Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 mengakibatkan kehancuran pada kehidupan dan wilayah di Provinsi NAD dan KepuIauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Bencana tersebut mengakibatkan korban meninggal sebanyak 132 ribu jiwa, 37.000 jiwa dinyatakan hilang, dan 572.000 penduduk kehilangan tempat tinggal pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu diperlukan tindakan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat yang terkena bencana. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik, fakta, dan informasi yang sahih (valid) dan benar serta dapat dipercaya (reliabel} tentang Evaluasi Perencanaan Desa Dalam Membangun Kembali Lingkungan Perdesaan Pasca Bencana Alam Tsunami 2004. Di samping itu, penelitian ini secara lebih spesifik bertujuan juga untuk: 1. Menemukenali apakah penyusunan rencana gampong yang telah dilakukan efektif dalam memenuhi kebutuhan mendesak perencanaan pembangunan kembali perdesaan pasca bencana alam tsunami. 2. Memberikan gambaran model pencapaian kesepakatan dalam penyusunan rencana desa dan peta desa pasca bencana al= tsunami. 3. Memberikan gambaran upaya perwujudan lingkungan perdesaan yang lebih balk di dalam rencana desa yang telah tersusun. Janis penelitian yang digunakan adalah metode expos, facto. Metode ini digunakan untuk memudahkan menemukan hubungan-hubungan (korelasi) antara variabel babas dan terikat berdasarkan fakta dan data yang sudah terjadi (expos, facto). Dengan dernikian penelitian dilakukan tanpa ada sesuatu perlakuan (treatment) apapun dari peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik yang digunakan dalam metode kualitatif adalah teknik wawancara mendalam dan observasi langsung. Sampel penelitian dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar ditetapkan secara purposive, artinya sampel desa yang dipilih ditetapkan dengan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi terjangkau dengan menggunakan teknik secara Purposive structured sampling. Hasil penelitian ini adalah Village plan dan village map ini disusun berdasarkan kesepakatan warga. Penyusunan sebuah perencanaan desa dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan dan hasil perencanaan tersebut diimplementasikan dalam hal ini adalah penyusunan village plan adalah proses yang langka terjadi sebelumnya di Indonesia. Faktor kerusakan yang massif inilah yang mendorong sernua pihak untuk terlibat dan bersama-sama membangun kembali desa. Dalam rangka pembangunan kembali rumah dan lingkungan perdesaan, pendekatan perencanaan dan pembangunan yang dilakukan didominasi oleh pendekatan bottom up atau pendekatan berbasis komunitas (community based approach). Salah satu produk pendekatan ini adalah tersusunnya village map (peta desa pasca tsunami) dan village plan (rencana gampong atau desa pasca tsunami). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan antara lain: 1. Penyusunan rencana gampong dengan pendekatan berbasis kemufakatan masyarakat efektif dalam merespons kebutuhan mendesak perencanaan pembangunan kembali perdesaan pasca bencana alam tsunami. Rencana gampong dapat disusun dalam waktu yang relatif singkat Efektif dalam pelibatan masyarakat terutarna dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian proses penyusunan rencana gampong merupakan suatu bentuk perencanaan partisipatif (participatory planning) yang dapat diaplikasikan secara efektif. Pendekatan penyusunan rencana gampong merupakan pendekatan yang cakap dan cocok untuk diterapkan (versatile) sebagai pendekatan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat perdesaan dan juga untuk pembangunan kawasan atau wilayah yang telah hancur total akibat bencana alam seperti yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya pada ke 4 desa yaitu Desa Lam Jabal, Gampong Baro, Gampong Pande dan Desa Labuy. 2. Pencapaian kesepakatan dalam penyusunan village plan dan village map bail( di Desa Lam Jabal, Gampong Baro, Gampong Pande dan Desa Labuy dilakukan dalam proses yang dikenal dengan duek pakat. Duek pakat atau rembug desa merupakan proses musyawarah atau rembug desa dengan tujuan menghasilkan kemufakatan bersama penduduk yang selamat dart bencana alam tsunami 2004. Proses pencapaian kesepakatan dilakukan dengan memberikan pemahaman mendalam terlebih dahulu kepada para tokoh kunci di masing-masing desa oleh pendamping (Fasilitator). Para tokoh kunci inilah yang kemudian menjadi media komunikasi dan sosialisai yang efektif terhadap berbagai rencana yang ada dalam village planning kepada penduduknya masing-messing. Umumnya proses komunikasi dan sosialisasi diwarnai dengan negosiasi bersama penduduk agar kemufakatan dapat tercapai. Namun kesepakatan tidak terlampau sulit untuk tercapai. Selain karena faktor pernimpin yang dipercaya telah menjadi juru kunci komunikasi, faktor terjadinya bencana alam tsunami temyata menjadi faktor pendorong utama kesadaran penduduk. Kesadaran yang dimaksud adalah agar sebagian penduduk rela untuk melepaskan sebagian dari hak milik pribadinya agar dapat digunakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kondisi lingkungan perdesaan yang lebih balk pada masa yang akan datang. 3. Village plan yang telah tersusun berdasarkan kemufakatan bersama masyarakat baik di Desa Lam Jabat, Gampong Baro, Gampong Panda dan Desa Labuy telah memasukkan beberapa unsur penting sebagai bentuk upaya perwujudan lingkungan yang lebih baik. Beberapa unsur penting tersebut antara lain a. Memasukkan bukit penyelamatan (Escape hill) di sekitar kawasan permukiman yang bisa dicapai dalam waktu 5, 10 dan 20 menit. b. Mendisain akses untuk evakuasi (evacuatiordescape routes) dengan penataan kembali dan pembangunan jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal. c. Menciptakan sabuk hijau (green belt/forested town) yang sesuai tingkatan sehingga membentuk city belt, district belt dan neighborhood belt. d. Pembangunan kembali jalan pada masing-masing gampong atau desa meliputi pelebaran jalan utarna gampong serta peningkatan kualitas pedestrian. Peningkatan kualitas pedestrian terdiri dan pembangunan pedestrian baru dan juga perbaikan pedestrian yang telah lama rusak. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian maka dapat diusulkan beberapa saran tindak antara lain: 1. Penelitian ini dilakukan pada saat village plan belum selesai diimplementasikan (on going). Oleh sebab itu masih diperlukan penelitian lanjutan dengan jangka waktu setelah village plan ini selesai diimplementasikann (post implementation). 2. Village plan pada dasarnya belum dikenal dalam hierarki perencanaan di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemikiran khususnya dari pemerintah mengenai aspek legalitas village plan beserta berbagai pendekatan yang dilakukan.

Abstrak :
Berhasilnya pembangunan desa tidak terlepas dari adanya berbagai macam faktor pendukungnya. Macam-macam faktor pendukung tersebut antara lain adalah Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat. Kendatipun masih banyak faktor-faktor lain di luar faktor tersebut yang Juga ikut berpengaruh, seperti Dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa, pembinaan dan dukungan dari Pemerintah tingkat atasnya, macam-macam program baik yang berasal dari instansi vertikal departemen maupun non depertemen, dan atau yang berasal dari instansi otonom lainnya yang ada, namun apabila tidak didukung oleh Kepemimpinan yang baik dari Kepala Desanya serta tidak mendapatkan sokongan Partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan, maka pembangunan desa tersebut akan sulit untuk diwuiudkan. Di lain pihak, dilihat dari sudut Ketahanan Nasional struktur Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Ketahanan Berlapis), Desa adalah merupakan basis terdepan dari ketahanan nasional negara Republik Indonesia. Tentunya dengan berhasil diwujudkan Pembangunan Desa secara komprehensif integralistik, akan merupakan uiung tombak bagi berhasilnya pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan. Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa, dari Perspektif Ketahsnan Nasional". Setelah dilakukan penelitian dan dianalisis, secara parsial .dengan menggunakan Analisis Korelasi Product Moment, berhasil dibuktikan bahwa Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa menunjukkan Ftest > Ftabel atau 14,44804 > 4,17, dan ini berarti Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa. Demikian pula pada pembuktian tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Keberha silan Pembangunan Desa, menunjukkan bahwa Ftest > Ftabel atau 45,51590 > 4,17, ini iuga membuktikan bahwa Partisipasi Masyarakat mempu yai pengaruh yang sangat kuat terhadap Keberhasilan dariPembangunan Desa. Demikian Pula pengaruh dari kedua variabel bebas (Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat), secara bersama-sama terhadap variabel tergantung (Keberhasilan Pembangunan Desa), yang dilakukan dengan Analisis Regresi Berganda, menunjukkan bahwa Ftest > Ftabel atau 26,3805 > 3,32. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa secara bersama-sama Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai pengaruh yang sangat kuat (signifikan) terhadap keberhaslien Pembangunan Desa. Dampak dari Keberhasilan Pembangunan Desa tersebut, dart segi Ketahanan Nasional menuniulkan kenyataan bahwa "Tingkat Ketahanan Nasional di Desa Lokasi Penelitian (Nanga Tepuai) adalah balk den stabil". Setidak tidaknya kondisi ini terlihat selama penelitian ini dilakukan, sebab Ketahanan Nasional yang alan diungkapkan dalam penelitian ini adalah Ketahanan Nasional sebagai kondisi.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300 dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Namun demikian, hasil pantauan ICW terhadap kasus korupsi desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Desa Jeungjing merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Tangerang dan mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 Tahun 2017. Permasalahan dalam pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing diteliti menggunakan teori akuntabilitas yang memandang suatu mekanisme akuntabilitas sebagai interaksi antara aktor dan forum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada multiple unit analysis meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing masih belum optimal disebabkan kurangnya akses informasi laporan pertanggungjawaban dan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat desa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya meningkatkan akses informasi dan upaya pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat desa terkait peran masyarakat dalam pengawasan dana desa dan struktur saluran pengaduan masyarakat.

---

The purpose of this research is to evaluate the role of the community in monitoring the Village Fund in Jeungjing Village, Cisoka Sub District, Tangerang District. The total budgeted funds for the Village Fund in the 2017 APBN has reached Rp60 trillion, up to nearly 300 compared to the Village Fund budget in 2015. However, Indonesian Corruption Watch 39 s monitoring of village corruption cases during 2015 2017 shows an upward trend every year. Jeungjing Village is one of the deprived villages in Tangerang District and experiencing cases of delay in reporting realization of Village Funds Stage 1 Year 2017. Problems in community monitoring in Jeungjing Village were analyzed using accountability theory which looked at mechanism accountability as the interaction between actors and forums. This research uses qualitative method with case study approach on multiple unit analysis including village community, village government and oversight institution. The result of the research shows that the supervision of Jeungjing Village society to the Village Fund is still not optimal due to the low level of understanding and awareness of the community and inadequate access to information. The implication of this research is the need to improve the access of information and educational efforts from the government to the village community related to the role of the community in village funds monitoring and the structure of complaint channel of the community.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menginvesitagasi secara mikroskopis struktur sosial masyarakat di desa dalam agenda negara tentang demokratisasi desa. Sebagaimana dipahami bahwa semenjak Indonesia memasuki era reformasi, desentralisasi dan demokrasi dikedepankan sebagai upaya untuk mengevaluasi pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Pada dasarnya desentralisasi dan demokratisasi adalah suatu agenda yang mengedepankan proses pembangunan berbasis komunitas atau community-driven development. Akan tetapi dalam perkembangannya analisis terhadap agenda demokratisasi desa sebagai lanjutan dari proses desentralisasi dan demokratisasi tersebut sering dilakukan dengan pendekatan legal-driven, suatu pendekatan yang menganggap bahwa urusan mendemokrasikan desa hanya berhenti pada sebatas penerapan UU. UU Desa yang diterbitkan belakangan sebagai evaluasi terhadap UU sebelumnya, dianggap sebagai UU yang cukup kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan demokrasi desa, terutama karena secara normatif telah menjamin keberfungsian BPD dan berjalannya musyawarah desa. Sementara dalam praktiknya, UU Desa tidak selalu implementatif sehingga tidak ada jaminan bagi berfungsinya BPD dan berjalannya musyawarah desa. Dengan demikian arena demokrasi desa yang dibayangkan oleh UU Desa tidak selalu terwujud. Melalui penelitian etnografi selama empat bulan di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tesis ini menunjukkan situasi politik di tingkat mikro bahwa warga desa dapat menciptakan arenanya sendiri selain arena demokrasi desa sebagaimana yang dibayangkan oleh UU Desa. Melalui proses pembentukan arena inilah kemudian dapat diperlihatkan gambaran praktik aktual demokrasi desa, suatu gambaran yang tidak dapat diungkap oleh pendekatan legal-driven. Untuk mengungkap sejauhmana praktik aktual demokrasi desa tersebut, tesis ini berangkat dari beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa BPD dan musyawarah desa yang telah dijamin secara normatif oleh UU Desa tidak berjalan dan berfungsi dengan baik?; Bagaimana warga menyikapi ketidakberfungsian BPD dan musyawarah desa? Ketika arena demokrasi desa tidak terbentuk seiring dengan tidak berfungsinya BPD dan musyawarah desa, arena apa yang diciptakan oleh warga desa?; Bagaimana warga menciptakan arena tersebut?; Bagaimana arena tersebut dapat menampilkan warga desa biasa menjadi para tokoh yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa?; dan Bagaimana para tokoh yang muncul tersebut kemudian memainkan peran publiknya sebagai pihak yang menjalankan peran kontrol di satu sisi dan mementingkan interes pribadinya di sisi lain? ......This thesis aims to investigate the social structure microscopically in the village level on the state agenda of village democratization. As already known that since Indonesia entering the reformasi era, decentralization and democratization have been put forward as evaluations on centralistic of New Order government. Basically, decentralization and democratization both are the agenda that emphasize the community driven development processes. However, time by time, analysis of the village democratization agenda as a continuation of the decentralization and democratization process is conducted by a legal driven approach, an approach that consider that all the matters of village democratization just stop in the implementing of the Law. Village Law that enacted later as an evaluation of the previous laws, is considered as a strong legal basis for the implementation of village democracy, especially when normatively it gives a guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. However, practically Village Law is not always implemented so there is no guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. Therefore the arena of village democracy has been imagined by Village Law does not necesseraly establish. Through four months of ethnographic research in Pabuaran Village, Sukamakmur Sub District, Bogor Regency, West Java, this thesis shows the political situation at the micro level where villagers can create their own arena instead of arena of village democracy as envisaged by Village Law. Through such this arena creation the actual practice of village democracy can be depicted, a picture that can not be explained comprehensively by a legal driven approach. To reveal the extent of the actual practice of village democracy, this thesis departs from several research questions as follows Why is the BPD and village deliberation that have been normatively guaranteed by the Village Law not implement and functioning properly How do villagers respond to the non functioning of BPD and village deliberation When the arena of village democracy is not establised along with the non functioning of BPD and village deliberation, what arena is created by the villagers How do villagers create the arena How can the arena make ordinary villagers become leaders who can influence the administration of village government How do the leaders then play their public role as social control on the one hand and attach their personal interest on the other hand

Abstrak :
Sejak terbitnya Undang-undang tentang Desa pada tahun 2014, desa sebagai pemerintah daerah pada tingkat terendah di Indonesia, memiliki hak otonomi untuk mengatur anggarannya. Salah satu mandat dari undang-undang ini adalah lahirnya program Dana Desa. Seperti yang dinyatakan di dalam undang-undang tersebut, tujuan dari program Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan desa. Penelitian ini menganalisa pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan desa di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Desain empiris pada penelitian ini adalah pendekatan difference-in-difference seta panel data untuk 386 desa dari tahun 2014 sampai 2018. Indeks Pembangunan Desa (IPD) digunakan untuk menggambarkan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana desa secara parsial mempengaruhi status pembangunan desa dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan administrasi pemerintahan desa. ......Since the establishment of Indonesia’s Village Law in 2014, the village, as the lowest tier of regional government in Indonesia, has the autonomy to regulate its budget. A mandate of the Village Law is implementing the Village Fund program. As stated in the law, the objective of the Village Fund program is to improve the welfare and equity of village development. This research paper analyses the impact of the Village Fund on rural development in Simalungun District, in North Sumatera Province, which has significant economic potential. This empirical design relies on a difference-in-difference approach and panel data for 386 villages from 2014 to 2018. The Village Development index reflects rural development. The result indicates that Village Fund partially impacted the village development status by improving the quality of infrastructure and enhancing village government administration.

Abstrak :
ABSTRAK
Wilayah Indonesia menurut pasal 18 UUD 45 dibagi atas wilayah besar dan kecil, dimana bentuk dan susunan pemerintahannya diatur berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 74 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 79. Desa adalah merupakan suatu kesatuan wilayah terendah yang merupakan masyarakat hukum, mempunyai pemerintahan dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 79. Kebijaksanaan pelaksanaan Pembangunan Nasional didasarkan pada TRILOGI PEMBANGUNAN NASIONAL, di mana urutan pertamanya adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Karena sebahagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan sehingga wajarlah bila masalah pedesaan menjadi salah satu topik yang menarik untuk di kaji dalam pembahasan masalah Pembangunan Nasional di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Partisipasi Masyarakat Desa·Jetis dalarn Pembangunan Desanya. Partisipasi rnasyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan adalah merupakan tanggung jawab penting dalam pembangunan, dan menjadi tanggung jawab pemerintahan desa untuk menumbuhkan dan meningkatkannya. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di desa Jetis Kecamatan Ambarawa, Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, peranserta masyarakatnya terlihat sangat menonjol. Peranserta masyarakat Jetis yang menonjol ini, menggugah keingintahuan penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang mernpengaruhi partisipasi atau peranserta masyarakat desa Jetis tersebut. Dalam rangka memenuhi keingintahuan tersebut, berdasarkan teori-teori dan literatur yang dapat penulis baca, penulis mencoba mengideptifisir faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Jetis yaitu faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Status Sosial Ekonomi) Administrasi Pemerintah desa Jetis (kepemimpinan desa Jetis pemerintahan desa Jetis dan Administrasi pelayanan) dan faktor-faktor proyek yang dilaksanakan (manfaat proyek dan letak proyek). Pengumpulan bahan-bahan penulisan ini dilaksanakan melalui : Wawancara berstruktur dengan Responden sebanyak 100 orang yang ditarik secara random. Wawancara mendalam dengan Kepala Desa Jetis Seksi Penerangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa GLKMD) dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dari berbagai informasi yang terkumpul tersebut penulis membuat suatu kajian atau pembahasan atas pembangunan yang dilaksanakan, partisipasi dan faktor yang mempengaruhinya, yang dirangkum dalam empat bab penulisan, dimana hasilnya adalah bahwa partisipasi yang ada dipengaruhi oleh. Status Sosial Ekonomi (SSE) masyarakat. Administrasi Desa dan Proyek Pembangunan yang dilaksanakan.

Abstrak :
The implementation of regional autonomy that is expected could improve and answer peoples demands. cannot ensure local participation, even many groups are losing their space. The village began disturbed by the policies and rules made by the Local Government which reduce the village autonomy. Therefore, it needs leader who can reinforce village autonomy and also still have to uphold the regional social cultural to empower its people. Taking locus at Sumbersari Village, Purworejo, this study aims to determine the role of village chief in the development of social welfare, especially in community empowerment, in accordance to the village autonomy. The study shown that the roles of village chief has not run optimally, mainly in open public participation in planning and decision making the affects quality of village policy. in addition, superior government intervention in the rural governance and development decreased quality of village autonomy.