Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional adalah kebijakan yang responsif. Kebijakan tersebut lahir seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pelaksanaan kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional menurut perspektif maslahah mursalah dan bagaimana implikasi yuridis dan sosiologis dari diterapkannya kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan pustaka melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kabar berita, website hingga penelitian terdahulu dengan jenis penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi kebijakan spin off UUS, secara filosofis, untuk memperkuat sistem keuangan berdasar prinsip maqasid syariah. Secara sosiologis, untuk memperluas pangsa pasar karena banyak dari Nasabah yang takut dengan sistem riba/bunga. Secara yuridis, untuk memberi paksaan kepada Bank yang sudah mencapai syarat pada UUPS dan UUPPSK. Dalam perspektif maslahah mursalah, sesuai dengan prinisp maqasid syariah yang dua di antaranya adalah untuk memelihara harta dan agama. Implikasi yuridisnya, menurut UUPT, kebijakan spin off pada Bank Konvensional secara fundamental dapat merubah status badan hukum seperti identitas dan komposisi perusahaan. Menurut UUPS, kewajiban melakukan spin off pada UUPS syarat dan ketentuannya berubah ketika lahirnya UUPPSK yang secara teknis mengatur mengenai spin off. Menurut UUPPSK mengatur pemisahan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dan merubah ketentuan pada UUPS. Implikasi Sosiologisnya menjadi 2 (dua) dampak: pertama, dampak positif, yakni UUS hasil spin off dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan efektif karena sudah tidak bercampur lagi dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga. Kedua, dampak negatif, yakni kurang efektifnya pelayanan pada Bank Syariah akibat dari SDM, sistem IT, jaringan, masih berharap dana dari Bank induk, potensi tidak sanggup memanfaatkan modal yang kecil. ......The UUS spin off policy on Conventional Banks is a responsive policy. The policy was born in line with the enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking (UUPS). The formulation of the problem in this study is how the urgency of implementing the UUS spin off policy at Conventional Banks according to the perspective of maslahah mursalah and how the juridical and sociological implications of the implementation of the UUS spin off policy at Conventional Banks. The research method used is a doctrinal legal method using a library approach through laws and regulations, books, journals, news reports, websites to previous research with the type of qualitative research described descriptively. The results of this study show that the urgency of the UUS spin-off policy, philosophically, to strengthen the financial system based on the principle of sharia maqasid. Sociologically, to expand market share because many of the customers are afraid of the usury/interest system. Juridically, to coerce banks that have reached the requirements of the UUPS and UUPPSK. In the perspective of maslahah mursalah, in accordance with the maqasid principles of sharia two of which are to preserve property and religion. The juridical implication, according to the UUPT, is that the spin-off policy on conventional banks can fundamentally change the status of legal entities such as identity and company composition. According to the UUPS, the obligation to spin off the terms and conditions of the UUPS changed when the UUPPSK was born, which technically regulates spin offs. According to the UUPPSK, it regulates separation based on the number of assets owned and changes the provisions of the UUPS. The sociological implications are 2 (two) impacts: first, a positive impact, namely the spin-off UUS can carry out its business activities effectively because it is no longer mixed with conventional banks that use an interest system. Second, the negative impact, namely the lack of effective services at Islamic Banks due to human resources, IT systems, networks, still hoping for funds from the parent Bank, the potential to be unable to utilize small capital.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap unit usaha syariah yang melakukan pemisahan atau Spin Off. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pemisahan atau Spin Off, khususnya terhadap perseroan terbatas. Karena terhadap Unit Usaha Syariah pengaturan mengenai pemisahan dapat merujuk kepada Peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan mengenai pemisahaan yang khusus mengatur perseroan terbatas. ......This thesis discusses about the spin off or separation of a syariah divison on conventional banks. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for limited company. Because spin off or separation for limited company is not regulated well yet. This situation will create a confusion to do the separation. This research suggest that the regulator must create a regulation to eliminate this situation and condition.

Abstrak :
Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu organ pengawas dalam institusi perbankan syariah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting, terutama dalam pengawasan yang menyangkut prinsip syariah. Untuk mengoptimalkan pengawasannya, maka DPS perlu menerapkan prinsip Good Corporate Governance di dalam proses pengawasan dan pemeriksaannya. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil analisa penelitian ini, ternyata pelaksanaan pengawasan DPS memberikan dampak postif kepada institusi syariah dan juga industri perbankan syariah. ......Sharia Supervisory Board is one of the most important elements in supervising sharia transactions at sharia institutions, especially to assure sharia principles. To perform this function, Sharia Supervisory Board must apply a good corporate governance principles in its supervisory process in order to optimize its functions. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. From the analysis of this study, the implementation of a good corporate governance principles in supervising sharia transactions at sharia institution make a positive impact to sharia institution itself and sharia banking industry.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi biaya dan efisiensi profit perbankan syariah di Indonesia khususnya Unit Usaha Syariah (UUS). Efisiensi merupakan parameter untuk mengukur kinerja perbankan. Terdapat 18 UUS yang digunakan sebagai sampel penelitian ini dengan jangka waktu penelitian selama 5 tahun yaitu tahun 2007-2011. Dalam penelitian ini akan digunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) dengan fungsi biaya dan profit guna mengukur efisiensi perbankan syariah pada UUS di Indonesia. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan software frontier 4.1. Semakin mendekati angka 1 maka semakin efisien bank tersebut. Variabel dipilih berdasarkan pendekatan intermediasi. Variabel input dalam penelitian ini adalah harga tenaga kerja, harga dana, dan harga modal. Sementara variabel output berupa total pembiayaan dan aktiva produktif lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada UUS yang mempunyai nilai 1 dalam efisiensi biaya dan efisiensi profit. Rata-rata efisiensi biaya selama 5 tahun sebesar 1.252 dan rata-rata efisiensi profit sebesar 0.881. Hal ini berarti selama tahun 2007-2011 inefisiensi biaya UUS sebesar 0.252, sementara nilai inefisiensi profit sebesar 0.1192. Nilai inefisiensi profit lebih rendah dibandingkan nilai inefisiensi biaya, artinya selama periode penelitian UUS lebih efisien dalam menghasilkan profit dibandingkan mengendalikan biaya. ......This research purpose to analyze the cost efficiency and profit efficiency of Islamic Business Unit. Efficiency is a parameter to measure the performance of banks. There are 18 Islamic Business Unit are used as the sample of this study for 5 years during 2007-2011. In this research, the method of Stochastic Frontier Analysis (SFA) in order to measure the cost and profit efficiency of Islamic Business Unit in Indonesia. The research data were processed using the software Frontier 4.1. The closer to 1, the more efficient the bank. Variables selected based intermediation approach. Input variable in this study is the price of labor, the price of funds, and the price of capital. While the output variables such as total financing and other earning assets. The analysis showed that there was no UUS which has 1 of value in cost efficiency and profit efficiency. The average cost efficiency for 5years is 1,252 and the average profit efficiency is 0.881. It means that during 2007-2011 the inefficiency of cost is 0.252, and the inefficiency of profit is 0.1192. The value of profit inefficiency is lower than the cost inefficiency, it means that during the research period, UUS more efficient in generating profits than controlling costs.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pengaruh pembiayaan yang disalurkan terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan yang disalurkan Unit Usaha Syariah terhadap profitabilitas perbankan syariah yang diproksikan dengan rasio Return On Assets (ROA), dan Return on Equity (ROE). Selain itu, penelitan ini juga menganalisis pengaruh pembiayaan yang disalurkan terhadap Non Performing Financing (NPF). Penelitian ini menggunakan data yang terdapat di Statistik Perbankan Syariah periode 2015 sampai dengan 2019. Adapun Unit Usaha Syariah yang terdapat di Statistik Perbankan Syariah sebanyak 20 bank.Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersifat time series. Metode yang dipergunakan untuk penelitian ini yaitu metode kuantatif dengan pengolahan data menggunakan model pendekatan Vector Auto Regression (VAR) dengan menggunakan aplikasi eViews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Istishna mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap ROA, Pembiayaan Musyarakah, dan Istishna mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROE dengan taraf signifikansi 0,05, Pembiayaan Mudharabah, musyarakah, dan Qardh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF dengan taraf signifikansi 0,05. ......This study examines and analyzes the effect of financing on the profitability of the Sharia Business Unit. The purpose of this study is to find out how the influence of financing by the Sharia Business Unit to the profitability of Islamic banking is proxied by the ratio Return on Assets (ROA), and Return On Equity (ROE). In addition, this study also analyzes the effect of financing to Non-Performing Financing (NPF).This study uses data in Sharia Banking Statistics from 2015 to 2019. There are 20 banks of Sharia Business Units. The data used in this study are secondary data which is time series. The method used for this study is the quantitative method of data processing using the Vector Auto Regression (VAR) with eViews 9 tools. The results showed that Istishna financing had a significant contribution to ROA. Musyarakah, and Istishna had a significant influence on ROE with a significance level of 0.05. Mudharabah, musyarakah, and Qardh had a significant contribution to NPF with a significance level of 0.05.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan efisiensi biaya dan keuntungan beberapa kelompok bank yaitu antara Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS), antara bank milik pemerintah dengan milik swasta dan antara bank asset besar, menengah dan kecil. Selain itu, penelitian ini akan menguji perbedaan efisiensi biaya dan keuntungan antara fungsi translog dan fungsi Cobb-Douglas. Metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai efisiensi adalah dengan Stochastic Frontier Analysis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tidak terdapat perbedaan efisiensi biaya dan keuntungan antara kelompok bank dan antara fungsi translog dengan fungsi Cobb-Douglas. Nilai efisiensi biaya tertinggi dan terendah secara berturut-turut dimiliki UUS Bank Aceh dan UUS Bank Permata. Sedangkan, nilai efisiensi keuntungan tertinggi dan terendah masing-masing dimiliki UUS Bank Kalimantan Barat dan UUS Bank Jawa Timur. ......This study aims to examine the differences in cost and profit efficiency some banks namely between Sharia General Banks with Sharia Business Units, between the government-owned banks and private banks and between large, medium and small banks. In addition, this study will examine the difference cost and profit efficiency between translog function and the Cobb-Douglas function. The method used to obtain the value of efficiency is the Stochastic Frontier Analysis. The results are no difference cost and profit efficiency between group of banks and between translog function with Cobb-Douglas function. Highest value and lowest cost efficiency respectively were obtained by Sharia Business Unit Bank Aceh and Sharia Business Unit Bank Permata. Meanwhile, the value of the highest and lowest profit efficiency respectively were obtained by Sharia Business Unit Bank Kalimantan Barat and Sharia Business Unit Bank Jawa Timur.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian penerapan tata kelola pada proses pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) bank A, yang meliputi tata kelola pada proses pemisahan dan persiapan pemenuhan prinsip tata kelola syariah untuk dapat diterapkan setelah pemisahan. Analisis dokumen dan prosedur wawancara tatap muka semi-terstruktur digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Panduan prinsip tatakelola yang digunakan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang dikeluarkan oleh KNKG dan wawancara dilakukan dengan Head of Corporate Secretary, Syariah Planning and Strategic Head, dan dokumen internal PT Bank A. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses pemisahan UUS menjadi BUS pada bank konvensional di Indonesia, memperkaya pemahaman di bidang tata kelola perusahaan pada industri perbankan konvensional yang sedang mempersiapkan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terkait persiapan aspek tata kelola pada saat proses pemisahan (spin-off) UUS Bank A telah menyiapkan alasan serta penjelasan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul, penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju dan penyelesaian status, hak dan kewajiban Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai UUS. UUS Bank A perlu melakukan penyesuaian jika mengadopsi panduan atas pedoman pada 3 prinsip yaitu: Prinsip 1 (Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris), Prinsip 5 (Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan), Prinsip 6 (Penerapan Pengungkapan dan Transparansi). UUS Bank A masih mengusahakan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum BUS dan telah menjaga Rasio Non-Performing Financing (NPF) bruto tidak melebihi 5% pada akhir tahun 2022. Lima poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) Membuat assessment Direksi terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (b) Membuat assessment Komisaris terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (c) Menyampaikan pada laporan tahunan entitas terkait Reviu syariah, (d) Memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun, (e) UUS Bank A harus mendapatkan kepastian pemegang saham mayoritas terkait kesanggupan kewajiban penyediaan modal minimum dimasa yang akan datang. ......This study aims to conduct a review of the implementation of governance in the spin-off process of Bank A's Sharia Business Unit (UUS), which includes governance in the spinoff process and preparation for compliance with sharia governance principles to be implemented after spin-off. Document analysis and semi-structured face-to-face interview procedures were used to achieve the research objectives. Guidance on governance principles that refer to the General Guidelines for Indonesian Sharia Entity Governance (PUG-ESI) issued by the KNKG and interviews conducted with the Head of Corporate Secretary, Sharia Planning and Strategic Head, and internal documents of PT Bank A. This research is expected to be an input for the process of separating UUS into BUS in conventional banks in Indonesia, achieve understanding in the field of corporate governance in the conventional banking industry which is currently preparing for spinoff of the Sharia Business Unit. This study concludes that regarding the aspects of governance preparation during the spin-off process of UUS Bank A has prepared reasons and explanations, benefits and risks that may arise, settlement of rights of shareholders who do not agree and status of settlement, rights and obligations of the Director of UUS, Sharia Supervisory Board and UUS Employees. UUS Bank A needs to make adjustments if it adopts guidelines on guidelines on 3 principles, namely: Principle 1 (Role and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners), Principle 5 (Risk Management, Internal Control and Compliance), Principle 6 (Implementation of Disclosure and Transparency). UUS Bank A is still trying to fulfill the minimum capital adequacy requirements of BUS and has maintained the gross Non-Performing Financing (NPF) ratio does not exceed 5% by the end of 2022. The five recommendation points offered in this study are (a) Make an assessment of the Board of Directors regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (b) Making an assessment of the Commissioners regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (c) Submitting to the entity's annual report related to Sharia review, (d) admitting that the staff regarding the implementation of General Entity Governance Indonesian Sharia, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide available on the website for a minimum period of five years, (e) UUS Bank A must obtain certainty from the majority shareholder regarding the ability to provide minimum capital in the future.

Abstrak :
Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS. ...... The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU.

Abstrak :
Latar belakang dari penelitian yuridis normatif ini adalah kewajiban spin-off yang seharusnya berlaku di tahun 2023 nanti menimbulkan problematika dan diskusi baru dari para pemangku kepentingan di sektor finansial seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sebuah anggapan bahwa Unit Usaha Syariah tidak harus diwajibkan melakukan spin-off, melainkan hanya bersifat sukarela sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana peraturan-peraturan yang mengatur serta dampak berupa peluang dan tantangan apa saja yang mungkin ditimbulkan dari kewajiban spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya yang merupakan Bank Umum Konvensional (BUK), sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini tidak terlepas dari beberapa keterbasan yang ada seperti Capital Adequacy Ratio, Core Capital, dan juga kesiapan dari Sumber Daya Manusia. Selain itu, tantangan dari sisi operasional maupun teknis juga disampaikan oleh beberapa narasumber yang dimintai pendapat seperti yang berasal dari Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan hingga petinggi-petinggi Bank Konvensional (UUS PT. Bank DKI) maupun Bank Syariah (PT. Bank BSI) serta MES. Adapun penelitian ini menghasilkan beberapa saran dan skema alternatif agar apapun peraturan yang akan diambil nanti oleh pihak otoritas, baik spin-off yang bersifat wajib maupun sukarela, Unit Usaha Syariah dapat melaksanakannya dengan lancar. Setidaknya terdapat empat skema alternatif yaitu; spin-off murni, penggabungan, akuisisi dan konversi, dan konversi. ......The background of this normative juridical research is that the spin-off obligation which should take effect in 2023 will cause new problems and discussions from stakeholders in the financial sector such as the Financial Services Authority (FSA). There is an assumption that Sharia Business Units (SBU) should not be required to carry out spin-offs, but only voluntarily according to their respective capacities. Thus, this study aims to find out how are the regulations and the impacts in the form of opportunities and challenges that may arise from the spin-off obligation of the Sharia Business Unit (SBU) from its parent bank which is a Conventional Commercial Bank (CCB), as required by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. This is inseparable from several existing constraints such as the Capital Adequacy Ratio, Core Capital, and also the readiness of Human Resources. In addition, challenges from the operational and technical side were also conveyed by several interviewees who were asked for opinions such as those from the Deputy Director of the Financial Services Authority to high-ranking officials of a Conventional Bank (SBU of PT. Bank DKI) as well as a Sharia Bank (PT. Bank BSI) and MES. This research produces several suggestions and alternative schemes so that whatever regulations will be taken later by the authorities, whether it will still be mandatory or will change into voluntary regarding the implementation of spin-off, Sharia Business Units can implement them smoothly. There are at least four alternative schemes, namely; pure spin-off, merger, acquisition and conversion, and conversion.