Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Hubungan antara pembeli dengan pemasok pada korporasi besar dapat terjalin dengan mudah dan lebih sistematis. Perdebatan muncul ketika pembeli bukanlah korporasi besar melainkan usaha mikro kecil menengah. Penelitian ini membahas hubungan antara pembeli dengan pemasok serta pengaruhmya terhadap performa organisisasi tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh peningkatan hubungan antara pembeli dengan pemasok terhadap performa usaha mikro kecil dan menengah. Dengan mengetahui hal ini diharapkan usaha mikro kecil menengah dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh UMKM selaku pembeli terhadap supplier serta manfaatnya terhadap kebaikan organisasi UMKM tersebut. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis PLS (Partial Least Square). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan buyer specificity, peningkatan supplier specificity berpengaruh positif terhadap hubungan jangka panjang antara pembeli dan pemasok serta hubungan jangka panjang antara pembeli dan pemasok berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah.

---

ABSTRACT
The relationship between the buyers and suppliers in a large corporation can be established easily and more systematically. The debate arises when the buyer is not the big corporations but small and medium micro enterprises. This study examines the relationship between buyer and supplier and their impact towards organizational performance. Researchers want to know how to influence the improvement of relations between the buyers and suppliers to the performance of micro, small and medium enterprises. Knowing these SMEs are expected to know the things that need to be considered and carried out by SMEs as buyers and the benefit against SME organizations. The data analysis techniques used PLS (Partial Least Square). The results of this study indicate that increased buyer specificity, increased supplier specificity have a positive effect on long-term relationships between buyers and suppliers as well as long-term relationships between buyers and suppliers have a positive and significant impact on the performance of micro, small and medium enterprises.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengampunan pajak pada UMKM di Indonesia termasuk analisis dasar pengenaan tarif uang tebusan tax amnesty yang dikenakan. Analisis mencakup tahapan-tahapan formulasi kebijakan yang diterapkan pada kebijakan pengampunan pajak agar formulasi tersebut dapat menghasilan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tax amnesty pada UMKM memenuhi tahap-tahap formulasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu pemahaman masalah, agenda setting, dan policy problem formulation namun tahap policy design tidak terpenuhi karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki kajian khusus atas keterlibatan UMKM dalam mengikuti tax amnesty, usulan tersebut murni dari DPR. Hal ini disebabkan karena UMKM bukanlah sasaran utama dalam kebijakan pengampunan pajak. Tarif uang tebusan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain diharapkan mampu menarik UMKM dalam mengikuti kebijakan ini. ......This research discusses about the analysis of tax amnesty policy formulation on micro, small, and medium enterprises in Indonesia included analysis of its redemption money rates. Analysis includes the stages of policy formulation is applied to tax amnesty policy so that such formulations may produce solution to resolve the existing problems. This study uses a qualitative method and present in-depth interviews and literature studies in data collection techniques. The result of this study indicates that the formulation of tax amnesty policy on micro small & medium enterprises fulfill the stages of policy formulation by William N. Dunn that consist of problem definition, agenda setting, policy problem formulation, but the last stage policy design does not being fulfilled for Directorate General of Taxation (DJP) has not special study about micro small & medium enterprises’s involvement in this policy then the thought is coming from People’s Representative Council (DPR). This is because micro small & medium enterprises are not the main target in the tax amnesty policy. The Lower redemption money rates compared to other taxpayers is expected to drives micro, small, medium enterprises of joining this program.

Abstrak :
Profil UMKM: Bebakar Muara adalah sebuah UMKM bidang makanan yang didirikan pada bulan Juli 2021 berlokasi di Jalan Brigjen Katamso No.7, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan Pondok Bambu, Jakarta Timur dengan jam operasional 08.00 sampai 21.00 WIB. Usaha mikro ini menjual ayam bakar sebagai produk intinya dan akan mengembangkan menunya dengan berbagai aneka masakan bakar. Analisis Situasi: 1. Strength Inovasi atau unique selling point berupa ayam bakar bumbu putih dengan bumbu oles barbeque dan blackpepper dan salad khas Bebakar Muara, menggunakan bahan premium seperti ayam pejantan dan bumbu oles yang berkualitas tinggi, menggunakan alat berkualitas yaitu pemanggang berbahan bakar batu bara yang membuat aroma bakar menjadi kuat, produk dikemas dalam bentuk yang premium (penggunaan kemasan lunch box premium), dan akun Instagram dikelola dengan menyusun editorial plan dan memiliki media kit. 2. Weakness Baru dirintis dan belum disadari masyarakat, kurangnya Sumber Daya Manusia, kendala publikasi konten media sosial akibat tenaga kerja cabutan, belum merencanakan strategi marketing yang matang, dan kurangnya komunikasi interaktif yang baik dengan pelanggan. 3. Opportunity Peningkatan pembelian makanan sebanyak 300 persen saat pandemi, platform pemesanan makanan yang sedang berkembang pesat yang memudahkan pemesanan, pengguna akun Instagram terbanyak merupakan kalangan usia yang sesuai dengan target pasar. 4. Threat Kompetitor bisnis yang telah berjalan bertahun-tahun dan sangat dikenal masyarakat (berdasarkan kuesioner pendahuluan, mayoritas masyarakat lebihmengenali brand ayam bakar bernama Ayam Bakar Kambal dan Ayam Bakar Mbal-Mbul). Pernyataan Masalah: 1. Awareness target pasar mengenai Bebakar Muara masih tergolong rendah karena Bebakar Muara belum memanfaatkan Instagram untuk menjalankan kegiatan promosi yang matang. 2. Kegiatan pemasaran yang belum direncakan secara matang dikarenakan UMKM ini baru berjalan dan hanya memiliki satu karyawan di bidang marketing. Usulan Program: Program yang diusulkan untuk meningkatkan brand awareness Bebakar Muara adalah marketing public relations yang dirancang dengan pesan kunci “Makanan Unik dan Berkualitas”. Program ini memiliki beberapa kegiatan yaitu: 1. News: Introducing Bebakar Muara 2. Influencers Endorsement: 4 Days of Bebakar Muara 3. Event: Get to Know Bebakar Muara Challenge Tujuan Program: Meningkatkan brand awareness target pasar kepada Bebakar Muara Target Khalayak: 1. Demografis Jenis Kelamin: Laki-laki dan Perempuan, Usia: 15-35 tahun, Pekerjaan: Pelajar dan karyawan, SES: B 2. Geografis Domisili: Jakarta Barat dan JakartaTimur, Wilayah khusus: Palmerah, Kemanggisan, Slipi, Pondok Bambu, dan perbatasan Jakarta Timur dan Bekasi, Kepadatan penduduk: padat 3. Behaviour Menginginkan kemudahan dalam mencari makanan, aktif menggunakan Instagram dan senang mengikuti influencers 4. Psikografis Keputusan tertinggi untuk memakan makanan yang bersih dan berkualitas sesuai dengan budget yang sesuai dan gemar membantu dan senang dibantu orang lain. Jadwal: Januari - April 2022 Ang​garan: 21.350.000 Evaluasi: Input: Evaluasi terhadap perencanaan program, Output:Evaluasi terhadap hasil program, Outcome:Evaluasi terhadap dampak jangka panjang program. ......MSME Profile: Bebakar Muara is an MSME in the food sector which was established in July 2021 located at Jalan Brigjen Katamso No.7, Palmerah District, West Jakarta and Pondok Bambu, East Jakarta with operating hours from 08.00 to 21.00 WIB. This micro-enterprise sells grilled chicken as its core product and will expand its menu with a variety of grilled dishes. Situation Analysis: 1. Strength Innovation or unique selling point in the form of white spiced grilled chicken with barbecue and blackpepper seasoning and Bebakar Muara salad, using premium ingredients such as studded chicken and high-quality seasoning, using quality tools, namely coal-fired grills that make the aroma of the grilled strong. , products are packaged in a premium form (use of premium lunch box packaging), and Instagram accounts are managed by compiling an editorial plan and having a media kit. 2. Weakness Newly established and not yet awared by the public, lack of Human Resources, have obstacles in publishing social media content due to using freelance labor, not yet planning a mature marketing strategy, and lack of good interactive communication with customers. 3. Opportunity A 300 percent increase in food purchases during the pandemic, a fast-growing food ordering platform that makes ordering easy, the most Instagram account users are the age group according to the target market. 4. Threat A business competitor that has been running for years and is very well known to the public (based on a preliminary questionnaire, the majority of people are more familiar with the grilled chicken brand named Ayam Bakar Kambal and Ayam Bakar Mbal-Mbul). Problem Statement: 1. Awareness of the target market regarding Bebakar Muara is still relatively low because Bebakar Muara has not used Instagram to carry out mature promotional activities. 2. Marketing activities that have not been carefully planned because this MSME is just running and only has one employee in the marketing field. Proposed Program: The program proposed to increase brand awareness of Bebakar Muara is marketing public relations designed with the key message “Unique and Quality Food”. This program has several activities, namely: 1. News: Introducing Bebakar Muara 2. Influencers Endorsement: 4 Days of Bebakar Muara 3. Event: Get to Know Bebakar Muara Challenge Program Objectives: Increase brand awareness of the target market to Bebakar Muara Target Audience: 1. Demographic Gender: Male and Female, Age: 15-35 years old, Occupation: Student and employee, SES: B. 2. Geographic Domicile: West Jakarta and East Jakarta, Special areas: Palmerah, Kemanggisan, Slipi, Pondok Bambu, and the border between East Jakarta and Bekasi, Population density: dense 3. Behavior Wants convenience in finding food, actively uses Instagram and likes to follow influencers 4. Psychographics The highest decision to eat clean and quality food according to the appropriate budget and likes to help and likes to be helped by others Schedule: January - April 2022 Budget: 21,350,000 Evaluation: Input: Evaluation of program planning, Output: Evaluation of program results, Outcome: Evaluation of the long-term impact of the program.

Abstrak :
ABSTRAK
Sektor usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. UMKM juga memliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, UMKM seringkali terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Untuk itu UMKM perlu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam rangka mengembangkan UMKM. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah seminar dan pelatihan kewirausahaan, serta praktek bisnis bagi kelompok UMKM. Hasil dari kegiatan ini terbukti berdampak positif bagi kemandirian UMKM dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Abstrak :
Tujuan kegiatan business coaching yang dilakukan adalah perbaikan logo produk, pemaksimalan kegiatan promosi online dan Perumusan Harga Pokok Penjualan yang selama ini belum ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM Pawon Fasdiin yang berkecimpung dalam industri makanan. Instrumen penelitian ini menggunakan metode Business Coaching dengan instrumen yang digunakan adalah wawancara dan observasi. ......The purpose of the business coaching activities carried out was to improve the product logo, maximize online promotional activities and formulate Cost of Goods Sold that had not been available. This study uses a qualitative approach. The object of this research is UMKM Pawon Fasdiin which is involved in the food industry. This research instrument using Business Coaching method with the instrument used is interview and observation.

Abstrak :
Tesis ini membahas strategi market development yang dijalankan oleh coach dalam bentuk kegiatan sales promotion di Bengkel XYZ. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Bengkel XYZ bergerak di bidang industri otomotif dan terletak di Margonda, Depok, Jawa Barat, menyediakan layanan penjualan aksesoris dan onderdil, perawatan berkala dan perbaikan, serta peningkatan peforma mobil. Untuk mengetahui kendala, khususnya dibidang pemasaran, yang dialami oleh Bengkel XYZ, coach melakukan proses observasi lapangan, wawancara dengan pemilik, dan penyebaran kuesioner terhadap pelanggan. Hal ini dilakukan agar data-data tersebut dapat menjadi dasar dari strategi market development yang akan diterapkan di Bengkel XYZ. ......This thesis discusses the strategy of market development which is run by coach in the form of sales promotion activity in Bengkel XYZ. MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) XYZ's workshop is engaged in the automotive industry and is located in Margonda, Depok, West Java, providing sales service of accessories and spare parts, periodic maintenance and repair, and improved car performance. To know the obstacles, especially in the field of marketing, experienced by XYZ Workshop, the coach conducts field observation, interviews with the owner, and distributes questionnaires to customers. This is done so that these data can be the basis of market development strategy that will be applied in XYZ Workshop.

Abstrak :
In July 2013, Indonesia implemented the presumptive tax regime on micro, small and medium enterprises (MSMEs) by assigning Government Regulation No.46/2013. This regulation simplified the tax administration and provides tax cuts to MSMEs to help them grow and encourage voluntary tax compliance, which eventually will increase their contribution to state revenue. This thesis provides an analysis of the implementation of this new tax regime by comparing related literature on practices of this tax regime in many countries with the recent conditions in Indonesia after this regulation was applied. It seems that the new tax regime encourages voluntary tax compliance and stimulates the contribution of MSMEs to state revenue. However, some challenges, such as different definitions, lack of tax knowledge, impartiality to business losses, and the indication of tax avoidance must be overcome by the government by improving policies that favor MSMEs.

---

Sejak bulan Juli 2013, Indonesia menerapkan sistem pajak presumsi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No.46/2013. Ketentuan ini menyederhanakan administrasi pajak dan memberikan pemotongan pajak kepada UMKM untuk membantu mereka tumbuh dan mendorong kepatuhan pajak sukarela, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Tesis ini memberikan analisis implementasi sistem pajak baru ini dengan membandingkan literatur terkait praktik-praktik rezim pajak ini di banyak negara dengan kondisi terkini di Indonesia setelah peraturan ini diterapkan. Secara umum, rezim pajak yang baru berhasil mendorong kepatuhan pajak sukarela dan merangsang kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara. Namun, beberapa tantangan, seperti definisi yang berbeda, kurangnya pengetahuan perpajakan ketidakberpihakan terhadap kerugian bisnis, dan indikasi penghindaran pajak, harus diatasi oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang dapat mendukung UMKM.

Abstrak :
Usulan Penelitian ini diawali karena adanya liberalisasi pasar ritel melalui Keppres No. 99 tahun 1998 dan SK Menteri Investasi No. 29/SK/1998 serta Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dimana melalui kedua Undang-Undang ini peritel asing bukan saja boleh membuka gerainya diseluruh wilayah Indonesia, bahkan secara agresif investor asing mulai menggeser peritel-peritel lokal. Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika ditetapkannya perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai efektif pada tahun 2015. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia UMKM dianggap sektor yang memiliki peran penting. Sebagaian besar jumlah penduduk Indonesia tidaklah memiliki pendidikan tinggi, sehingga kegiatan usaha yang dapat dilakukan merupakan usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. Melihat kondisi ini diperlukan peran pemerintah melalui hukum yang dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM khususnya sektor ritel. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi UMKM sektor ritel dan langkah preventif dalam menghadapi MEA serta bagaimana peran Komisi Ppengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi kegiatan usaha disektor ritel. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyarankan bagi pemerintah untuk membuat peraturan setingkat Undang-Undang di sektor ritel agar pemberian sanksi bisa lebih optimal dan menyarankan pemerintah untuk meningkatkan peran KPPU agar dapat maksimal dalam melakukan pengawasan.

---

This research proposal begins by liberalization of the retail market through Presidential Decree No. 99 of 1998 and Minister of Investment decree No.29/SK/1998 and Investment Act No.25 of 2007 and Limited Company Act No. 40 of 2007 in which through those Act, not only allowed foreign retailers opened outlets across Indonesia but also even aggressive investors began to shift local retailers. It is increacsingly worry while the ASEAN Economic Comunity had been agreed which became effective in 2015. In the economic development of Indonesia SMEs sector is considered to have an important role. Most of the Indonesian population is poorly educated, so that business activities can be done is a good small business sector, traditional and modern. Seeing this condition necessary the role of government through laws which is made to provide legal protection to SMEs especially in retail sector. The problem formulated in this study are how abaout government policy to make protection for SME?s in retail sector in facing AEC and how the role of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in conducting surveillance in retail sector. This research is a normative method by focusing on secondary data sources are divided into primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The result of this thesis is suggest for the government to make the regulation as equal as act in retail sector so that sanction can be optimized and suggest the government to improve the role of KPPU to be more levarage in controlling competition in retail sector.

Abstrak :
Perjanjian Kemitraan Antara Ritel Modern Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di dalam Persaingan Usaha Industri Ritel Terdapat Posisi Dominan dan Ketidakseimbangan oleh Ritel Modern yang berdampak terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Penelitian ini membahas Permasalahan mengenai bagaimana Implementasi Perjanjian Kemitraan antara Ritel Modern dengan UMKM di Wilayah Kota Madya Bogor, dan apakah Perjanjian Kemitraan antara Ritel Modern dengan UMKM tersebut sesuai dengan Prinsip-Prinsip Persaingan Usaha Sehat, serta bagaimana Model/Mekanisme Pengawasan Perjanjian Kemitraan antara Ritel Modern dengan UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam Tesis ini, penulis mengambil contoh perjanjian kemitraan antara Yogya Bogor Junction (Ritel Modern) dengan salah satu Usaha Kecil di wilayah Kota Bogor. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara tidak langsung Yogya Bogor Junction telah menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Jo. Pasal 12 huruf (a) PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pengawasan Kemitraan menggunakan 2 (dua) jenis Pengawasan yaitu Pengawasan secara Preventif dan Pengawasan secara Represif, Perizinan merupakan salah satu bentuk Pengawasan Preventif dan yang berwenang melakukan Pengawasan Represif adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa Pemerintah Pusat harus terus mengawasi Pelaksanaan maupun Penerapan Program Kemitraan agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan hendaknya Usaha Besar Ritel Modern selalu memegang teguh prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, agar dapat ikut membina usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi lebih mandiri dan berdaya guna. ......Partnership Agreement between Modern Retail with The Micro, Small, And Medium Enterprises (SMEs) in the retail industry competition there dominant position and imbalance by Modern Retail that affecting welfare Micro, Small, And Medium Enterprises (SMEs). This study discusses the problem about The Implementation of The Partnership Agreement between Modern Retail with SMEs in The Bogor City, and whether The Partnership Agreement between The Modern Retail with SMEs in accordance with The Principles Of Fair Business Competition, and how The Model/Monitoring Mechanism Partnership Agreement between The Modern Retail with SMEs. The Method used in this Research is a normative legal research methods, with the approach of legislation. In this research, The Authors take an example of a Partnership Agreement between Yogya Bogor Junction (Modern Retail) with a Small Enterprise in The Bogor City. The Research concludes that indirectly Yogya Bogor Junction has mastered SMEs as business partners in The Implementation of The Partnership, it is contrary to Article 35 of Act Number 20 of 2008 on SMEs and Article 12 (a) of Government Regulation Number 17 of 2013 on The Implementation of Act Number 20 of 2008 on SMEs. Monitoring partnership uses two (2) types of monitoring is preventive and repressive, licensing is one form of preventive monitoring and authorized to repressive monitoring is The Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In The End, The Authors recommend that The Central Government must be continue to monitor implementation and application of partnership program to make it work as expected and should large enterprises such as Modern Retail always uphold The Principles Of Of Fair Business Competition, in order to participate to foster Micro, Small And Medium Enterprises become more independent and efficient.

Abstrak :
Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Sektor Usaha Kecil Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Pembelajaran Dari Jepang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Untuk menaikkan kontribusi kepada negara, pemerintah membuat kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia dengan membandingkan kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jepang sebagai pembelajaran. Dan menganalisis strategi Jepang dalam kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pembelajaran Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskripif dimana diuraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari haasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku dokumen dan jurnal penelitian yang memiliki kaitan degan tema penelitian ini. ...... Analysis of Income Tax Policy of Small Micro Enterprise SectorSmall And Medium In Indonesia Learning From Japan Small and Medium Micro Enterprises have a large contribution to Gross Domestic Product in Indonesia. To increase the contribution to the state, the government creates an income tax policy for the taxpayer of the Small and Medium Business sector. This study aims to analyze income tax policy for taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector in Indonesia by comparing income tax policy for Taxpayer of Small and Medium Enterprises sector in Japan as learning. And analyze Japanese strategy in income tax policy for Taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector as learning. The research is done by analyzing qualitative data with descriptive research type where the data is described in the form of information and theory obtained from literature study. Sources of data in this study are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature, document books and research journals that have relevance degan theme of this study.