Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengaturan mengenai syarat-syarat upaya paksa penahanan dalam peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia belumlah memadai. Kurang memadainya pengaturan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan upaya paksa penahanan dalam penegakan hukum sehari-hari. Ketidakpastian hukum tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana agar di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, diatur lebih jelas mengenai upaya paksa, khususnya penahanan.

---

The regulations for conditions of validity of forceful measures in Indonesian legislation is not regulated clearly and well enough yet. The lack of regulations leads to legal uncertainity in the implementation of detention in law enforcement daily activities. The legal uncertainity has the potential to cause harm to society. Research methods used in this research is juridist normatives. The result of this research suggest that revision of the Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure and Police Chief Regulatory Number 14 of 2012 on Management of Criminal Investigation in order in both laws, shall be clear about the forceful measures, especially detention.

Abstrak :
Flu burung di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan. Tahun 2005-2008 terdapat 30 kasus suspek flu burung di Kabupaten Tangerang, meliputi 18 kasus confirmed dan 16 kasus meninggal (case fatality rate = CFR 87,5%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan flu burung di tengah masyarakat Kecamatan Cikupa, Curug, Pasar Kemis dan Sepatan, Kabupaten Tangerang pada tahun 2009. Penelitian ini meng- gunakan data sekunder dari Yayasan Bangun Indonesia, yang dilakukan terhadap masyarakat dengan sumber informasi terdiri dari ibu rumah tang- ga, remaja, tokoh agama, tokoh masyarakat dan peternak. Survei dilakukan terhadap pengetahuan reponden tentang flu burung, kebersihan perora- ngan responden, sanitasi makanan, dan sanitasi lingkungan. Jumlah sam- pel 320 responden yang diperoleh dari 4 Kecamatan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan responden tentang flu burung masih belum baik (62,2%), kebersihan perorangan terkait flu burung masih buruk (57,1%), sanitasi makanan bersumber unggas belum baik (61%) dan se- cara umum semua variabel sanitasi lingkungan sudah baik, hanya sanitasi kandang unggas yang sebagian besar masih buruk (57,1%). Penghasilan rata-rata masyarakat Tangerang yang masih rendah, menyebabkan pe- ngeluaran mereka masih diprioritaskan untuk membeli kebutuhan pokok rumah tangga daripada pencegahan flu burung.

Avian Influenza is still a major health problem in Indonesia. In Tangerang district within the period of 2005-2008, 30 suspect cases were found, 18 confirmed. Sixteen (16) died because of this disease (case fatality rate = 87,5%). The objective of this research was to study prevention measures to- wards Avian Influenza within the community at Cikupa, Curug, Pasar Kemis and Sepatan sub-districts, Tangerang in 2009. A descriptive study was ca- rried out towards community involving the households, teenagers; religious leader, community leader and poultry business as selected respondent. Information to collect consisted of knowledge about Avian Influenza, per- sonal hygiene, food sanitation based on bird and environmental sanitation. Total of sample were 320 respondents from each sub-District. Data were taken from secondary data of Bangun Indonesia Foundation as research executor. This research found that more than a half of respondents (62.2%) have good knowledge about AI, (57.1%) about personal hygiene related to Avian Influenza, 61% about food sanitation based on bird were good enough (61%). In general environmental sanitation variables were some- what good except for cage where 51% still bad. In the effort to prevent Avian Influenza in Cikupa, Curug, Pasar Kemis, and Sepatan communities, Tangerang District, 2009, one of variables were still poor (57.1%) that was sanitation of bird cages. Avian Influenza cases in Tangerang District is still high, due to non supportive people behavior and poor environment sanita- tion proven by poor sanitation of bird?s nest. Low household income of Tangerang district?s people, bringing about them to spend more on basic goods rather than Avian Influenza preventive action.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian merupakan penelitian sosial yang dilaksanakan di DKI Jakarta. Masyarakat yang diteliti merupakan masyarakat dengan beragam agama dan budaya, namun mayoritas beragama Islam. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya-upaya pencegahan terhadap penyebaran sikap intoleransi pada lingkungan masyarakat di DKI Jakarta. Salah satu permasalahan di DKI Jakarta adalah kuatnya isu SARA yang ditunggangi oleh isu politik Pilkada. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan metode analisis deskrifttif, untuk menentukan prioritas permasalahan yang menonjol terkait sikap intoleransi. Adapun instansi yang menjadi sumber informasi adalah instansi yang terkait dengan bidang agama, pertahanan dan keamanan, serta Pemda DKI dalam hal ini Kesbangpol. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya-upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dapat meminimalkan penyebaran sikap intoleransi pada lingkungan masyarakat di DKI Jakarta sehingga konflik sosial tidak terjadi.

Abstrak :
Puskesmas merupakan fasilitas layanan kesehatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Pada era JKN, saat ini puskesmas juga berperan sebagai gatekeeper di masyarakat. Meningkatnya jumlah peserta JKN, diiringi dengan peningkatan akses ke layanan kesehatan salah satunya adalah puskesmas. Dengan sumber daya yang terbatas, puskesmas harus menjalankan kedua peran penting tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan UKP dan UKM pada puskesmas di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dengan metode wawancara mendalam. Sebagai triangulasi untuk keabsahan data, maka dilakukan telaah dokumen berupa peraturan kementerian kesehatan, peraturan dinas kesehatan, serta dokumen penunjang dari puskesmas lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem dengan variabel masukan (SDM, biaya, metode, dan sarana pra sarana), proses (perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian, dan penilaian), dan keluaran (kinerja puskesmas). Kesimpulan yang didapatkan adalah puskesmas telah melakukan manajemen puskesmas berpedoman pada Permenkes  no. 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Puskesmas sudah baik dalam pelaksanaan UKP dan UKM dengan sumber daya manusia, biaya, dan sarana pra sarana yang tersedia. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui. SDM yang tidak  sesuai standar dapat menjadi penghambat pelaksanaan UKP dan UKM. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka rekomendasi bagi pelaksanaan UKP dan UKM di Puskesmas adalah perlu adanya evaluasi secara terpadu untuk kegiatan yang dilaksanakan UKP dan UKM. Pemenuhan SDM untuk memenuhi standar dapat dilakukan dengan pengangkatan SDM non ASN menggunakan dana BOK atau BLUD. Kebijakan dari dinas kesehatan terkait penambahan jam pelayanan di puskesmas perlu dikaji lebih lanjut untuk dapat menyesuaikan keadaan puskesmas sehingga pelaksanaan UKP dan UKM di puskesmas dapat berjalan maksimal. ......Puskesmas is a health service facility that has responsibility to improve the health status of the community in its working area. To achieve that goal so puskesmas organizes Individual Health Efforts (UKP) and Community Health Efforts (UKM). In this JKN era, puskesmas also acts as a gatekeeper in the community. The increasing number of JKN participants is accompanied by increased access to health services, one of which is puskesmas. With limited resources, puskesmas must carry out both important roles. This study aims to analyze the implementation of UKP and UKM at puskesmas in Semarang City. The method used is a qualitative approach with primary data sources with in-depth interviews. As a triangulation for the validity of the data, a document review was carried out in the form of regulations from the ministry of health, regulations from the health department, as well as supporting documents from the puskesmas where the research was located. This study uses sistems theory with input variabels (HR, costs, methods, and infrastructure), process (planning, mobilization and implementation, as well as supervision, control, and assessment), and output (health center performance). The conclusion is puskesmas has carried out management of the puskesmas based on Permenkes no. 44 of 2016 concerning Pedoman Manajemen Puskesmas. Puskesmas has been good in implementing UKP and UKM with human resources, costs, and available infrastructure. However, there are still some obstacles encountered. Human resources that are not up to standard can be an obstacle to the implementation of UKP and UKM. Based on the results of existing research, the recommendation for the implementation of UKP and UKM in Puskesmas is the need for an integrated evaluation for activities carried out by UKP and UKM. Fulfillment of HR to meet standards can be done by appointing non ASN HR using BOK or BLUD funds. The policy from the health department regarding the addition of service hours at the puskesmas needs to be studied further to be able to adjust the condition of the puskesmas so that the implementation of UKP and UKM in puskesmas can run optimally.