bad girl/women, criticized, false allegation, trying to be murdered, undermining, and threaten to be divorced. Husbands were the highest percentage as abusers, and the highest reason to abuse was due to household matters i.e. did not work as instructed. The quantitative analysis revealed that age, socioeconomic condition, type of family, and marital satisfaction was significantly associated with domestic violence. This study suggested that media campaign is one way to educate the community about health and social consequences of domestic violence, and create awareness and prevent domestic violence on women.

Abstrak :
Secara umum ditegaskan bahwa KTP umumnya dan KTI khususnya akan membawa dampak negatif yang sangat luas bagi kehidupan seluruh masyarakat, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. KTI dapat berdampak fatal karena dapat mengakibatkan kematian seorang perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya perilaku pencarian layanan pendampingan korban KTI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kota Bandar Larnpung tahun 2004. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kerentanan, keseriusan terhadap masalah KTI dan gambaran manfaat, rintangan serta peran keluarga dalam pencarian layanan pendampingan. Selain itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pencarian layanan pendampingan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada 4 informan korban yang melapor ke LSM Damar dan 4 orang keluarganya, serta 4 informan korban yang tidak melapor (menyelesaikan masalah sendiri) dan 4 keluarganya. Selain itu dilakukan wawancara mendalam terhadap 4 pendamping korban dari LSM Damar. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, jarak tempat tinggal dan pengetahuan mempengaruhi persepsi individu, maka secara tidak langsung mempengaruhi perilaku pencarian layanan pendampingan terhadap masalah KTI, dan seluruh informan korban yang melapor maupun yang tidak melapor menganggap masalah KTI merupakan hal yang serius. Selain manfaat yang didapat informan korban yang melapor adalah secara hukum, konseling psikologis, pendampingan medis, dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan korban yang tidak melapor hanya mendapat manfaat psikologis saja. Kemudian rintangan yang dirasakan korban yang melapor adalah tidak tahu keberadaan LSM Damar, takut biaya mahal, takut dan malu dengan keluarga, serta rintangan saat proses pendampingan seperti sikap aparat yang tidak berperspektif perempuan, kurangnya informasi dari LSM Damar tentang proses pengadilan yang sedang berjalan. Rintangan korban yang tidak melapor adalah rasa malu menceritakan masalah KTI dan rasa takut pada suami. Untuk peran keluarga pada umumnya berespon baik, walaupun ada yang tidak perduli dengan keadaan korban. Layanan yang diberikan LSM Damar pada umumnya baik, namun ada ketidakpuasan pada proses pendampingan hukum dan putusan pengadilan. Peneliti menyarankan meningkatkan frekuensi program yang sudah ada sampai kepada tingkat institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat, menambah SDM untuk penanganan kasus, peningkatan pengelolaan dokumentasi kasus korban, diadakan konseling keluarga dan support group, melakukan advokasi untuk segera mengesahkan UU Anti KdRT, Biro Bina Pemberdayaan Perempuan agar mengkampanyekan dan meningkatkan dana yang memadai untuk KTP dan KTI khususnya, melakukan pelatihan cara penanggulangan dan penanganan KTI bagi petugas kesehatan, menyisipkan pengetahuan gender, KTP pada mata ajaran terintergrasi, meningkatkan sikap aparat penegak hukum dan putusan pengadilan yang setimpal bagi pelaku, untuk individu, keluarga dan masyarakat harus peka terhadap kejadian KTI, orangtua menanamkan keadilan dan kesetaraan gender sejak dini. Bagi akademisi memperbanyak penelitian tentang KTP pada umumnya dan KTI khususnya.

---

The Behavior of Seeking Assistance to the Victims of Wife Violence and the Factors Influencing Taken Place in Bandar Lampung City in 2004In general affirmed that generally violence to women and more specific is violence to wife will bring negative impact for the whole life society, from health, social, and economic aspects. The violence to women can cause fatal impact death of a woman. Problem of this research is not known yet of the behavior seeking assistance to the victims of woman violence and the factors influencing in Bandar Lampung City in 2004. This research aim to acknowledge susceptible definition, serious concern to women violence problems and benefits that will achieve, barricade and also the family role in assistance seeking. Besides that, to know what factors are influencing the assistance seeking behavior. This research used qualitative approach which conducted indepth interview to 4 victims informer which reported to NGO Damar and 4 families member, and also 4 victim informer which did not report (finishing problem by themselves) and 4 of his/her family member. Besides that also indepth interview to ward for victim assistance from Damar. Research location in Bandar Lampung City. The result of this research is to show that the age, education, job, income, apart residence and knowledge influence individual perception, hence indirectly influence behavior seeking of assistance. Generally informer of victim which reported and also which did not report susceptible to wife violence, and all victim informer which report and also which did not report to assume that wife violence represent serious matter. Besides benefit which got victim informer of which report is judicially, psychological counseling, medical assistance, and the economic enableness, while victim which did not report only get just psychological benefit. Then the barricade felt by a victim which report is do not know existence of NOD Damar, fear costly expense, fear and lose face with family, and also the barricade moment of assisting process like: police attitude which is not in woman perspective, lack of information from NOD Damar of about litigation which is run in process. Barricade of Victim which do not report is feeling as homed to tell problem of wife violence and have cold feet at husband. For role of family of generally good respond, although there is which not give a dam with victim circumstance. Service given by the NGO Damar is generally good, but there is no satisfaction of assisting process to punish and the justice decision. Researcher suggest to embolden program of campaign there until to level of governmental institution, private sector, and socialize, adding human resources for the case handling, require to be performed by counseling of family and support group, need improvement of documentation of victim case, conducting the advocation to immediately authenticate regulation of against domestic violence, Local Government in order to campaign and allocation of adequate fund for women violence and wife violence, conducting of training is a way of handling wife violence for health worker, inserting knowledge of women violence to the integrated subject, improving attitude of every police of enforcer punish and decision in kind justice for perpetrator, for more research about women violence and wife violence, for the individual, family and society have to be sensitive to the occurrences of wife violence. References : 93 (1974 - 2004)

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai konsep bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang diusung oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang diperbandingkan dengan konsep kekerasan seksual di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konsep kesusilaan di dalam Rancangan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, skripsi ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai urgensi dari Komnas Perempuan untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang memuat tentang 15 (lima belas) tindak pidana kekerasan seksual, yakni; Perkosaan, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Penyiksaan Seksual, Perbudakan Seksual, Intimidasi, Ancaman dan Percobaan Perkosaan, Prostitusi Paksa, Pemaksaan Kehamilan, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Perkawinan, Perdagangan perempuan untuk Tujuan Seksual, Kontrol Seksual seperti Pemaksaan Busana dan Diskriminasi Perempuan Lewat Aturan, Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual, Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan Perempuan dan Pemaksaan Sterilisasi dengan memperbandingkan masing-masing konsep tindak pidana tersebut dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Rancangan KUHP. Skripsi ini berkesimpulan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana yang saat ini berlaku belum atau masih kurang dapat menanggulangi bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang diusung oleh Komnas Perempuan. ...... This thesis mainly discuss about the concept of forms of sexual violence in the draft Law on Sexual Violence promoted by the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), as compared with the concept of sexual violence in the laws and regulations in Indonesia and the concept of morality in the Draft Criminal Code. By using the method of literature research, this paper aims to provide an assessment of the urgency of the National Commission for Women to create the draft Law on Sexual Violence that includes about 15 (fifteen) criminal acts of sexual violence, which are; Rape, Sexual Abuse, Sexual Exploitation, Sexual Torture, Sexual Slavery, Intimidation, Threats and Attempted Rape, Forced Prostitution, Forced Pregnancy, Forced Abortion, Forced Marriage, Trafficking of Women for Sexual Purposes, Sexual Control such as Coercion and Discrimination of Women through Fashion Rules, Inhuman Punishment and Sexual Nuances, Shades Tradition of Sexual Practices that Harm Women and Forced Sterilization by comparing each concept with a criminal offense such legislation in Indonesia and the draft Criminal Code. This thesis concludes that the policy formulation of criminal law that is currently in effect yet or still less able to cope with other forms of sexual violence against women are pursued by the National Commission on Violence Against Women.