Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.

---

ABSTRACT
The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage.

Abstrak :
Issue of minimum wage in local region of Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini didasarkan pada pemberlakuan pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ketentuan upah minimum kabupaten dan kota adalah sebagai bentuk jaring pengaman bagi kehidupan ekonomis pekerja Indonesia. Namun seringkali menjadi permasalahan umum bagi usaha mikro dan usaha kecil adalah bahwa mereka tidak bisa memenuhi ketentuan upah minimum tersebut dikarenakan memang dari kemampuan finansial usaha mereka sendiri yang memang berbeda dengan usaha-usaha besar. Melalui Undang Undang Cipta Kerja pemerintah akhirnya membuat aturan perubahan dalam klaster ketenagakerjaan dengan memberikan aturan pengkhususan bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam hal pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai persyaratan untuk dapat memberikan upah dibawah ketentuan upah minimum dan bagaimana pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum. Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian adalah mengenai penjelasan syarat usaha yang dapat membayar upah pekerjanya dibawah ketentuan upah minimum, bagaimana tata cara pembuatan Kesepakatan Bersama agar dapat membayar upah dibawah ketentuan upah minimum ......This research is based on the application of wages below the minimum wage for businesses that meet the criteria for micro and small businesses. As it is known that the provisions of the district and city minimum wages are a form of safety net for the economic life of Indonesian workers. However, often a common problem for micro and small businesses is that they cannot meet the minimum wage requirements because the economic capacity of their own businesses is different from that of large businesses. Through the Employment Creation Act, the government finally made changes to the labor cluster by providing special rules for micro and small businesses in terms of providing wages below the minimum wage. The problems that will be studied in this research are regarding the requirements to be able to provide wages below the minimum wage provisions and how to provide wages under the minimum wage provisions. The method used by the author in this study is a normative juridical research. The results of the research are an explanation of the conditions for businesses that can pay their workers' wages below the minimum wage, how to make a Collective Agreement so that they can pay wages below the minimum wage.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Penetapan Kenaikan Upah minimum yang terjadi di dalam bidang ketenagakerjaan yang salah satu akibatnya menyebabkan adanya istilah lain, yaitu upah sundulan. Upah minimum merupakan salah satu upaya perlindungan yang diberikan kepada buruh/pekerja dalam hal pemberian upah. Banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan terutama terkait dengan penetapan kenaikan upah minimum, faktor-fakor yang mempengaruhi adanya penetapan kenaikan upah minimum, adanya upah sundulan yang dikarenakan belum adanya penyusunan struktur dan skala upah pada suatu perusahaan. Bagaimana upah minimum seharusnya dapat diterapkan di Indonesia agar tidak lagi terjadi perselisihan antara buruh/pekerja dengan perusahaan, dan bagaimana pihak pengusaha menghindari adanya upah sundulan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif Analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan wawancara dipakai untuk mendukung hasil dari Analisis data sekunder. Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkualifikasi dari hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum dilatarbelakangi oleh adanya KHL, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah komponen upah minimum dan dipengaruhi dengan formula perhitungan upah minimum yang baru, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penetepan upah minimum mempengaruhi adanya upah sundulan, namun upah sundulan ini dapat dihindari apabila dalam suatu perusahaan telah membuat struktur dan skala upah. Serta dalam penetapan kenaikan upah minimum dan permasalahan yang timbul akibatnya harus dapat dirundingkan dengan baik dalam perundingan bipartrite terutama dalam permasalahan upah sundulan, komunikasi antara buruh/pekerja dengan pengusaha juga dapat membuat proses sosialisasi berjalan dengan baik.

---

This thesis discusses the Effect of the Establishment of Minimum Wage Increase happening in the employment field which causes automatic increased wage. Minimum wage is a protection for labourers/workers in wage. There are many problems in the employment field, especially related to establishing minimum wage increase, factors that affect the establishment of minimum wage increase, and automatic increased wage due to lack preparation of wage structure and scale in a company. How the minimum wage should be established in Indonesia to prevent dispute between labourers/workers and company, and how employers avoid automatic increased wage? This research is a descriptive analytical judicial normative research. The data used is secondary data by literature study by collecting secondary data which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. Interviews are used to support the result of the analysis of secondary data. Data analysis techniques using a qualitative approach, which qualify the results of research. From the result of this research, concluded that estabilishment of minimum wage increase is based on a KHL and minimum wage increased happened due to automatic wage increase and was influenced by several factors, including minimum wage component and the new minimum wage calculation formulas, which are inflation and economic growth. The establishment of minimum wage influenced automatic increased wage, but automatic increased wage could be avoided if the company had made wage structure and scale. The establishment of minimum wage increase and issues which occur because of it should be negotiated in bipartite negotiation, especially related to automatic increased wage, communication between labourers/workers and employers also can make socialization process smoother.