Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang yang melandasi yaitu adanya Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Judicial Review terhadap Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan. Tesis ini membahas tentang Bagaimana Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena Kesalahan Berat, Apakah Surat Keputuan Direksi PT Taspen (Persero) sudah sesuai dengan Perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, Serta Apakah Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero) tersebut dapat digugat ke Pengadilan Umum ataukah Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metodologi yang digunakan yaitu Yuridis Normatif serta dengan menkombinasikan dengan Pendekatan Yuridis Empiris untuk mendapatkan hasil yang lebih baik digunakan juga Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dan wawancara dengan Narasumber-narasumber yang berkompeten serta Subyek dari Penelitian ini yaitu ketiga mantan karyaw-an penerima Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero). Pada akhir bab ini disimpulkan bahwa Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena kesalahan berat telah diatur secara komprensif dalam Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) sedangkan Surat Keputusan PT Taspen (Persero) dalam prosesnya ditemukan kelemahan, cacat-cacat yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi karyawan penerima Surat Keputusan Direksi tersebut sehingga Mereka dapat saja mengajukan gugatan dikemudian hari namun mengingat dalam prosesnya tidak sesuai dengan Undang-undang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU No.2/2004) maka dapat diajukan ke Pengadilan Umum dengan gugatan Perdata dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata. ......The background basing on writing of this Thesis is Existence of Constitution Court Decision Number:012/PUU-I/2003 about Judicial Review to Section 158 Labour Acts (UU Number 13 / 2003). This thesis studies about The Mechanisme of disconenection of the relation of job especially because Weight mistake. Is board of directors decree PT Taspen (Persero) have been as according to Law especially Labour Act. And Is decree Of Directors PT Taspen (Persero) that can sued to common Justice or Labour Court. This Thesis used Normative Jurisdis and Empiris Jurisdis. And also combine by Library Reseach and Interview with the Subyek/Person which had capability and competency with this thesis.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah perbandingan hukum dalam hal pengaturan perjanjian kerja yang dibatasi pada ruang lingkup pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, asas-asas, syarat sah, jenis perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja dan pengawasan perjanjian kerja antara di Indonesia dan Singapura. Selain itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana intervensi negara mengatur perjanjian kerja yang sifatnya perdata dan berlandaskan asas kebebasan berkontrak di kedua negara. Pengaturan perjanjian kerja di Indonesia, utamanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, lebih spesifik menentukan perjanjian kerja dan membatasi penerapan kebebasan berkontrak. Sementara, pengaturan perjanjian kerja dalam Employment Act mengatur sebatas pada pengertian dan ruang lingkup berlakunya. Penulisan ini menyarankan beberapa wacana masukan bagi perkembangan pengaturan di Indonesia diantaranya pengaturan vicarious liability dan pembatasannya, pengaturan restraint of trade clause dan pembatasannya, dan pengaturan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan pencatatan perjanjian kerja.

---

< b>ABSTRACT<>br> This research is using the juridical normative method with literatures as secondary data sources. The main issue of this research is comparative law study between Indonesia and Singapore regarding work agreement in the scopes of definition, legal basis, elements, principles, general rules of contract formation, termination of work agreement, and public administrative supervision. Furthermore, another main issue of this research is to identify how do laws and regulations in both countries restrict the application of freedom of contract toward work agreement as private matters. Laws and regulations in Indonesia, ultimately Manpower Law, stipulate and define work agreement more in detail than laws and regulations in Singapore. The Singapore Employment Act exclusively stipulates work agreement limited to definition and the scopes of work agreement. This research suggests the general discourse in a field of work agreement, based on that comparative law study, to improve laws and regulations in Indonesia, more specifically on vicarious liability and its limitations, restraint of trade clause and its limitations, and administrative penalties toward failures that are committed by employers to comply with the provision of work agreement registration.